Garuda - Garba Rujukan Digital

PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP WASIAT LISAN YANG DITUJUKAN KEPADA AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 196/PDT.G/2016/PA TKL. DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR 111/PDT.G/2017/PTA MKS) Bunga Indah Ade Novitasari
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bunga Indah Ade Novitasari, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bunga_ade03@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, peneliti mengangkat isu terkait Penafsiran Hakim Terhadap Wasiat Lisan yang diajukan kepada Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama 196/Pdt.G/2016/PA Tkl. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA Mks) menjadi hal yang akan dibahas dalam skripsi ini. Topik tersebut dilatarbelakangi oleh adanya dua putusan dengan kasus yang sama yakni terkait Wasiat Lisan yang ditunjukan kepada ahli waris yang mana hal tersebut ternyata menimbulkan permasalahan antara ahli waris, sehingga menarik di analisis berdasarkan hukum kewarisan islam. Maka rumusan masalah yang disampaikan yakni: Bagaimanakah penafsiran hakim terhadap wasiat lisan yang ditujukan kepada Ahli Waris berdasarkan putusan hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 196/Pdt.G/2016/PA Tkl. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA Mks. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum. Kemudian sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan cara ditafsirkan sesuai dengan metode yang digunakan pada bahan hukum yang diperoleh. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti terhadap kasus pada putusan tersebut yakni berdasarkan ketentuan hukum kewarisan islam maka wasiat lisan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh Al Qur’an dan Al Hadist karena dalam wasiat lisan tersebut wasiatnya diperuntukan atau ditunjukan kepada ahli warisnya. Kata Kunci: penafsiran hakim, wasiat lisan, ahli waris Abstract This research discusses the issue of the interpretation given by the judges regarding an oral will that is addressed to heirs (A Study of Religious Court Decision Number 196/PDT.G/2016/PA TKL and High Religious Court Decision Number 111/PDT.G/2017/PTA MKS). This research topic departed from the two court decisions over the same case regarding an oral will addressed to heirs, while this condition sparks a problem among heirs. The author is intrigued to delve further into this problem from the perspective of Islamic inheritance law. This research aims to investigate: the interpretation given by the judges regarding the oral will addressed to heirs according to the two aforementioned court decisions. This research employed normative-juridical methods, and legal materials were analyzed based on the legal interpretation. The research data were analyzed through the interpretation according to the methods used to analyze the legal materials concerned. The research results reveal that the oral will is not accepted in Al Quran and Al Hadiths, considering that the oral will is addressed to heirs. Keywords: judge’s interpretation, oral will, heirs

EFEKTIVITAS PASAL 32 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM TERKAIT PELANGGARAN MANAJEMEN RISIKO (STUDI DI BANK BTN KC MALANG DAN BANK JATIM KANTOR PUSAT) Rifanni Syahputra
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Rifanni Syahputra, Sihabudin, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rifanni.syahputra@gmail.com Abstrak Penerapan manajemen risiko bagi bank umum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan akan membantu dan mempermudah standar penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank serta dapat memengaruhi kegiatan perbankan. Berdasarkan hal tersebut penulis mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas, kendala yuridis, dan upaya yang dilakukan Bank BTN dan Bank Jatim dalam melaksanakan Pasal 32 POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum terkait pelanggaran manajemen risiko. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosio legal. Lokasi, populasi, dan sampel berada di Bank BTN KC Malang dan Bank Jatim Kantor Pusat dengan narasumber dari kedua pihak bank terkait. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan data yang dipublikasi oleh bank terkait yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa, pertama, efektivitas hukum pengaturan sanksi Pasal 32 POJK No. 18 /POJK.03/2016 tidak sepenuhnya efektif. Kedua, Pasal 32 POJK No. 18 /POJK.03/2016 pengaturannya tidak lengkap karena hanya mengatur secara umum terkait manajemen risiko dan tidak secara rinci mengatur risiko-risiko dan sanksi-sanksi yang ada. Ketiga, Upaya yang dilakukan Bank BTN dan Bank Jatim untuk mengatasi kendala penerapan manajemen risiko dalam POJK dan/atau peraturan internal bank dengan menggunakan metode internal bank tersendiri. Kata Kunci: efektivitas hukum, perbankan, manajemen risiko, sanksi Abstract The implementation of risk management in public banks according to the Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to as POJK) assists and eases the assessment standards of loss potential that banks may face and that affect banking activities. Departing from this issue, this research describes the analysis of the effectiveness, juridical impeding factors, and measures taken by Bank BTN and Bank Jatim to implement Article 32 of POJK Number 18/POJK.03/2016 concerning the implementation of Risk Management for Public Banks regarding risk management violations. This research employed empirical juridical methods and socio-legal approaches. The research took the sample representing the population of Bank BTN of Malang branch office and Bank Jatim of headquarters with the informants representing the banks. The data were garnered from interviews and published by related banks before they were analyzed using descriptive-qualitative methods. The research results reveal that, first, the regulation of sanctions imposed based on Article 32 of POJK Number 18/POJK.03/2016 has not been effectively implemented. Second, Article 32 of POJK Number 18/POJK.03/2016 has incomplete regulation since it only governs risk management but does not elaborate on the existing risks and sanctions. Third, the measures taken by Bank BTN and Bank Jatim to tackle the issues concerned can refer to the internal methods of the banks. Keywords: effectiveness of law, banking, risk management, sanctions

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DARI PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM (STUDI PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG MALAYSIA) Gendis Afina Turfa Kusumonegoro
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Gendis Afina Turfa Kusumonegoro, Prija Djatmika, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gendisatk@gmail.com Abstrak Pembuktian terbalik merupakan pembuktian yang beban pembuktiannya di bebankan kepada terdakwa. Pembuktian terbalik di Indonesia terdapat dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana gratifikasi. Pembuktian terbalik di Indonesia tetap mendahulukan hak terdakwa sehingga dibutuhkan batasan nilai suap dalam pembuktian. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui rasio legis latar belakang pembuat undang-undang menentukan nilai pembuktian terbalik yaitu Rp 10.000.000,00 atau lebih, mempelajari lebih lanjut mengenai pembuktian terbalik, dan membandingkan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dengan negara lain yaitu Malaysia. Pembuktian terbalik merupakan upaya luar biasa untuk tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa. Perbandingan yang dilakukan dengan negara Malaysia dikarenakan Indonesia urutan sebagai negara terkorupsi masih dibawah Malaysia. Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan ini melalui pendekatan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Yaitu adalah cara yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif atau dengan pendekatan kepustakaan guna mendapatkan jawaban dan konklusi yang komprehensif mengenai pembuktian terbalik sebagai penyelesaian tindak pidana gratifikasi dalam perspektif keadilan hukum. Kata Kunci: pembuktian terbalik, Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, perbandingan dengan Malaysia Abstract The shifting burden of proof requires the defendant to provide evidence. This type of proof provision in Indonesia is governed under Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning Gratuities. Such a proof provision prioritizes the right of the defendant, meaning that it requires the limit of the value of the bribe in providing the evidence. This research aims to investigate the ratio legis of the lawmaking to determine the value in this proving which reaches Rp. 10,000,000 or more, delve into the shifting burden of proof and compare it with that in Malaysia. The shifting burden of proof is an extraordinary attempt for an extraordinary crime like corruption. This comparison with Malaysia is simply because Indonesia ranks below Malaysia in corruption. This research employed normative-juridical methods to study the principles and norms of positive law in Indonesia and the library approach to get comprehensive answers and conclusions regarding this shifting burden of proof to settle the gratuity from the perspective of legal justice. Keywords: shifting burden of proof, Article 12B of Law Number 20 of 2001, a comparison between Malaysia and Indonesia

URGENSI PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN ASAS PARTISIPATIF Fadil Muhammad
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fadil Muhammad, Muktiono, Indah Dwi Qurbani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fadilmuhamammad30@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi kali ini penulis mengangkat isu tentang ketidaksertaan pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL ditinjau berdasarkan asas partisipatif. Hal ini terjadi karena terjadi perubahan bunyi pasal 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus keikutsertaan masyarakat pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier. Berdasarkan pendekatan konseptual maka ketidakikutsertaan masyarakat pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL tidak sesuai dengan asas partisipatif karena pemerhati lingkungan tidak diikutsertakan dalam proses penyusunan AMDAL padahal memiliki peran penting bagi masyarakat dan lingkungan dan berdasarkan perbandingan peraturan perundang-undangan di Negara Lithuania sebagai negara nomor 1 berdasarkan environmental democracy index sebagai negara terbaik dalam pemberian demokrasi lingkungan kepada masyarakatnya telah mengatur secara lengkap tentang keikutsertaan pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL. Kata Kunci: lingkungan, pemerhati lingkungan, partisipasi Abstract This research discusses the inequality of environmentalists in the process of the drafting of Environmental Impact Analysis (henceforth referred to as AMDAL) seen from the perspective of the participative principle. This issue departed from the amended clause in Article 26 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, where the matter of the participation of environmentalists is scrapped in the drafting of AMDAL. This research employed normative-juridical methods and conceptual and comparative approaches supported by primary, secondary, and tertiary data. Based on a conceptual approach, the non-involvement of environmental observer communities in the process of formulating the Environmental Impact Assessment (AMDAL) is inconsistent with the participatory principle, because environmental observers are not included in the AMDAL formulation process, in which the community plays an important role for both society and the environment.To compare, Lithuania as the number 1 country according to the environmental democracy index in terms of granting environmental democracy for its citizens has set an overarching regulation for environmentalists participating in the process of AMDAL drafting. Keywords: environment, environmentalists, participative principle

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP RESIKO FRAUD DALAM METODE PEMBAYARAN M-PAYMENT PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Galih Nurdiyanto
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Galih Nurdiyanto, Djumikasih, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Galihnrdynt111996@gmail.com Abstrak Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kasus yang timbul akibat tindakan fraud oleh pihak tertentu dalam pembayaran elektronik. Sebenarnya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sudah ada pengaturan fraud. Akan tetapi, engaturan tersebut belum benar dapat diterapkan secara teknis. Disisi lain juga terdapat UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Konsumen, KUHP sebagai landasan dalam penangan apabila terdapat dugaan fraud dalam suatu transaksi. permasalahan yang ada bahwa pada prinsipnya mengacu dari berbagai peraturan perundang-undangan bahkan perturan bank Indonesia diatas, secara hukum perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan fraud dalam transaksi menggunakan sistem pembayaran elektronik sudah diatur secera pasti dan tegas. Dan upaya hukum dapat dilakukan upaya refund atau meminta pengembalian dana yang telah dibayar dalam transaksi. Disamping itu untuk memperkuat upaya hukum non litigasi dan litigasi yang dilakukan oleh konsumen baik pidana mupun perdata. Konsumen selaku pihak yang dirugikan juga dapat melakukan upaya hukum lain yakni melakukan pengaduan pada pengaduan pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kata Kunci: pembayaran elektronik, perlindungan hukum, transaksi jual beli Abstract This research aims to explain the case of fraud caused by a certain party in electronic payment. Bank Indonesia regulates fraud, but this regulation cannot be technically implemented. On the other hand, there are also Law concerning Electronic Information and Transactions, Law concerning Consumer Protection, and the Penal Code as the basis of case handling in the allegation of fraud in a transaction. In other words, fraud in transactions involving electronic payment is clearly and strictly regulated. The legal remedies may involve the request for a refund of the amount paid. Moreover, to strengthen the legal remedies in non-litigation and litigation by consumers in either criminal or civil scope, the consumers as the aggrieved party can express their grievances addressed to the Indonesian Consumers Foundation (YLKI). Keywords: legal protection, electronic payment, sale and purchase transaction

UNSUR SEKSUALITAS DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK DAN FISIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Ken Andarini
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ken Andarini, Lucky Endrawati, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kenandarini@ub.ac.id Abstrak Unsur seksualitas dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai pelecehan seksual memilki indikasi kekaburan norma. Hal ini dilatarbelakangi karena unsur seksualitas merupakan hal yang baru dalam hukum indonesia dan tidak adanya batasan bentuk tindakan pelecehan yang berkenaan dengan seksualitas sehingga, menjadikan pemaknaan seksualitas menjadi bias dan tidak diuraikan secara jelas dalam menentukan dasar pengenaan seksualitas. Kekaburan ini juga berpotensi menghambat pembuktian unsur seksualitas serta memicu adanya penafsiran yang berbeda oleh hakim dalam menguraikan unsur seksualitas. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dan makna unsur seksualitas dalam pelecehan seksual fisik dan non-fisik dalam Undang-Undang Tindak Pidana perbuatan Seksual serta pembuktianya dalam putusan nomor 60/Pid.sus./2022/PN Nga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Teknik deskriptif analisis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi historis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Hasil penelitian dengan metode penelitian diatas, Penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa makna dari unsur seksualitas ini terbukti UU TPKS terbukti dan Undang-undang lainya tidak ditemukan penjelasan. Pemaknaan unsur seksualitas kemudian dapat ditelusuri melalui putusan nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Nga yang mengartikan unsur seksualitas sebagai sifat yang berkenaan dengan seks. Dalam pembuktian unsur seksualitas putusan nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Nga hakim menggunakan keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban untuk membuktikan perasaan seksualitas dalam perbuatan pelecehan seksual. Kata Kunci: kekaburan norma, pelecehan seksual, seksualitas, UU TPKS Abstract The sexual aspect in Article 5 and Article 6 of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence as a Crime regulating sexual harassment indicates the vagueness of the norm, considering that the sexual aspect is new in the scope of law in Indonesia and there has not been any specific scope of sexuality governed, rendering the meaning of the aspect ambiguous. This is because there is no elaborate definition to set the basis of the sanction regarding sexuality. This vagueness may also slow down the process of presenting proof for the aspect of sexuality and lead to multi-interpretation among judges. This research aims to analyze the meaning of sexual aspect over non-physical and physical sexual harassment in Sexual Crime Law and the evidence in Decision Number 60/Pid.sus/2022/PN Nga. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials were analyzed based on descriptive-analysis technique, and grammatical, and historical interpretations before they were likened to relevant statutes and court verdicts. The research results reveal that there is no elaboration on the matter found in Law concerning Sexual Violence as a Crime. The definition of the sexual aspect could be traced through Decision Number 60/Pid.Sus/2022/PN Nga, defining the aspect as sexual traits. In the court decision concerned, the judges referred to the information given by defendants and witnesses to prove sexual feelings involved in the sexual harassment in the case concerned. Keywords: sexuality, sexual harassment, sexual violence law, vagueness of norm

PENGGUNAAN KAPAL SELAM BERTENAGA NUKLIR BERDASARKAN TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS 1968 Nadia Ilal Husna
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Nadia Ilal Husna, Setyo Widagdo, Adi Kusumaningrum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nadiaih@student.ub.ac.id Abstrak Pengunaan kapal selam bertenaga nuklir dengan kandungan uranium dengan pengayaan mencapai 93,5% yang setara dengan senjata nuklir menimbulkan kekhawatiran terhadap adanya penyahlagunaan serta penyebaran senjata nuklir. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan kapal selam bertenaga nuklir diperbolehkan oleh Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara apabila terjadi penyalahgunaan kapal selam bertenaga nuklir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban bahwa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 tidak mencantumkan ketentuan apakah penggunaan kapal selam bertenaga nuklir dengan kandungan uranium dengan pengayaan 93,5% diperbolehkan atau tidak. Namun apabila dikaitkan dengan Pasal 22 The Agency’s Safeguard System 1965 penggunaan kapal selam bertenaga nuklir dengan pengayaan melebihi 20% harus mematuhi ketentuan yaitu dengan menerima pengamanan dan pengawasan oleh International Atomic Energy Agency. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 tidak mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban suatu negara jika melakukan penyalahgunaan. Namun berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 31 Responsibility of States for Intenationally Wrongful Acts 2001 maka suatu negara yang melakukan penyalahgunaan harus bertanggungjawab secara mutlak jika penyalahgunaan nuklir menimbulkan kerugian serta akibat yang membahayakan bagi umat manusia dan lingkungan. Kata Kunci: highly enriched uranium, kapal selam bertenaga nuklir, NPT Abstract The use of a nuclear-powered submarine with uranium enrichment reaching 93.5% equal to the power produced by a nuclear weapon has raised concerns about the inappropriate use and the proliferation of nuclear weapons. This also raises questions over whether the use of a nuclear-powered submarine is allowed by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 and how the state is responsible in case of inappropriate use of a nuclear-powered submarine. This research employed normative-juridical methods and statutory, historical, and conceptual approaches. The research results reveal that the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 does not mention whether the use of a nuclear-powered submarine with 93.5% of uranium enrichment is allowed. However, when linked to Article 22 of the Agency’s Safeguard System 1965, the use of such a submarine with uranium enrichment exceeding 20% should abide by the provision that requires security and supervisory measures under the International Atomic Energy Agency. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 does not govern the responsibility of a state regarding this inappropriate use. However, according to the provision in Article 31 of Responsibility of States Internationally, Wrongful Acts 2001, the state proven to have been linked to inappropriate use in this context is held fully responsible for this use, considering that this inappropriate use leads to hazard and loss for both humanity and environment. Keywords: highly enriched uranium, NPT, nuclear-powered submarine

Efektivitаs Pаsаl 4 аyаt (1) Perаturаn Menteri Kesehаtаn Nomor 61 Tаhun 2016 tentаng Pelаyаnаn Kesehаtаn Trаdisionаl Empiris mengenаi Wаjib Dаftаr Bаgi Penyehаt Trаdisionаl Untuk Memperoleh Surаt Terdаftаr Penyehаt Trаdisionаl dengаn wilаyаh studi di Dinаs Kesehаtаn Kotа Mаlаng Ken, Resa Wiratama
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Resa Wiratama Ken, Dr. Istislam, S.H., M. Hum.,Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya wiratamaken@gmail.com ABSTRAK Permasalahan terkait dengan efektivitas Pelаyаnаn Kesehаtаn Trаdisionаl Empiris mengenаi Wаjib Dаftаr Bаgi Penyehаt Trаdisionаl Untuk Memperoleh Surаt Terdаftаr Penyehаt Trаdisionаl dengаn wilаyаh studi di Dinаs Kesehаtаn Kotа Mаlаng. Tema ini diangkat dikarenakan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Pаsаl 4 аyаt (1) tentаng Pelаyаnаn Kesehаtаn Trаdisionаl Empiris mengenаi Wаjib Dаftаr Bаgi Penyehаt Trаdisionаl Untuk Memperoleh Surаt Terdаftаr Penyehаt Trаdisionаl dengаn wilаyаh studi di Dinаs Kesehаtаn kota Malang yang mengatur secаrа rinci tаtа аturаn terkаit Penyehаt Trаdisionаl yаng ingin menjаlаnkаn usаhаnyа dimаnа Peraturan tersebut mengаtur mаcаm-mаcаm bentuk pelаyаnаn kesehаtаn trаdisionаl empiris serta Pengelolааn Penyehаt Trаdisionаl secаrа khusus. Permasalahan efektivitas peraturan ini adalah kurang maksimal implementasinya sehingga dalam penerapannya pun kurang berjalan secara optimal secara tujuan dimana masih ditemukan hambatan-hambatan yang menjadi batu sandungan baik hambatan eksternal maupun internal.Oleh karena itu, Dinas kesehatan Kota Malang harus mencari upaya - upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut baik upaya eksternal maupun internal agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Dinas Kesehatan ABSTRACT The problem raised related to the effectiveness of empirical traditional health care regarding the obligation to register for traditional health practitioners to get traditional health practitioner certificate with the area study in Health Department of Malang City. This theme was chosen due to the issuance of Article 4 Paragraph (1) of Regulation of the Minister of Health Number 61 of 2016 on Empirical Traditional Health Care regarding The Obligation to Register for Traditional Health Practitioners to Get Traditional Health Practitioner Certificate with the Area Study in Health Department of Malang City that specifically regulates provision concerning traditional health practitioners which want to run their business. This provision regulates different form of empirical traditional health care services and especially Management of Traditional Health Care. The problem related to the effectiveness of this provision is the implementation is not optimum yet which the internal and external obstacles still exist. Therefore, Health Department of Malang City should find the way to overcome those obstacles, both internal and external efforts for not cause problems in the future. Keywords: Effectiveness, services, Health Department

UNSUR SEKSUALITAS DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK DAN FISIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Andarini, Ken
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ken Andarini, Lucky Endrawati, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kenandarini@ub.ac.id Abstrak Unsur seksualitas dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai pelecehan seksual memilki indikasi kekaburan norma. Hal ini dilatarbelakangi karena unsur seksualitas merupakan hal yang baru dalam hukum indonesia dan tidak adanya batasan bentuk tindakan pelecehan yang berkenaan dengan seksualitas sehingga, menjadikan pemaknaan seksualitas menjadi bias dan tidak diuraikan secara jelas dalam menentukan dasar pengenaan seksualitas. Kekaburan ini juga berpotensi menghambat pembuktian unsur seksualitas serta memicu adanya penafsiran yang berbeda oleh hakim dalam menguraikan unsur seksualitas. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dan makna unsur seksualitas dalam pelecehan seksual fisik dan non-fisik dalam Undang-Undang Tindak Pidana perbuatan Seksual serta pembuktianya dalam putusan nomor 60/Pid.sus./2022/PN Nga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Teknik deskriptif analisis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi historis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Hasil penelitian dengan metode penelitian diatas, Penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa makna dari unsur seksualitas ini terbukti UU TPKS terbukti dan Undang-undang lainya tidak ditemukan penjelasan. Pemaknaan unsur seksualitas kemudian dapat ditelusuri melalui putusan nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Nga yang mengartikan unsur seksualitas sebagai sifat yang berkenaan dengan seks. Dalam pembuktian unsur seksualitas putusan nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Nga hakim menggunakan keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban untuk membuktikan perasaan seksualitas dalam perbuatan pelecehan seksual. Kata Kunci: kekaburan norma, pelecehan seksual, seksualitas, UU TPKS Abstract The sexual aspect in Article 5 and Article 6 of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence as a Crime regulating sexual harassment indicates the vagueness of the norm, considering that the sexual aspect is new in the scope of law in Indonesia and there has not been any specific scope of sexuality governed, rendering the meaning of the aspect ambiguous. This is because there is no elaborate definition to set the basis of the sanction regarding sexuality. This vagueness may also slow down the process of presenting proof for the aspect of sexuality and lead to multi-interpretation among judges. This research aims to analyze the meaning of sexual aspect over non-physical and physical sexual harassment in Sexual Crime Law and the evidence in Decision Number 60/Pid.sus/2022/PN Nga. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials were analyzed based on descriptive-analysis technique, and grammatical, and historical interpretations before they were likened to relevant statutes and court verdicts. The research results reveal that there is no elaboration on the matter found in Law concerning Sexual Violence as a Crime. The definition of the sexual aspect could be traced through Decision Number 60/Pid.Sus/2022/PN Nga, defining the aspect as sexual traits. In the court decision concerned, the judges referred to the information given by defendants and witnesses to prove sexual feelings involved in the sexual harassment in the case concerned. Keywords: sexuality, sexual harassment, sexual violence law, vagueness of norm

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSAMAAN MEREK DAGANG TERKENAL DITINJAU DARI PASAL 83 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI EMPIRIS PELAKU USAHA DI BENTENG PANCASILA KOTA MOJOKERTO) Fitri, Miftahul Ulil
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Miftahul Ulil Fitri, Yenny Eta Widyanti, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mifta1999@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini berdasarkan merek permasalahan yang terjadi di Kota Mojokerto. Semakin meningkatnya jumlah penduduk perjanjian perekenominasi serta gaya hidup masyarakat perkotaan modern, fashionable mengikuti trend, adanya pelaku usaha sangat membantu memenuhi alasan tersebut tetapi menciptakan peningkatan pelanggaran merek menurunkan kualitas perdagangan dan perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan terhadap penjual merek pelaku usaha di Benteng Pancasila Kota Mojokerto. Dari latar belakang merek tersebut, rumusan masalahnya: apa hambatan dan apa upaya implementasi perlindungan hukum terhadap pujian dagang terkenal ditinjau dari Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Di Benteng Pancasila Kota Mojokerto. Jenis penelitian ini hukum Yuridis Empiris, mendasarkan penelitian lapangan, pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, mengkaji subyek hukum serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ham pybatan dalam penerapan perlindungan merek terhadap persamaan merek dagang terkenal di Benteng Pancasila Kota Mojokerto adalah pelaku usaha khususnya pedagang tidak semua memiliki hasil atau barang yang dihasilkan sendiri belum memahami pentingnya merek serta adanya fasilitas merek yang diberikan pemerintah secara gratis, adapun yang mengerti tetapi tidak mau mendaftarkan karena alasan seperti keuntungan, nama, dan kewenangan terbatas lainnya yang dimiliki penegak hukum Polres Kota Mojokerto akibat tidak adanya laporan dari pemilik merek yang mereknya dipersamakan oleh pihak lain atau menggunakan mereknya tanpa izin karena pembelian merek merupakan delik aduan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Polres Kota Mojokerto dalam mengatasi masalah penerapan perlindungan hukum. Kata Kunci: implementasi, merek, penegakan hukum, persamaan Abstract This research departed from trademark-related issues in Mojokerto City. The increasing population, the rising trends of economic agreements, lifestyles, and modern and fashionable life in cities have encouraged the presence of businesses. These rising trends, however, will also raise the potential of mark infringement and lower trade and industrial qualities. This research aims to figure out how the protection of mark sellers is implemented in Benteng Pancasila in Mojokerto City. From this background, this research aims to study the impeding factors and the measures in the implementation of legal protection of well-known marks according to Article 83 paragraph 1 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in Benteng Pancasila, Mojokerto City. This research employed empirical-juridical methods, field observation, and socio-juridical approaches to further study the legal subject and the effectiveness of positive law in society. The research results reveal that not all traders have their own products, and most of them are not quite aware of the essence of marks and the facilities provided free of charge by the government. Similarly, those who understand this matter choose not to register their trademarks due to particular reasons such as benefits, name, and limited authority held by law enforcers in the Sub-Regional Police Department of Mojokerto City since there are no reports from trademark owners whose marks are imitated or used by other parties without consent. Moreover, trademark buying is categorized as a complaint offense. Some measures have been taken by the Industry and Trade Agency and the Sub-Regional Police Department of Mojokerto to guarantee legal protection. Keywords: implementation, law enforcement, resemblance, trademark

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA