cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 551   552   553   554   555 
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA MALANG KOTA Ramdhany, Kautsar
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kautsar Ramdhany, Setiawan Noerdajasakti, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kautsarramdhany@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui implementasi penyelidikan tentang perjudian online dan untuk mengetahui pertimbangan dasar yang dibuat oleh penyelidik dalam merujuk pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Sub-Regional Kota Malang untuk menangani perjudian online dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh penyelidik dalam merujuk pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks ini. Penelitian ini dilakukan di Unit Penyidikan Kriminal Kota Malang pada bulan April 2023. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar penyelidik sering merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang Perjudian dalam KUHP karena pertimbangan-pertimbangan berikut: 1) hukuman yang lebih tinggi untuk kasus-kasus pidana utama, 2) hukuman yang diperpanjang, dan 3) pembuktian yang lebih mudah. Untuk menangani perjudian online, departemen kepolisian Kota Malang telah mengambil tiga langkah ini: 1) langkah-langkah preventif, 2) langkah-langkah pencegahan, 3) langkah-langkah represif. Beberapa faktor internal seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam informasi dan teknologi di kalangan penyelidik dan faktor eksternal dalam peraturan adalah isu-isu yang menghambat proses penyelidikan. Kata Kunci: Departemen Kepolisian Daerah, Judi Online, Penegakan Hukum, Penyidikan Abstract This is empirical research aiming to find out the implementation of the enquiry into online gambling and to find out the basic consideration made by the enquirers in referring to the Law concerning Electronic Information and Transactions. Furthermore, this research also intends to find out the measures taken by the Sub-Regional Police Department of Malang City to tackle online gambling and the impeding factors faced by enquirers in referring to Law concerning Electronic Information and Transactions in this context. This research took place in the Criminal Investigation Unit of Malang City in April 2023. The research results reveal that most enquirers often refer to the provisions concerning Gambling in the Penal Code due to the following considerations: 1) higher punishment for primary criminal cases, 2) extended sentencing, and 3) easier proving. To deal with online gambling, the police department of Malang City has taken these three measures: 1) preemptive measures, 2) preventive measures, 3) repressive measures. Some internal factors such as lack of knowledge and skill in information and technology among enquiries and external factors in the legislation are the issues hampering the enquiry process. Keywords: Enquiry, Law Enforcement, Online Gambling, Sub-Regional Police Department
ANALISIS YURIDIS KEPENTINGAN YANG SAH SEBAGAI DASAR PEMROSESAN OLEH PENGENDALI DATA DALAM TARGETED ADVERTISING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI Tuti, Aliefia Widyas
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aliefia Widyas Tuti, Diah Pawestri, Cyndiarnis Cahyaning Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Aliefiawidyts04@gmail.com Abstrak Dalam penelitian ini penulis membahas masalah kurangnya definisi yang jelas apakah Kepentingan Sah dapat digunakan sebagai dasar untuk Pemrosesa Data dalam Targeted Advertising oleh Pengendali Data Pribadi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana analisis mengenai Kepentingan Sah sebagai dasar pengolahan dalam Iklan Terarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? (2) Bagaimana pengaturan yang tepat untuk penggunaan Kepentingan Sah dalam Targeted Advertising oleh Pengendali Data?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi ekstensif, dan interpretasi komparatif. Penulis menemukan jawaban atas masalah yang ada bahwa dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf f, terdapat kekurangan dalam pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan dasar Kepentingan Sah dan semua elemen tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan, terutama dalam kasusTargeted Advertising. Melalui metode komparatif, ditemukan bahwa dasar Kepentingan Sah tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk Targeted Advertising karena tidak memenuhi elemen tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan. Adapun Kepentingan yang Sah dapat mencakup kepentingan komersial dan non komersial, kemudian unsur tujuan bermakna tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, unsur kebutuhan bermakna Pemrosesan Data merupakan opsi terakhir untuk mencapai tujuan, dan unsur keseimbangan bermakna Subjek Data secara Reasonably Expect dilakukannya Pemrosesan Data untuk tujuan yang akan dicapai Pengendali Data. Kata Kunci: Dasar Pemrosesan, Data Pribadi, Kepentingan yang Sah, Targeted Advertising Abstract This research discusses the lack of definition of legitimate interests serving as the basis of data processing in targeted advertising by personal data controllers. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the analysis of legitimate interests as the basis of processing in targeted advertising according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection; (2) proper regulation regarding legitimate interests in targeted advertising by data controllers. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches, in which the data were analyzed according to grammatical, extensive, and comparative interpretations. The research results reveal that there was a legal loophole in Article 20 Paragraph (2) letter f in terms of the limitation of the basis of legitimate interests and all elements of objectives, necessities, and balance. Legitimate interests can involve commercial and non-commercial interests, while the objectives must not be against the legislation. Necessities are related to data processing as the last resort to achieve objectives, and balance is defined as a data subject in terms of reasonable expectation of data processing according to the objectives achieved by data controllers. Keywords: Basis of Processing, Legitimate Interest, Personal Data, Targeted Advertising
PENERAPAN PASAL 7 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PROSES PENGEMBALIAN DANA PENGGUNA JASA AGEN PERJALANAN WISATA (STUDI DI PT. HARYONO TOURS & TRAVEL CABANG KOTA MALANG) Pradana, Enrico Putra
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Enrico Putra Pradana, Djumikasih, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: enricoputrapradana@gmail.com Abstrak Bentuk tanggungjawab hukum pelaku usaha agen perjalanan wisata pada pengguna jasa atau konsumen, sebab kondisi yang ditemui saat ini menyebutkan bahwa proses pengembalian dana belum mementingkan kepentingan konsumen dan dinilai cukup merugikan dari segi pelaksanaan proses pengembalian dana pada konsumen jasa agen perjalanan wisata yang merujuk pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf G mengenai Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen terkait proses pengembalian dana pada PT. Haryono Tours & Travel Malang belum berjalan secara efektberkaitan dengan jangka waktu, transparansi, dan informasi proses pengembalian dana. Hal tersebut disebabkan pihak PT. Haryono Tours & Travel Malang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai peraturan yang ada. Kemudian dalam pelaksanaannya, tanggungjawab hukum ini mengalami hambatan-hambatan berupa hambatan hukum dan hambatan non-hukum, seperti ketidakjelasan waktu proses pengembalian dana, dan lainnya. Oleh karena itu, konsumen sebaiknya lebih memahami haknya berkaitan dengan proses pengembalian dana dan berperan aktif apabila terjadi hal yang dirasa merugikan atau tidak berada dalam perjanjian jual-beli. Kemudian konsumen diharapkan lebih memperhatikan setiap detail dari jalannya proses pengembalian dana agar setiap poin atau prosedur yang diberikan saling menguntungkan dan tidak terjadi sesuatu kendala di dalamnya. Kata Kunci: Agen Perjalanan Wisata, Pengembalian Dana, Perlindungan Konsumen Abstract This research discusses the liability of a tour agent in terms of refund provided for consumers, in which refund has not prioritized the interest of consumers and this situation seems to harm the consumers using the service provided by a travel agent. This issue refers to Law Number 8 of 1999 Article 7 Letter G regarding Consumer Protection. Consumer protection in the case of refund provided by PT. Haryono Tours & Travel Malang is not effective in terms of period, transparency, and information on the refund process because the travel agent concerned has not performed the responsibility according to the current regulation. The liability concerned faces several obstacles caused by legal factors and non-legal factors, such as an uncertain schedule of refund and others. Therefore, consumers should be aware of their rights regarding this refund process and actively participate in fighting for their rights in case of matters that harm them as consumers and that are related to the agreement made. Consumers should also thoroughly follow every detail of the refund process to ensure that every point of the procedure does not disadvantage consumers. Keywords: Consumers Protection, Refund, Travel Agent
KRITERIA UNTUK MENENTUKAN DEFINISI INDIGENOUS PEOPLES DALAM HUKUM INTERNASIONAL Romagavinsa, Maria Magdalena Nuvinda
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maria Magdalena Nuvinda Romagavinsa, Rika Kurniaty, Agis Ardhiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: vromagavinsa@student.ub.ac.id Abstrak Indigenous Peoples seringkali tidak mendapat pengakuan formal atas tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka, seringkali menjadi yang terakhir menerima investasi publik dalam layanan dan infrastruktur dasar, serta menghadapi banyak hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi formal, menikmati akses ke keadilan, dan berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Rezim Hukum Internasional telah mengakui dan memberikan perlindungan hak kepada Indigenous Peoples. Namun, terdapat kekaburan terhadap definisi Indigenous Peoples karena tidak adanya kesepakatan internasional. Beranjak dari permasalahan hukum tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan terkait definisi Indigenous Peoples dalam hukum internasional beserta dampaknya? (2) Apa kriteria untuk menentukan definisi Indigenous Peoples dalam hukum internasional berdasarkan hukum nasional negara-negara? Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kekaburan hukum terkait kriteria dalam mendefinisikan Indigenous Peoples, disebabkan keragaman nilai budaya, sosial dan ekonomi yang ada pada kelompok-kelompok Indigenous Peoples di dunia, sehingga menjadi tantangan untuk merumuskannya menjadi definisi yang universal. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum atas perlindungan hak-hak Indigenous Peoples, yang berujung pada kriminalisasi, perampasan tanah dan pengucilan dari pembuatan kebijakan. Penelitian ini menawarkan kriteria yang dapat digunakan dalam mendefinisikan Indigenous Peoples dalam hukum internasional berdasarkan praktek negara-negara. Kata Kunci: Definisi, Hukum Internasional, Indigenous Peoples, Kriteria Abstract Indigenous peoples often do not get formal recognition of their rights to land, regions, and natural resources, and they are often the last consideration to receive public investment in both services and basic infrastructure but are prone to difficulty fully participating in the formal economy, politics, decision-making, and enjoying access to justice. The regime of international law recognizes and provides legal protection for indigenous peoples’ rights because of the absence of international agreements. Departing from this issue, this research aims to investigate problems relating to (1) the regulation regarding the definition of indigenous peoples in international law and its impacts, and (2) the criteria to set the definition of indigenous peoples in international and national laws of some countries. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the norm regarding the criteria to define indigenous peoples is murky due to diverse cultural, social, and economic factors in indigenous communities worldwide, thereby leaving challenges to formulate the universal definition. This condition has also left uncertainty of law and protection of the rights of indigenous peoples, which leads to criminalization, land grabbing, and exclusion from policy-making. Departing from all these issues, this research intends to offer the criteria to define indigenous peoples within the purview of international law and according to practices in the state. Keywords: Criteria, Definition, Indigenous Peoples, International Law
KONSEPTUALISASI INSURANCE TECHNOLOGY DALAM HUKUM ASURANSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Putri, Ollivia Dakista
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ollivia Dakista Putri, Ranitya Ganindha, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Olliviadakistap@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Pengaturan Hukum, Insurance Technology Yang Ideal Dalam Konteks Hukum Asuransi Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan metode statue approach, conceptual approach, dan comparative approach. Penelitian ini ditulis dengan cara melakukan studi kepustakaan. Dalam melakukan penilitian ini, penulis menggunakan bahan hukum kepustakaan seperti perundang-undangan yang ada di Indonesia dan Singapura serta literatur-literatur lainnya. Dari hasil penilitian yang telah penulis lakukan dengan metode diatas, kekosongan pengaturan dalam Insurance Technology mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum aktivitas asuransi di Indonesia. Dimana Insurance Technology masih diatur secara parsial dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai asuransi, transaksi elektronik, maupun perlindungan konsumen. Terutama di Indonesia masih didominasi oleh produk Micro-Insurance yang dipasarkan oleh Insurance Technology berbentuk aggregator maupun Intermediaries. Maka dari itu, dengan adanya Kekosongan dalam hukum asuransi di Indonesia, diperlukan pengaturan hukum khusus terkait insurance technology mulai dari definisi, jangkauan aktivitas, tanggungjawab dan resiko sehingga memberikan kepastian hukum dalam hukum asuransi di Indonesia. Kata Kunci: Insurance Technologi, Kekosongan Hukum, Perasuransian Abstract This research aims to discover the ideal regulation governing insurance technology within the context of insurance law in Indonesia. This research employed a normative method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Research data consist of laws and regulations in Indonesia and Singapore and other sources of literature. The research results reveal that the legal loophole of insurance technology has led to the absence of legal certainty in insurance activities in Indonesia. Insurance technology is only partially regulated in the legislation concerning insurance, electronic transactions, or consumer protection. Indonesia is particularly dominated by micro-insurance marketed by insurance technology in the form of aggregators and intermediaries. Therefore, a specific regulation is required to fill the loophole regarding insurance technology, covering the definition, the scope of activities, responsibilities and risks. This is expected to provide legal certainty in insurance law in Indonesia. Keywords: Insurance, Insurance Technologi, Legal Loophole
PENERAPAN LARANGAN KAWIN SESUKU PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS DI NAGARI AIA MANGGIH KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN) Indriani, Suci Miftahul Aina
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suci Miftahul Aina Indriani, Fitri Hidayat, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: suciaina@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan hukum adat terkait larangan perkawinan sesuku di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Meskipun adat Minangkabau mengamanatkan eksogami (perkawinan antarsuku), praktik perkawinan sesuku masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis penerapan larangan kawin sesuku pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Aia Mangih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, (2) Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan larangan kawin sesuku pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Aia Mangih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan ninik mamak dan pasangan yang melanggar larangan perkawinan sesuku, data sekunder dari Undang-Undang Nan Duo Puluah, serta data tersier dari buku, skripsi, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan kawin sesuku tidak berjalan dengan efektif, dengan kendala utama meliputi hukum adat Minangkabau di Nagari Aia Manggih tentang larangan kawin sesuku tidak tertulis sehingga lebih mudah dikesampingkan dan hukum adat dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Faktor ketidakseimbangan kekuasaan ninik mamak, penegakan hukum terhadap pelaku perkawinan sesuku yang tidak tegas, perbedaan pendapat, serta keterbatasan pengetahuan juga menjadi kendala dalam penerapan hukum ini. Kata Kunci: Hukum Adat Minangkabau, Penerapan Hukum, Perkawinan Sesuku Abstract This research studies the implementation of adat (customary) law regulating marriage of the same tribe in Nagari Aia Manggih, the District of Lubuk Sikaping, the Regency of Pasaman, the Province of West Sumatera. Although the customary law of Minangkabau allows exogamy (intertribal marriage), same-tribe marriage still takes place. This research aims to investigate the implementation of the law banning same-tribe marriage in the Minangakbau community in Nagari Aia Manggih, the District of Lubuk Sikaping, the Regency of Pasaman and analyze the impeding factors faced in the implementation of the same-tribe marriage prohibition in the community concerned. This research employed a socio-legal method and socio-juridical approach. The primary data were obtained from interviews with ninik mamak and the couple violating the prohibition of same-tribe marriage, while the secondary data were taken from the local law of Nan Duo puluah and the tertiary data from books, thesis, and journal. The research results reveal that the implementation of prohibition of same-tribe marriage is not effectively implemented because the adat law concerned is not written and is deemed no longer relevant to the present time. This issue is also triggered by an imbalance of power between ninik mamak, law enforcers, and the couples of the same-tribe marriage. Dissenting opinions and poor knowledge also come as the causal issues in the implementation of the customary law. Keywords: Customary law of Minangkabau community, Implementation of the law, Same-tribe marriage
MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG) Rehman, Nayila
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nayila Rehman, M. Hamidi Masykur, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nayilarehman@student.ub.ac.id Abstrak Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan diluar pengadilan melalui BPSK yang putusannya bersifat final dan mengikat. Akan tetapi, ketentuan lain memuat bahwa terhadap putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan terhadap keberatan tersebut masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis makna final dan mengikat pada Pasal 54 ayat (3) UUPK, menganalisis implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Agung terkait permohonan kasasi putusan BPSK, serta menganalisis pengaturan putusan BPSK yang final dan mengikat mengenai ketidakpastian Pasal 54 ayat (3) UUPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusan BPSK tidak dapat dikatakan final dikarenakan terhadap putusannya masih dapat diajukan 2 (dua) kali upaya hukum dan tidak mengikat dikarenakan putusannya yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga Pasal 54 ayat (3) UUPK tidak dapat memberikan kepastian hukum. Hal tersebut menyebabkan banyaknya putusan BPSK yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Kepmen No. 350 Tahun dan 2001 dan Perma No. 1 Tahun 2006. Namun, ternyata BPSK masih menemui masalah dalam mengimplementasikan UUPK. Oleh karena itu, agar UUPK dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, maka diperlukan revisi terhadap UUPK seperti pencantuman klausula putusan BPSK bersifat final dan mengikat disertai dengan penambahan ketentuan pasal yang mengatur mengenai kompetensi BPSK terkait kasus yang dapat diajukan dan yang tidak dapat diajukan ke BPSK. Kata Kunci: BPSK, Final dan Mengikat, Putusan BPSK Abstract Consume dispute resolutions can take place outside courts but involve the Consumer Dispute Resolution Agency (henceforth referred to as BPSK) whose decision regarding this matter is final and binding. However, another provision implies that this final and binding decision can be brought further to the District Court for the request of appeal and further to the Supreme Court for cassation. This research aims to analyze the meaning of final and binding as referred to in Article 54 paragraph (3) of Consumer Protection law, analyze the legal implication of the Supreme Court Decision regarding the request for cassation following the issuance of the Decision by BPSK, and analyze the regulation of the decision issued by BPSK that is final and binding regarding the uncertainty in Article 54 paragraph (3) of Consumer Protection Law. This research employed statutory and case approaches. The research results reveal that the decision of BPSK cannot be deemed final, considering that legal remedies can still be proposed twice. It is not binding simply because it does not have any executorial power, meaning that Article 54 paragraph (3) of the Consumer Protection law cannot guarantee legal certainty. This situation has led further to appeals in the district court and cassations in the Supreme Court. To tackle this issue, the government issued Ministerial Decree Number 350 of 2001 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2006. However, the BPSK still faces issues in implementing the law concerned. Therefore, it is necessary to amend the Consumer Protection Law by adding a clause of the final and binding BPSK decision and adding the clause governing the competence of BPSK regarding which case can or cannot be proposed to the BPSK. Keywords: BPSK, BPSK Decision, Final and Binding
LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG KEPADA PEMBELI YANG BERUSIA DI BAWAH UMUR Purba, Putri Sophia Angelia
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putri Sophia Angelia Purba, Soedarsono, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sophiangelia13@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai efektivitas larangan suatu peraturan daerah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai efektivitas larangan atas penjualan minuman beralkohol terhadap pembeli di bawah umur 21 tahun di wilayah Kota Malang. Dengan menggunakan metode penelitian sosio legal dan melalui metode pendekatan yuridis sosiologis, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan penjualan minuman beralkohol pada pembeli di bawah umur 21 tahun belum berlaku secara efektif. Hal tersebut dikarenakan faktor para pihak penegak hukum dan faktor masyarakat yang tidak memenuhi indikator efektivitas hukum yang dianalisis menurut teori Soerjono Soekanto. Lebih spesifik, penyebab ketidakefektifan larangan tersebut diuraikan sebagai berikut: Perda Kota Malang 4/2020 belum dikenal luas, pihak pengawas sebagai penegak hukum tidak mengawasi dengan seimbang, pemanfaatan sarana atau fasilitas pelaporan yang rendah, kurangnya kepedulian penjual mengenai pentingnya larangan penjualan minuman beralkohol terhadap pembeli di bawah umur 21 tahun, dan kurangnya pengendalian diri pada anak di bawah umur. Oleh karena itu, hal yang sepatutnya dilakukan adalah dilakukannya sosialisasi peraturan secara masif dan komprehensif, adanya fokus pengawasan yang seimbang dari pihak penegak hukum, pemberdayaan sarana atau fasilitas pengawasan, pengamalan kepatuhan peraturan oleh pelaku usaha, serta pengendalian diri pada anak di bawah umur. Kata Kunci: Di Bawah Umur, Efektivitas, Minuman Alkohol Abstract This research studies the effectiveness of prohibiting regulatory provisions aiming to find out how effective this provision can be over the sales of liquors to those under 21 years old in Malang City. With socio-legal methods and socio-juridical approaches, the research results reveal that the ban on selling liquors to underage persons has not been effectively in place due to several factors such as law enforcers and the members of the public failing to meet the indicator of the legal effectiveness analyzed with the theory of Soerjono Soekanto. More specifically, not all people are aware of the Regional Regulation of Malang City Number 4/2020. Other impeding factors are poor supervision, poor use of infrastructure and facilities, lack of reports, minimum awareness of the essence of this ban, and poor control over underage children in this context. Therefore, further introduction to the regulation concerned at a massive and comprehensive level is deemed necessary; the supervision should be given proportionately by law enforcers; infrastructure and facilities should be wisely utilized; regulations must be obeyed by entrepreneurs; and control over underage children should be held accordingly. Keywords: Effectiveness, Liquor, Underage
SINKRONISASI PEMAKNAAN TANAH KAS DESA DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM PERTANAHAN INDONESIA Purwaka, Anindita Budisulistyaningrum
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anindita Budisulistyaningrum Purwaka, M. Hamidi Masykur, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aninditabudi@student.ub.ac.id Abstrak Tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang dewasa ini sering ditemui kasus penyalahgunaannya, terdapat beberapa peraturan bupati tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksana lainnya mengenai definisi tanah kas desa, hal ini akan memberikan ketidakjelasan terhadap norma hukum dikarenakan berisi hal yang berbeda antara peraturan hukum satu dengan yang lainnya. Diperlukan sinkronisasi terkait pemaknaan dari tanah kas desa antara peraturan bupati sehingga substansi yang diatur di dalam peraturan peraturan bupati tidak multitafsir, tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksana lainnya serta dapat mewujudkan landasan suatu pengaturan tanah kas desa yang dapat memberikan kepastian hukum dalam hukum pertanahan indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis. Sinkronisasi tentang pemaknaan tanah kas desa pada beberapa peraturan bupati diantaranya Peraturan Bupati Lombok Timur, Semarang, Temanggung, Kudus, Karawang dengan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksananya terdapat ketidaksinkronan hukum, secara keseluruhan antar peraturan perundang-undangan yang mengatur definisi tanah kas desa menimbulkan ketidakjelasan dan kontradiktif sehingga kepastian hukum belum tercapai. Kata Kunci: Sinkronisasi, Tanah Kas Desa Abstract Village land asset is often misused. Some provisions in the Regents’ Regulations contravene Village Law and its delegated regulations concerning the definition of a village land asset. This issue will blur the legal norm concerned due to different regulatory provisions set forth. Therefore, synchronization is required to set a proper definition of land as a village land asset among the regulations of regents to ensure that the substance regulated in the regents’ regulations is not differently interpreted and does not contravene the Village Law and other delegated regulations. It is also expected to set the regulatory basis regarding the land as a village land asset that can guarantee legal certainty in the land law in Indonesia. this research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The data were analyzed based on a systematic interpretation. The synchronization is addressed to the regent’s regulation of East Lombok, the Regent’s Regulation of Semarang, Temanggung, Kudus, and Karawang, adjusted to Village Law and its delegated regulations. Overall, the legislation governing the definition of land as a village land asset has sparked ambiguity and contradiction, thereby failing to achieve legal certainty. Keywords: Land As, Sychronization
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PENDAFTARAN TANAH DI KOTA MALANG (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG) Zulvatino, Jaka
Brawijaya Law Student Journal Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaka Zulvatino, Lutfi Effendi, Ismail Navianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: jakazulvatino@yahoo.co.id Abstrak Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Lama pembuatan sertifikat tanah di BPN ini kurang lebih setengah hingga satu tahun lamanya. Kadangkala, pemilik tanah perlu memastikan kepada petugas BPN kapan sertifikat tanah akan jadi dan dapat diambil. Selain BPN, pemilik dapat membuat sertifikat melalui PPAT, namun bisa jadi harga untuk mengurusnya bisa berlipat-lipat. Berdasarkan pada hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1. Bagaimana Proses Pelayanan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Malang?, dan yang ke 2. Bagaimana Implementasi Pasal 4 huruf k Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kota Malang?. Mengenai pengaturan terkait permasalahannya saat penerbitan sertifikat tanah yang didaftarkan. Problematika tersebut terkait salah satu asas yang dicermati Penulis dalam Pasal 4 huruf Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yakni kepastian hukum terhadap tanah tersebut, dimana ketepatan waktu dimana di BPN bukan rahasia umum bahwa pengurusan begitu lama. Penulis melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kota Malang yang merupakan tempat yang kaya akan lahan pertanian serta kondisi social masyarakat yang majemuk, dan pula merupakan tempat asal Penulis, sehingga menjadi tanggung jawab penulis pula untuk berupaya meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, dengan sumbangsih penelitian ini. Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, Pendaftararan, Tanah Abstract This research investigates the lengthy process of land title issuance in the Land Agency of Kota Lama, which may take six months up to a year to publish a title. Landowners often have to come to the office to find out when exactly land owners can receive the title. In addition, Land Deed Officials (PPAT) can also process title issuance but at a much higher price. Departing from this issue, this research aims to study the problems regarding 1. The process of land registration service in the Land Agency of Malang and 2. The implementation of Article 4 letter k of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services in the Land Office of Malang. Lengthy delays in title issuance in BPN, however, are quite common, and there seems no legal certainty given as mentioned in Article 4 Letter K of Law Number 25 of 2009 concerning Public Service. This research took place in Land Agency sits in the city where agricultural lands lie and amidst heterogenous communities. The Land Agency is located in the city where the author comes from. Through this research, the author expects that the quality of public service can be improved. Keywords: Implementation, Land, Public Service, Registration

Page 553 of 563 | Total Record : 5629

 551   552   553   554   555 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue