cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 54   55   56   57   58 
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERISTIWA RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARADI TINGKAT PENYIDIKAN Rengga Puspo Saputro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.038 KB)

Abstract

ABSTRAKSIBerdasarkan Hasil Penelitian mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara dalam peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara berdasarkan hasil penyidikan, tentang barang siapa karena kealpaannya/kelalaiannya mengakibatkan matinya orang dan luka (Pasal 359 jo 360 KUHP) yakni Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekitar jam 16.25 Wita di Jln. Wolter Minginsidi kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.  Akibat runtuhnya Jembatan tersebut mengakibatkan meninggalnya orang lain sebanyak 24 orang serta mengakibatkan orang menjadi luka-luka sebanyak 37 orang,. Kronoligis tersebut diperoleh tim penyidik setelah mendapatkan keterangan beberapa saksi yang mengalami, melihat dan mengetahui saat kejadian tersebut. Dengan penuh rasa kesadaran bahwa dalam peristiwaruntuhnya Jembatan Kutai Kartanegara oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara belum mempunyai pengetahuan dan referensi tentang pekerjaan konstruksi seperti bangunan Jembatan Kutai Kartanegara sehingga kesulitan dalam menentukan faktor penyebab runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, tuntutan akan penegakan hukum yang dilakukanoleh aparat Kepolisian terhadap peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara harus benarbenar menjadi salah satu upaya sinergi untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat.Kata Kunci : penegakan hukum, jembatan Kutai Kartanegara, penyidikan
PENYELESAIAN PERKARA KDRT MELALUI MEDIASI PENAL PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KAPUAS I Ketut Widiarta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.273 KB)

Abstract

AbstrakKDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni   dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Namun, proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, kalaupun dilaporkan banyak yang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan mediasi penal dengan mengupayakan  penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.Kata Kunci: Penyelesaian KDRT, Mediasi Penal.
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI POLDA KALTENG Putu Yudha Prawira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.438 KB)

Abstract

AbstrakKepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menegakan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Tugas Kepolisian tersebut tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan peraturan perundangundangan, karena Undang-undang hanya memuat aturan pokok yang dalam praktik penegakannya selalu tergantung pada konteks masyarakatnya. Oleh karena itu Polisi diberi kewenangan melakukan diskresi Kepolisian, yakni sebuah konsep pemberian otoritas untuk melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan hati nurani polisi yang sedang bertugas ataupun pertimbangan institusi Kepolisian. Dalam kasus tindak pidanapenyalahgunaan narkoba yang saat ini peredarannya semakin marak dan modus operandinya yang semakin beragam, polisi dituntut mengembangkan strategi penegakan hukumnya sendiri. Namun, dibalik itu perlu juga adanya suatu bentuk pengawasan dan pengendalian tindakan pemolisian tersebut agar bisa mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan diskresi, supaya dampak negatif dari pelaksanaan diskresi itu tidak mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan kemerosotan wibawa polisi.Kata Kunci: Diskresi Kepolisian, Penyelidikan, Tindak Pidana Narkoba
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM YAYASAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU YAYASAN TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP Benhard Kurniawan Pasaribu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.395 KB)

Abstract

ABSTRAKPada dasarnya, putusan berkekuatan hukum tetap adalah obyek dari eksekusi, akan tetapi terhadap hal ini akan menghadapi persoalan hukum jika pihak yang dihukum lewat putusan itu adalah sebuah yayasan yang sebenarnya tidak berbadan hukum, yang sehingga oleh karenanya menurut ketentuan undang-undang tidak diperbolehkan menggunakan kata “yayasan” di depan namanya. Terhadap putusan seperti ini tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan eksekusi putusan dan mengenai pertanggungjawaban yayasan yang tidak berbadan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ yayasan dimaksud. Dua pertanyaan diatas menarik penulis untuk melaksanakan penelitian, dimana hasil penelitian penulis mengungkapkan bahwa putusan berkekuatan hukum terhadap yayasan yang tidak berbadan hukum akan tetapi tetap menggunakan kata “yayasan” di depan namanya tetap dapat dilaksanakan eksekusi, dan bahwa anggota organ yayasan secara hukum harus dianggap sebagai pihak yang potensial untuk  mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yayasan yang merugikan pihak ketiga.Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Eksekusi, Pertanggungjawaban Hukum,Yayasan, Badan Hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN Apritia Dwi Montik
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDi indonesia saat ini sering kita dengar akan kekerasan yang dilakukan oleh suatu Organisasi Masyarakat (ORMAS). Tindak kekerasan dalam bentuk demonstrasi, realitasnya sebagian dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS). Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang melakukan tindak kekerasan, tidak terdapat dalam satupun Pasal dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana bagi Organisasi Masyarakat tersebut. Berdasarkan berbagai pengaturan subjek hukum tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah anggota Organisasi Masyarakat atau individu/perorangan yang melakukan tindak pidana kekerasan.Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, ORMAS, Melakukan Tindakan Kekerasan
PERAMPASAN ASET (FORFEITURE LEGAL GEIN) HASIL TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Ferry Fernanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakLandasan pemikiran perlunya pengaturan hukum perampasan aset (forfeiture legal gein) terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yaitu pada penjatuhan saksi berupa pidana tambahan, jika pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yang diberikan saksi berupa pidana pokok saja, dinilai tidak mencerminkan dari tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana terhadap linkungan hidup dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan hidup yang tercemar/ atau rusak. Perampasan aset diperlukan untuk memberikan pemulihan baik itu terhadap lingkungan hidup yang berupa perbaikan lingkungan hidup dan ekosistemnya, dan juga terhadap masyarakat yang berada disekitar ekosistem lingkungan hidup yang berupa pengantian kerugian yang diderita baik yang berupa materi maupun yang berupa psikis.Kata Kunci : Perampasan Aset, Lingkungan Hidup, Kebijakan Formulasi
FORMULATION POLICY ON CRIMINAL PROVISION RELATED TO SEEDS ON FOOD SERTIFICATION Sudjito, Bambang
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Doktor Ilmu Hukum 2013
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis research focuses on the formulation policy of criminal provisions related to seed certification which is based on the basis of farmers’ protection. The bases consideration in this research is the circumstance in which the policy of seed certification supported by the regulations supports the businessmen, instead of farmers. The impact of seed certification policy that is supported by related regulations is that farmers’ right as consumers in obtaining and utilizing qualified, certified, and labeled seeds (genetically, physiologically, and physically) is neglected. Furthermore, farmers obtain and utilize seeds from businessmen that do not comply with the quality set by the regulations. The goals of this research are as follows: (1) finding the factors of formulation policy on criminal provisions related to seed certification which is not based on farmers’ protection, (2) offering formulation policy which is related to farmer-based norms of criminal act of seed sertification protection, and (3) offering formulation policy which is related to farmer-based norms of criminal penalty of seed sertification protection. The hope into reality of this research, is formulating policy on criminal provision related to seed certification on the basis of farmers’ protection of plant cultivation through that values of justice, democracy, environmental awareness, and the sustainability. It is include of farmers protection as consumers to obtain and use qualified, certified, and labeled seeds (genetically, physiologically, and physically). .(Key words: formulation policy, criminal provisions, seed certification, and farmer-based protection)
THE REFORMULATION OF INDONESIAN NATIONAL POLICE FORCE AND POLICE SERVANT INVESTIGATOR (PPNS) AUTHORITIES IN INVESTIGATING THE CRIME OF ENVIRONMENT POLLUTION AND DAMAGING Yurizal Yurizal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Doktor Ilmu Hukum 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.83 KB)

Abstract

ABSTRACTThe polluting and/or damaging of environment is crime, which is belonging to “extra ordinary crime” that means the crime of polluting and/or damage to environment, is so an extra ordinary crime that then the solving problem has to be extra ordinary. Extra ordinary crime is a crime of polluting and/or damaging to environment, which has big impact for the survival of the environment ecosystem diversity in Indonesia.
THE DYNAMICS IN THE RECOGNITION OF CUSTOMARY JUSTICE IN THE POLITICS OF LAW OF THE JUDICIARY IN INDONESIA I Ketut Sudantra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Doktor Ilmu Hukum 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.272 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study aims at discussing the dynamics of the legal recognition of customary justice in politics of law of the judicial power in Indonesia. In accordance with the nature of the analysis, namely, the normative legal analysis, the approach used in this study is the statute approach completed with historical and futuristic approach of the law. The study results show that the recognition of customary justice in the politics of law in Indonesia has been dynamic along with the change of government. In the colonial time of the Dutch East Indies  government, there were two forms of customary justice formally recognized, namely, the indigenous justice ( inheemsche rechtspraak ) and the village justice ( dorpjustitie ).These conditions remained prevailing at the time of the Japanese occupation and in the early days of Indonesian independence. In 1951, the existence of customary courts were abolished gradually and brought an end in 1970 in which the existence of the formal justice system of out-of-the state court- settlement was not allowed anymore. The customary courts abolished in 1951 were indigenous justice (inheemsche rechtspraak) while the existence of village justice (dorpjustitie) continued to berecognized. In the  Judicial Power Act of 2009 applied at present, there is no provision which gives recognition of customary justice, but in the laws governing special autonomy for Papua Province - a province in eastern Indonesia – the existence of customary court is explicitly recognized . From the program of national legislation in the House of Representatives of the Republic of Indonesia, it is known that in the future it seems customary justice will be recognized nationally by legislation governing the unity of customary law societyKeywords: customary justice, the unity of customary law society, politics of law.
THE DYNAMIC CONCEPT OF WELFARE STATE IN INDONESIAN CONSTITUTION Mohammad Tavip
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Doktor Ilmu Hukum 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.267 KB)

Abstract

ABSTRACTThis paper analyzes the dynamics of welfare state concepts in Indonesia in accordance with the Indonesian Constitution (UUD 1945) through legalization spectrums and social policies in three regime orders, namely: old order, new order and reformation order. The welfare state concept is one enabling the government to measurably act as a social welfare accelerator. The legal reviewtowards this concept is further elaborated in such a way that it touches the dimensions of ideology, democracy and politics. These dimensions advocatesabout the shadows of inevitable effects of two world ideology mainstreams to thelegal realities and social policies in Indonesia as a welfare state based on itsState Ideology (Pancasila). With reference to the aforementioned facets of analysis, it is definitely implied that there were strong impacts from both technical and legal predicaments during the transition phase in the early independence of Republic of Indonesia and changes in constitutional structure in Indonesia post reformation to the dynamics of concepts of welfare state in Indonesia. Accordingly, this paper addresses the concept dynamics in terms of constitutional precisions in the line with welfare state of Indonesia.Keywords: Indonesian Welfare State Concept, State Ideology (Pancasila), Third-Way Ideology from minimal model to minimal-plural model.

Page 56 of 563 | Total Record : 5629

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue