Articles
13,824 Documents
<![CDATA[Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Di Kawasan Asia Tenggara: Aplikasi Data Envelopment Analysis ]]>
<![CDATA[Dian Merini]]>;
<![CDATA[Putu Mahardika Adi Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (773.023 KB)
<![CDATA[Menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), penelitian ini mengulas tentang teknis efisiensi pengeluaran pemerintah sektor publik yang terdiri dari sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur di kawasan Asia Tengagara. Secara khusus, DEA yang dipakai mengacu pada model Charnes, Cooper dan Rhodes (CCR), yang mengasumsikan bahwa fungsi produksi menunjukkan skala pengembalian yang konstan (constant return to scale). Sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui derajat efisiensi pengeluaran pemerintah sektor publik, maka model optimalisasi yang digunakan adalah minimisasi input (input-oriented model) yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa banyak kuantitas input dapat dikurangi secara proporsional tanpa mengubah jumlah output. Hasil analisis DEA pada penelitian ini menunjukkan tingkat efisiensi pengeluaran sektor publik yang bervariasi di kawasan Asia Tenggara, dimana Singapore menjadi negara dengan tingkat efisiensi rata-rata tertinggi di ketiga sektor dan Malaysia mengalami inefisiensi pengeluaran publik yang paling parah. Negara dengan penghasilan menengah keatas seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan Vietnam cenderung memiliki tingkat pengeluaran sektor publik yang tinggi sehingga menjadi tidak efisien. Sedangkan untuk negara miskin seperti Cambodia dan Laos meski memiliki derajat efisiensi lebih tinggi, namun memiliki tingkat layanan publik yang paling buruk baik di sektor kesehatan maupun pendidikan. Tingkat efisiensi yang tinggi lebih banyak disebabkan karena tingkat input yang rendah. Untuk negara yang memiliki derajat efisiensi di zona tengah seperti Indonesia dan Phillipines dapat meningkatkan derajat efisiensi dengan cara melakukan pengurangan input pada tingkat output yang tetap melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran dan atau sebaliknya meningkatkan ouput pada tingkat input yang tetap. Kata kunci: Efisiensi, Pengeluaran Pemerintah, Sektor Publik, Data Envelopment Analysis (DEA)]]>
<![CDATA[Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Decta Pitron Lugastoro]]>;
<![CDATA[Candra Fajri Ananda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (867.395 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten/kota di Jawa Timur. PAD dan dana perimbangan sebagai variabel utama dirasiokan dengan belanja modal. Hal ini bearti menunjukkan seberapa besar kemampuan PAD dan dana perimbangan dalam membiayai belanja modal daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel kontrol berdasar kajian teori dari Human Development Report UNDP tahun 1996. Analisis penelitian menggunakan analisis data panel dengan pendekatan random effect model (REM) Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu rasio DBH terhadap belanja modal menjadi satu-satunya variabel yang tidak signifikan mempengaruhi IPM. Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap IPM Kata kunci : PAD, Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Desentralisasi, Desentralisasi Fiskal]]>
<![CDATA[Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[Eka Daddy Kurnia]]>;
<![CDATA[Candra Fajri Ananda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.663 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena Flypaper Effect yang terjadi pada kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Indeks Kemampuan Keuangan dan pertumbuhan ekonomi digunakan dalam pemetaan kabupaten/kota melalui analisis kuadran. Dengan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel independen serta Belanja Daerah sebagai variabel dependen yang digunakan melalui analisis regresi data panel. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena Flypaper Effect tidak terjadi pada kabupaten/kota yang berada pada kuadran ideal atau daerah dengan Indeks Kemampuan Keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata. Sementara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah juga terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah. Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGARUH KONSUMSI PEMERINTAH, INVESTASI PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA, DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL (STUDI KASUS PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007-2011) ]]>
<![CDATA[Rafli Rinaldi]]>;
<![CDATA[Putu Mahardika Adi Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.221 KB)
<![CDATA[PDB merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsumsi pemerintah, investasi pemerintah, investasi swasta, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi regional di 38 kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur periode 2007-2011. Penelitian ini menggunakan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah dan angkatan kerja berpengaruh secara signifikan, sedangkan investasi pemerintah dan investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kata kunci: konsumsi pemerintah, investasi pemerintah, investasi swasta, angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi regional]]>
<![CDATA[Implikasi Kredit Pertanian Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus: Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pada Petani Tebu di Kabupaten Malang) ]]>
<![CDATA[Imanina Eka Dalilah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (545.451 KB)
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah petani tebu di Kabupaten Malang dengan judul penelitian “Implikasi Kredit pertanian Terhadap Pendapatan Petani Tebu di Kabupaten Malang (Studi Kasus: Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pada Petani Tebu di Kabupaten Malang)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kemitraan pertanian tebu dalam menunjang tata niaga petani tebu untuk menyejahterakan petani tebu di Kabupaten Malang, dan untuk mengetahui implikasi kredit pertanian dalam program KKPE terhadap kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Malang. Analisis yang digunakan untuk mengukur pendapatan petani tebu di Kabupaten Malang menggunakan analisis pendapatan usahatani dan imbangan dan penerimaan biaya (R/C ratio) untuk mengukur efisiensi dan kelayakan usahatani. Hasil analisis pendapatan usahatani tebu tersebut menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh petani tebu non-mitra lebih besar dari keuntungan yang diperoleh petani tebu mitra. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemitraan belum memberikan peran yang signifikan dalam menunjang tata niaga petani tebu, sehingga kemitraan tersebut juga belum dapat memberikan kesejahteraan bagi petani tebu di Kabupaten Malang. Selain itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan juga bahwa kredit pertanian dalam program KKPE belum memberikan implikasi yang signifikan terhadap pendapatan petani tebu di Kabupaten Malang. Kata Kunci: Impilasi Kredit Pertanian Terhadap Pendapatan Petani, Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pada Petani Tebu]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2010 ]]>
<![CDATA[Van Indra Wiguna]]>;
<![CDATA[Rachmad Kresna Sakti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (660.447 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pengaruh negatif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2010, (2) mengetahui pengaruh negatif tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2010, (3) mengetahui pengaruh negatif tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda (Ordinary Least Squares Regression Analysis) dengan menggunakan panel data melalui pendekatan efek tetap (Fixed Effect Model) dengan bantuan software E-Views 6. Data yang diperoleh adalah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Hal tersebut kemudian yang menjadi dasar informasi dan pertimbangan kebijakan pihak-pihak yang berkaitan untuk memperbaiki sistem pertumbuhan dan pembangunan di Jawa Tengah pada khususnya dan di negara Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dari hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan mampu memberikan referensi perbaikan demi terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang merata bagi semua daerah. Kata kunci: Tingkat Kemiskinan, PDRB, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran.]]>
<![CDATA[Analisis Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal dan Horizontal di Jawa Timur Periode 2007-2012 (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota) ]]>
<![CDATA[Daldiri Zainin Lazuardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.079 KB)
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Berbagai faktor yang dimiliki oleh masing-masing daerah mampu menciptakan keberhasilan dari pembangunan tersebut, diantaranya adalah sistem ekonomi, ketersediaan sumber daya, teknologi, efisiensi, budaya, kualitas sumber daya manusia dan kualitas birokrasi. Kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah (budget) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Kecenderungan yang terjadi di banyak negara berkembang dalam mencapai keberhasilan pembangunan adalah dilaksanakannya proses penguatan pemerintah daerah atau desentralisasi di sektor fiskal, yang di Indonesia dikenal dengan otonomi daerah. Tingkat kemampuan fiskal dan juga kebutuhan fiskal di tiap daerah menciptakan sebuah kondisi ketidakseimbangan fiskal. Dengan menggunakan data yang terdiri dari 38 Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur dalam kurun waktu 6 tahun yaitu 2007-2012. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi ketidakseimbangan fiskal baik vertikal maupun horizontal di Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2007-2012.Analisis data pada penelitian ini menggunakan Metode Koefisien Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal dan Indeks Theil untuk melihat ketidakseimbangan fiskal horizontal. Data yang digunakan terdiri dari data APBD antara lain pendapatan asli daerah, porsi transfer, pinjaman dan total pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian dari tahun 2007 hingga tahun 2012 terdapat ketidakseimbangan fiskal baik dari sisi vertikal maupun horizontal. Kecenderungan tingkat ketidakseimbangan fiskal dari tahun ke tahun semakin meningkat di tiap daerah di Jawa Timur. Masih banyaknya daerah dari sisi pemerataan PAD Perkapita, PDRB Perkapita dan Pengeluaran Perkapita bernilai negatif.Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal, Ketidakseimbangan Fiskal Horizontal]]>
<![CDATA[Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto di ASEAN 5 ]]>
<![CDATA[Jehuda Jean Sanny Mongan]]>;
<![CDATA[Putu Mahardika Adi Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.259 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi terhadap produk domestik bruto di ASEAN 5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan untuk melihat variabel manakah dari antara pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi yang mempengaruhi produk domestik bruto paling besar. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pembentukan produk domestik bruto di negara-negara yang termasuk dalam penelitian ini, dan variabel pengeluaran pemerintah yang memiliki peranan paling besar dalam mempengaruhi produk domestik bruto. Kata Kunci : PDB, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Inflasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA KECIL & MENENGAH ANYAMAN BAMBU DI KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Reza Adi Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.559 KB)
<![CDATA[Sejak krisis ekonomi banyak pengusaha mem-PHK sebagian besar karyawannya menyebabkan pengangguran meningkat. Hal ini terjadi karena perubahan struktur ekonomi dari usaha besar ke usaha kecil. Usaha kecil merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi karena tidak membutuhkan persyaratan tertentu. Anyaman bambu adalah salah satu alternatif usaha kecil yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi peluang usaha dan salah satu alternatif mengatasi masalah tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang rendah. Hal ini diharapkan dapat memberikan lapangan kerja baik sektor produksi maupun distribusinya. Timbulnya usaha kecil anyaman bambu di Kabupaten Banyuwangi karena adanya kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya lokal dan sebagai usaha melestarikan makanan khas masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengetahui seberapa besar penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi, dilakukan analisis variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui variabel apa saja dan variabel manakah yang berpengaruh paling dominan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi, dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah dan omzet penjualan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja usaha kecil anyaman bambu di Kabupaten Banyuwangi, setiap kenaikan 1% untuk upah maka akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 6.425%. setiap kenaikan 1% untuk omzet penjualan maka akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 4.235%. Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu setiap peningkatan 1% modal akan menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 0.130%. Kata kunci: penyerapan tenaga kerja, upah, omzet penjualan, modal, produksi, usaha kecil menengah]]>
<![CDATA[STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PARKIR SEBAGAI PAJAK DAERAH KOTA MALANG (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Malang) ]]>
<![CDATA[Leny Nurfitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.574 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kondisi pajak parkir Kota Malang yang dapat dilihat dari efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD, (2) sistem dan prosedur pemungutan pajak parkir, dan (3) hambatan dan solusi dalam pemungutan pajak parkir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan content analysis yang menggunakan teknik pengujian data berupa triangulasi data. Data yang diperoleh berasal dari data primer (berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara kepada staff Dispenda) dan data sekunder (berupa kepustakaan dan jurnal) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem desentralisasi fiskal (otonomi daerah) mewajibkan dan menganjurkan setiap daerah dapat membangun daerahnya secara mandiri. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Malang selalu berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya melalui pemungutan pajak parkirnya. Kondisi pajak parkir di Kota Malang dirasa kurang optimal, oleh sebab itu Dinas Pendapatan Kota Malang memerlukan sebuah sistem dan prosedur dalam proses pemungutan pajak parkirnya. Sehingga, semua hambatan yang mengakibatkan kurang optimalnya pendapatan pajak parkir dapat diberikan solusi yang tepat. Kata Kunci : desentralisasi fiskal, pajak parkir, sistem pemungutan pajak parkir, prosedur pemungutan pajak parkir]]>
