cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,675 Documents
 10   11   12   13   14 
Kebijakan Pemanfaatan Hutan Hak Wonosalam (Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Kabupaten Jombang)) Laksono, Darmawan Tri
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.917 KB)

Abstract

Abstract : The Policy of Right Forest Utilization in Wonosalam (A Study in the Department of Forestry and Plantation Jombang). This study aims to find out about the implementation of rights forest utilization policy in Wonosalam, whether the policy is able to handle problems that occur before and how far the policy objectives are achieved. The research method which was used was a qualitative descriptive approach, with focus on (1) Jombang local governmen’s policy in rights forest utilization in Wonosalam. In this first focus was composed of three main discussion which were about the legal framework underlying the policy of rights forest utilization in Wonosalam, furthermore, on the  Jombang local government’s role in the implementation of rights forest utilization policy in Wonosalam, as well as those who get benefit from the policy of rights forest utilization . (2) The obstacles in the policy of rights forest utilization in Wonosalam, either from internal or external factors. The results showed that, the implementation of the policy of rights forest utilization in Wonosalam was going well, this was evidenced by the achievement of policy of rights forest utilization goals with sustainable-development based and preservation of the rights forest sustainability. This policy was also proven to deal with the problems that occurred previously in the forest use rights in Wonosalam effectively. keywords : right forest utilization, policy which based sustainable developmental and right forest conservation Abstrak : Kebijakan Pemanfaatan Hutan Hak Di Wonosalam (Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Jombang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam, apakah kebijakan tersebut dapat menangani permasalahan yang terjadi sebelumnya dan seberapa jauh tujuan kebijakan tersebut tercapai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam pemanfaatan hutan hak di Wonosalam. Dalam fokus yang pertama ini terdiri dari tiga pembahasan pokok yaitu tentang payung hukum yag mendasari tentang kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam, selanjutnya tentang peran pemerintah Kabupaten Jombang dalam penerapan kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari adanya kebijakan pemanfaatan hutan hak. (2) Kendala dalam kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam, baik dari faktor internal maupun ekternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam ini berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan kebijakan tentang pemanfaatan hutan hak yang berbasis sustainable development dan terjaganya kelestarian hutan hak. Kebijakan ini juga terbukti efektif menangani permasalahan yang terjadi sebelumnya dalam pemanfaatan hutan hak di Wonosalam.   kata kunci : pemanfaatan hutan hak, kebijakan berbasis sustainable development dan terjaganya kelestarian hutan hak
Reformasi Birokrasi Kantor Bea Dan Cukai (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri) Setiawan, Arif
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.026 KB)

Abstract

Abstract: Bureaucratic reform in Customs Office. Key issues are the subject of this thesis is to investigate and analyze the performance of bureaucratic reform in the Office of Surveillance and Customs Kediri (KPPBC Madya Excise Kediri) since 2008 stems from the commitment in the fight against corruption as well as to improve customs services, KPPBC Associate Customs office Kediri defined as modern as the embodiment of bureaucratic reform in the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) in which there are three pillars of the reform of the bureaucracy, namely: the arrangement of organizational structure, business processes and operational standards of performance and human resources. Keywords: bureaucratic reform,  employee performance Abstrak: Reformasi Birokrasi Pada Kantor Bea dan Cukai. Masalah utama yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja reformasi birokrasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri (KPPBC Madya Cukai Kediri) Sejak tahun 2008 bermula dari komitmen dalam pemberantasan korupsi serta untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai, KPPBC Madya Cukai Kediri ditetapkan sebagai kantor modern sebagai perwujudan reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang didalamnya terdapat tiga pilar reformasi birokrasi, yaitu: penataan struktur organisasi,  proses bisnis dan standar operasional kinerja dan sumber daya manusia.  Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi pada kantor bea dan cukai mengalami beberapa kendala. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga pada proses reformasi birokrasi belum berjalan secara konsisten khususnya pada pola mutasi pegawai dan belum adanya sanksi serta hadiah/insentif bagi pegawai untuk optimalisasi kinerja. Kata Kunci: reformasi birokrasi, kinerja pegawai
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) Asariansyah, Muhammad Faisal
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.234 KB)

Abstract

ABSTRACT: Community participation in infrastructure development, especially roads  obstacles still facing the Malang Regency in general  and  in particular District Lawang. The purpose of this study is to describe and analyze the distribution of community participation in road construction, as well as supporting and inhibiting factors in community participation. This study uses descriptive qualitative approach to the problem is the focus of Public Participation in the District Lawang equitable development of road infrastructure. The conclusion of the research program of community-based development assistance (Bangsimas) gives authority to the widest rural communities to determine the future direction and objectives desired by the people in their respective villages. By optimizing the potential and capabilities of each rural community to make learning for rural communities in a development that also takes planning, implementation and use of the development in relation to the construction of roads and other infrastructure development.. Keywords: Participation, Development, Road Infrastructure.   ABSTRAK: Partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur jalan merupakaan kendala yang masih dihadapi kabupaten malang secara umum dan Kecamatan Lawang pada khususnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan jalan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus permasalahan adalah Partisipasi Masyarakat Kecamatan Lawang pada pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. Kesimpulan dari penelitian program bantuan pembangunan berbasis masyarakat (Bangsimas) memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat pedesaan untuk menentukan arah dan tujuan ke depan yang diinginkan oleh masyarakat di masing-masing desa. Dengan optimalisasi potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat pedesaan menjadikan pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam sebuah pembangunan juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dalam kaitannya dengan pembangunan jalan dan pembangunan infrastruktur yang lainnya. Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan, Pembangunan Jalan
Evaluasi Dampak Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (Studi Tentang Program Desentralized Basic Education 2 (DBE2) di Kabupaten Nganjuk). Islam, Ana Jauharul
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.758 KB)

Abstract

Abstract: Impact Evaluation of Basic Education Quality Improvement, ideas to improve the quality of education has been introduced in many curriculum and training , but from the design and implementation is still same with before, with the decentralization of education, which is one model of management education by making schools as a decision-making process. This study uses a descriptive research with a qualitative approach, focusing on how implementation of the Desentralized Basic Education (DBE 2) Program in Nganjuk Regency ,and to know impact arise in implementation of the Desentralized Basic Education (DBE 2) Program to improve the quality of education is determined by the ability of stakeholders are involved in managing resources and implementing regulations or that have been defined, the need a more optimal impact for later dissemination not only gives a result internally or within the scope of Nganjuk Regency itself but also expected to be an example for other regions. Keywords: impact evaluation, Desentralized Basic Education (DBE 2) program   Abstrak: Evaluasi Dampak Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, Ide peningkatan mutu pendidikan telah diperkenalkan dalam banyak kurikulum dan program pelatihan, Namun dari desain dan implementasinya masih sama dengan sebelumnya, dengan desentralisasi pendidikan yang merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan dengan menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus pada bagaimana pelaksanaan program Desentralized Basic Education (DBE2) di kabupaten Nganjuk ,serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program Desentralized Basic Education (DBE2) untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ditentukan dari kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam memanajemen sumber daya dan melaksanakan peraturan atau program yang telah ditetapkan, Perlunya dampak yang lebih optimal agar nantinya penyebar luasan program tidak hanya memberikan sebuah hasil secara internal atau dalam lingkup kabupaten Nganjuk sendiri tetapi juga diharapkan menjadi contoh terhadap daerah lain. Kata kunci: evaluasi dampak, program Desentralized Basic Education (DBE2)
The Policy Implementation of The Tax Regional Optimalization in The City Kediri (Case Study in the Local Office of Revenue, Finance Management and Asset in The City of Kediri) Tari, Novi Rilin
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.777 KB)

Abstract

Abstract: The Policy Implementation of The Tax Regional Optimalization in The City Kediri (Case Study in the Local Office of Revenue, Finance Management and Asset in The City of Kediri). Tax is an important source of revenue for the state treasury because taxes are a source of funding that can not be compromised and it is the requirement for every citizen to fulfill it. These needs include for public facilities and financing viability of the state. All in all, this scenario will ultimately lead in to one goal which is improving better welfare of the community. Therefore, taxation is indeed, need good mechanism to improve taxpayer compliance. The kind of study use descriptive method with qualitative approach. The focuses of this studies are The effort taken by the Department of Revenue, Finance Management and Asset Kediri to increase the obedient of Taxpayer, The descriptions of taxpayers compliance in paying local taxes are, The supporting and constrainingfactors in payments or delays of local taxes in Kediri which are balancing the correlation between the taxpayers and the Department of Revenue, Finance Management and Asset Kediri. Data analysis which is conducted by the research is the analysis of an interactive model developed by Miles and Huberman. Implementation by the law major regulation in Kediri no. 6 year 2010 about local tax have a good execute, this can see from accuracy paymant by taxpayers. Almost of tax implementation appropriate target, then the local revenue of tax year by year increas. Recommendations offered to the problems included the self-assessment system improvement and the socialization of new type of tax requiring the compliance of new payment provisions.  Human resources whose skills and competence fit the field would boost the performance of Department of Revenue, Finance Management and Asset Kediri. Keyword: implementation policy, local taxation, local revenue.   Abstrak: Implementasi Kebijakan Optimalisasi Pajak Daerah di Kota Kediri (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset). Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi kas negara, karena pajak merupakan sumber pembiayaan yang tidak dapat ditawar lagi atau disebut dengan kewajiban. Kebutuhan tersebut mencakup fasilitas publik dan pembiayaan kelangsungan hidup negara. Dimana kebutuhan tersebut  mengarah pada satu tujuan yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Upaya yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri untuk meningkatkan kepatuhan Wajiib Pajak. Gambaran/ deskripsi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah.Apakah faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pembayaran atau penundaan Wajib pajak pajak daerah di Kota Kediri sehingga terjadi korelasi yang seimbang antara Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. Analisis data yang dilakukan oleh penelitian adalah analisis dari sebuah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles Dan Huberman. Implementasi peraturan walikota Kediri no. 6 tahun 2010 tentang pajak daerah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari ketepatan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sebagian besar pajak direalisasikan sesuai target awal yang sudah ditentukan, kemudian pendapat pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan.  Rekomendasi terhadap permasalahan yang timbul meliputi mengimprove kembali sistem self-assessment dan mensosialisikan jenis pajak baru agar wajib pajak patuh terhadap ketentuan pembayaran pajak baru. Sumber daya manusia yang terampilan dan kompetensi sesuai bidang akan meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kediri. Kata Kunci: implementasi kebijakan, pajak daerah, pendapatan daerah.
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa Ramadana, Coristya Berlian
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.277 KB)

Abstract

Abstract : The Role of Local Governments in Managing Green Open Space with Good Environmental Governance Perspective (Study in Madiun City).This studyaimed to describe the application of green public open space in Madiun City and  role and effort Regional Government in managing green open spaces in Madiun City with the perspective of Good Environmental Governance. It is because the provision of green open space in Madiun City are self-managed, so the application pour in Madiun Regional Regulation Number 6 in 2011 on Spatial Plan Madiun for 2010-2030. The research method usedby researcher wasdescriptive qualitativeapproach, with some focus on(1) ) Application of green public open space Madiun  consist of the application of green public open space and application of private green space (2) Role and effort Regional Government in managing green open spaces in Madiun City consist of role of Regional Government in managing the green open space, local government efforts to manage the green open space and application of the principles of Good Environmental Governance in managing green spaces in Madiun City. The result showed that application of green public open space Madiun City accordance with  Madiun Regional Regulation Number 6 in 2011 on Spatial Plan Madiun for 2010-203. Role and effort Regional Government in managing green open spaces in Madiun City can be implemented by the City of Madiun Regional Regulation Number 6 in 2011 on Spatial Planning area Madiun from 2010 to 2030 with the perspective of Good Environmental Governance. keywords: green open space, good environmental governance Abstrak : Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan badan usaha milik desa di Desa Landungsari sebagai penguatan ekonomi desa. Hal ini dikarenakan badan usaha milik desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi begitu juga sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha. Pembentukan bumdes di Desa Landungsari ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) Keberadaan Badan Usaha Milik Desa meliputi pembentukan badan usaha milik desa, mekanisme,  bentuk usaha dan pengembangannya dan permodalan (2) kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa meliputi sumbersumber dana untuk peningkatan pendapatan desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa secara mandiri (3) faktor penghambat dan pendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi keberadaannya tidak membantu dalam pemasukan pendapatan desa. Kontribusi yang diberikan oleh badan usaha milik desa kepada desa tidak ada, karena semua bidang usaha yang dulunya ada untuk saat ini tidak berjalan. Sehingga yang seharusnya bidang usaha terebut dapat menyokong pendapatan desa, justru tidak dapat memberikan kontribusi. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja. kata kunci : badan usaha milik desa, kontribusi, keberadaan
Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang) Reisdian, Rangga
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.766 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of mainstreaming children’s rights policy in Jombang In Order To Achieve Regency of Eligible Children. This is an implementation of the policy in the interest of ensuring and protecting children and also will be used as a strategy for actualizing regency/city policy eligible children (KLA). However, researcher still notice the approach taken is tend to be partial so that attainment still felt slow and failed. The implementation of the policy of mainstreaming children's rights in Jombang, has a standard implementation refers to the attainment of its indicators. There are any strategies to do, resource requirements on policy, organization which implements policy is Women Empowerment and Family Planning (BPPKB), assisted with related organizations. However, still involve lack of support from holders of political obligation, the lack of sustainable funding, and lack of family or community awareness on the course of implementation. More active to be needed in promoting  in public society that should be informed about a policy or activity fulfillment of child rights, and helping the course of accessing capital for implementation of the policy of mainstreaming children's rights.   Keywords: policy implementation, mainstreaming of children's rights, and city / regency eligible children Abstrak: Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak dalam rangka mewujudkan kabupaten layak anak. Ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam menjamin dan melindungi anak dan juga digunakan sebagai strategi dalam mewujudkan kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA). Namun, peneliti masih melihat pendekatan yang dilakukan masih cenderung bersifat parsial sehingga pencapaiannya masih dirasakan lambat dan masih ada kegagalan. Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak Kabupaten Jombang, mempunyai standar implementasi yang mengacu atas indikator implementasinya. Adanya strategi yang dapat dilakukan, sumber daya kebijakan, organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), di bantu dengan organisasi-organisasi terkait. Namun, masih kurangnya dukungan dan sikap pemangku kewajiban politis, kurangnya pendanaan berkelanjutan, dan kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi. Diperlukannya peran aktif dalam mensosialisasikan masyarakat selayaknya memperoleh informasi tentang sebuah kebijakan atau kegiatan pemenuhan hak anak, dan pengaksesan permodalan bagi jalannya implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak. Kata kunci: implementasi kebijakan, pengarusutamaan hak anak, dan kota/kabupaten layak anak
Pengaruh Analisis Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang) Tanumihardjo, Shinta
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.407 KB)

Abstract

Abstract: Influence analysis of the position of the Employee Performance: an analysis of the Office has a very important role as well as being the primary focus of managed human resources that improve the performance of organizations both in terms of productivity, quality and service to achieve the main goals of the organization. From the Office of analysis results so your organization will be able to determine characteristics such as what is a must-have inaugurated before occupying a position, which is the output of the specification title and job description. The purpose of this research is to know and explain the magnitude of the impact analysis on performance Clerk Office, partially and simultaneous. This research is explanatory research using the method of research with quantitative approach. The measurement scale used is the likert scale with a sampling of 71 employees of the Secretariat of The Malang with a proportional stratified sampling random sampling. The hypothesis in this study are: the first variable position description and specification of the position effect simultaneously on the performance of employees. The second hypothesis variable significantly influential position descriptions against the performance of employees. The third hypothesis variable specifications significantly influential term of performance of employees. Results of the study showed that all of the proposed hypothesis is accepted. Keywords: job analysis, regresi Linier Berganda, the performance of employee Abstrak: Pengaruh Analisis Jabatan terhadap Kinerja Pegawai: Analisis jabatan memiliki peranan yang sangat penting serta menjadi fokus utama dalam menejemen sumber daya manusia yaitu meningkatkan kinerja organisasi baik dari segi produktivitas, pelayanan maupun kualitas untuk mencapai tujuan utama organisasi. Dari hasil analisis jabatan tersebut  maka organisasi akan mampu menentukan karateristik seperti apa yang harus dimiliki calon pegawai sebelum menduduki sebuah jabatan, yang outputnya berupa spesifikasi jabatan dan deskripsi pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan besarnya pengaruh analisis jabatan, terhadap kinerja pegawai secara parsial dan simultan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert dengan pengambilan sampel berjumlah 71 pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan pengambilan sampel secara proportional stratified random sampling. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: yang pertama variabel uraian jabatan dan spesifikasi jabatan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis kedua variabel uraian jabatan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis yang ketiga variabel spesifikasi jabatan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukan bahwa seluruh hipotesis yang diusulkan diterima.   Kata kunci: analisis jabatan, regresi liner berganda, kinerja pegawai.
Otonomi Desa dalam Pengelolaan Asset Desa (Studi Kasus pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang) Permatasari, Kartika
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.487 KB)

Abstract

ABSTRACT: Village Autonomy in Management Village Asset. Village asset management is a one of village autonomy. This paper is the result of research that aims to determine the asset management of villages in Desa Sitirejo, anything autonomy seen in the village, as well as the factors that inhibit and encourage village asset management. The results of this study are 1) asset management planning is done by the village planning the village assets that will be used and perform a variety of asset investarisasi villages and organize any parties involved in asset management. 2) Implementation of asset management is to manage the village to determine the usefulness of these assets. Assets are then used to meet the needs of the village in the village shopping purposes. 3) Monitoring the management is done by involving the village chief in the village of asset management and oversight activities involving BPD. While the factors that hinder the management of village assets are assets most is used for pay the officials so it is difficult to developed, and asset utilization is not to maximum. While the factors that drive is the amount of cash extensive village land to be developed, and the nature of potential possessed by the Village Sitirejo. Keyword: Village Autonomy, Village Assets, Village Assets Management   ABSTRAK: Otonomi Desa dalam Pengelolaan Asset Desa. Pengelolaan asset desa merupakan salah satu bentuk dari adanya otonomi desa. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan asset desa yang ada di Desa Sitirejo, otonomi apa saja yang terlihat pada Desa, serta faktor yang menghambat dan mendorong adanya pengelolaan asset desa. Hasil penelitian ini adalah 1) Perencanaan pengelolaan asset desa dilakukan dengan melakukan perencanaan mengenai asset desa yang akan dimanfaatkan dan melakukan investarisasi macam-macam asset desa serta mengatur pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengelolaan asset. 2) Pelaksanaan pengelolaan dilakukan dengan mengelola asset desa dengan mengetahui kegunaan dari asset tersebut. Asset yang ada kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa dalam keperluan belanja desa. 3) Pengawasan dalam pengelolaan dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa dalam pengelolaan asset desa dan melibatkan BPD dalam pengawasan kegiatan. Sedangkan faktor yang menghambat pengelolaan asset desa ini adalah asset desa yang ada sebagian besar digunakan untuk membiayai perangkat desa sehingga sulit untuk dikembangkan, dan pemanfaatan asset desa yang kurang maksimal. Sedangkan faktor yang mendorong adalah jumlah tanah kas desa yang luas untuk dikembangkan, dan potensi alam yang dimiliki oleh Desa Sitirejo. Kata Kunci: Otonomi Desa, Asset Desa, Pengelolaan Asset Desa
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)) Putra, Chandra Kusuma
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.389 KB)

Abstract

Abstract: Village Fund Allocation Management in Village Community Empowerment (A Study in Wonorejo Village Singosari Subdistrict Malang District). One of the government's strategies to help the village become independent and autonomous by giving the allocation of village funds (ADD). Use of ADD fund is 30% for the Village Government and Village Consultative (BPD ) operating costs; 70% for community empowerment and capacity building of village government. This research destination are to describe the management of ADD in the empowerment of village communities and the supporting and inhibiting factors. The research method used was descriptive method with the qualitative approach which used Milles Huberman analytical method. The results showed that the majority of the ADD fund for community empowerment were used for village governments operating expenses and BPD thus the use of ADD was not as intended. The supporting factors in the management of ADD was the community participation. Inhibiting factor, the quality of human resources and lack of direct supervision by the public. Key Words: village allocation fund management, community empowerment   Abstrak: Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.   Kata Kunci: pengelolaan alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat

Page 12 of 268 | Total Record : 2675

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue