cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 140   141   142   143   144 
Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi di Dinas Perhubungan perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo) Yulia Febrianti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis Service Quality Retribution Subscription (Study in Transportation Department Regarding Subscription in Sidoarjo): Public service still be problems that need to gain attention comprehensively, and settlement especially in indonesia. The main issue public services that develops inside lead to still lower the quality of services provided by government officials. One of them is interesting to be researched the parking subscription services in sidoarjo.   This research conducted based on fact field related peoples complaint about service subscription considered less and need to be improved. See the problem need of renewed efforts by to improve services subscription.  The purpose of this study is to analyze and define ecological quality of service subscription and parking what kind of factors are an obstacle in the operation of the parking services subscribe in Sidoarjo to find what efforts should be made to improve the quality of service subscription parking. This research uses qualitative research methods with types of descriptive research.  The focus in this study is that (1) the operation of the parking services subscribe Sidoarjo, (2) the factors constraints in the parking service subscribe in Sidoarjo and (3) that efforts should be made to Department of Transportation agenda of improving the quality of service to the user subscription services parking parking subscription. The results of this study indicate that the operation of the parking service subscribe in Sidoarjo needs to be improved. Keyword: analysis service quality, retribution subscription, department of transportation Abstrak: Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi di Dinas Perhubungan perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo): Pelayanan publik masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian secara komprehensif, terutama di Indonesia. Isu utama pelayanan publik yang berkembang didalamnya mengarah pada masih adanya kualitas pelayanan yang rendah yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Salah satunya yang menarik untuk diteliti adalah penyelenggaraan layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fakta dilapangan terkait keluhan masyarakat tentang pelayanan parkir berlangganan yang dinilai kurang dan perlu ditingkatkan. Melihat permasalahan tersebut perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan parkir berlangganan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan parkir berlangganan dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo untuk menemukan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan parkir berlangganan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus dalam penelitian ini ialah (1)Penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo, (2)Faktor kendala dalam layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo dan (3)Upaya-upaya yang harus dilakukan Dinas Perhubungan untuk agenda meningkatkan kualitas pelayanan parkir berlangganan kepada pengguna jasa parkir berlangganan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo perlu untuk ditingkatkan.   Kata kunci: analisis kualitas pelayanan, retribusi parkir berlangganan, Dinas Perhubungan
Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang) Dimas Ramdhana Prasetya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Public Complaints Management Analysis In The Context Of Public Service. Complaints from the community is essential for the government to see how much of success in carrying out the activities. Complaints is an essential element in every county agencies, because of complaints aimed at improving on the shortcomings of the activities that have been implemented. Public complaints in Malang has not been fully publicized in the community, so that people are confused where to complain. New management information systems and public service to support the online complaint management in the city of Malang. Complaints in Malang greatest traffic and congestion problems are handled by the Department of Transportation. This study aims to identify and analyze the management of public complaints in Malang and the factors that affect the management of complaints in Malang. The method used in this study used a qualitative approach. Complaints management in Malang already have clear standards and procedures in handling complaints. Complaints management procedures and standards in Malang supported with facilities and infrastructure as well as the Head of the decree to facilitate the online complaint in Malang, but there are several obstacles that hinder the complaint process. keywords: Public Complaints, Complaint Management Abstrak: Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik. Pengaduan masyarakat sangat penting bagi pemerintah untuk melihat seberapa besar keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan. Pengaduan masyarakat merupakan elemen penting dalam setiap instansi daerah, karena pengaduan bertujuan memperbaiki dari kekurangan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pengaduan masyarakat di Kota Malang belum sepenuhnya terpublikasikan pada masyarakat, sehingga masyarakat bingung mengadu dimana. Sistem informasi manajemen dan new public service mendukung dalam pengelolaan pengaduan online yang ada di Kota Malang. Pengaduan di Kota Malang paling besar masalah lalulintas dan kemacetan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan pengaduan masyarakat di Kota Malang serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan pengaduan di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengelolaan pengaduan di Kota Malang sudah mempunyai standar dan prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan di Kota Malang di dukung dengan sarana dan prasaran serta surat keputusan Kepala Dinas untuk melancarkan jalannya pengaduan online di Kota Malang,  tetapi ada beberapa kendala yang menghambat proses pengaduan tersebut. kata kunci: Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan
Pengembangan Potensi Pariwisata dalam Perspektif Reinventing Government (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan) Ismuhadi Heru Wijayanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. Tourism Potensial Development in Reinventing Government Perspective. Lamongan Regency tourism have significant improvement in one last decade especially after built Lamongan Marine Tourism (WBL). This phenomena in tourism sector interested to examines in reinventing government perspective. This perspective is considered the most synchronous bureaucracy as an instrument to develop the tourism industry. This is because tourism is very close to how the government in order to understand the mechanism of enterprenuer public sector so it can be attractive to many visitors. The main idea of this concept is how entrepreneurial public sector bureaucracy in order to run the organization more competitive, effective and efficient through 10 principles of  reinventing government. This research used qualitative approach with exploratory method in Disbudpar Lamongan Regency. data analysis by Miles and Huberman, it is concluded that the correspondence between the implementation of Reinventing Government perspective on the performance of the Department of Culture and Tourism Lamongan is achieving 80% compliance rate. This rate is obtained from the results of the 10 principles contained in the Reinventing Government, Disbudpar Lamongan meet 8 principles, while two other principles less fulfilling. keyword: Development, Tourism Potential, Reinventing Government.  Abstrak : Pengembangan Potensi Pariwisata dalam Perspektif Reinventing Government. Pariwisata Kabupaten Lamongan mengalami kemajuan signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama setelah dibangunnya Wisata Bahari Lamongan pada tahun 2004. Fenomena di sektor pariwisata ini menarik untuk dikaji dalam perspektif reinventing government. Perspektif ini dianggap paling sinkron sebagai instrumen birokrasi untuk mengembangkan industri pariwisata dikarenakan berhubungan erat dengan strategi wirausaha untuk menarik minat pengunjung. Gagasan utama dari konsep ini adalah bagaimana cara mewirausahakan birokrasi agar sektor publik dapat menjalankan roda organisasinya lebih kompetitif serta efektif dan efisien melalui 10 prinsip reinventing government. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode eksploratori dengan lokus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. Berdasarkan dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa kesesuaian antara implementasi perspektif Reinventing Government terhadap kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan adalah mencapai tingkat kesesuaian 80 %. Tingkat ini diperoleh dari hasil asumsi hitung 10 prinsip yang terdapat dalam Reinventing Government, Disbudpar Kabupaten Lamongan memenuhi 8 prinsip, sedangkan dua prinsip yang lainnya kurang memenuhi. kata kunci: Pengembangan, Potensi Pariwisata, Reinventing Government.
Kebijakan Pemanfaatan Hutan Hak Wonosalam (Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Kabupaten Jombang)) Darmawan Tri Laksono
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Policy of Right Forest Utilization in Wonosalam (A Study in the Department of Forestry and Plantation Jombang). This study aims to find out about the implementation of rights forest utilization policy in Wonosalam, whether the policy is able to handle problems that occur before and how far the policy objectives are achieved. The research method which was used was a qualitative descriptive approach, with focus on (1) Jombang local governmen’s policy in rights forest utilization in Wonosalam. In this first focus was composed of three main discussion which were about the legal framework underlying the policy of rights forest utilization in Wonosalam, furthermore, on the  Jombang local government’s role in the implementation of rights forest utilization policy in Wonosalam, as well as those who get benefit from the policy of rights forest utilization . (2) The obstacles in the policy of rights forest utilization in Wonosalam, either from internal or external factors. The results showed that, the implementation of the policy of rights forest utilization in Wonosalam was going well, this was evidenced by the achievement of policy of rights forest utilization goals with sustainable-development based and preservation of the rights forest sustainability. This policy was also proven to deal with the problems that occurred previously in the forest use rights in Wonosalam effectively. keywords : right forest utilization, policy which based sustainable developmental and right forest conservation Abstrak : Kebijakan Pemanfaatan Hutan Hak Di Wonosalam (Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Jombang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam, apakah kebijakan tersebut dapat menangani permasalahan yang terjadi sebelumnya dan seberapa jauh tujuan kebijakan tersebut tercapai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam pemanfaatan hutan hak di Wonosalam. Dalam fokus yang pertama ini terdiri dari tiga pembahasan pokok yaitu tentang payung hukum yag mendasari tentang kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam, selanjutnya tentang peran pemerintah Kabupaten Jombang dalam penerapan kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari adanya kebijakan pemanfaatan hutan hak. (2) Kendala dalam kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam, baik dari faktor internal maupun ekternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam ini berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan kebijakan tentang pemanfaatan hutan hak yang berbasis sustainable development dan terjaganya kelestarian hutan hak. Kebijakan ini juga terbukti efektif menangani permasalahan yang terjadi sebelumnya dalam pemanfaatan hutan hak di Wonosalam.   kata kunci : pemanfaatan hutan hak, kebijakan berbasis sustainable development dan terjaganya kelestarian hutan hak
Reformasi Birokrasi Kantor Bea Dan Cukai (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri) Arif Setiawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Bureaucratic reform in Customs Office. Key issues are the subject of this thesis is to investigate and analyze the performance of bureaucratic reform in the Office of Surveillance and Customs Kediri (KPPBC Madya Excise Kediri) since 2008 stems from the commitment in the fight against corruption as well as to improve customs services, KPPBC Associate Customs office Kediri defined as modern as the embodiment of bureaucratic reform in the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) in which there are three pillars of the reform of the bureaucracy, namely: the arrangement of organizational structure, business processes and operational standards of performance and human resources. Keywords: bureaucratic reform,  employee performance Abstrak: Reformasi Birokrasi Pada Kantor Bea dan Cukai. Masalah utama yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja reformasi birokrasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri (KPPBC Madya Cukai Kediri) Sejak tahun 2008 bermula dari komitmen dalam pemberantasan korupsi serta untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai, KPPBC Madya Cukai Kediri ditetapkan sebagai kantor modern sebagai perwujudan reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang didalamnya terdapat tiga pilar reformasi birokrasi, yaitu: penataan struktur organisasi,  proses bisnis dan standar operasional kinerja dan sumber daya manusia.  Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi pada kantor bea dan cukai mengalami beberapa kendala. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga pada proses reformasi birokrasi belum berjalan secara konsisten khususnya pada pola mutasi pegawai dan belum adanya sanksi serta hadiah/insentif bagi pegawai untuk optimalisasi kinerja. Kata Kunci: reformasi birokrasi, kinerja pegawai
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) Muhammad Faisal Asariansyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Community participation in infrastructure development, especially roads  obstacles still facing the Malang Regency in general  and  in particular District Lawang. The purpose of this study is to describe and analyze the distribution of community participation in road construction, as well as supporting and inhibiting factors in community participation. This study uses descriptive qualitative approach to the problem is the focus of Public Participation in the District Lawang equitable development of road infrastructure. The conclusion of the research program of community-based development assistance (Bangsimas) gives authority to the widest rural communities to determine the future direction and objectives desired by the people in their respective villages. By optimizing the potential and capabilities of each rural community to make learning for rural communities in a development that also takes planning, implementation and use of the development in relation to the construction of roads and other infrastructure development.. Keywords: Participation, Development, Road Infrastructure.   ABSTRAK: Partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur jalan merupakaan kendala yang masih dihadapi kabupaten malang secara umum dan Kecamatan Lawang pada khususnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan jalan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus permasalahan adalah Partisipasi Masyarakat Kecamatan Lawang pada pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. Kesimpulan dari penelitian program bantuan pembangunan berbasis masyarakat (Bangsimas) memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat pedesaan untuk menentukan arah dan tujuan ke depan yang diinginkan oleh masyarakat di masing-masing desa. Dengan optimalisasi potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat pedesaan menjadikan pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam sebuah pembangunan juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dalam kaitannya dengan pembangunan jalan dan pembangunan infrastruktur yang lainnya. Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan, Pembangunan Jalan
Evaluasi Dampak Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (Studi Tentang Program Desentralized Basic Education 2 (DBE2) di Kabupaten Nganjuk). Ana Jauharul Islam
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Impact Evaluation of Basic Education Quality Improvement, ideas to improve the quality of education has been introduced in many curriculum and training , but from the design and implementation is still same with before, with the decentralization of education, which is one model of management education by making schools as a decision-making process. This study uses a descriptive research with a qualitative approach, focusing on how implementation of the Desentralized Basic Education (DBE 2) Program in Nganjuk Regency ,and to know impact arise in implementation of the Desentralized Basic Education (DBE 2) Program to improve the quality of education is determined by the ability of stakeholders are involved in managing resources and implementing regulations or that have been defined, the need a more optimal impact for later dissemination not only gives a result internally or within the scope of Nganjuk Regency itself but also expected to be an example for other regions. Keywords: impact evaluation, Desentralized Basic Education (DBE 2) program   Abstrak: Evaluasi Dampak Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, Ide peningkatan mutu pendidikan telah diperkenalkan dalam banyak kurikulum dan program pelatihan, Namun dari desain dan implementasinya masih sama dengan sebelumnya, dengan desentralisasi pendidikan yang merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan dengan menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus pada bagaimana pelaksanaan program Desentralized Basic Education (DBE2) di kabupaten Nganjuk ,serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program Desentralized Basic Education (DBE2) untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ditentukan dari kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam memanajemen sumber daya dan melaksanakan peraturan atau program yang telah ditetapkan, Perlunya dampak yang lebih optimal agar nantinya penyebar luasan program tidak hanya memberikan sebuah hasil secara internal atau dalam lingkup kabupaten Nganjuk sendiri tetapi juga diharapkan menjadi contoh terhadap daerah lain. Kata kunci: evaluasi dampak, program Desentralized Basic Education (DBE2)
The Policy Implementation of The Tax Regional Optimalization in The City Kediri (Case Study in the Local Office of Revenue, Finance Management and Asset in The City of Kediri) Novi Rilin Tari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Policy Implementation of The Tax Regional Optimalization in The City Kediri (Case Study in the Local Office of Revenue, Finance Management and Asset in The City of Kediri). Tax is an important source of revenue for the state treasury because taxes are a source of funding that can not be compromised and it is the requirement for every citizen to fulfill it. These needs include for public facilities and financing viability of the state. All in all, this scenario will ultimately lead in to one goal which is improving better welfare of the community. Therefore, taxation is indeed, need good mechanism to improve taxpayer compliance. The kind of study use descriptive method with qualitative approach. The focuses of this studies are The effort taken by the Department of Revenue, Finance Management and Asset Kediri to increase the obedient of Taxpayer, The descriptions of taxpayers compliance in paying local taxes are, The supporting and constrainingfactors in payments or delays of local taxes in Kediri which are balancing the correlation between the taxpayers and the Department of Revenue, Finance Management and Asset Kediri. Data analysis which is conducted by the research is the analysis of an interactive model developed by Miles and Huberman. Implementation by the law major regulation in Kediri no. 6 year 2010 about local tax have a good execute, this can see from accuracy paymant by taxpayers. Almost of tax implementation appropriate target, then the local revenue of tax year by year increas. Recommendations offered to the problems included the self-assessment system improvement and the socialization of new type of tax requiring the compliance of new payment provisions.  Human resources whose skills and competence fit the field would boost the performance of Department of Revenue, Finance Management and Asset Kediri. Keyword: implementation policy, local taxation, local revenue.   Abstrak: Implementasi Kebijakan Optimalisasi Pajak Daerah di Kota Kediri (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset). Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi kas negara, karena pajak merupakan sumber pembiayaan yang tidak dapat ditawar lagi atau disebut dengan kewajiban. Kebutuhan tersebut mencakup fasilitas publik dan pembiayaan kelangsungan hidup negara. Dimana kebutuhan tersebut  mengarah pada satu tujuan yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Upaya yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri untuk meningkatkan kepatuhan Wajiib Pajak. Gambaran/ deskripsi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah.Apakah faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pembayaran atau penundaan Wajib pajak pajak daerah di Kota Kediri sehingga terjadi korelasi yang seimbang antara Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. Analisis data yang dilakukan oleh penelitian adalah analisis dari sebuah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles Dan Huberman. Implementasi peraturan walikota Kediri no. 6 tahun 2010 tentang pajak daerah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari ketepatan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sebagian besar pajak direalisasikan sesuai target awal yang sudah ditentukan, kemudian pendapat pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan.  Rekomendasi terhadap permasalahan yang timbul meliputi mengimprove kembali sistem self-assessment dan mensosialisikan jenis pajak baru agar wajib pajak patuh terhadap ketentuan pembayaran pajak baru. Sumber daya manusia yang terampilan dan kompetensi sesuai bidang akan meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kediri. Kata Kunci: implementasi kebijakan, pajak daerah, pendapatan daerah.
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa Coristya Berlian Ramadana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Role of Local Governments in Managing Green Open Space with Good Environmental Governance Perspective (Study in Madiun City).This studyaimed to describe the application of green public open space in Madiun City and  role and effort Regional Government in managing green open spaces in Madiun City with the perspective of Good Environmental Governance. It is because the provision of green open space in Madiun City are self-managed, so the application pour in Madiun Regional Regulation Number 6 in 2011 on Spatial Plan Madiun for 2010-2030. The research method usedby researcher wasdescriptive qualitativeapproach, with some focus on(1) ) Application of green public open space Madiun  consist of the application of green public open space and application of private green space (2) Role and effort Regional Government in managing green open spaces in Madiun City consist of role of Regional Government in managing the green open space, local government efforts to manage the green open space and application of the principles of Good Environmental Governance in managing green spaces in Madiun City. The result showed that application of green public open space Madiun City accordance with  Madiun Regional Regulation Number 6 in 2011 on Spatial Plan Madiun for 2010-203. Role and effort Regional Government in managing green open spaces in Madiun City can be implemented by the City of Madiun Regional Regulation Number 6 in 2011 on Spatial Planning area Madiun from 2010 to 2030 with the perspective of Good Environmental Governance. keywords: green open space, good environmental governance Abstrak : Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan badan usaha milik desa di Desa Landungsari sebagai penguatan ekonomi desa. Hal ini dikarenakan badan usaha milik desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi begitu juga sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha. Pembentukan bumdes di Desa Landungsari ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) Keberadaan Badan Usaha Milik Desa meliputi pembentukan badan usaha milik desa, mekanisme,  bentuk usaha dan pengembangannya dan permodalan (2) kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa meliputi sumbersumber dana untuk peningkatan pendapatan desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa secara mandiri (3) faktor penghambat dan pendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi keberadaannya tidak membantu dalam pemasukan pendapatan desa. Kontribusi yang diberikan oleh badan usaha milik desa kepada desa tidak ada, karena semua bidang usaha yang dulunya ada untuk saat ini tidak berjalan. Sehingga yang seharusnya bidang usaha terebut dapat menyokong pendapatan desa, justru tidak dapat memberikan kontribusi. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja. kata kunci : badan usaha milik desa, kontribusi, keberadaan
Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang) Rangga Reisdian
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of mainstreaming children’s rights policy in Jombang In Order To Achieve Regency of Eligible Children. This is an implementation of the policy in the interest of ensuring and protecting children and also will be used as a strategy for actualizing regency/city policy eligible children (KLA). However, researcher still notice the approach taken is tend to be partial so that attainment still felt slow and failed. The implementation of the policy of mainstreaming children's rights in Jombang, has a standard implementation refers to the attainment of its indicators. There are any strategies to do, resource requirements on policy, organization which implements policy is Women Empowerment and Family Planning (BPPKB), assisted with related organizations. However, still involve lack of support from holders of political obligation, the lack of sustainable funding, and lack of family or community awareness on the course of implementation. More active to be needed in promoting  in public society that should be informed about a policy or activity fulfillment of child rights, and helping the course of accessing capital for implementation of the policy of mainstreaming children's rights.   Keywords: policy implementation, mainstreaming of children's rights, and city / regency eligible children Abstrak: Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak dalam rangka mewujudkan kabupaten layak anak. Ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam menjamin dan melindungi anak dan juga digunakan sebagai strategi dalam mewujudkan kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA). Namun, peneliti masih melihat pendekatan yang dilakukan masih cenderung bersifat parsial sehingga pencapaiannya masih dirasakan lambat dan masih ada kegagalan. Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak Kabupaten Jombang, mempunyai standar implementasi yang mengacu atas indikator implementasinya. Adanya strategi yang dapat dilakukan, sumber daya kebijakan, organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), di bantu dengan organisasi-organisasi terkait. Namun, masih kurangnya dukungan dan sikap pemangku kewajiban politis, kurangnya pendanaan berkelanjutan, dan kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi. Diperlukannya peran aktif dalam mensosialisasikan masyarakat selayaknya memperoleh informasi tentang sebuah kebijakan atau kegiatan pemenuhan hak anak, dan pengaksesan permodalan bagi jalannya implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak. Kata kunci: implementasi kebijakan, pengarusutamaan hak anak, dan kota/kabupaten layak anak

Page 142 of 268 | Total Record : 2676

 140   141   142   143   144 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue