cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 17   18   19   20   21 
Implementation Batu Local Govenment’s Agriculture Policy through Go Organic Programs in the Sustainable Agricultural Development ( Analytical Study on The System Thinking Method in Department of Agriculture and Forestry in Batu ). Sumbayak, Piernando Hasudungan
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: “Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Wilayah Kota Batu Melalui Program Go Organic Dalam Menciptakan Pembangunan Pertanian Yang Berkelanjutan”. Revitalisasi lahan dalam program go organik berfungsi sebagai alternatif untuk meminimalkan dampak negatif dari kemajuan perkotaan. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan dan melestarikan lingkungan yang sehat dan menjaga keseimbangan ekologi. Kerusakan pada lahan pertanian mendorong pemerintah kota Batu untuk menerapkan strategi baru pada lahan pertanian dengan harapan dapat meningkatkan hasil pertanian dan menerapkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2011 walikota merencanakan gerakan revitalisasi lahan yang diterbitkan dalam Perda No 7 tahun 2011 tentang penetapan lahan pangan berkelanjutan, pengumuman Walikota Kota Batu  No. 1 tahun 2004 tentang Peremajaan Lahan dan No. 5 tentang Kepedulian Lingkungan dan Pertanian Organik  pada tahun 2011 . Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data yang sesuai untuk memecahkan masalah yang ada. Metode penelitian diperlukan untuk mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian umumnya dibagi menjadi dua , yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan metode System Thinking. System Thinking yang digunakan adalah sistem dinamis yang tidak stabil dan belum mencapai keseimbangan. Menentukan variabel / komponen dari fenomena dalam pemikiran sistem perlu untuk memperhatikan hal-hal berikut : Sistem di lingkungan ; disepakati atau ditentukan batas yang dari sistem itu sendiri , yaitu: Unsur ini ditemukan dalam sistem; Unsur luar sistem. Analisis Data Metode proses berpikir sistematis yang berlaku enam langkah ini secara berurutan akan menghasilkan peta atau model berpikir sistematis terpadu dan holistik . yang merupakan model elemen dasar sistem dari Program Go Organik tersebut. Abstract: Implementation Batu Local Govenment’s Agriculture Policy through Go Organic Programs in the Sustainable Agricultural Development ( Analytical Study on The System Thinking Method in Department of Agriculture and Forestry in Batu ). Revitalizing the lands in the way of organic program serves as an alternative to minimizing the negative impact of urban advancement. This course of action is aimed at creating and preserving healthy environment, and keeping the ecological balance. Assessing the extent of the damage to the farming lands prompted the municipality of Batu to apply new strategies to farming lands expecting to see an increase in yields and sustainable development in terms of agriculture. In 2011 the mayor planned out revitalizing movement which is issued in Local Regulation No. 7 year 2011 on the establishment of the sustainable crop lands, the mayor’s announcement of Batu municipality No. 1 year 2004 on rejuvenation and No. 5 on environmental concern and organic farming in 2011. Investigation by collecting suitable data to solve problems. The research method is necessary to achieve good outcome in accord with the purpose of research. Therefore, the method is needed in conducting the research compatible with questions investigated. Research method is generally divided into two, namely quantitative and qualitative design. The writer chose to use qualitative research with system thinking method. System thinking used is dynamic systems that is unstable and has not yet reached equilibrium. Determining variables / components of a phenomenon in system thinking needs to heed the following: The system in an environment; The  agreed  or prescribed limits of the system itself, namely:The element is found within the system;The element outside of the system. Data Analysis Methods Systematic thinking process that applies these six steps sequentially will generate a map or model of integrated and holistic systematic thinking. The previous complexity of systematic thinking requires tools for problem solving which is the basic element model of system thinking including. Keyword: revitalizing lands, organic farming, system thinking.
Implementasi Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Batu (Studi pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu) Ramadhani, Nurul
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation Strategy of Food Security Development at Batu City (Studies in Food Security Office of Batu City). Based on Act No.7 of 1996 on Food, food security is defined as the adequacy of food for the household that is reflected by (1) good stock of food in term of quantity and quality, (2) which is secured, (3) widely distributed, and (4) greatly afforded. The objective of research is to describe and to analyze the strategy used by Food Security Office through community empowerment to build food security in Batu City. The strategy used by Food Security Office of Batu City is Village independent of food program, rice-shed development, and sustainable food security houses. Community developed a region with food self-supporting capacity such that food security can be ensured and followed by the consumption of various foods with balanced nutrient and the actualization of food diversification. Keywords: food security, community empowerment. Abstrak: Implementasi Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Batu (Studi pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu). Ketahanan pangan yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari (1) tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, (2) aman, (3) merata dan (4) terjangkau. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Kantor Ketahanan Pangan melalui pemberdayaan masyarakat untuk membangun ketahanan pangan di Kota Batu. Menurut hasil penelitian strategi Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu adalah program Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Desa Mandiri Pangan, pengembangan lumbung pangan desa, dan kawasan rumah pangan lestari. Masyarakat Kota Batu dibina untuk menjadi daerah mandiri pangan sehingga dapat mengembangkan ketahanan pangan dengan mengkonsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang, melalui aktualisasi diversifikasi pangan, karena keanekaragaman pangan juga termasuk dalam pembangunan ketahanan pangan. Kata kunci: Ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat.
Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu) Krisnamurti, Ricky Mahendra Nayandika
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Constraints Factors of Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) performance to improve community participation in Beji village subdistrict Junrejo Batu city This study aims to describe and analyzed the constraints factors of Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) performance to improve community participation. LPMD is a village government partners to empower community in the village. Additionally LPMD is a place for community to channel their aspirations. However, the implementation often face many obstacles. This happens also in Beji village subdistrict Junrejo Batu city. This study use a descriptive qualitative approach. Based on the results of the study showed that the performance of LPMD Beji not optimal, this is caused by several factors such as too dominant the head of Beji village in managing existing programs. Thus the recomendation that should be given is the head of Beji village gives authority to LPMD without intervence. Keywords: LPMD performance, constraints factor Abstrak: Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Mayarakat di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan manganalisis bagaimanakah faktor-faktor penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. LPMD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa. Selain itu LPMD merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Namun dalam pelaksanaanya seringkali menghadapi banyak hambatan. Hal ini terjadi juga di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja LPMD Beji belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah terlalu dominannya kepala desa Beji dalam mengelola program-program yang ada. Dengan demikian saran yang dapat diberikan adalah kepala desa Beji memberikan kewenangan kepada LPMD tanpa harus mengintervensi. Kata Kunci: Kinerja LPMD, Faktor Penghambat
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Peningkatan Sumber Daya Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan) Pramelia, Wanda Kiki
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Program Family Hope For Improving Community Wellbeing Resources (Studies in Pasuruan District Prigen). Family Hope Program (PKH) is conditional cash assistance to RTSM with efforts improve the quality of human resources is major component, namely education and health. The purpose of the study to determine the implementation of the PKH as an effort to increase community resources, support, and barriers in the District Prigen.While the research method used type of descriptive study with qualitative approach. The results of this study in the Implementation PKH District Prigen at the beginning of the implementation is still not running well many constraints experienced one of which is the number given RTSM, BPS does not the number RTSM in the District. It happens because of the lack coordination between the BPS and districts. PKH District Prigen also not target, it happens because of the BPS poverty criteria are not appropriate to the circumstances in Prigen, example of the village of  sukoreno state in accordance with the criteria of BPS but in realitycommunity have electronic. Keywords: implementation of PKH, community resource improvement Abstrak: Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Peningkatan Sumber Daya Masyarakat (Studi pada Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan tunai bersyarat kepada RTSM dengan upaya peningkatan kualitas SDM yang menjadi komponen utama, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan PKH sebagai upaya peningkatan sumber daya masyarakat, pendukung, dan penghambatnya di Kecamatan Prigen. Sementara Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan PKH di Kecamatan Prigen pada awal pelaksanaan masih belum berjalan dengan baik banyak kendala yang dialami salah satunya adalah jumlah RTSM yang diberikan BPS tidak sesuai dengan jumlah RTSM di Kecamatan. Hal itu terjadi karena tidak adanya koordinasi antara pihak BPS dan kecamatan/kelurahan. PKHdi Kecamatan Prigen juga belum tepat sasaran, hal itu terjadi karena kriteria kemiskinan dari BPS tidak sesuai dengan keadaan di Prigen, seperti contoh desa sukoreno keadaan rumah sesuai dengan kriteria BPS tetapi pada kenyatannya masyarakat mempunyai barang elektronik.   Kata kunci: pelaksanaan PKH, peningkatan sumber daya masyarakat
Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa Agrowisata (Studi dalam Mengembangkan Desa Wisata di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) Kurniawati, Kartika Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Government and Community Partnership in Developing Rural Agrotourism (Studies in Developing Rural Tourism at Village Punten, Bumiaji, Batu). Batu is one of the autonomous regions in Indonesia, which rely on the tourism sector to increase revenue (PAD). One type of tourism that is being developed is the rural tourist. Rural tourism development requires cooperation among related parties because each party has the diference capabilities and sortage. The research location is at Village Punten, Bumiaji, Batu that put forward farm-based tourism so-called also agrotourism village. The purpose of this research was to analyze partnership between government and community in developing rural tourism and supporting and inhibiting factors. The research method used was a descriptive study with a qualitative approach. Results of the research showed that partnership between government and society is pseudo partnership and subordinate union of partnership.Partnership goes out of balance, but both parties understood that the partnerships need to be done to realize the tourist village. Advice can be given immediately endorsed tourism regulations, facilities furnished, the management of village tourism needs to improved and prioritize potential local village itself.   Keywords: partnership, rural tourism   Abstrak: Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengembangkan Desa Agrowisata (Studi dalam Mengembangkan Desa Wisata di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu). Kota Batu merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang mengandalkan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu jenis pariwisata yang sedang dikembangkan adalah mengenai desa wisata. Pengembangan desa wisata memerlukan kerjasama antar pihak terkait karena masing-masing pihak memiliki kemampuan dan kekurangan yang berbeda. Lokasi penelitian pada Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Batu yang mengedepankan wisata berbasis pertanian sehingga disebut juga desa agrowisata. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata serta faktor pendukung dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat adalah kemitraan semu dan subordinate union of partnership. Kemitraan berjalan tidak seimbang, tetapi kedua belah pihak memahami bahwa kemitraan perlu dilakukan demi terwujudnya desa wisata. Saran yang dapat diberikan regulasi pariwisata segera disahkan, fasilitas dilengkapi, manajemen pengelolaan desa wisata perlu dibenahi dan mengedepankan potensi lokal desa sendiri.   Kata Kunci: kemitraan, desa wisata
Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan) Candra, Jovan Pramaditya
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Performance of Village Government in Realizing Village Autonomy. (Studies on Sidomulyo Village, Kebonagung Sub-District, Pacitan Regency). In the implementation of regional autonomy, local progress is very dependent on the performance of the local governments themselves to be able to to prove his ability in the process of the interaction of government and in mobilizing public participation. The purpose of this research is to describe and analyze the performance of Sidomulyo government, and for looking for the restricting and supporting factors in to realizing the village autonomy. The methods used in this researh is a qualitative method with descriptive approach, while the primary data collection through interviews and secondary data through library. The research results showed that the performance of village government in realizing village autonomy is still need to be improved, not only their performance to organized village government, but also their role to mobilizing public participation too. Keywords: performance, village government, village autonomy Abstrak: Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan). Dalam pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, kemajuan daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah itu sendiri untuk dapat membuktikan kemampuannya dalam proses interaksi pemerintahan dan dalam menggalang partisipasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kinerja aparat pemerintah desa Sidomulyo, serta mencari faktor penghambat dan pendukung dalam mewujudkan otonomi desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sementara pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat dalam mewujudkan otonomi desa masih perlu diperbaiki, bukan hanya pada kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah desa, akan tetapi juga peranannya dalam menggalang partisipasi publik.   Kata kunci: kinerja aparat, pemerintah desa, otonomi desa
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral Di daerah (Studi Pada Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Tulungagung Yuda, Andri Manggala
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraction: Regional Mineral Resource Management Policy Implementation. Fundamental discussion of this research is to know how regional mineral resource management policy implementation is, especially in Sub-Province of Tulungagung. According to 2010’s Perda Number 11 about Mineral and Coal Mining Management.  This Matter is conducted because there are some insincerities in mineral and coal mining case. Researcher is using descriptive qualitative method in this research. The result of research indicates that Policy in this perda is appropriate to policy standard, there are no opositions from society, and it’s profitable for society, government, and mining organizer. But, there’s still uncommitt goodness for the 2010’s Perda Number 11, and changes are expected for the next perda. There are some factors influencing implementation management of mineral resource and coal, this factor consists resistor factor as information, culture and social condition. Keyword: policy implementation, management of mineral resource and coal Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral Di Daerah. Pokok bahasan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral di Daerah, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Implementasi kebijakan yang ada telah sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini dilakukan karena masih adanya tindak kecurangan atau kurang adanya kecocokan dalam hal pertambangan mineral dan batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan dalam perda ini telah sesuai standar kebijakan, tidak ada pertentangan masyarakat, dan menguntungkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun pengelola pertambangan di Kabupaten Tulungagung. Namun, untuk Perda Nomor 11 Tahun 2010 masih belum terlaksana baik dan diharapkan adanya perubahan dalam perda baru yang akan dibuat. Faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara terdiri dari faktor penghambat, antara lain informasi, kondisi sosial, dan budaya.Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Blitar) Maharani, Wydha Mustika
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of Management Information Systems as an Improving Effort of Management Regional Goods District Property. Issues regarding the asset management area in Blitar due to distribution of the asset that is not belonging to the region, so that orderly trigger mode smuggled goods. It will reduce the assets of the area and is difficult in reporting the goods. To overcome the problem, the Equipment Section Regional Secretariat in Blitar City use local goods management information system (SIMBADA). This study uses descriptive qualitative approach. The results showed that the policy implementation of SIMBADA has not reached the maximum, it is caused by the disposition factor that gives under standart incentive so that makes a lack of awareness for the goods administrators to do the orderly administration of the local assets, it is also caused by the structure of bureaucracy factor that shown by the absence of standart operating procedur of policy implementation SIMBADA. Therefore, Equipment Section Regional Secretariat Blitar City need to add incentives for the management of goods and implement SOPs so that the awareness of the Governing Goods also increased. Keywords: policy implementation, local property management information system Abstrak: Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permasalahan mengenai pengelolaan barang milik daerah di Kota Blitar disebabkan karena tidak terinventarisirnya barang milik daerah dengan tertib sehingga memicu munculnya modus penggelapan barang, hal itu akan mengurangi aset milik daerah dan kesulitan dalam pelaporan barang. Untuk mengatasinya Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Blitar menggunakan sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan SIMBADA belum tercapai maksimal, hal tersebut disebabkan karena adanya faktor disposisi dengan memberikan insentif dibawah standar sehingga  menimbulkan kurangnya kesadaran bagi Pengurus Barang untuk melaksanakan tertib administrasi barang milik daerah, dan juga faktor struktur birokrasi yang ditunjukkan dengan tidak adanya SOP dalam implementasi kebijakan SIMBADA. Oleh karena itu, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Blitar perlu menambah insentif bagi pengurus barang dan menerapkan SOP sehingga kesadaran bagi para Pengurus Barang juga ikut meningkat.   Kata kunci: implementasi kebijakan, sistem informasi manajemen barang daerah
Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa ( Studi Pada SMPLBN Kota Blitar) Viatika, Rahmawati
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: THE ACCOUNTABILITY OF SCHOOL OPERATIONAL COST (BOS) FOR THE IMPROVEMENT OF SPECIAL EDUCATION IMPLEMENTATION. School Operational Cost (BOS) is a government program to provide non-personnel operational cost dedicated to education institutions organizing the compulsory education. The purpose of BOS based on the agreevment and decision of BOS management team. Many misuses caused by many factors such as the parents ignorance about BOS implementation, the incomprehension of arrangement of school budget estimation, didn’t inovolve and the school committeein School Budget and Activity Plan (RKAS).This research focused in: 1) The accountability of School Operation Cost (BOS) in Special Junior High School of Blitar, 2) Factors accountability of School Operational Cost (BOS) in Special Junior High School of Blitar.Data Collecting methods used are observation, interview, documentation, and questionnaire. While data analysis methods applied are data reducation, data representation, and data verification.The result that the accountability of School Operational Cost (BOS) in Special Junior High School of Blitar is well done indicated by the correspondence between the purpose and the technical instructiondetermined. External factors regarding the accountability of School Operational Cost (BOS) in Special Junior High School of Blitar is the openness in financing. The recommendations suggested by this research are: 1) flexibility in applying School operational  Cost (BOS) (based on region deal) is needed so it fits on the special student necessuty, 2) School operational  Cost (BOS) reporting is better done once per semester in order to not to burden the school instructional activites, 3) on duty education during the time have conducted to monitoring better, however still require to be improve againt BOS organizer in special junior high school of Blitar earn immediatelly overcome it’s problems in compling reporting of usu of school operational fund, 4) accountability school operational cost in special junior high school of Blitar have effective hence shall can by mode as reference in fund management for other school in Blitar Keywords: accountability, School Operational Cost, exceptionaleducation Abstrak: Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Penggunaan  dana  BOS didasarkan  pada  kesepakatan  dan  keputusan  bersama  tim  manajemen  BOS  sekolah.  Banyak penyimpangan penggunaan dana BOS yang disebabkan ketidaktahuan  orang  tua  dan masyarakat tentang  BOS, penyusunan  rencana  penggunaan  BOS  yang  diajukan  sekolah juga tidak mengikutsertakan  komite  dan  tidak  dicantumkan  dalam  RKAS. Fokus penelitian ini adalah (1) akuntabilitas  Bantuan   Operasional   Sekolah  (BOS) dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar  di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri Kota Blitar, (2) faktor-faktor yang dihadapi dalam akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri Kota Blitar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, angket. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verivikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas BOS di SMPLBN Kota Blitar telah berjalan dengan baik, indikasinya yaitu penggunaan dana sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Akuntabilitas administrasi ditandai dengan tim manajemen BOS melibatkan komite sekolah untuk menyusun RKAS serta sebagai kontrol dalam perencanaan penggunaan dana BOS, adanya sosialisasi program BOS kepada orang tua siswa, rekapitulasi penggunaan dana dipublikasikan di papan pengumuman sekolah. Faktor internal akuntabilitas adalah kejelasan laporan, kesesuaian antara laporan dengan bukti pendukung, kesesuaian penggunaan dana dengan juknis yang telah ditetapkan tim manajemen BOS pusat. Faktor eksternal yang mempengaruhi akuntabilitas BOS di SMPLBN kota Blitar adalah keterbukaan dalam penggunaan dana. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) perlu diberikan fleksibilitas penggunaan dana BOS agar dapat didasarkan pada kesepakatan daerah sehingga dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak luar biasa, (2) Frekuensi pelaporan BOS dari sekolah sebaiknya cukup dilakukan setiap semester supaya tidak membebani sekolah dan mengganggu kegiatan pembelajaran, (3) Dinas Pendidikan selama ini telah melakukan pengawasan dengan baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi agar pengelola BOS di SMPLBN kota Blitar dapat segera mengatasi permasalahannya dalam menyusun pelaporan penggunaan dana BOS, (4). Akuntabilitas BOS di SMPLBN kota Blitar telah berjalan dengan baik, maka hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan dana BOS bagi sekolah-sekolah lain di kota Blitar.   Kata kunci: akuntabilitas, Bantuan Operasional Sekolah, pendidikan luar biasa
Upaya Petugas dalam Pelayanan Pengujian Kelayakan Kendaraan Bermotor Guna Keselamatan Angkutan Jalan (Studi pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo) Firly, Danizar Robbi
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstact: Officer Effort for the Operation Care Eligibility to Motor Vehicle Safety Road Transport. The purpose of this study is to describe and analyze the performance of officials in the Implementation of Motor Vehicle Inspection Service For Safety of Road Transport and the supporting factors and obstacles in testing motor vehicle in Situbondo regency. This type of research is descriptive qualitative. From the results of this study indicate that the Motor Vehicle Inspection Organization in Situbondo regency have a good standard , clear procedures and mechanisms are concise and potential still to be developed . Additionally the course of testing depends on the ability of workers testing , time of completion and compliance costs in terms of accuracy duty service is performed quickly by default but in practice there are obstacles that can not run optimally. Keywords: officer effort, transportation, testing, feasibility Abstak: Upaya Petugas dalam Pelayanan Pengujian Kelayakan Kendaraan Bermotor Guna Keselamatan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa upaya petugas dalam penyelenggaraan pelayanan pengujian kelayakan kendaraan bermotor untuk keselamatan angkutan jalan serta yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Situbondo. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Situbondo mempunyai standar yang cukup baik, prosedur yang jelas dan mekanisme yang ringkas dan masih potensial untuk dikembangkan. Selain itu jalannya pengujian sangat tergantung dengan kemampuan para petugas uji, waktu penyelesaian serta kesesuaian biaya pelayanan dalam hal ketepatan tugas sudah dilakukan dengan cepat sesuai standar namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala sehingga tidak dapat berjalan secara optimal. Kata kunci: upaya petugas, transportasi, pengujian, kelayakan 

Page 19 of 268 | Total Record : 2676

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue