cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 222   223   224   225   226 
Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Limbah Cair Industri (Studi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri) Laila Kurnia Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis Of Local Government Performance in Controlling Industrial Wastewater (Study at the Environment Office of Kabupaten Kediri). Kediri is one of regency that has many industries. Therefore, is required the government performance to do monitoring and controlling on the disposal of industrial wastewater. The results of research showed that the government in carrying out the monitoring and controlling of the Ngadirejo sugar factory’s wastewater is still unrealized well, it appears from the public complaints related to the water pollution by Ngadirejo sugar factory. The pollution occurred is caused by waste disposed that is not in accordance with the quality which has been set, and exceeded the amount of volume. The actions have been taken by the government, such as: socialization, monitoring and controlling up to punishment based on the rule. Monitoring and controlling that have been done by the government is hampered by limited human resources, level of education that has not been good enough, facilities and infrastructures, so the government’s performance in controlling is still not implemented at the maximum level. Keywords: Performance, Waste Water Pollution, Monitoring and Control of Wastewater. Abstrak: Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Limbah Cair Industri (Studi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri). Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak industri di dalamnya. Oleh sebab itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap adanya pembuangan limbah cair industri. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian limbah cair Pabrik Gula Ngadiredjo belum terealisasikan dengan baik, ini terlihat dari adanya pengaduan masyarakat terkait dengan kasus pencemaran air oleh Pabrik Gula Ngadiredjo. Pencemaran yang terjadi disebabkan karena limbah yang dibuang tidak sesuai dengan baku mutu yang ditentukan, serta melebihi debit yang ditentukan. Tindakan yang dilakukan pemerintah, antara lain: diadakannya sosialisasi, pengawasan dan pengendalian, sampai dengan pemberian sanksi dan didasari atas peraturan. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan  oleh pemerintah terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia, tingkat pendidikan yang belum memadai dan sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga kinerja pemerintah dalam pengendalian masih belum terlaksana secara maksimal.   Kata Kunci: Kinerja, Pencemaran Air Limbah, Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Iplc (Izin Pembuangan Limbah Cair) Terkait Dengan Pengawasan Dan Pengendalian Limbah Industri (Studi Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri) Ima Febiyaningrum
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  : The Role of Local Government In Licensing IPLC (License Of Liquid Waste Disposal) Licensing Related To Monitoring and Controlling Industrious Waste (A Study On Environment Office Of Kabupaten Kediri). Licensing services of liquid waste disposal is one of the efforts of supervision and control of Kediri Regency Government to minimize the pollution that the industry will pay more attention  .waste management process in order not to pollute the surrounding environment is not harming the industry and around the industry. The results showed that, the government's role is realized alized with the laws or regulations governing effluent discharge permit (IPLC). With the existence of a license that has been issued by the Office of Environmental Kediri regency in the form of Liquid Waste Disposal Permits (IPLC), then an industry will pay more attention  waste management before the exhaust into a body of water that is safe for the people who live around the flow of liquid waste disposal industry. Government efforts in licensing service IPLC related to the supervision and control of industrial waste, namely the protection and management efforts with the Liquid Waste Disposal Permits (IPLC),Proper conducted by BLH Java as well as the monitoring, sudden inspection, supervision, and control of industrial waste is done by the Office of Environment Kediri. Keyword: Goverment role, IPLC licensing, Industrious waste     Abstrak  : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Iplc (Izin Pembuangan Limbah Cair) Terkait Dengan Pengawasan Dan Pengendalian Limbah Industri (Studi Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri). Pelayanan perizinan pembuangan limbah cair adalah salah satu bentuk upaya pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meminimalisir adanya pencemaran sehingga industri akan lebih memperhatikan, memproses pengelolaan limbahnya agar tidak mencemari lingkungan sekitar industri dan tidak merugikan masyarakat sekitar industri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peran pemerintah diwujudkan dengan adanya produk hukum atau regulasi yang mengatur tentang perizinan pembuangan limbah cair (IPLC). Dengan adanya suatu perizinan yang telah diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri yaitu berupa Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), maka suatu industri akan lebih memperhatikan pengelolaan limbahnya sebelum di buang ke badan air sehingga aman untuk masyarakat yang tinggal di sekitar aliran buangan limbah cair suatu industri. Upaya Pemerintah dalam pelayanan perizinan IPLC terkait dengan pengawasan dan pengendalian limbah industri, yaitu dengan melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan dengan adanya Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Proper yang dilakukan oleh BLH Jatim serta adanya monitoring, sidak secara mendadak, pengawasan, dan pengendalian limbah industri yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.   Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perizinan IPLC, Limbah Industri.
Upaya Promosi Obyek Pariwisata Melalui Penerapan Electronic Government (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri) Arumita Risdyamurti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Promotion of Tourism Object Through Government Electronic Application (Study of Culture and Tourism Official of Kabupaten Kediri). Tourism in Indonesia is one of the strategic economic sectors that need to be developed with the promotion of tourism. Tourism promotion efforts undertaken Department of Culture and Tourism Kediri Regency is by implementing electronic government. Electronic Government  application among other reasons because the maintenance costs are low and wide network, which is accessible to all the people. The programs include a tourism website, android applications, and social media marketing. The results showed that the tourism promotion efforts artifacts enabling and inhibiting factors. Internal supporting factor is the use of IT in government agencies, as well as Electronic Government more effective and efficient. Namely external support technological development. While the internal limiting factor yaiu HR IT controls, and lack of infrastructure. External resistor that is the involvement of the private sector, and the enthusiasm of the public. Keywords : Development, Tourism, Electronic Government Abstrak : Upaya Promosi Obyek Pariwisata Melalui Penerapan Electronic Government (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri). Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi strategis sehingga perlu dikembangkan dengan promosi obyek pariwisata. Upaya promosi pariwisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri adalah dengan menerapkan electronic government. Alasan penerapan egov antara lain karena biaya perawatannya yang murah dan jaringannya yang luas, yang bisa diakses semua orang. Program-programnya antara lain website pariwisata, aplikasi android, dan media sosial marketing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya promosi pariwisata tedapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung internal yaitu pemanfaatan TI di instansi pemerintahan, serta egov yang  lebih efektif dan efisien. Pendukung eksternal yaitu perkembangan teknologi. Sedangkan faktor penghambat internal yaiu SDM yang menguasai TI, dan minimnya sarana prasarana. Penghambat eksternal yaitu keterlibatan pihak swasta, dan antusiasme masyarakat.   Kata kunci : Pembangunan. Pariwisata, Electronic Government
Kebijakan Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup pada Sekolah “Adiwiyata” (Studi pada SMAN 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri) Erika Donna Meissy Karmanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Integration Of Environmental Education With The School “Adiwiyata” (Study In SMAN 1 Puncu Sub District Puncu Kediri Regency). Environmental education is one of embodiment of law no 32 of 2009 on protection and management of the environment, especially article 65 paragraph 2 that on of the right of the society is getting environmental education. policy integration of environmental education in SMAN 1 Puncu, Puncu districts, Kediri districts is realized in from of implementation of program that made by the government and run by the schools. The realization of integratitation of environmental education in schools, then the schools proved to rush to get to school that is able to build a life that love to the environmental and achieve Adiwiyata School. Government program is the implementation of the environmental management by maintaining preserving the environment. program conducted schools not running optimally, still constrained the rest of the eruption, still found a violation, the support obtained do not meet needs. Recomendatations that can be given by researchers is the school should promote environmental education to achieve Adiwiyata, overcome by making the tool or container dew maker, crack down or empower the school community, the addition of discipline, should cooperate with stakeholders who have a business, the processed organic fertilizer can be sold out of school for school entry. Keyword: Policy, Integration, Environmental Education.   Abstrak: Kebijakan Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup pada Sekolah “Adiwiyata” (Studi pada SMAN 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri). Pendidikan Lingkungan Hidup adalah salah satu perwujudan dari UU no. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama pasal 65 ayat 2 bahwa salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. kebijakan pengintegrasi pendidikan lingkungan hidup di SMAN 1 Puncu diwujudkan dalam bentuk pengimplementasian program yang dibuat oleh pemerintah dan dijalankan oleh pihak sekolah. Dengan perwujudan kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup disekolah ini, maka sekolah terbukti bergegas untuk menuju ke sekolah yang mampu membangun jiwa cinta lingkungan dan mencapai sekolah adiwiyata. Upaya pemerintah dalam pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup terkait program tersebut yaitu dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dengan cara menjaga melestarikan lingkungan. program yang dilaksanakan sekolah belum berjalan maksimal, masih terkendala sisa erupsi, masih ditemukan pelanggaran, dukungan yang diperoleh tidak memenuhi kebutuhan. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah sekolah harus menggalakkan pendidikan lingkungan hidup untuk mencapai adiwiyata, disiasati dengan membuat alat atau wadah pembuat embun, menindak tegas atau memberdayakan warga sekolah, penambahan tata tertib, harusnya bekerja sama dengan stakeholders yang memiliki usaha, hasil olahan pupuk organik dapat dijual keluar sekolah untuk pemasukan sekolah. Kata Kunci: Kebijakan, Integrasi, Pendidikan Lingkungan Hidup.
Strategi Pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar) Tulus Susanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstract: The Counseling Implementation Strategy for Family Planning Program (Study on Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning Institution of Kabupaten Karanganyar). Along with the legalization of Regional Autonomy Law of 2004, the development on each district has been authorized by the district itself , including one of which is the development of the population. BKKBN as the authorized institution of now decentralized government is facing a really tough challenges. The differing view and opinion in the local government about the population problem, the lack of competent field instructor, and the questioned commitment of stakeholders on this Family Planning program are some of the problems that have been identified and must be solved quickly by BKKBN. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Research results show that The desire can be realized with the strategic commitment of the stakeholders and the executives. The executives should continuously keeping an eye to the strategy so it will be well implemented, A good collaboration and proper administrative coordination between Kabupaten Karanganyar BP3A & KB with other government agencies in the district is needed Keyword: Implementation Strategy, KB Counseling Program Abstrak: Strategi Pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar). Seiring dengan disahkannya Undang – Undang  Otonomi Daerah Tahun 2004, kini pembangunan yang ada di daerah sudah menjadi kewenangan dari daerah itu sendiri termasuk salah satunya adalah pembangunan kependudukan. BKKBN sebagai  lembaga yang mengurusi permasalahan penduduk kini sudah tidak  lagi bersifat sentralistik, namun lebih diserahkan kepada pemerintah daerah (desentralistik). Akibatnya Program KB menghadapi tantangan yag berat. Hal ini disebabkan salah satunya pemerintah di Daerah belum mempunyai pandangan yang sama tentang arti dari kependudukan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya komitmen stratejik dari jajaran pimpinan dan pelaksana, keinginan itu dapat direalisasikan. Para eksekutif sebaiknya secara terus menerus mengamati apakah strategi itu dilaksanakan dengan baik, kemudian Menjaga Keharmonisan, kerjasama administrasi serta koordinasi yang baik antara BP3A&KB Kabupaten Karanganyar dengan lembaga pemerintah lainnya di kabupaten karanganyar sebaiknya lebih ditingkatkan.   Kata kunci: Strategi Pelaksanaan, Penyuluhan Program KB
Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung) Rizki Rachmaddianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Policy on Community-Based Environmental Sanitation Program (SLBM) in Sustainable Development (Studies in the Department of Public Works Bina Marga and Cipta Karya Tulungagung Regency). The development of growth in urban areas or district that was so advanced make the emergence of an assortment of the problems that very complex, one of the problems has not been this point is of sanitation problems. Sanitation is an effort to create a program to prevent the emergence of all kinds of disease. Sanitation is one way to clean from all elements that would enable the disorder disease. The SLBM in Tulungagung enough executed properly, with some strategy, of the success of sanitation development there are indications that affects the success of which are in the selection of location, already the community participation of operational and maintenance at some of the location of targets. But of the overall implementation of the program ineffective SLBM activities is the hometown selection. Because of the limited fasilisator empowerment new who is known by the managers. That the Policy Impact Community-Based Environmental Sanitation Program (SLBM) in Tulungagung Regency where research conducted in the Department PUBMCK Tulungagung Regency has should be enough to show positive results against sustainable development. Keywords : Sanitation, Policy, Sustainable Development Abstrak: Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung). Perkembangan pertumbuhan di wilayah perkotaan maupun kabupaten yang begitu pesat menjadikan munculnya bermacam-macam permasalahan yang sangat kompleks, Salah satu permasalahan yang belum tuntas saat ini adalah masalah sanitasi. Sanitasi adalah suatu usaha kegiatan yang untuk menciptakan keadaan dengan menghindarkan timbulnya gangguan bermacam-macam penyakit. Salah satu cara sanitasi adalah dengan mengusahakan kebersihan dari segala unsur yang dapat memungkinkan timbulnya gangguan penyakit. Program SLBM di Tulungagung sudah cukup dijalankan secara baik, dengan adanya beberapa strategi, dari keberhasilan pembangunan sanitasi terdapat indikasi yang mempengaruhi keberhasilan yaitu dalam seleksi lokasi, sudah adanya partisipasi masyarakat tentang operasional dan pemeliharaan pada beberapa lokasi sasaran. Tetapi dari keseluruhan pelaksanaan program SLBM belum optimalnya kegiatan ialah seleksi kampung. Karena terbatasnya fasilisator pemberdayaan yang memang baru dikenal oleh pelaksana. Dampak dari kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Tulungaggung dimana penelitian yang dilakukan pada Dinas PUBMCK Kabupaten Tulungagung sudah cukup menunjukkan hasil yang positif terhadap pembangunan berkelanjutan.   Kata Kunci : Sanitasi, Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan
Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pelayanan Publik Rochmatun Rochmatun
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The performance of the Ombudsman Representative For East Java External Public Services Supervisory Authority. Public service delivery in East Java is still a lot of colored maladministration practices. In 2013, East Java province ranked second after Jakarta, as most provinces receive reports / complaints of maladministration action as many as 387 reports quoted (report in 2013 ORI). Acts of maladministration is one thing that could cause the service to be less qualified. To encourage improvement of the quality of public services, it is necessary to optimum performance of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representatives of East Java as an external watchdog of public services. The results showed the performance of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representatives of East Java in 2014 seen from indicators of inputs, process, outputs and outcomes has been running well but still less than optimal. Keywords: Performance, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, External Monitoring, Public Service Abstrak: Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Timur masih banyak diwarnai praktek maladministrasi. Pada tahun 2013, provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua setelah D.K.I Jakarta, sebagai provinsi terbanyak menerima laporan/pengaduan tindakan maladministrasi yaitu sebanyak 387 laporan dikutip dari (laporan tahun 2013 ORI). Tindakan maladministrasi tersebut merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan pelayanan menjadi kurang berkualitas. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan kinerja yang optimal dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur pada tahun 2014 dilihat dari indikator input, process, output dan outcomes sudah berjalan baik akan tetapi masih kurang optimal.   Kata kunci: Kinerja, Ombudsman Republik Indonesia  Perwakilan Jawa Timur, Pengawas Eksternal, Pelayanan Publik
Implementasi program pembedayaan masyarakat melalui posyantek (pos pelayanan teknologi) di provinsi dki jakarta (studi pada badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana dki jakarta) Muetia Endriani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstact : The Implementation of Community Empowerment Program Through Posyantek (Postal Service Technology) in Jakarta (Study on Community Empowerment Board and the Women and Family Planning Jakarta). Posyantek (postal service technology) is a social institution that is located in the kecamatan and assist the government in facilitating the application of appropriate technology . Jakarta is one of the province that implement posyantek in 44 kecamatan, and Appropriate Technology and Information Network, Community Empowerment Board and the Women and Family Planning Jakarta is responsible for coaching posyantek in Jakarta . Application of posyantek in Jakarta as a form of empowerment through appropriate technology in order to improve the welfare of the community . This study aims to describe the implementation and enabling and inhibiting factors of community empowerment program through posyantek in Jakarta . Posyantek in Jakarta is divided into 3 criteria: active , upright and independent. Keywords: community empowerment, posyantek, appreciate technology, community welfare   Abstrak: Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana DKI Jakarta). Posyantek (pos pelayanan teknologi) adalah lembaga kemasyarakatan yang berada di kecamatan dan membantu pemerintah dalam memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang menerapkan posyantek di 44 kecamatan, dan Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana DKI Jakarta bertanggung jawab atas pembinaan posyantek di Provinsi DKI Jakarta. Penerapan posyantek di Provinsi DKI Jakarta sebagai salah salah satu bentuk pemberdayaan melalui teknologi tepat guna agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan dan faktor pendukung dan penghambat dari program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek di Provinsi DKI Jakarta. Posyantek di Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 3 kriteria yaitu aktif, tegak dan mandiri.   Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, posyantek, teknologi tepat guna, kesejahteraan masyarakat
Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Kota Blitar) Kiky Della Citrawuni
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Based on the results of the research indicate that in the application of the SSK (City Sanitation Strategy) in the perspective of the construction of environmentally optimal yet. Internal factors selected back into human resources and infrastructure. While the eksternalnya factor is the coordination and communication with the community. Thus the advice given is the transparency of the relationship between institutions and the community need to be improved so that the anticipate of any misunderstanding. The community also should be given more recognition to arise awareness within the community about the importance of safe guarding the environment. The Government should also limit the continuous development. The construction has been done should provide land free to open green space as one way to balance between development and the environment. The Fund is also a factor in the problem so that careful planning should also be done to avoid the process of stopping the project so that the results be insufficient   Keywords: City Sanitation Strategy, Continous Development, Development and the Environment.   Abstrak: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan belum optimal. Faktor internal dipilih kembali menjadi sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sedangkan faktor eksternalnya adalah koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian saran yang diberikan adalah transparansi hubungan antara instansi dan masyarkat perlu ditingkatkan sehingga mengantisipasi adanya kesalah pahaman. Masyarakat pun juga harus diberikan pengenalan yang lebih agar timbul kesadaran dalam diri masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah juga harus membatasi pembangunan yang terus menerus. Pembangunan yang telah dilakukan harus memberikan lahan bebas untuk ruang terbuka hijau sebagai salah satu cara menyeimbangkan antara pembangunan dan lingkungan. Faktor dana juga menjadi masalah sehingga perencanaan yang matang juga harus dilakukan untuk menghindari proses berhentinya proyek sehingga hasil menjadi kurang maksimal.   Kata kunci: Strategi Sanitasi Kota, Pembangunan Terus Menerus, Pembangunan dan Lingkungan.
Inovasi administrasi kepegawaian dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (sapk) dalam mewujudkan good governance (studi pada badan kepegawaian daerah kota batu) Nindry Septya Pranita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Innovation of Employment Administration with Employment Service Application System in Creating Good Governance (Study on Civil Service Agency Kota Batu). Government policy on the implementation of electronic government in 2003 also emphasizes to use technology information in both national and local government agencies to be more comprehensive and integrated. Utilization of information technology in the field of employment aims to improve the effectiveness and efficiency in the field of data processing and employment information management, which can provide better, transparent and accountable employment services. Employment Service Application System is a form of government policies on e-government implementation made by BKN. There are many benefits of this information system, the ease and the speed are one of its benefits. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the SAPK on KGB system online at BKD Batu. The BKD in Batu has conducted government regulations on the development of electronic government with developing Employment Service Application System in Batu government. The service system can facilitate employment administration services, so that employment services become excellent and fast. Keywords: Public Administration, Employment Administration, Electronic Government. Abstrak: Inovasi Administrasi Kepegawaian Dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu). Kebijakan Pemerintah tentang implementasi electronic government tahun 2003 juga menganjurkan penggunaan IT di instansi pemerintah pusat maupun daerah, agar lebih komprehensif dan terintegrasi. Tujuan pemanfaatan IT adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang  pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga dapat memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih sempurna, transparan dan akuntabel. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian merupakan bentuk kebijakan pemerintah tentang implementasi e-government yang dibuat oleh BKN. Banyak manfaat yang didapat dari sistem informasi tersebut, kemudahan dan kecepatan salah satu manfaatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisa pelaksanaan SAPK pada sistem KGB online di BKD Kota Batu. BKD Kota Batu telah melaksanakan peraturan pemerintah tentang pengembangan electronic government dengan mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kota Batu. Sistem pelayanan ini dapat mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian, agar pelayanan kepegawaian menjadi prima dan cepat. Kata kunci: Administrasi Publik, Administrasi Kepegawaian, Electronic Government.

Page 224 of 268 | Total Record : 2676

 222   223   224   225   226 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue