cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 223   224   225   226   227 
Pengaruh Pengembangan Sumberdaya Aparatur dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Survei pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang) Hilda Ayu Rahmawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effect of Resource Development Apparatus and Cultural Organization to the Performance of Employees (Survey at Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). This research was to determine the effect the development of personnel resources and organizational culture on employee performance. The object that is taken was in Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Collecting data through questionnaire method which is filled independently by the 51 respondents using Likert scale and using multiple linear regression analysis. Results from this study proves and gives the conclusion that: (1) development of personnel resources and significant positive effect on the performance of employees, (2) organizational culture positive and significant effect on the performance of employees, (3) a higher organizational culture influence on employee performance compared with the development of organizational culture. Keywords: development of personnel resources, organizational culture, employee performancee. Abstrak: Pengaruh Pengembangan Sumberdaya Aparatur dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Survei pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh pengembangan sumber daya aparatur dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Objek yang diambil adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Pengumpulan data melalui metode kuisioner yang diisi secara mandiri oleh 51 responden dengan menggunakan skala likret dan diuji menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan uji kelayakan full model dalam rentang nilai yang diharapkan dan membuktikan bahwa : (1) pengembangan sumber daya aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, (2) budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, (3) budaya organisasi berpengaruh lebih tinggi terhadap kinerja pegawai dibandingkan dengan pengembangan budaya organisasi.   Kata kunci: pengembangan sumber daya aparatur, budaya organisasi, kinerja pegawai.
Strategi Menciptakan Iklim UKM pada Industri Kreatif Batik Tulis (Studi pada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kediri) Elin Prasetyo Rini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy of Creating SMEs Climate in the Creative Indutries Batik Tulis (Study on Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kediri). The economic crisis led to many large-scale enterprises has stagnated even stop their activities, but the SME sector proved to be more resilent in the face of the crisis. Kabupaten Kediri is one area that has a number of SMEs which are many and varied. Until December 2014, there were 14.744 SMEs spread throughout the district of Kediri. One potential area that is large enough to develop creative industries batik tulis. Kediri is claimed that the motive jaranan (kuda lumping) and manga podang as a motif typical of the region. There are 19 batik artisans in Kabupaten Kediri, but are considered productive only about 10 artisans. It shows the existing business climate can not develop properly.Seeing this, the researcher wanted to know the strategies used by the Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kediri in creating a climate of SMEs in the creative industries batik tulis as well as the factors that influence it. Keyword: strategy, SMEs, creative industries, batik tulis   Abstrak: Strategi Menciptakan Iklim UKM pada Industri Kreatif Batik Tulis (Studi pada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kediri). Krisis ekonomi menyebabkan banyak usaha berskala besar mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, namun sektor UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah UKM yang cukup banyak dan beragam. Sampai Desember 2014, terdapat 14.744 UKM tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Salah satu potensi daerah yang cukup besar untuk dikembangkan adalah industri kreatif batik tulis. Kabupaten Kediri mengklaim bahwa motif jaranan (kuda lumping) dan mangga podang sebagai motif batik khas daerah. Terdapat 19 perajin batik di Kabupaten Kediri, namun yang dinilai produktif hanya sekitar 10 perajin. Hal tersebut menunjukan iklim usaha yang ada belum dapat berkembang dengan baik. Melihat hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui strategi yang digunakan oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri dalam menciptakan iklim UKM pada industri kreatif batik tulis serta faktor yang mempengaruhinya.   Kata kunci: strategi, UKM, industri kreatif, batik tulis
Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo) Bayu Adi Saputro
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Program in Raising Poverty (A Study in Sidoharjo, Jambon, Ponorogo). Poverty is the most complex issue whether tha happens in both developing countries and developed countries. The Government has been planed some programs to solve the poverty, such as Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) Program. Results of the research show that the implementation of Raskin Program in Sidoharjo was different from the policy. The implementation has been divided into two processes. The implementation of Raskin Program in Sidoharjo can be seen by the objective ans benefit, distribution and monitoring process. Factor that support of Raskin Program were the commitment of the implementer agent, coordination between institution and the anthusiasm respond from society. In other side, factor that inhibit the implementation of Raskin Program were financial bugeting, database, less monitoring, economis social and geographic. Keyword: Program Implementation, Raising Proverty, Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN) Program Abstrak: Implementasi Program  Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo). Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang kompleks baik di negara berkembang maupun di negara maju. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satu pogram dari pemerintah adalah Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Raskin di Desa Sidoharjo berbeda dari ketentuan yang ditetapkan. Proses implementasi dibagi menjadi dua proses. Adapun implementasi Program Raskin di Desa Sidoharjo ini dapat dilihat dari sasaran dan manfaat, proses pendistribusian serta pengawasan. Faktor yang mendukung implementasi program Raskin adalah adanya komitmen dari agen pelaksana, koordinasi antar instansi serta respon masyarakat yang antusias. Sedangkan faktor penghambat program ini adalah berkaitan dengan anggaran/biaya, basis data, kurangnya pengawasan, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan juga kondisi geografis. Kata Kunci: Implementasi Program, Pengentasan Kemiskinan, Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)
Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi Pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo) Fathatur Rohmah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Government Strategy in the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises Processed Mango (Study on Sentra Processed Mango Banjarsari Village Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo). Development is a process that planned to change things for the better. The development process is done through empowerment of MSMEs. Local government strategy of Kabupaten Probolinggo in practice represented Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan is indispensable to increase capability of processor mango and increase the volume of MSMEs processed mango which is one of the superior products. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah is implementing the strategy of local governments in the development of human resources in terms of managerial effort, capital facilitation, market access expansion and support the ease of licensing. While Dinas Perindustrian dan Perdagangan is implementing the strategy of local governments in the development of human resources in the manage mango and expansion of market access. Factors supporting of empowerment is financial support from the government and business consulting clinic, while inhibiting factors is the seasonal raw materials and the quality of human resources are lacking. Keywords: development, strategy, empowerment, MSMEs   Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi Pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo). Pembangunan merupakan proses terencana untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Proses pembangunan yang dilakukan melalui pemberdayaan UMKM. Strategi pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo yang dalam pelaksanaannya diwakili Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengolah mangga dan meningkatkan volume UMKM olahan mangga yang merupakan salah satu produk unggulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinkop UKM merupakan pelaksana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal manajerial usaha, fasilitasi permodalan, perluasan akses pasar dan dukungan kemudahan dalam perijinan. Sedangkan DISPERINDAG merupakan pelaksana strategi dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal mengelolah mangga dan perluasan akses pasar. Faktor pendukung dalam pemberdayaan adalah dukungan dana dari pemerintah dan klinik konsultasi bisnis, sedangkan faktor penghambat adalah bahan baku musiman dan kualitas sumber daya manusia yang kurang.   Kata kunci: pembangunan, strategi, pemberdayaan, UMKM
Penerapan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur) Roudlotul Insiyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: The Application of Employment Management Information System (SIMPEG) of Human Resource Management in the Management (Study of Badan Kepegawaian Daerah in East Java Province). The Application of Employment Management Information System (SIMPEG) of employee who manages data through SIMPEG may be so influential to the decision making process by the officer of interest. The higher competence of employee in managing employee data through SIMPEG is the faster and more precise information about employee that will be used by the officer in making the decision. The method used is descriptive qualitative approach. Result of research indicates that Local Employment Agency of Surabaya Area has a competence to manage employee data in proper way. Result of research indicates that Local Employment Agency of Surabaya Area has a competence to manage employee data in proper way. Keywords: SIMPEG, Human Resource Management, BKD   Abstrak: Penerapan pengelolaan sistem informasi manajemen pegawai pada manajemen sumber daya Manusia (Studi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur). Penerapan pengelolaan sistem informasi manajemen pegawai pada setiap pegawai dalam mengelola data melalui SIMPEG dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan oleh para pejabat yang berkepentingan. Semakin berkompeten pegawai dalam mengelola data pegawai melalui SIMPEG, maka akan semakin cepat dan tepat informasi tentang pegawai dapat digunakan oleh para pejabat dalam mengambil keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Area Surabaya dalam mengelola data setiap pegawai sudah baik. Berdasarkan hasil tersebut maka dalam mewujudkan pengelolaan SIMPEG yang baik, serta peningkatan kualitas penerapan pengelolaan SIMPEG pada manajemen sumber daya manusia dengan adanya perbaikan dalam mengatasi kelemahan dan hambatan yang sering muncul. Kata Kunci : SIMPEG, Manajemen Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Evaluasi Strategi Marketing Politik Partai Nasdem dalam Pemenangan Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi di Kabupaten Jombang) Fierda Nurany
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Evaluation of Political Marketing Strategy in The Winnings of Legislative Election 2014 (Study in Kabupaten Jombang). Nasdem Party targeted 10 seats in parliament with 100.000 votes on legislative election 2014 in Kabupaten Jombang. In fact, based on the final calculation result, it only obtained 4 seats with 38.711 votes. The results show that political marketing strategy of Nasdem party are Pull Marketing, Push Marketing, and Pass Marketing. The input-preparation. On legislative candidate election, Nasdem Party used the Pull Marketing strategy. While, on program planning and the role of media, Nasdem Party did not use political marketing strategy. On the process stage of campaign team performance, Nasdem Party use Push Marketing and Pass Marketing strategies. However, the Push Marketing strategy was not completely used. Nevertheless, on campaign activity, Nasdem Party used Pull Marketing and Pass Marketing strategies. From this marketing strategy employed, Nasdem Party obtained 38.711 votes and 4 seats for legislative and self-fraction establishment.   Keywords: the evaluation, strategy, political marketing, nasdem party   Abstrak: Evaluasi Strategi Marketing Politik Partai Nasdem dalam Pemenangan Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi di Kabupaten Jombang). Partai Nasdem dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Jombang menargetkan 10 kursi di parlemen dengan 100.000 jumlah suara. Ternyata,  pada hasil perhitungan akhir, hanya mendapatkan 4 kursi dengan jumlah suara 38.711 suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi marketing politik yang dilakukan partai Nasdem Kabupaten Jombang diantarana Pull Marketing, Push Marketing, dan Pass Marketing. Pada masukan berupa persiapan, pada pemilihan Caleg Partai Nasdem menggunakan strategi Pull Marketing, dalam pembentukan tim sukses menggunakan strategi Push Marketing. Sedangkan pada rencana program dan peran media, Partai Nasdem tidak menggunakan strategi marketing politik. Pada tahap proses kinerja tim sukses Partai Nasdem menggunakan strategi Push Marketing dan Pass Marketing. Namun, pada Push marketing tidak dilakukan secara sempurna. Meskipun demikian, pada kegiatan kampanye, Partai Nasdem menggunakan strategi Pull marketing dan Pass marketing. Dari startegi marketing yang digunakan ini, Partai Nasdem memperoleh jumlah suara 38.711 suara dan 4 kursi anggota dewan serta pembentukan fraksi sendiri. Kata kunci: evaluasi, strategi, marketing politik, Partai Nasdem 
Desentralisasi dan Akses Pendidikan Dasar di Indonesia Miro'atul Mustawaniyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:Decentralization and Access of Basic Education in Indonesia. This research aims to explain and analyze the link between decentralization and basic education access in Indonesia. Basic education access is measured by Net Enrollment Rate (NER) for elementary school and junior high schools. Fiscal decentralisation is measured by general allocation fund (DAU), revenue (PAD) and district education budget, administrative decentralisation is measured by distribution of teacher both in elementary school and junior high school, and political decentralisation is measured by age of local election. This research is belong to explanatory research by using quantitative approach. Population in this research is all kabupaten/kota in Indonesia 2014. The analysis in this research use descriptive statistic to describe basic education access in Indonesia and bivariate correlation analysis to test the relationship between decentralization variables and NER. The results show that persistence of the wide gap between kabupaten/kota in Pulau Jawa and kabupaten/kota Pulau Jawa, especially Propinsi Papua after nearly fifteen years of Indonesia implementing decentralisation. Results of correlation analysis show that factors associated with the elementary NER and junior high schools NER are general allocation fund, district own revenue, district education budget, number of elementary school teachers, and age of democracy. However, the factors of junior high school NER are district own revenue, district education budget, and number of teachers junior high schools. Keywords:decentralization, basic education access, indonesia   Abstrak:Desentralisasi dan Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan desentralisasi dan akses pendidikan dasar di Indonesia. Akses pendidikan dasar diukur dari APM SD/MI dan APM SMP/MTs tahun 2014. Desentralisasi diukur dari desentralisasi fiskal yang terdiri dari (DAU, PAD, dan anggaran pendidikan), desentralisasi administrasi yang terdiri dari (jumlah guru SD/MI dan guru SMP/MTs), dan desentralisasi politik yang terdiri dari usia Pilkada. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014. Analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan akses pendidikan dasar di Indonesia dan analisis korelasi untuk menghubungkan antara variabel-variabel desentralisasi dan APM. Hasil penelitian ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang lebar antara kabupaten/kota di Pulau Jawa dan beberapa kabupaten/kota di luar Pulau Jawa khususnya Propinsi Papua setelah hampir lima belas tahun Indonesia menjalankan desentralisasi. Hasil analisis korelasi menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan APM SD/MI dan APM SMP/MTs yaitu DAU, PAD, anggaran pendidikan, jumlah guru SD/MI, dan usia Pilkada berhubungan APM SD. Sedangkan, faktor-faktor yang berhubungan dengan APM SMP/MTs adalah PAD, anggaran pendidikan, dan jumlah guru SMP/MTs.   Kata kunci:desentralisasi, akses pendidikan dasar, indonesia 
Implementasi Kebijakan Penyelesaian Bank Gagal Tidak Berdampak Sistemik dalam Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan di Indonesia (Studi Pada Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta) Reza Ichsan Rizaldi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of The Failed Bank Resolution Policy Not Give a System Impact On Securing The Banking System In Indonesia (Studies on Jakarta deposit insurance agency).This study aims to describe and analyze the process of policy implementation does not affect the completion of a failing bank to see if there are systemic factors that influence the policy. This type of research is a kind of research kualitatf descriptive approach to interactive data analysis proposed by Miles. Where in the policy implementation process starts from the determination of banks failed, the process of liquidation and payment of claims. And where in the process of policy implementation, there are two factors that affect communication factors and human resources. As these two factors can affect the implementation of the settlement policy does not affect systemic bank failure in maintaining the stability of the banking system. Conclusions of this study are in the process of policy implementation does not affect the completion of a systemic bank failure, there are four processes such as the establishment of a failed bank and payment of claims. Where there are factors that influence the policy is communication on any existing elements, one of which communication to the public related to 3T as a criterion worth paying for, and the human factor itself is one important factor in the implementation of this policy, in which every employee is required to know all the processes from beginning to end. Keyword: policy implementation, bank failure, and banking system stability Abstrak: Implementasi Kebijakan Penyelesaian Bank Gagal Tidak Berdampak Sistemik dalam Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan di Indonesia (Studi Pada Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan penyelesaian bank gagal tidak berdampak sistemik dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis data interaktif. Hasil dari  penelitian ini yaitu,proses implementasi kebijakan penyelesaian bank gagal tidak berdampak sistemik terdapat empat proses seperti penetapan bank gagal dan pembayaran klaim. Dimana terdapat faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut yaitu komunikasi pada setiap elemen yang ada, salah satunya komunikasi kepada masyarakat terkait 3T sebagai kriteria layak bayar, dan faktor sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan ini, dimana setiap karyawan dituntut mengetahui semua proses dari awal hingga akhir. Saran dalam penelitian ini adalah pertama, diperlukannya kordinasi rutin LPS dan beberapa lembaga terkait setiap bulannya untuk membahas keadaaan perbankan setiap bulannya dan Kedua,  Selain itu juga adanya pembahasan dimana ada langkah preventif agar tidak terjadi kegagalan bank.   Kata kunci: implementasi kebijakan, bank gagal, dan stabilitas sistem perbankan 
Perkembangan Keuangan Daerah Di Jawa Timur Pada Masa Desentralisasi Fiskal Kuswoyo Kuswoyo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Financial Development Area in East Java in a time of fiscal Decentralization. This study aims to review and analyze the development of regional financial in municipalities/cities in east java province, the fiscal decentralization. Data taken from balancing regional financial information system for the financial year 2009 until 2013. These studies show that financial kabupaten/kota in east java, improving demonstrated increased the ratio of the revenue, the effectiveness of regional budgets, the index is the area, and for years the local self-sufficiency ratio 2009-2013. However, in general, the majority of municipalities/cities in east java, is still having financial ratio less healthy especially of ratios regional independency. The research found after fifteen to decentralize fiscal year only the surabaya is relatively high finance its independence. This research is to find local revenue ( pad ) and regional spending related to the regional treasury. Keywords : Local Government Fiscal Capacity, Fiscal Decentralization, East Java Abstrak: Perkembangan Keuangan Daerah Di Jawa Timur Pada Masa Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis perkembangan keuangan daerah di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur pada masa desentralisasi fiskal. Data bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah tahun 2009 sampai dengan 2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan  Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan meningkatnya Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Efektivitas Anggaran Daerah, Rasio Indeks Kemampuan Rutin Daerah, dan Rasio Kemandirian Daerah selama tahun 2009-2013. Namun, secara umum sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih memiliki rasio keuangan yang kurang sehat khususnya rasio kemandirian daerah. Penelitian ini menemukan setelah limabelas tahun desentralisasi fiskal, hanya Kota Surabaya saja yang relatif tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Penelitian ini menemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Daerah berhubungan dengan rasio keuangan daerah.   Kata kunci : Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Jawa Timur
Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Muhammad Ali Zuhri Mahfud
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Roles and Coordination of Stakeholders in Minapolitan Area Development in Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Minapolitan area development policy in Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.32/MEN/2010 determined Kabupaten Blitar as minapolitan area and based on Keputusan Bupati Blitar No. 188/151/409.012/KPTS/2010 determined six villages in Kecamatan Nglegok, namely: Desa Kemloko, Desa Penataran, Kelurahan Nglegok, Desa Bangsri, Desa Jiwut, dan Desa Krenceng as minapolist area in Kabupaten Blitar. The aims of Minapolitan area development are to increase the incomes and social welfare of the people around the minapolitan area. But, not all stakeholders Thar involved in the implementation of minapolitan area development perform optimally. It was indicated by the lack of activities and financial support from some stakeholders. While from the aspects of coordination among stakeholders are conducted both internally and externally has implemented dynamically, but in aspects of coordination still have some problems, namely: egosectoral mindset of some stakeholders; the limited budget; and the legal basis is still not strong enough to be a set of technical guidelines in budgetary planning, in this case RPIJM minapolitan development needs to be improved. Therefore, it is necessary to have a more profound study on the development of the Minapolitan through the role and coordination among the stakeholders, it be thus able to realize minapolitan development in accordance to desired expectations.   Keywords: minapolitan, role, coordination, stakeholders   Abstrak: Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 menetapkan Kabupaten Blitar sebagai kawasan minapolitan dan berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/151/409.012/KPTS/2010 menetapkan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Blitar difokuskan pada enam desa di Kecamatan Nglegok, yaitu: Desa Kemloko, Desa Penataran, Kelurahan Nglegok, Desa Bangsri, Desa Jiwut, dan Desa Krenceng. Pengembangan kawasan minapolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak semua stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan sudah melaksanakan perannya secara maksimal. Hal ini ditinjukkan dengan masih belum adanya kegiatan dan dukungan dana dari beberapa stakeholder. Sedangkan dari aspek koordinasi antar stakeholder dilakukan secara intern dan ekstern yang sudah berjalan secara dinamis, namun masih memiliki beberapa kendala, yaitu: masih adanya mindset egosektoral dari sebagian stakeholder; keterbatasan anggaran dana; dan landasan hukum yang masih belum kuat untuk menjadi pedoman teknis dalam mengatur perencanaan anggaran, dalam hal ini RPIJM pengembangan kawasan minapolitan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, maka sangat dibutuhkan adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengembangan kawasan minapolitan melalui peran dan koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sehingga mampu mewujudkan pembangunan minapolitan sesuai dengan harapan yang diinginkan   Kata kunci: minapolitan, peran, koordinasi, stakeholder 

Page 225 of 268 | Total Record : 2676

 223   224   225   226   227 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue