cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 243   244   245   246   247 
Pengaruh Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan) Mukhlisotunnisak Mukhlisotunnisak
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The influence of Financial Auditor Board’s Audit on District Financial Management (Study on Board of Financial and Asset Management at Pamekasan Regency). This research purpose is to find out the influence of Board of Financial Auditor’s (BPK stands for Badan Pemeriksa Keuangan) opinion toward the district government financial report. Quantitative method was mainly applied in this research, with using total sampling technique. Data collection technique used in this research focused mainly on questionnaire and documentation. Simple regression analysis was used to analyze the data collected and finally t-test was used to test the research hypotheses. Simple regression analysis revealed that there exist a significant correlation between the variables. It showed by the value of coefficient correlation (R) at the degree equals to 0.628. The model ability on explaining the influence of independent variable toward dependent variable showed by the value of R square (R2) at the degree equals to 0.394. t-test analysis showed that there is a positive influence of independent variable (BPK’s opinion) on dependent variable (district government’s financial report). In other phrase, the better the opinion of BPK’s opinion, the better the district government’s financial report.   Keywords: Board of Financial Auditor’s (BPK) audit, district financial management, BPK’s opinion, district government’s financial report. Abstrak: Pengaruh Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, pengambilan sampelnya dengan teknik total sampling. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Serta Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan uji hipotesisnya menggunakan uji t. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan tingkat hubungan yang berarti antar variabel dilihat dari nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,628. Kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada nilai R Square (R2) yaitu sebesar 0,394. Hasil uji t menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari variabel bebas (opini BPK) terhadap variabel terikat (laporan keuangan pemerintah daerah). Artinya, semakin baik opini BPK akan mengakibatkan semakin baik pula laporan keuangan pemerintah daerah.   Kata kunci: audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengelolaan keuangan daerah, opini BPK, laporan keuangan pemerintah daerah
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah (Analaisis Keterlibatan Masyarakat Kelurahan Banjaran dalam Perencanaan PRODAMAS di Kota Kediri) Rendra Wahyu Septyan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Society Participation Development Planning in The Era of Regional Autonomy (Analysis of Society Involvement  Banjaran Village on PRODAMAS Planning in Kediri City).Community participation is vital for effective village development planning. Without community participation, village development planning will not answer community needs and concers of development. This research aims to describe and to analyse society participation in PRODAMAS program planning in Banjaran Village Kediri City. This study applied mixed methods by combining Social Network Analysis method and qualitative descriptive method to analyse networks among actors PRODAMAS. This study is conducted at BAPPEDA Kediri City and Banjaran Village as one of the institute and the venue for the program. Results of the study found that high enthusiastic citizen cause increased community participation. The program was very beneficial community succeeded in making the public to participate making the planning program Keywords: Society Participation,PRODAMAS, Kediri City   Abstrak: Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Analisis Keterlibatan Masyarakat Kelurahan Banjaran Dalam Perencanaan PRODAMAS di Kota Kediri). Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan perencanaan pembangunan kelurahan yang baik. Tanpa adanya partisipasi masyarakat perencanaan pembangunan kelurahan tidak akan mampu menjawab secara efektif kebutuhan pembangunan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan program PRODAMAS di Kelurahan Banjaran Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kombinasi (mixed method) dengan mengkombinasikan analisis jejaring sosial (social network analysis) dan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan pelaku kebijakan yang terlibat dalam proses perencanaan PRODAMAS. Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di BAPPEDA Kota Kediri dan di Kelurahan Banjaran dikarenakan BAPPEDA Kota Kediri sebagai perencana awal dari program PRODAMAS dan Kelurahan Banjaran sebagai salah satu instasi dan tempat berlangsungnya program tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa antusias warga yang tinggi menyebabkan partisipasi masyarkat meningkat. Program yang sangat menguntungkan masyarakat itu berhasil membuat masyarakat untuk berpartisipasi membuat perencanaan program. Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, PRODAMAS, Kota Kediri
Pengelolaan Program Hibah Air Minum Dalam Mengatasi Ketersediaan Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang Eka Gita Duhita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Management of  Drink Water Grant In Overcoming The Drink Water Availability For Low Income Societies at Municipal Waterworks of Malang City. The research aimed at knowing describing, and analyzing how the program management, the supporting factors and inhibiting factors of the drink water grant in overcoming the drink water availability in the low income societies. In the research the researcher used descriptive research with qualitative approach and by using descriptive analysis interaktif. The implementation of Drink Water Grant Program will use the mechanism that suitable with the PMK 168/2008 about  Local Grant and Financial and PMK 169/2008 about The Procedure to Channel The Grant to The Local Government. Based on the results, the drink water grant program in overcoming the drink water availability for the low income societies has been implemented since 2010-2014 and focused to the low income societies in accessing the drink water to fulfill the daily needs. The inhibiting factors in here in the service to the customers should be considered more so the societies will give better responses so the program will run well in the future. Keywords: The Management of Drink Water, Low Income Societies, PDAM Kota Malang   Abstrak: Pengelolaan Program Hibah Air Minum Dalam Mengatasi Ketersediaan Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan pengelolaan program, faktor pendukung dan penghambat dari pengelolaan program hibah air minum dalam mengatasi ketersediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan  analisis interaktif. Prosedur  Program Hibah Air Minum menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan  no. 169 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah juga no. 168 tahun 2008 tentang Hibah Daerah. Hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan pengelolaan program hibah air minum dalam mengatasi ketersediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini dijalankan mulai tahun 2010-2014 dan diutamakan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam mengakses air untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Faktor penghambatnya dalam proses pelayanan kepada masyarakat agar lebih diperhatikan agar masyarakat lebih baik lagi responnya sehingga program ini kedepannya berjalan dengan baik.   Kata kunci: Pengelolaan Program Hibah Air, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, PDAM Kota Malang
Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Penyandang Tunarungu Dalam Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (Studi Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri) Dwicky Hannuka Jaya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effort Of Local Goverment For Deaf People Empowerment To Increase Human Resource Quality (Study On Social Services And Manpower Kediri City) Public issues faced today is about persons with disabilities, which is a shared responsibility. Disabilities also have the same rights and obligations especially for the deaf. Social services Kediri has the principal task of conducting the affairs of local governments in social. In terms of the need to know how the governments efforts in the area of Kediri empowerment at the deaf in Kediri. Research shows that the empowerment efforts do Kediri social services is already well underway. Social services Kediri carry out the activities that have been programmed for the learning of the deaf. They are given the opportunity to learn to acquire knowledge which skills training as a provison for them to be self-sufficient life. But social services Kediri should further optimize its role in running the program so that the program can run well, and the deaf can live independently in the community life. Keywords : Empowerment, deaf, the quality of human resources Abstrak: Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Penyandang Tunarungu Dalam Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (Studi Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri). Permasalahan publik yang dihadapi saat ini adalah tentang penyandang disabilitas, dimana ini merupakan tanggung jawab bersama. Penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang sama khususnya bagi penyandang tunarungu. Dinas Sosial Kota Kediri memiliki tugas pokok yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial. Dalam hal tersebut perlu diketahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Kediri dalam melakukan pemberdayaan pada para penyandang tunarungu di Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Kediri sudah berjalan dengan baik. Dinas Sosial Kota Kediri melaksanakan kegiatan yang sudah diprogramkan untuk pembelajaran para penyandang tunarungu. Mereka diberikan kesempatan untuk belajar mendapatkan pengetahuan dengan pelatihan keterampilan sebagai bekal mereka agar dapat hidupn mandiri. Namun Dinas Sosial Kota Kediri harus lebih mengoptimalkan peranannya dalam menjalankan programnya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, dan penyandang tunarungu bisa hidup mandiri di kehidupan bermasyarakat. Kata kunci: pemberdayaan, tuna rungu, kualitas sumber daya manusia
Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Objek Wisata Religi (Studi pada Revitalisasi Kawasan Ampel Surabaya) Fariani Rositasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Economic Development Through the Development of Religious Tourism Object (Study on Revitalization Ampel Surabaya). This research was conducted by Local Economic Development Through the Development of Religious Tourism Attractions in particular of the Revitalization Ampel Surabaya associated with tourism potential by region. Issues raised is how the form of local economic development through the development of religious tourism objects in neighborhood revitalization Ampel Surabaya. Based on the results of research and analysis has been done, it can be seen that the presence of religious tourism in Surabaya related to the management of objects of pilgrimage as listed in Regional Regulation Surabaya No 23 of 2012 on Tourism and Regional Regulation Surabaya No12 of 2014 About the RTRW Surabaya year 2014-2034. The various steps improving the local economy through the development of religious tourism objects in neighborhood revitalization Ampel Surabaya has been conducted in cooperations with various stakeholders, but it’s still not effective cause there are still some constraints that result from these efforts. These obstacles include the still many street vendors selling goods on the street, lack of traveler awareness to maintain the cleanliness of the environment, there is still a lack of availability of facilities and infrastructure, a lack the ability of human resources, and lacking of control and supervision. Keywords: Local Economic Development, Religious Tourism . Abstrak: Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Obyek Wisata Religi (Studi Pada Revitalisasi Kawasan Ampel Surabaya). Penelitian ini dilakukan berdasarkan Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Objek Wisata Religi khususnya pada Revitalisasi Kawasan Ampel Surabaya terkait dengan potensi wisata yang dimiliki oleh suatu daerah. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk pembangunan ekonomi lokal melalui pengembangan obyek wisata religi pada revitalisasi kawasan Ampel Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan maka diketahui bahwa keberadaan wisata religi yang ada di Surabaya terkait dengan pengelolaan objek ziarah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Berbagai langkah dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan obyek wisata religi pada revitalisasi kawasan Ampel Surabaya telah dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait, namun masih belum efektif karena masih adanya beberapa kendala yang ditimbulkan dari upaya tersebut. Hambatan tersebut meliputi masih banyaknya PKL yang berjualan di pinggir jalan, kurangnya kesadaran wisatawan untuk menjaga kebersihan lingkungan, masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan dari SDM yang masih kurang, serta kurangnya kontrol dan pengawasan.   Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi Lokal, Wisata Religi
Bureaucracy Reform Of Public Services In Indonesian National Police (Study at Malang City’s Resort Police) Novan Haru Pratama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Reformasi Birokrasi pada Pelayanan Publik pada Kepolisian Republik Indonesia (Studi pada Kepolisian Resort Malang Kota). Reformasi birokrasi dilakukan atas dasar semakin meningkatnya tuntutan masyarakat yang mengharapkan suatu perubahan pada system birokrasi di Indonesia agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi pemerintah yang melaksanakan reformasi birokrasi tersebut pada 3 aspek yaitu: Aspek Struktural, Instrumental dan Kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dilakukan dengan restrukturisasi pada struktur organisasi; penyesuaian dan perubahan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan, serta penerapan konsep kultur baru pada proses penyeleksian personel baru yang kemudian dapat dilihat dari berbagai inovasi pelayanan yang ada. Adapun faktor pendukung yang ditemukan adalah jumlah personel yang sesuai dengan ketentuan sistem organisasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat meliputi ketidak seimbangan antara jumla personel yang ada dengan jumlah penduduk kota Malang dan kurangnya kesadaran dan keterampilan personel. Kata kunci: reformasi birokrasi, pelayanan publik, Polri Abstract: Bureaucracy Reform of Public Services in Indonesian National Police (Study at Malang City’s Resort Police). Bureaucracy reform conducted based on the increasing demands of society that expects a change in the bureaucratic system in Indonesia to be able to provide better service than before. Indonesian National Police (Polri) as one of the institutions that conducting bureaucratic reform, that held on 3 aspects: Structural, Instrumental and Cultural aspects. The research result show that the reform has been done by changing organizational structure, make adjustment on existing regulations and legislation, giving variety of training to improve the quality of personnel and applying new concept of culture in personnel recruitment. Moreover the supporting factors are the number of personnel that complied with personnel data arrangement and adequate facilities and infrastructures. Meanwhile the inhibiting factors are the high ratios between personnel and Malang City’s population and the lack of quality and understanding of personnel.   Keywords: bureaucracy reform, public services, Polri
Strategi Non-Governmental Organization (NGO) Dalam Mengadvokasi Dugaan Kasus Korupsi Di Daerah (Studi Kasus pada Malang Corruption Watch dalam Mengadvokasi Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang) Farchan Masduq Hidayat
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Non-Governmental Organization (NGO) Strategies in Advocating Alleged Corruption Cases in Local Region (A Study Case on Malang Corruption Watch in Advocating Alleged Corruption Case of the Land Procurement for the Regional Public Hospital of Malang City). The development process of the Regional Public Hospital of Malang City which started in 2010 experienced an allegation of corruption in the land procurement process. Malang Corruption Watch (MCW) is a Non-Governmental Organization (NGO) that monitors this allegation of corruption in order to be handled well by the law enforcement bodies. In achieving its purpose, MCW have two advocacy mechanisms and eight advocacy strategies. The mechanisms that are done by MCW include preventive advocacy through advocacy in the form of non-litigation, and currative advocacy in the form of litigation and non-litigation. MCW’s advocacy strategies are analyzing the data for indications of corruption, identifying the corruption, investigation, creating a forum of law experts, repoting to law enforcement bodies, monitoring the law process, managing the alleged corruption case as a public issue, and creating MCW as a source of media information. In conducting advocacy, MCW experienced supporting and constraining factors. These factors influence the advocacy process that is done by MCW and produced recommendation in completing MCW’s advocacy strategies . Keywords: strategy, advocacy, MCW, alleged corruption case, Regional Public Hospital of Malang City   Abstrak: Strategi Non-Governmental Organization (NGO) dalam Mengadvokasi Dugaan Kasus Korupsi di Daerah (Studi Kasus pada Malang Corruption Watch dalam Mengadvokasi Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang). Proses pembangunan RSUD Kota Malang yang dimulai sejak tahun 2010 diduga terdapat praktik korupsi pada proses pengadaan lahan. Malang Corruption Watch (MCW) adalah Non-Governmental Organization (NGO) yang mengawal dugaan kasus korupsi tersebut agar dapat ditangani oleh lembaga penegak hukum dengan baik. Dalam mencapai tujuan tersebut MCW memiliki dua mekanisme advokasi dan delapan strategi advokasi. Mekanisme advokasi yang dijalankan oleh MCW adalah advokasi preventif yang bergerak di ranah non-litigasi dan advokasi kuratif yang bergerak di ranah litigasi juga non-litigasi. Strategi advokasi MCW adalah dengan melakukan analisis data mengenai indikasi korupsi, identifikasi kasus korupsi, investigasi, membentuk forum tim ahli hukum, melaporkan kepada lembaga penegak hukum, monitoring proses hukum, mengelola dugaan kasus korupsi menjadi isu publik, dan menjadikan MCW sebagai sumber informasi media. Dalam melakukan advokasi MCW memiliki faktor pendukung dan penghambat. Kedua hal tersebut mempengaruhi proses advokasi yang dilakukan oleh MCW dan menghasilkan rekomendasi untuk melengkapi strategi advokasi MCW.   Kata kunci: strategi, advokasi, MCW, dugaan kasus korupsi, RSUD Kota Malang
Perencanaan Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pelayanan Publik Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta) Darma Gumelar
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local The Planning of Social Service For Disabled (Study on Public Service of Transjakarta at DKI Jakarta). This research appear because of the lackness of the central and also the local government to take care of disabled. The existence of the law on public service is expected to filled the needs of the community will be good service not only for a normal society but also for persons with disabilities. The aim of the research is to describve and analyze the planning of social services for disabled on the public service Transjakarta in DKI Jakarta, and also to identify the supporting factors and inhibiting factors service planning for disabled on the public service Transjakarta in DKI Jakarta. The result of this research indicate that the planning of  social services for the disabled on publis services Transjakarta in DKI Jakarta contains of the polivy, goal services, and organizational framework, the activity, implementation, monitoring and evaluation. The supporting factors of the planning social services for the disabled is the availability of the supports of improving the services and the suitable Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Meanwhile, the inhibiting factors is the lack of attention and awareness, lan acquisition, and the lack of communication and stakeholder’s team work in DKI Jakarta. Keywords: Planning, Social Service, Disabilities   Abstrak: Perencanaan Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pelayanan Publik Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta). Penelitian ini muncul dikarenakan kurangnya kesadaran dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas serta kurangnya keseriusaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melindungi penyandang disabilitas. Adanya undang-undang tentang pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang baik, tidak hanya masyarakat normal pada umumnya tetapi juga pelayanan untuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pelayanan bagi disabilitas pada pelayanan publik Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat perencanaan pelayanan bagi disabilitas pada pelayanan publik Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pelayanan sosial bagi disabilitas pada pelayanan publik Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari kebijakannya, tujuan arah serta kerangka organisasi, data kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi masih kurang maksimal. Faktor pendukung perencanaan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas adalah adanya dukungan untuk peningkatan pelayanan dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang memadai Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya perhatian dan kesadaran, pembebasan lahan, dan kurangnya komunikasi dan kerja sama antar stakeholder di Provinsi DKI Jakarta. Kata kunci: Perencanaan, Pelayanan Sosial, Penyandang Disabilitas
Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Kota Malang Dadan Fachriansyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Policy Prevention of Disease Dengue Fever  in Malang. The success of a country one of which may be seen from the success of the then to implement it makes policy to solve the problem the community especially in health.In indonesia health problems been the main focus, especially the prevention of dengue fever. The implementation of its policy has been held until now.Deeper, communication between actor in implementing the prevention of the disease in the unfortunate consisting of communication between health department the and communication between clinics with the community. Resources for the implementation of the prevention of the disease in the unfortunate consists of staff or human resources, authority, and facilities. Bureaucratic structure consisting of three actor the city as the unfortunate designer policy, the health policy, and the as a target group. The implementation of policy prevention of disease dengue fever in Malang find support and resistance. The support, among others, political support and adequate resources. Restricting factors in the implementation of the policy of prevention of dengue fever in Malang, among others, lack of public awareness and communication between the clinic and the community. Keyword: public policy, the implementation of policy, dengue fever, Malang City Abstrak: Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Malang. Keberhasilan suatu negara salah satunya dapat terlihat dari suksesnya membuat kebijakan kemudian mengimplementasikannya untuk mengatasi permasalahan masyarakat terutama dibidang kesehatan. Di Indonesia masalah kesehatan menjadi perhatian utama, terutama pencegahan penyakit DBD. Implementasi kebijakannya telah dilaksanakan hingga sekarang. Lebih mendalam, komunikasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang terdiri dari komunikasi antara Dinkes dan Puskesmas serta komunikasi antara Puskesmas dengan masyarakat. Sumber daya dalam implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang terdiri dari staf atau sumber daya manusia, wewenang, dan fasilitas. Struktur birokrasi terdiri dari tiga aktor yaitu Dinkes Kota Malang sebagai perancang kebijakan, Puskesmas sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat sebagai target grup. Implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang menemukan dukungan dan hambatan. Dukungan tersebut antara lain dukungan politik dan sumber daya yang memadai. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dan komunikasi antara Puskesmas dan masyarakat.   Kata kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, DBD, Kota Malang
Rencana Pengembangan Pertanian Apel Dengan Pendekatan Community Based Development (Studi di Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Rif'an Zamhari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Planing of The Apple Agriculture Development with Community Based Development Approach (The studies in Poncokusumo Village, Poncokusumo, Malang). The development of apple agriculture in Poncokusumo recently, tends to be not advocacy to those farmer communities. Determinant parties in the development so far are the Regent and SKPD related, while the farm community development only affected parties. Therefore, the development of apple agriculture model that emphasizes the importance of community-based development is needed. To aim that, the planning of the development of apple agriculture in farmer communities in Poncokusumo is needed. Development planning for the next 5 years development plan consists of 5 sub-systems of agriculture; (a) provision of means of production, prepare agricultural infrastructures. (b) On-farm, coaching and development of farming through apprenticeship to increase apple production. (c) Off-farm, post-harvest handling to advanced treatment. (d) Marketing, marketing of farming and processing through trading agencies apples. (e) Supporting, all activities which serve to optimize the performance of the four sub-systems before. Comprehensively the draft planing of Poncokusumo’s apple farm requires the development of technology-based economy of agriculture with farming communities as actors to make a community based on development. Keywords: planning, apple, community based development Abstrak: Rencana Pengembangan Pertanian Apel dengan Pendekatan Community Based Development (Studi di Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Pengembangan pertanian apel selama ini di Desa Poncokusumo cenderung tidak memberikan peran kepada masyarakat tani. Pihak penentu dalam pengembangan selama ini adalah Bupati dan SKPD terkait, sedangkan masyarakat tani hanya pihak terkena dampak pengembangan. Oleh karenanya dibutuhkan model pengembangan pertanian apel yang menekankan pentingnya pengembangan berbasis masyarakat. Untuk mewujudkannya maka dibutuhkan rencana pengembangan pertanian apel. Rencana pengembangan untuk 5 tahun ke depan terdiri dari 5 rencana pengembangan sub sistem pertanian; (a) penyediaan sarana produksi, mempersiapkan infrastuktur pertanian. (b) On farm/usahatani, pembinaan dan pengembangan usahatani melalui permagangan untuk meningkatkan produksi apel. (c) Off farm/pengolahan hasil, penanganan pasca panen hingga pengolahan lanjutan. (d) Pemasaran, pemasaran hasil usahatani dan pengolahan melalui lembaga trading apel. (e) Penunjang, seluruh kegiatan yang berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja keempat sub sistem sebelumnya. Secara komprehensif rancangan  pengembangan pertanian apel Desa Poncokusumo menghendaki perekonomian berbasis teknologi pertanian dengan masyarakat tani sebagai aktornya untuk mewujudkan community based development.   Kata kunci: rencana, apel, community based development

Page 245 of 268 | Total Record : 2676

 243   244   245   246   247 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue