cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Stroberi (Studi pada Dinas Pertanian dan Kehutan Kota Batu) Wida Aristanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Role of Local Government in Comunity Empowerment Program for Strawberry Farmers (Studi at the Official of Agriculture and Forestry of Batu City). Empowerment strawberry farmers is important in achieving development, hence required the role of local government to conduct empowerment to strawberry farmers to be able to increase independence and welfare. The purpose of this research to described the role of local government in empowerment strawberry farmers. This research is research descriptive by approach qualitative. An analysis of the data used was data analysis interactive model Milles and Huberman and techinique data collection throught observation, interviews, documentation. The result of the research is showing that the role of local government in empowerment strawberry farmes can improve the welfare, however it is not mostly used because the changing climate and weather and the abilty and quality of strawberry farmers remain low. Keywords : Role, Local Government, Empowerment, Farmers Community, Strawberry Abstrak : Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Stroberi (Studi pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu). Pemberdayaan masyarakat petani stroberi merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan pembangunan, oleh karena itu diperlukan peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar mampu menciptakan kemandirian dan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani stroberi serta mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat petani stroberi. Penelitian ini merupakan penelitian deskrisptif pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan Miles dan Huberman serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Stroberi dapat meningkatkan kesejahteraan, namun belum sepenuhnya maksimal karena adanya perubahan iklim dan cuaca, serta kemampuan dan kualitas petani stroberi yang masih rendah.   Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Masyarakat Petani, Stroberi
Implementasi Program Pelayanan Perpustakaan Keliling di Kabupaten Pacitan (Studi Pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan) Mohammad Reza Pradana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Book Mobile Service  Program in Pacitan District (Study at Archives Library and Documenttation Department of Pacitan Distric). This research’s purpose is to knowing implementation of book mobile on Archives Library and Documentation Department of Pacitan District and also to knowing is this implementation appropriate with public service standards. The result of this research is Archives Library and Documentation Department of Pacitan District not yet implement book mobile with good condition. It caused by that the department did not make special committee for mobile library program. Book mobile of Pacitan District program did not meet the public service standards because lacks of facilities and infrastructures, finishing time, and the quality of officer. Archives Library and Documentation Department of Pacitan District should make special committee of book mobile. It can help mobile library program to meet the public service standards on finishing time and officer qualification. Besides that, Archives Library and Documentation Department of Pacitan District need to improve their facilities and infrastructures to give better performance.   Keywords: Book Mobile, Implementation of program, Archives Library and Documentation Department of Pacitan District   Abstrak: Implementasi Program Pelayanan Perpustakaan Keliling di Kabupaten Pecitan (Studi pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program perpustakaan keliling pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan serta mengetahui apakah program perpustakaan keliling sudah sesuai dengan standar pelayanan publik. Hasil dari penelitian ini adalah program perpustakaan keliling yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan belum terimplementasikan dengan baik disebabkan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan belum membentuk petugas khusus untuk perpustakaan keliling. Program perpustakaan keliling Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan belum memenuhi standar pelayanan publik karena kurangnya sarana prasarana, waktu penyelesaian dan kualitas petugas pemberi layanan. Untuk mengimplementasikan program perpustakaan keliling dengan baik Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan hendaknya membentuk petugas khusus perpustakaan, hal tersebut akan membantu mencapai standar pelayanan publik dalam hal waktu penyelesaian layanan dan kompetensi petugas pemberi layanan. Selain itu penambahan sarana dan  prasarana akan turut membantu dalam mengimplementasikan program perpustakaan keliling.   Kata kunci: Perpustakaan Keliling, Implementasi Program, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo) Muhammad Ahsin Maulana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementatition of Alokasi Dana Desa Policy through Community Empowerment Affair (Studied at Prasung Village Buduran District Sidoarjo Regency). The one of village’s capability in society’s productivity level has an influence in the alteration of village needs especially in financial aspect. As the one of village’s income, village’s allocation fund has an important effect in supporting the success program of village government in society’s productivity. Implementation wisdom of village’s allocation fund in Prasung, Buduran Sidoarjo is based on the regulation of district head Number 50 year 2013 about the alteration of district head’s regulation number 35 year 2010 about the village’s finance management. The result of this research shows that the allocation of fund village is calculated 70% for society’s productivity, while 30% for village operational. Implementation wisdom of village’s allocation fund in Prasung is supported by the height of participation level from the society because the great awareness of society in building its village. Keywords: Development and Empowerment, Public Policy, Village, Village’s allocation fund Abstrak: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo). Kewenangan desa salah satunya di bidang pemberdayaan masyarakat Desa berakibat pada perubahan kebutuhan desa terutama dari segi finansial. Sebagai salah satu pendapatan desa, alokasi dana desa (ADD) memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program pemerintah desa di bidang pemberdayaan masyarakat. Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo didasari atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menyebutkan bahwa alokasi dana desa dianggarkan sebesar 70% untuk bidang pemberdayaan masyarakat sedangkan 30% nya lagi untuk operasional desa. Implementasi kebijakan alokai dana desa di Desa Prasung yang sebagian besar dananya terrealisasi didukung oleh tingginya tingkat partisipasi masyarakat karena kesadaran masyarakat yang besar dalam membangun desanya.   Kata kunci: Pembangunan dan Pemberdayaan, Kebijakan Publik, Desa, Alokasi Dana Desa
Program KTP Elektronik (KTP-EL) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Studi di Kota Blitar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar) Melda Fadiyah Hidayat
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effectiveness KTP-el Program Based on Law Number 24 in 2013 (Study on Blitar, Department of Population and civil registry). Citizen is the most valuable element to a country. Because the citizen is agent and the main development target. So, we needed population administration, there is orderly and organizingly. One of the population administration that orderly and organizingly is KTP-el. Blitar city is one of the seven regencies/cities in East Java, which started the implementation of the KTP-el program of Blitar has experienced problem. Problem that had happened can be done with the fulfilment and legalization of Laws Number 24 in 2013. Therefore, its neededresearch on Effectiveness KTP-el program Based on Laws Number 24 in 2013. This study show that Effectiveness KTP-el Program Based on Laws Number 24 in 2013 was effective in December 2014 until June 2015. And was not effective in June 2015 until July 2015.Recomendation for this program in Blitar City is  there are always have the first source from KTP-el Program is Blanko Keywords: Effectiveness, KTP-el Program, Laws Number 24 in 2013   Abstrak: Program KTP elektronik (KTP-el) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Studi di Kota Blitar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ). Penduduk merupakan  unsur yang berharga bagi suatu negara. Dikarenakan penduduk merupakan pelaku dan sasaran utama pembangunan. Maka dari itu, diperlukan adanya administrasi kependudukan yang harus tertib dan teratur adalah KTP-el. Kota Blitar merupakan salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Timur yang memulai penerapan Program KTP-el pada 27 September 2011. Namun, sampai akhir 2013, Program KTP-el pernah menghadapi permasalahan. Permasalahan-Permasalahan yang pernah terjadi diharapkan bisa diselesaikan dengan penetapan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang Efektivitas Program KTP-el Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Hasil di penelitian menunjukkan bahwa terjadi Efektivitas Program KTP-el berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Bulan Desember 2014-Juni 2015 sudah efektif. Dan pada Bulan Juni-Juli 2015 tidak efektif. Rekomendasi untuk program KTP-el di Dispendukcapil Kota Blitar adalah tersedianya sumber utama dari Program KTP-el adalah Blanko. Kata kunci: Efektivitas, Program KTP-el, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Potensi Ekonomi Lokal Dalam Pengembangan Daerah (Studi pada Kabupaten Serang) Muhammad Naufal Gusti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Economic Potency In Regional Development  (Study In Serang Regency). One of aspect that given by central government to local government to manage is regional economic development. If economic development in one region doesn’t appropriate with it’s potency, therefore will resulting in the slow process of economic growth in the region. The purpose of this study is to determine what are the excellent economic sectors in Serang Regency and whether the excellent economic sector has been developed in appropriate with proportions. The type of research used in this research is descriptive research with quantitative approach. The method of analysis in this research uses location quotient (LQ), shift share and sectoral typology for determine excellent economic sectors in the Serang Regency. The result of this research shows that there are three excellent economic sectors in Serang Regency. Those sector are, electricity, gas and water supply sector, the processing industry sector and the agricultural sector. In the overall, The Government of Serang Regency efforts in developing the excellent economic sector based on Regional Long Term Development Plan and Regional Medium Term Development Plan is already good enough because The Government of Serang Regency has given priority to the third excellent economic sector. However, viewed from Government Budget, Government of Serang Regency allocates only a little budget to the excellent economic sectors Keywords: Regional Economy Development, Regional Economy Potency, Location Quotient, Shift Share   Abstrak: Potensi Ekonomi Lokal Dalam Pengembangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Serang). Salah satu aspek yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola adalah mengenai pembangunan ekonomi daerah. Apabila pembangunan ekonomi di suatu daerah tidak sesuai dengan potensi daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor ekonomi apa sajakah yang menjadi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Serang dan apakah sektor ekonomi unggulan tersebut sudah dikembangkan sesuai dengan proporsinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode location quotient (LQ), shift share dan tipologi sektoral. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat tiga sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Serang, yakni sektor listrik, gas dan air bersih, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Secara keseluruhan upaya pemerintah Kabupaten Serang dalam mengembangkan sektor ekonomi unggulannya yang dilihat dari RPJPD dan RPJMD sudah cukup baik karena Pemerintah Kabupaten Serang sudah memberikan prioritas pengembangan kepada ketiga sektor ekonomi unggulan tersebut. Namun jika dilihat dari alokasi APBD, Pemerintah Kabupaten Serang hanya mengalokasikan sedikit anggaran belanja kepada sektor-sektor ekonomi unggulan. Kata kunci: Pembangunan Ekonomi Daerah, Potensi Ekonomi Lokal, Location Quotient, Shift Share
Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Besuki Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi padaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri) Rinik Rita Aprilia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: These result indicate that the strategy that has been done by the Department of Culture and Tourism of Kediri Regency that been good, howerer there are a few things to note. Some of them are the need to improve socialization and increase awareness in the society around Besuki and increase the importance of the role of stakeholders in tourism development in Besuki. Based on the SWOT analysis, alternatif strategies are good to use is WO strategy. WO Strategy better exploit opportunities and minimize weaknesses. The amount of natural resources and government support is still lacking. But the attitude of enthusiasm consscious group tours (Pokdarwis), and tourism potential of Besuki became the tourism object can supporting factor in this strategy.   Keywords: Development Tourism, Strategy and Society Welfare   Abstrak: Hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri sudah baik. Beberapa diantaranya adalah perlunya meningkatkan sosialisasi maupun meningkatkan kesadaran pada masyarakat sekitar Besuki meningkatkan dan meningkatkan pentinganya peran stakeholder dalam pengembangan kawasan wisata Besuki. Berdasarkan analisis SWOT, strategi alternatif yang sebaiknya digunakan yaitu strategi WO dimana strategi WO  lebih memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan yang ada. Jumlah SDA, dukungan pemerintah dirasa masih kurang, sikap antusiame kelompok dasar wisata (Pokdarwis), dan potensi wisata Besuki yang menjadi desa wisata dapat menjadi faktor pendukung dalam strategi ini.   Kata kunci: Pengembangan Pariwisata, Strategi dan Kesejahteraan Masyarakat
Pengelolaan Bank Sampah Untuk Mewujudkan Program “Desa Berseri” (Studi Pada Bank Sampah “Saling Asih” di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo) Rissa Anindyati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Management of Waste Bank To Realize A “Desa Berseri” Program (Study of “Saling Asih” Waste Bank in Larangan Village Candi District Sidoarjo Regency). In Indonesia, trash becomes a serious problem in many big cities in Indonesia. Waste Bank is a system of collective management of dry waste that encourage people to participate actively in it. Management of Waste Bank in the Larangan Village, Candi District, Sidoarjo Regency  had reached Category Pratama, the charter provided directly from the governor of East Java Province. Waste Bank in Larangan Village organized to achieve “Desa Berseri” Program”, which is a program of Provincial Government of East Java to forward Towards Green Indonesia Program at national level. This study aims to determine the management of waste bank held in the Larangan Village, Candi District, Sidoarjo Regency. The results showed that the “Saling Asih” Waste Bank managed to motivate people to take an active role in managing waste. Society does not have a sense of disgust again against litter, but people actually utilize the waste with the 3R system, i.e. Reduce, Reuse, and Recycle. Keywords: management of waste bank Abstrak: Pengelolaan Bank Sampah Untuk Mewujudkan Program “Desa Berseri” (Studi Pada Bank Sampah “Saling Asih” di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo). Di Indonesia, sampah menjadi permasalahan serius di berbagai kota besar di Indonesia. Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Pengelolaan Bank Sampah “Saling Asih” di Desa Larangan Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai kategori Pratama, yaitu piagam yang diberikan langsung dari Gubernur Provinsi Jawa Timur. Bank Sampah di Desa Larangan diselenggarakan untuk mencapai Program “Desa Berseri”, yaitu sebuah Program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meneruskan Program Menuju Indonesia Hijau di tingkat Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Bank Sampah “Saling Asih” yang dilaksanakan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah “Saling Asih” berhasil memotivasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengelola sampah. Masyarakat juga tidak memiliki rasa jijik lagi terhadap sampah, akan tetapi masyarakat malah memanfaatkan sampah-sampah tersebut dengan sistem 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle.   Kata kunci: pengelolaan bank sampah
Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Lelang Jabatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Studi Kasus Layanan Masyarakat di 2 (dua) Kelurahan Jakarta Utara) Sari Dewi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Bureaucratic reform efforts through the auction of office in order to improve the Quality of Pubic Services. The quality of public services are still relatively unfavorable to the quality of the bureaucracy itself. For that it is necessary to reform the bureaucracy that will be able to improve the quality of public services. Open selection system is an example of public bureaucracy reform implemented at Jakarta. This study were used multiple case studies to explores the process of open selection system, examines service quality before and after the implementation, and identifies some factors that relate to village service quality in North Jakarta. The results show that both villages conducted open selection system based on Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013. This study found that transparency, accountability, infrastructures and technology are factors that relate to service quality. But, village budget is the most important factor. This study also shows that village head mobility is factor that may decrease service after the implementation of the system. Keywords: bureaucracy reform, open selection system, village Abstrak: Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Lelang Jabatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Studi Kasus Layanan Masyarakat di 2 (dua) Kelurahan Jakarta Utara. Kualitas layanan publik yang masih relatif kurang baik tidak terlepas dari kualitas birokrasi itu sendiri. Untuk itu maka diperlukan reformasi birokrasi yang nantinya dapat memperbaiki kualitas dari layanan publik. Lelang jabatan merupakan contoh upaya reformasi birokrasi publik yang telah dan sedang dilaksanakan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan studi kasus jamak untuk menganalisis proses lelang jabatan lurah di dua kelurahan di Jakarta Utara, mengkaji kualitas layanan publik sebelum dan setelah diadakannya lelang jabatan, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat lelang jabatan dalam rangka memperbaiki kualitas layanan publik di dua kelurahan Jakarta Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang jabatan lurah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah. Selain itu yang menjadi faktor pendorong lelang jabatan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yaitu tranparansi; akuntabilitas publik; infrastruktur dan teknologi. Sebaliknya yang menjadi faktor penghambat lelang jabatan yaitu adanya potensi petualangan jabatan yang menyebabkan turunnya kualitas layanan publik. Dari temuan peneliti anggaran juga menjadi faktor penghambat untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan publik di kelurahan tersebut.   Kata kunci: reformasi birokrasi publik, lelang jabatan, kelurahan
Implementasi Sistem Informasi Puskesmas Elektronik (SIMPUSTRONIK) Di Dinas Kesehatan Kabuaten Madiun (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun) Gusti Mehaki Zophan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Electronic Health Center Information Systems (SIMPUSTRONIK) in County Health Department of Madiun (Studies in County Health Department of Madiun). Electronic Health Center Information Systems (SIMPUSTRONIK) is a program of processing and reporting of data for health services at the Department of Health and the Health Center. SIMPUSTRONIK requires support from hardware , software, operator, as well as communication networks are connected to each other in order to support health services at the health center. SIMPUSTRONIK intended to replace System Recording and Reporting Integrated Health Centers (SP2TP) were still not based IT. The results showed that (1) SIMPUSTRONIK implementation has gone well because it has the aspect of communication, resources, disposition and structure of bureaucracy. (2) The supporting factors which include: clarity of communication between actors and systems of budget independently, while inhibiting factors include: a mismatch of labor with the field and legal basis is still weak. Important recommendation that can be given of this study is the need to tighten the selection reception clerks to better suit the area to be carried, clarify the legal basis, especially in the implementation of SIMPUSTRONIK policies, the need to prepare the budget planning in order to promote the infrastructure, facilities, and infrastructure for the future SIMPUSTRONIK. Keywords: Policy Implementation, Electronic Health Center Information Systems. Abstrak: Implementasi Sistem Pustesmas Elektronik (SIMPUSTRONIK di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). Sistem Informasi Puskesmas Eletronik (SIMPUSTRONIK) merupakan suatu program pengolahan dan pelaporan data pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. SIMPUSTRONIK membutuhkan dukungan dari perangkat keras, perangkat lunak, operator, serta jaringan komunikasi yang saling terhubung satu sama lain dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas. SIMPUSTRONIK ditujukan untuk menggantikan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) yang masih belum berbasis IT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi SIMPUSTRONIK telah berjalan dengan baik karena telah memperhatikan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan strukur birokrasi. (2) Faktor pendukung yang meliputi: kejelasan komunikasi antar aktor dan sisten anggaran yang mandiri, sedangkan faktor penghambat meliputi: ketidaksesuaian tenaga kerja dengan bidangnya dan landasan hukum yang masih lemah. Rekomendasi penting yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah perlu memperketat seleksi penerimaan pegawai agar lebih sesuai dengan bidang yang akan diemban, memperjelas landasan hukum khususnya dalam pengimplementasian kebijakan SIMPUSTRONIK, perlunya mempersiapkan perencanaan anggaran guna memajukan infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang SIMPUSTRONIK untuk kedepannya.   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Puskesmas Elektronik
Kerjasama Stakeholder Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Clean Water Masyarakat Kota Surabaya Singgih Wiliyanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Cooperataion of Stakeholders in Water Resource Management to Meet the Demand for Clean Water in Surabaya City Community. Water is a very important ecosystem components for the life of living creatures, which in this case is controlled by the State and used for the most of people's prosperity. Then based on this, the Government is required to be able to manage and meet the needs of clean water for the community. Provision of clean water for the community of course involves the collaboration of multiple stakeholders.Stakeholders involved within the cooperation of clean water resource management for Surabaya City are the Official of Public Works, Design and Spatial Order, the Public Enterprise of Water Service I, the Local Enterprise of Tap Water, and BBWS Brantas. The cooperation among stakeholders in clean water resource management in Surabaya City is taken through several forms such as networking and building linkages. Type of the cooperation among stakeholders in clean water resource management in Surabaya City is classified as Complementary Partnership. Keywords: Cooperation, Water Resource Management, Clean Water Abstrak: Cooperation Stakeholder Dalam Water Resource Management Untuk Memenuhi Kebutuhan Clean Water Masyarakat City Surabaya. Water merupakan komponen ecosystem yang very penting bagi life makluk hidup, yang dalam hal this dikuasai oleh state dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya people welfare. So berdasarkan hal tersebut, state dituntut untuk dapat manage dan memenuhi kebutuhan clean water bagi people. Penyediaan kebutuhan clean water bagi people tentunya melibatkan cooperation dari beberapa stakeholder. Adapun stakeholder yang terlibat dalam cooperation pengelolaan sumber daya clean water di City Surabaya yaitu Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Perum Jasa Tirta I, PDAM, dan BBWS Brantas. Cooperation yang terjalin diantara stakeholder dalam pengelolaan sumber daya clean water di Surabaya City adalah berbentuk cooperation jaring kerja (networking) atau building linkages.  Adapun type atau tipe cooperation yang terjalin antar stakeholder dalam pengelolaan sumber daya clean water di City Surabaya masuk ke dalam  type Complementary Partnership.   Kata kunci: Kerjasama, Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Bersih

Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue