cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 27   28   29   30   31 
Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto) Pradana, Candra Arysta Putra
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.358 KB)

Abstract

Abstract: Department of Industry and Trade’s Role In Empowering Silver handicraft Craftsman As Special Regional Product, Empowerment has been ran with various model and its variation, it purposes to direct society lives to be better, because the main purpose of empowerment is the achievement of social welfare by society, without empowerment which is carried out by society especially that concern to peoples lives will be less optimal, moreover it can be stopped, so it can inhibiting the economy sector of that region. Basically, empowerment has role for directing, training, and educating societies to get experience, knowledge and creativity in developing their life. Through silver handicraft in Batankrajan Village, Gedeg Sub-district, Mojokerto Regency so Department of Industry and Trade has effort to perform their role in society activity growth. In this case, Department of Trade and Industry, Mojokerto Regency make empowerment to craftsman of silver handicraft through of their program with conduct training and building as well as make easier licensing of installation enterprise in order to make silver handicraft become a special regional product. Keywords: the role of government, empowerment, silver handicraft. Abstrak: Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah, pemberdayaan selama ini dilakukan dengan berbagai bentuk dan variasinya, hal itu memiliki tujuan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik, karena tujuan utama dari pemberdayaan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya pemberdayaan maka kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang menyangkut kehidupan orang banyak akan menjadi kurang maksimal bahkan bisa berhenti, sehingga bisa menghambat roda perekonomian dari daerah tersebut. Pada dasarnya pemberdayaan berperan untuk mengarahkan, melatih, serta mendidik masyarakat agar memiliki pengalaman, pengetahuan serta kretaifitas dalam mengembangkan kehidupannya. Melalui kerajinan perak di Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan berusaha melakukan perannya untuk menumbuhkan kegiatan masyarakat tersebut. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto melakukan pemberdayaan kepada pengrajin kerajinan perak melalui programnya yakni dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan serta meringankan izin pendirian usaha demi membuat kerajinan perak menjadi suatu produk unggulan daerah. Kata kunci: peran pemerintah, pemberdayaan, kerajinan perak
Pemberdayaan Industri Kecil Olahan Buah Belimbing di Kelurahan Karangsari Kota Blitar (Studi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Kota Blitar) Rahmadanik, Dida
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.735 KB)

Abstract

Abstract: The Empowerment of Small Industrial Processing of Star Fruit in Karangsari Village at Blitar City. Small industry is labor intensive industries in nature because it does not depend on modern machines production. The empowerment of small industries is expected to provide employement to increase incomes. As well as star fruit processing industry in Blitar city Karangsari village which is a new industry in the processing of food and beverages, is expected in addition to employment and the welfare of society of Karangsari village or Blitar society. The purpose of this study is to know empowerment of small industries, as well as the efforts government in order to overcome the existing barriers. Keywords: small industry, empowerment.   Abstrak: Pemberdayaan Industri Kecil Olahan Buah Belimbing di Kelurahan Karangsari Kota Blitar. Industri kecil merupakan industri yang padat karya karena tidak tergantung pada mesin-mesin modern saat berproduksi. Dengan pemberdayaan industri kecil diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti halnya industri olahan buah belimbing di Kelurahan Karangsari Kota Blitar yang merupakan industri baru dalam pengolahan makanan dan minuman. Industri kecil olahan buah belimbing selain menyerap tenaga kerja diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat baik dari Kelurahan Karangsari maupun dari Kota Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan industri kecil oleh pemerintah daerah kepada masyarakat Kelurahan Karangsari.   Kata kunci: industri kecil, pemberdayaan
Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) Di Kantor Dinas Sosiak, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) Kabupaten Madiun Kusuma, Angga Riskhi Rumantiya
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.089 KB)

Abstract

Abstract: The Service of Giving Job Seekers Card (AK-1) in The Office of Social Affairs, Labour and Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun. The main problem that became the subject of this thesis is theissueof transparencyof public service thatshouldbe metgovernment officialsassociatedwithdecisionNo.MENPAN. KEP/26/M.PAN/2/2004on Technical Guidelines forImplementation ofTransparency andAccountabilityinPublic Service. It isagainst the backdropthatpublic serviceis an obligationthat needs to beprioritized. Bureaucratsas theexecutorstate officialsandpublic servantsmustbe able tomeet the desiresandneeds of the communityso thatorder andjusticein societycan beachieved.The results obtained during the study , suggesting that the indicators on the principle of transparency in the public service in the Office of Social Affairs, Manpower and Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun County, particularly on the aspects of service delivery manufacture Job Seeker Card (AK-1) are met. Internal factors which promote transparency of service provision Identity Card Job Seekers (AK-1) is the infrastructure and personnel skills . While the factors that impede personnel is limited, the feasibility of the room, and the availability of some facilities and other infrastructure, such as signposts, photocopiers, and the official website has not been managed with optimal servic ..   Keywords: the service of giving job seekers Card (AK-1)   Abstrak:Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun. Masalah utama yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah masalah transparansi pelayanan publik yang seharusnya dipenuhi aparatur pemerintah terkait dengan keputusan MENPAN No. KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hal ini dilatarbelakangi bahwa pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang perlu diutamakan. Birokrat sebagai pelaksana penyelenggara negara serta pelayan masyarakat harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat agar ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dapat tercapai. Hasil yang didapat selama penelitian, menunjukkan bahwa indikator-indikator pada prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun, khususnya pada aspek-aspek pelaksanaan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) sudah terpenuhi. Faktor internal yang mendukung transparansi pelayanan pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) adalah sarana dan prasarana serta kecakapan personalia. Sedangkan faktor yang menghambat adalah keterbatasan personil, kelayakan ruangan, dan ketersediaan beberapa sarana dan prasarana lain, seperti papan penunjuk arah, mesin fotocopy, dan website resmi dinas belum dikelola dengan optimal.
Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang) Ardilah, Tifani
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.754 KB)

Abstract

Abstract: Efforts To Improve The Village Head of Public Participation in Rural Development (Study in Bareng Village Bareng District of Jombang Area): In order to realize the national development goals as desired by the people of Indonesia, it would require the involvement of all components proportionally. In this era of globalization phenomena of development are increasingly faced with the problem gets more complex, it is to realize the concept of a just and prosperous society based on Pancasila Act of 1945 is not an easy thing in its implementation. One of the highlights for the study is the village head Efforts to Increase Public Participation in Rural Development. The purpose of the study is to describe and analyze the efforts made ​​by the Village Head Bareng to increase community participation in rural development and the constraints faced by the Village Head Bareng to increase community participation in rural development. This research uses descriptive qualitative method. The focus of the study: (1) Efforts to Improve the Village Head of Public Participation in Rural Development, (2) Community Participation in Rural Development, (3) the constraints faced by the village chief to increase community participation in rural development. While the obstacles faced by the village chief to increase participation in development include: internal constraints and external constraints. From the research it can be concluded that the level of income and education possessed by a society will affect their level of participation in rural development.   Keywords: village head, community participation, rural development Abstrak: Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang): Agar pembangunan nasional dapat mewujudkan cita-cita seperti yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, maka diperlukan adanya keterlibatan seluruh komponen bangsa secara proporsional. Di era globalisasi ini fenomena pembangunan dihadapkan pada permasalahan yang semakin hari bertambah kompleks, maka untuk mewujudkan konsep masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu hal yang mudah dalam pelaksanaannya. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa Bareng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus penelitian: (1) Upaya Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, (3) Kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan kendala yang dialami kepala desa untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan meliputi: kendala internal dan kendala eksternal. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan dan pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan desa.     Kata kunci: kepala desa, partisipasi masyarakat, pembangunan desa
Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang) Pakpahan, Edi Saputra
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.692 KB)

Abstract

Abstract: Effect of Education and Training on Employee Performance (Studies in Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). One way to improve the quality of personnel resources through education and training is carried out in a planned and systematic. In other words, the importance of education and training within the organization is improved employee performance which include knowledge and skills, as well as the formation of the attitude of every employee as desired by the organization. This research uses explanatory research with quantitative approach. The independent variables used in this study is education (X1) with indicators of education of formal and non-formal, training (X2) with indicators of leadership training, functional training and technical training.The dependent variable in this study is the performance indicators of the quantity, quality, and attitude/reliability. This study has also found that there is a positive and significant effect between education and training on employee performance demonstrated the value of F = 9.222> F = 3.195 as well as a partial test of the t test, for the education variable (X1) obtained a value of t is greater than t table (3,298> 2,011) and significantly smaller than the value of α = 0.05 level. These tests indicate that education significantly influence employee performance. For training variables (X2) obtained t-count 0.593 with a significance of 0556. The values ​​of t smaller than t table (0.593 <2.011) and significantly greater than the value of α = 0.05 level. These tests indicated that the training variables had no significant effect on employee performance. Keywords: education, training, employee performance Abstrak: Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur ialah melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematik. Dengan kata lain pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam organisasi adalah perbaikan kinerja pegawai yang meliputi pengetahuan dan ketrampilan yang mendukung, serta pembentukan sikap setiap para pegawai sesuai yang diinginkan oleh organisasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendidikan (X1) dengan indikator pendidikan formal dan non-formal, dan pelatihan (X2) dengan indicator diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja dengan indikator kuantitas, kualitas, dan sikap/kehandalan. Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai ditunjukkan nilai Fhitung = 9,222 > Ftabel = 3,195 demikian pula dengan uji parsial dengan uji t, untuk variabel pendidikan  (X1) diperoleh nilai thitung tersebut lebih besar daripada ttabel (3.298 > 2.011) dan nilai signifikan lebih kecil daripada α = 0.05. Pengujian ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk variabel pelatihan (X2) diperoleh nilai thitung sebesar 0.593 dengan signifikansi sebesar 0.556. Nilai thitung tersebut lebih kecil daripada ttabel (0.593 < 2.011) dan nilai signifikan lebih besar daripada α = 0.05. Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.   Kata kunci: pendidikan, pelatihan, kinerja pegawai
Model Partnership Sebagai Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Studi terhadap Public Private Partnership di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik) Aslamiyah, Suaibatul
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.374 KB)

Abstract

Abstract: Strategic Partnership Model for Increasing Efforts to Water Services (Public Private Partnership against Studies in Regional Water Company Gresik). Water is a basic human needs. Therefore Millennium Development Goals is targeting that by 2015 access to basic sanitation clean water should be 68.87% filled. But in Indonesia, just 47.56% (BPS, 2011). This study problem formulation is: 1) how does a model partnership in PDAM Gresik, 2) how do the impact of the partnership as a strategic improvement of water services in Gresik. The purpose is: 1) to describe and analyse a model partnership in PDAM Gresik, 2) to describe and analyse the impact of the partnership as a strategic improvement of water services in Gresik. The research method used is descriptive research with qualitative approach. The results of the study appointment that the government's limited capacity can be transferred to the private sector’s involvement it. Conclusion, the PDAM Gresik success improve water services. Keywords: water, regional water company Gresik, public private partnership Abstrak: Model Partnership Sebagai Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Studi terhadap Public Private Partnership di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik). Air adalah kebutuhan pokok manusia. Berkaitan dengan itu, Millenium Development Goals mentargetkan bahwa pada tahun 2015 akses terhadap sanitasi dasar air bersih yang harus dipenuhi sebesar 68,87%. Namun di Indonesia hanya terpenuhi 47,56% (BPS, 2011). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) bagaimana model partnership di PDAM Kabupaten Gresik, 2) bagaimana dampak partnership sebagai upaya strategis peningkatan pelayanan air bersih di Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian adalah: 1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis model partnership di PDAM Gresik, 2) untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak partnership sebagai upaya strategis peningkatan pelayanan air bersih di Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian penunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas pemerintah dapat dialihkan dengan adanya keterlibatan sektor swasta didalamnya. Kesimpulannya, PDAM Gresik berhasil meningkatan pelayanan air bersih. Kata kunci: air, PDAM Gresik, public private partnership
Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012) Setiyawan, Eko
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.668 KB)

Abstract

Abstract: The Implementation of Educational Aid Policy (Study on Educational Aid Policy for Surakarta’s societies that written in  Surakarta Mayor Regulation Number 11A year 2012). Education is becoming one of main problem that have paid attention from Government of Surakarta. In order to achieve proper education and qualified, Government of Surakarta has given additional aid for education to societies. The result of this research shows the implementation of Educational Aid Policy for Surakarta’s societies by Local Office of Education, Youth and Sport  is good. It can be checked in (1) The acknowledgement of BPMKS recipient has run well; (2) Funds alocation of BPMKS has run well and has been suitable with the regulation; (3) Accountability report has run well and has been suitable with the regulation; (4) Monitoring used of funds BPMKS has run well; (5)The result of this policy has run well and researcher has not found problem therefore, there are many obstacles in order to implement this policy as follows: communication, lack of time allocation. and there is no unit who handle BPMKS. Keyword: Policy Implementation, Education, Regulation of Mayor Abstrak: Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Waliko Nomor 11A Tahun 2012). Pendidikan menjadi salah satu pokok masalah yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Surakarta. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang layak dan bermutu, Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada: (1) Penetapan penerima BPMKS sudah berjalan sesuai dengan peraturan. (2) Pengalokasian dana BPMKS sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. (3) Laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan. (4) Monitoring terhadap penggunaan dana BPMKS sudah dilakukan dengan baik. (5) Hasil implementasi BPMKS sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemui permasalahan. Namun ditemui beberapa kendala yaitu komunikasi antar lembaga pelaksana kebijakan BPMKS, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, pencairan dana terlambat, dan belum ada unit yang secara khusus menangani BPMKS.   Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Pendidikan, Peraturan Walikota
Efektivitas Penataan Bangunan Perkotaan Di Kota Kediri Novicadisa, Selly
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.312 KB)

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kritik yang ditujukan kepada aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan pendirian bangunan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan, Pemerintah Kota Kediri menghendaki terciptanya ketertiban dalam kegiatan pembangunan. Salah satunya adalah penataan terhadap bangunan dengan mewajibkan setiap bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pihak aparatur kurang mengetahui masalah bangunan yang tidak memiliki IMB serta kurang memperhatikan kondisi di lapangan apakah Peraturan Daerah yang dikeluarkan sudah berhasil efektif atau masih mengambang. Sebaiknya lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat pemohon IMB mengenai standar minimal dalam bentuk syarat dan prosedur yang ditetapkan pada proses pelayanan IMB.   Kata Kunci : Izin Mendirikan Bangunan, Efektivitas dan Penataan Bangunan Perkotaan     Abstract This study has been background by a lot of criticism addressed to the Local apparatus Government in providing licensing services on developing buildings by the people. Kediri Local Government try to policing on developing new building in Kediri by the local regulation of Retribution and Building Permission, Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010. Obligating building permit (Izin Mendirikan Bangunan) are one of those. This study used a descriptive study with a qualitative approach. In the final analysis, this study find out that the personnel less understand about the issues about the building that doesn’t have a building permit and pay less attention to conditions on the ground whether the local regulation issue have managed effectively or not. Hence, the conclusion emphasizes that many of its problem are caused by less notice for the public was made and The Kediri Local Government should provide more public education about the permit applicant in the form of minimum standard requirements and procedures set out in the service of the IMB. Keyword : Lisence of Build The Building (IMB), Efectiveness and Structuring City Building
Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang) Ekawati, Natalia Niken
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.844 KB)

Abstract

Abstract: Study of The Malang City Development Impact Toward Traffic Jam (Study of Transportation Agency of Malang City ). On the development, the city is strategic location for the creation of growth rate resident. One of them is that happened in Malang City. A lot of society come to Malang City, with reason about shopping, school, and work. So that the government keep develop their area. But, uncertainly, the development make a problem public. Example: traffic jam. The main cause traffic jam in Malang City is roadway capacities which is incommensurate to make-up of amount motorcycle. Even though, the development make a rise pull. So that, the government have made a transport policy by three strategy. It is a strategy of traffic management, strategy of road network development, and strategy of public transportation. Keywords: development, impact, traffic jam, transportation policy Abstrak: Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang). Dalam proses pembangunan, kota merupakan lokasi strategis untuk terciptanya laju pertumbuhan penduduk. Salah satunya seperti yang terjadi di Kota Malang. Banyak masyarakat datang ke Malang, dengan alasan untuk belanja, sekolah, dan bekerja. Sehingga pemerintah tetap mengembangkan wilayahnya. Tetapi, tanpa disadari, pembangunan menimbulkan masalah publik. Contoh: kemacetan lalu lintas. Penyebab utama kemacetan lalu lintas di Kota Malang adalah kapasitas jalan raya tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan. Selain itu, bangunan yang menimbulkan bangkitan tarikan. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan transportasi yang diwujudkan dengan tiga strategi, yaitu: strategi manajemen lalu lintas, strategi pengembangan jaringan jalan, dan strategi angkutan umum.   Kata kunci: pembangunan, dampak, kemacetan lalu lintas, kebijakan transportasi
Reformasi Kelembagaan Unit Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) Menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep) Thantauwi, Raden Bagus Imam
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.735 KB)

Abstract

Abstract: Institutional Reform Unit Integrated Licensing Service (UP2T) Into the Integrated Licensing Service Agency (BPPT) To Achieve Good Governance (Studies in Integrated Licensing Service Agency Office Sumenep). This research happen because bureaucracy licensing become an obstacle in indonesia trade development. The number of overlapping regulation , difficult procedure, high cost , the timing of licensing is no certainty , inadequate infrastructure and the performance of the officers who are not effective and efficient is the biggest obstacle facing the licensing service of society Then created a regulatory system that accommodates about problem solving bureaucracy licensing service that is "One Stop Service". Office of Integrated Licensing Service Agency is a government agency that serves the public service in the field of licensing. This is a descriptive study with a qualitative approach. The problem focus is (1) Institutional Reform Unit Integrated Licensing Service (UP2T) into the Integrated Licensing Service Agency (BPPT) Sumenep (2) Achieve Good Governance reform Integrated Licensing Service Unit (UP2T) into the Integrated Licensing Service Agency (BPPT) Sumenep. The results of this research are Institutional Reforms that occurred in the Licensing Office Sumenep is about Organizational Structure Reform/Institutional, Human Resources (HR) reform, Infrastructure Reform and Organizational Culture reforms to achieve good governance. Keywords: reform, public service, licensing and good governanceAbstrak: Reformasi Kelembagaan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) Menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep). Penelitian ini dilakukan karena birokrasi perizinan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam perkembangan usaha di Indonesia. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur berbelit-belit, biaya tinggi, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, sarana dan prasarana kurang memadai serta kinerja para petugas yang tidak efektif dan efisien merupakan kendala terbesar terhadap pelayanan perizinan yang dihadapi masyarakat. Maka dibuat suatu sistem regulasi yang mengakomodir penyelesaian masalah tentang birokrasi pelayanan perizinan yaitu “Pelayanan Satu Pintu”. Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan instansi pemerintah yang melayani pelayanan publik dibidang perizinan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahannya adalah (1) Reformasi Kelembagaan dari Unit Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep (2) Mewujudkan Good Governance pada reformasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep. Hasil dari penelitian ini adalah Reformasi Kelembagaan yang terjadi pada Kantor Perizinan Kabupaten Sumenep yaitu tentang Reformasi Struktur Organisasi/Kelembagaan, Reformasi Sumber Daya Manusia (SDM), Reformasi Sarana dan Prasarana, dan Reformasi Budaya Organisasi untuk mewujudkan Good Governance.Kata kunci: reformasi, pelayanan publik, perizinan dan good governance  

Page 29 of 268 | Total Record : 2676

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue