cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 28   29   30   31   32 
Pemberdayaan Petani dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk) Laily, Sean Fitria Rohmawati
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.248 KB)

Abstract

Abstract: The Peasant Empowerment to Increasing of Food Endurance (Study in Betet Village Ngronggot District Nganjuk Regency). In context of human life, food source is the most important needs. But nowdays, scarcity often appear in many place in Indonesia. It is appropriate with decentralization mandate, local government should make a program for peasant empowerment to achieve food endurance, it’s also occur for Betet Village, Ngronggot District, Nganjuk Regency. This research study used descriptive qualitative approach was done through observation, interviews and documentation. The model used data analysis is a data analysis model Miles and Huberman. The result of this study is about the empowernment of peasants conducted to increasing food endurance in the Betet Village considered better in improving food endurance, where the resulting production increases due to the knowledge and skills of the peasants in growing crops also increased. The major factors supporting success in improving food endurance in Betet Village is the implementation of empowernment programs provided by the local government, local government support and the assistance and seed subsidies to support productivity of agricultural production. The inhibiting come from the low quality of human resources, as well as the limitation of agricultural equipment. It’s needful of synergy between peasants, society and government working purposefully together to support of peasant empowerment program to increasing food endurance. For that, we need the synergy among peasants, society and government to joint supportly the empowernment of peasants in increasing food endurance. Keyword: Empowernment, Peasant, Food Endurance. Abstrak: Pemberdayaan Petani dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk). Dalam kontek kehidupan manusia sangat dibutuhkan sumber pangan. Namun, dewasa ini kelangkaan kerap muncul di berbagai tempat di Indonesia. Untuk itu Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat desentralisasi harus mampu membuat program untuk pemberdayaan petani guna mewujudkan ketahanan pangan,tak terkecuali Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekaktan deskriptif yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini yaitu tentang pemberdayaan petani yang dilakukan di Desa Betet dapat dikatakan sudah lebih baik dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dimana produksi yang dihasilkan menjadi lebih baik dan meningkat,ini dikarenakan pengetahauan dan keterampilan petani dalam bercocok tanam juga meningkat. Faktor pendukung utama keberhasilan peningkatan ketahanan pangan di Desa Betet adalah berjalannya program dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah serta adanya bantuan subsidi dan benih. Hambatannya datang dari masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia serta keterbatasan alat pertanian. Hal ini diperlukan adanya sinergi diantara petani, masyarakat serta pemerintah untuk secara bersama-sama mendukung program pemberdayaan petani untuk meningkatkan ketahanan pangan.   Kata kunci: Pemberdayaan, Petani dan Ketahanan Pangan.
Efektivitas Implementasi UKL-UPL Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang)) Sari, Tri Fitri Puspita
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.268 KB)

Abstract

Abstract : Effectiveness of UKL-UPL implementation in Reducing  Environmental Damage (Study in Enviromental Corporation Malang Regency and The Communities Around the PT Tri Surya Plastik in Subdistrict of Lawang). To reducing the environmental damage that caused by industrial development in Indonesia, the Government establises sustainable development, by obliging industrial agent  to comply UKL-UPL in the environmental permit and business license. However, there are still contamination that occurred, one of that is made by PT Tri Surya Plastik in Lawang subdistrict. Although it has UKL-UPL but still violate the decisions that has been agreed. Besides  the strong smell, the factory also dispose of waste to Suko River that causing harm and health disorders surrounding communities, so that it make questioned how the effectiveness of the UKL-UPL implementation. This research is a qualitative descriptive study. The results of this research show that implementations have not been effective, though the regulation was clear and accordance with the public issues that evolved, but the expected results in reducing water pollution has not been effective. Due to lack of awareness of efforts in fulfilling the UKL-UPL, not optimal implementation and enforcement violations by Environmental Corporation, and the presence of elements that hinder effectiveness. Keywords: Effectiveness, Implementation of UKL-UPL in Reducing Environmental Damage Abstrak: Efektivitas Implementasi UKL-UPL dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang). Mengurangi kerusakan lingkungan akibat pembangunan industri di Indonesia pemerintah memberlakukan pembangunan perkelanjutan, dengan mewajibkan pelaku usaha memenuhi UKL-UPL di dalam pengurusan izin lingkungan dan izin usaha.  Namun, masih terdapat pencemaran yang terjadi, salah satunya yang dilakukan PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang. Walaupun sudah memiliki UKL-UPL namun masih melanggar ketentuan yang sudah disepakati. Selain bau menyengat, pabrik juga membuang limbah ke Kali Suko menyebabkan kerugian dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar sehingga memper-tanyakan bagaimana efektivitas implementasi UKL-UPL. Penelitan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan belum efektif walaupun peraturan sudah jelas dan sesuai dengan isu publik yang berkembang, tetapi hasil yang diharapkan dalam mengurangi pencemaran air belum efektif. Dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi UKL-UPL, belum optimalnya implementasi dan penindakan pelanggaran oleh BLH, dan terdapatnya unsur-unsur yang menghambat efektivitas. Kata kunci: Efektivitas, Implementasi UKL-UPL dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun) Firmansyah, Robby
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.803 KB)

Abstract

Abstract: Local Government Strategy for The Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises at Madiun District (Study of Cooperative, Industry, Trade and Tourism Official of Madiun District and Brem Industry Center at Kaliabu Village, Mejayan Subdistrict, Madiun District) In pursuance of the effect of Local Autonomy Act of 2004, the local government has function to optimize potentials they have. Madiun District then also has discretion to manage the local potentials. One of these potentials is brem industry in Kaliabu Village, , Madiun District. Brem represents a leading commodity of Madiun District. Kaliabu Village is the brem industry center in Madiun. The objective of research is to describe and to analyze the strategy used by the government of Madiun District to empower Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), especially at Brem Industry Center in Kaliabu Village, Madiun District. The research type is descriptive with qualitative approach. The result of research indicates that the Cooperative, Industry, Trade and Tourism Official (Diskoperindagpar) of Madiun District has implemented some strategies for the empowerment of MSME at Brem Industry Center in Kaliabu Village, Madiun District. The strategies considered by Diskoperindagpar of Madiun District including (1) The strategy of financial capability improvement, (2) Marketing development, (3) Human resource development, and (4) The strategy of management and control. Keywords: Local Government, Empowerment, Micro Small and Medium  Enterprises  Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun) Seiring dengan disahkan Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya. Kabupaten Madiun memiliki kewenangan  dalam  mengelola potensi derahnya. Salah satunya pemberdayaan Industri Brem Di Desa Kaliabu Kabuapten Madiun. Karena brem merupakan produk unggulan dari Kabupaten Madiun dan Desa Kaliabu sendiri merupakan pusat sentra industri brem yang ada di Kabupaten Madiun. Penelitian ini ingin mendiskripsikan dan Menganalisis strategi pemerintah Kabupaten  Madiun dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Di Sentra Industri Brem Desa Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Madiun telah melaksanakan strategi-strategi dalam pemberdayaan UMKM di Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kabupaten Madiun. Strategi-strategi yang pernah dilakukan oleh Diskoperindagpar Kabupaten Madiun, antara lain:    1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial, 2) Pengembangan Pemasaran, 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 4) Strategi pengaturan dan pengendalian. Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Menggunakan Kartu Jakarta Sehat (Studi pada RSAB Harapan Kita dan RS Zahirah DKI Jakarta) Lathifah, Indah Nur
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.108 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of Public Health Service Program by Using “Kartu Jakarta Sehat” (A Study at RSAB Harapan Kita and RS Zahirah DKI Jakarta). Public health Jakarta became one of the principal problems that got the attention of the city government. In order to provide quality public health services, the cost of control and based on the principle of justice, and achieve optimal public health degree, Jakarta Provincial Government plan a system of Health Insurance for the poor and vulnerable who named 'Program Jakarta Sehat' (KJS). The purpose of this study is to describe and analyze how the implementation of public health programs using 'Kartu Jakarta Sehat' in RSAB Harapan Kita as government hospitals and RS Zahirah as the private hospitals. In addition, to identify and analyze the factors that will be supporting and inhibiting the implementation of KJS at RSAB Harapan Kita as a government hospitals and RS Zahirah as the private hospitals. Keywords:Policy Implementation, Healt Care, Kartu Jakarta sehat   Abstrak: Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Menggunakan Kartu Jakarta Sehat (Studi pada RSAB Harapan Kita dan RS Zahirah DKI Jakarta). Kesehatan masyarakat DKI Jakarta menjadi salah satu pokok masalah yang mendapat perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, biaya terkendali serta berdasarkan prinsip keadilan, dan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, Pemprov DKI Jakarta merencanakan suatu sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan yang diberi nama Program Jakarta Sehat (KJS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi program pelayanan kesehatan masyarakat dengan menggunakan Kartu Jakarta Sehat di RSAB Harapan Kita selaku rumah sakit pemerintah dan RS Zahirah selaku rumah sakit swasta. Kata kunci:Implementasi Kebijakan, Pelayanan Kesehatan, Kartu Jakarta Sehat
Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pembuatan E-KTP ( Suatu Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Vyandri, Masadib Akmal
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.605 KB)

Abstract

Abstract Peoples Satisfactionon the Quality of Service Making E-KTP (A Study InLowokwaruMalang). In order to improve public services, the government issued a policy of the e-KTP program. This study intends to find out how the implementation of e-KTP and the level of community satisfaction on e-KTP service. The method used is a quantitative method. Results of this study indicate that 1) the creation of e-KTP is still a lengthy and convoluted. 2) The public strongly supports the e-KTP program, but the implementation of centralized, equipment limitations, uncertainty recording schedules, and frequent power outages poses in a quick and precise service. 3) Yet the public satisfied with the e-KTP service officer where all the variables, variables significantly influence the reliability of people's satisfaction with a score of 81,50%, responsiveness variables significantly influence people's satisfaction with a score of 78.33%, significantly influence the beliefs variable satisfaction with score of 84.66%, empathy significantly influence people's satisfaction with a score of 87.66%, and intangible variables significantly influence people's satisfaction, because it has a score of 86.83%. The average score of 83.80. All variables are jointly influential and significant to people's satisfaction. Partially variables also affect people's satisfaction. Of the five variables, the most dominant variables affect empathy towards people's satisfaction with a score of 87.66%. Keywords: Public services, e-KTP, Community Satisfaction, Lowokwaru Malang Abstrak Kepuasan Masyrakat Terhadap Kualitas Layanan Pembuatan E-KTP ( Suatu Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).Untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah mengeluarkan kebijakan program e-KTP. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-KTP dan tingkat kepuasaan masyarakat atas layanan e-KTP.Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) proses pembuatan e-KTP masih memakan waktu yang panjang dan berbelit. 2) Masyarakat sangat mendukung atas program e-KTP, tetapi pelaksanaan sentralistik, keterbatasan peralatan, ketidakjelasan jadwal perekaman, dan listrik menjadi hambatan dalam pelayanan yang cepat dan tepat. Meski demikian masyarakat puas atas layanan petugas e-KTP dimana semua variabel, yaitu variabel kehandalan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan skor 81,50%, variabel ketanggapan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan skor 78,33 %, variabel keyakinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dengan skor 84,66 %, empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan skor 87,66 %, dan variabel berwujud berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, karena memiliki skor 86,83%. Rata-rata skor sebesar 83,80. Semua variabel berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Secara parsial variabel-variabel juga berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Dari kelima variabel itu, variabel empati berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan masyarakat dengan skor 87,66 %. Kata kunci : Pelayanan publik, e-KTP, Kepuasan Masyarakat, Lowokwaru Kota Malang
Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima (Studi Pada Polres Tulungagung) Yanuarsasi, Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.42 KB)

Abstract

Abstract: Polri Revitalization Towards Service Excellence (Studies in Tulungagung Police Office). Declining levels of public trust in Polri result by the act of some individual polri the act is not appropriate with the applicable rules create Polri image tarnished. Polri as a competent national instrument supposed to provide the maintenance of security and order, law enforcement, and the implementation of protection, guidance and services to the public good. So as to realize the expectations of the public, Polri take strategic steps revitalization through to the Polri service excellence to improve public confidence. This study used a descriptive research method qualitative approach. The results of this study indicate that the revitalization of Polri service excellent at the Tulungagung Police Office has been implemented well views of all stages can be implemented revitalization Polri thoroughly according to predetermined targets and refers to the embodiment of Bureaucratic Reform. Revitalization of Polri in the Tulungagung Police Office influenced supporting and inhibiting factors. Keywords : Revitalization, Bureaucratic Reform, Polri Abstrak: Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima (Studi Pada Polres Tulungagung). Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polri diakibatkan oleh ulah nakal beberapa oknum polri yang bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku membuat citra polri tercoreng. Polri sebagai alat negara yang kompeten seharusnya memberikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Sehingga untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat tersebut, polri menempuh langkah-langkah strategis melalui Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima di Polres Tulungagung telah dilaksanakan dengan baik dilihat dari semua tahapan Revitalisasi Polri dapat terlaksana secara menyeluruh sesuai target yang telah ditentukan dan mengacu pada perwujudan Reformasi Birokrasi. Revitalisasi Polri di Polres Tulungagung dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat. Kata kunci : Revitalisasi, Reformasi Birokrasi, Polri.
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban UmumTerhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sempadan Afvoer Bono, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Raditya, Hartyas
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.053 KB)

Abstract

Abstract: Policy Implementation on Local Regulation No. 5 of 2007 Related to the orderliness and common piece of Street Traders Existence in Sempadan Afvoer Bono, Gedangan District, Sidoarjo Regency.This study was conducted to describe the Policy Implementation on local regulation No. 5 of 2007 Related to Street Traders Existence in Sempadan Afvoer Bono. The existence of street traders in drainage of sempadan as known as sempadan afvoer bono raises pros and cons among surrounding communities. The curb implementation begins with the process of dialogue that occurs between policy implementors with street traders. The curb existence and the return of street traders to that area led to various dynamics of interest between residents in that area and the street traders. Keywords: Policy implementation, local regulations no.5 of 2007, curb, street traders Abstrak: Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Sempadan Afvoer Bono, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007terkait dengan keberadaan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Keberadaan para PKL di kawasan sempadan saluran air yang dikenal sempadan afvoer bono menimbulkan pro dan kontra di kalangan masayarakat sekitar. Pelaksanaan penegakan perda tersebut dimulai dengan adanya proses dialog yang terjadi antara pihak pelaksana kebijakan dengan para PKL di kawasan tersebut. Adanya proses penertiban aktifitas PKL di kawasan tersebut memunculkan berbagai dinamika kepentingan antara para PKL, warga sekitar, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perda Nomor 5 Tahun 2007, Penertiban, PKL
Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang) Andrianto, Wisnu
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.303 KB)

Abstract

Abstract : The Role of Social Welfare in Tackling Sub-District Social Welfare Issues(Case Study in Dinas Sosial Kabupaten Malang) Malang Regency is one of the one of the largest areas in East Java province. But Malang Regency is also one area that could be classified as low level of well-being of the people. Every year, the local Government District of Malang is always trying to create programs to enhance the well-being and the quality of the human resources community in Malang. Low access to education is one of the main causes of many sosial welfare Problems Disabled phenomenon (PMKS) in Malang. Based on the data that belongs to a sosial agency of the population was under the poverty line amounted to 155.745 inhabitants, with a high number of poverty in Malang then it can be concluded that the level  of welfare in Malang is still very low. Therefore the existence of Sosial Welfare Workers Subdistrict is very strategic in the Sosial Service efforts to support the Sosial Departement  in doing business to improved sosial welfare in Malang Keyword: Role, District Sosial Welfare Personnel, Problems of sosial welfare Abstrak : Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Menanggulangi Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luas daerah paling besar di provinsi Jawa Timur. Namun Kabupaten Malang juga merupakan salah satu daerah yang bisa digolongkan rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang selalu berusaha membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Malang. Masih rendahnya akses pendidikan merupakan salah satu penyebab utama terjadi banyak fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang dimiliki dinas sosial jumlah penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan berjumlah 155.745 jiwa, dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malang maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang masih sangat rendah. Oleh karena itu keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sangatlah strategis dalam menunjang usaha Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam melakukan usaha peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang Kata Kunci: Peran, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Masalah Kesejahteraan Sosial  
Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per 12/Men/2010 Tentang Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Ansoriyah, Lailiyul
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.376 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of Government Regulations of Marine and Fishery Nomor. Per 12/Men/2010 about Minapolitan in Order to Develop Minapolitan Areas as the Center of Economic Growth Sidoarjo. Sidoarjo regency is one of the districts that have the potential of fishery ponds . In order to accelerate the development of marine and fisheries sector and to develop the maritime economy and the integrated area based fisheries, efficiency, quality, with minapolitan conception. Minapolitan is the conception of the development of marine and fishery–based economy based on the principles of regional integration, efficiency, quality and speed. Minapolitan regional center in Sidoarjo regency is located in the Candi district. An increase in realization of activities and the allocation of funds in 2012 and 2013. The implementation of these policies is the lack of socialization of the local government for the low response communities, not maximum coordination between local government actors, and the lack of SOP as guidelines for SKPD. implementation of regional development policies Minapolitan not significantly impact the changes Sidoarjo region. So the government should encourage more socialization, maximizing coordination, especially between on education and development as soon as possible be made SOP Minapolitan region. Keywords: implementation, Per 12/Men/2010 about minapolitan Abstrak: Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per 12/Men/2010 tentang Minapolitan dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi bidang perikanan tambak. Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dengan konsepsi minapolitan. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Pusat kawasan Minapolitan di kabupaten Sidoarjo terletak di kecamatan candi. Adanya peningkatan realisasi kegiatan dan alokasi dana pada tahun 2012 hingga 2013, dalam implementasi kebijakan tersebut adalah minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah yang menyebabkan rendahnya respon masyakat, belum maksimalnya koordinasi antar aktor pemerintah daerah, dan belum adanya SOP sebagai pedoman bagi SKPD. implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan belum berdampak secara signifikan terhadap perubahan diwilayah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pemerintah daerah harus lebih menggalakkan sosialisasi, memaksimalkan koordinasi terutama antar SKPD serta sesegera mungkin dibuat SOP pengembangan kawasan Minapolitan. Kata kunci: implementasi, Per 12/Men/2010 tentang minapolitan.
Kemitraan Antara KPH Perhutani dan LMDH dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglungharjo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung) Zain, Mohamad Rizal Nur
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.514 KB)

Abstract

Abstract: Partnership between Unity Forest Perhutani Officials (KPH) and Institutions Villagers The Forest (LMDH) in preserve the forest conservation and production. (Study in viilage Jengglungharjo sub-districts Tanggunggunung district Tulungagung). The management of community-based forests called PHBM (in forest management with the community) is management with cooperation between villagers forest (MDH) with kph perhutani. This research mendiskripsikan about how partnership yamg interwoven and supporting factors and inhibitors of between KPH Perhutani and LMDH. This research using methods qualitative. Collecting data using interviews, observation, and documentation. This data obtained by involving parties KPH Perhutani, asper boyolangu, the office of a village Jengglungharjo, and LMDH. Analysis of data on the model of interactive Miles Huberman. The result showed that the partnership, which occurs not run well prove to be wood, still the occurrence of a burglary the use of land, Public participation are still not enough, and still the people who disagree with the agreement of the partnership. Disisi good news village have institute who were law in order to facilitate interaction with instansi-instansi tulungagung, who was in just with dept. of tourism, for example agriculture, police. With this economic growth of the community can increase so that it reduced the initiatives to take for (forest resources). Keywords : forest management , Partnership Abstrak: Kemitraan antara Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam menjaga kelestarian hutan lindung dan produksi (Studi pada Desa Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang disebut PHBM (Pengelolaan hutan bersama masyarakat) adalah pengelolaan dengan kerjasama antara masyarakat desa hutan (MDH) dengan KPH perhutani. Penelitian ini mendiskripsikan tentang bagaimana kemitraan yamg terjalin dan faktor-faktor pendukung dan penghambat antara KPH Perhutani dan LMDH. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data ini diperoleh dengan melibatkan pihak KPH Perhutani, Asper Boyolangu, Kantor desa Jengglungharjo, dan LMDH. Analisis data dengan model interaktif Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang terjadi belum berjalan dengan baik terbukti masih terjadinya pencurian kayu, penggunaan lahan tanpa izin, pertisipasi masyarakat masih kurang, serta masih adanya masyarakat yang kurang setuju dengan perjanjian kemitraan tersebut. Disisi baiknya desa memiliki Lembaga yang berbadan hukum sehingga memudahkan interaksi dengan instansi-instansi yang berada di Tulungagung, contohnya saja dengan dinas Pariwisata, Pertanian, Kepolisian. Dengan hal ini pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga berkurangnya inisiatif untuk mengambil SDH(Sumber Daya Hutan). Kata Kunci : Pengelolaan hutan, Kemitraan.

Page 30 of 268 | Total Record : 2676

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue