cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 30   31   32   33   34 
Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Jamkesmas (Studi Pada Puskesmas Janti Kota Malang) Rosalinda, Yellen
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Community Satisfaction Levels In JAMKESMAS Services (Study of Puskesmas Janti Kota Malang) . Ministry of Health established a policy to focus more on the poor health services through the Health Insurance program of the Poor (JAMKESMAS). But in practice there is still a problem. This study was conducted to determine, describe and analyze the level of satisfaction of the community, knowing the obstacles encountered, and analyze efforts to improve public satisfaction. This research was conducted through descriptiv, community satisfaction using a questionnaire to 150 respondents. The results showed the public giving good ratings (B) on the level of service satisfaction. Constraints being faced is the issue of human resources, infrastructure and system problems and work procedures. Efforts to increase satisfaction through human resource development, infrastructure improvement work, as well as improving systems and work procedures. It is required to increase the quality of services at the rapidity of service, maintain quality of time schedules of service, repair facilities, and supporting infrastructure as well as the addition of seating and parking lots. Keywords: community satisfaction levels, jamkesmas services Abstrak: Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Jamkesmas (Studi pada Puskesmas Janti Kota Malang). Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih memokuskan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS). Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa tingkat kepuasan masyarakat, mengetahui kendala yang dihadapi, serta menganalisa upaya-upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kepuasan masyarakat diukur dengan menggunakan kuesioner kepada 150 responden. Hasil dari analisis diperoleh bahwa masyarakat memberikan penilaian baik (B) pada tingkat kepuasan pelayanan. Kendala yang dihadapi adalah masalah SDM, sarana dan prasarana serta masalah sistem dan prosedur kerja. Upaya untuk meningatkan kepuasan melalui pengembangan SDM, peningkatan sarana dan prasarana kerja, serta peningkatan sistem dan prosedur kerja. Perlu adanya peningkatan mutu pelayanan pada unsur kecepatan pelayanan, mempertahankan mutu kepastian jadwal pelayanan, perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana maupun penunjang seperti halnya penambahan jumlah tempat duduk dan lahan parkir. Kata Kunci: tingkat kepuasan masyarakat, pelayanan jamkesmas
Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi) Agustine, Adhinda Dewi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.112 KB)

Abstract

Abstract: Marine and Fisheries Sector Development To Increase Revenue (Case Studies in the Department of Marine and Fisheries Regency of Banyuwangi). This research was conducted as marine and fishery remains one of the leading sectors of Indonesian society helped the economy. Maximal utilization of marine and fisheries sector became a spotlight of its own to the local government in developing the sector in order to be a leading sector. Thus the Department of Marine and Fisheries appointed as representatives of local governments to accommodate the implementation of the development of marine and fisheries sector to increase revenue with a form of cooperation that is conducted with groups of fishermen and fish farmers, which aims to lift the well-being of coastal communities as well as to contribute in revenue (PAD) with taxes and levies. Keywords: capacity building, marine and fisheries sector, local government Abstrak: Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini dilakukan karena kelautan dan perikanan masih menjadi salah satu sektor unggulan yang ikut membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Kurang maksimalnya pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan ini menjadi sebuah sorotan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor tersebut agar menjadi sektor unggulan. Maka dari itu Dinas Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam mengakomodir pelaksanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan bentuk kerjasama yang dilakukan bersama kelompok-kelompok nelayan dan pembudidaya ikan, yang bertujuan untuk bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir serta ikut menyumbang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bentuk pajak dan retribusi daerah. Kata kunci: pengembangan kapasitas, sektor kelautan dan perikanan, pemerintah daerah
Penerapan Syura Dalam Kepemimpinan Publik (Studi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang) Saputra, Adi Gunawan
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.468 KB)

Abstract

Abstract: Implementation Shura in Public Leadership (Studies at Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang). The problem of leadership is developing now in Indonesia is exemplary crisis and agreement/acceptance of society on policies defined. Shura is one decision making way which hasn’t been applied well in the public domains. The application of shura in leadership in the public domain is a critical step in order shura could be an alternative way of decision making in Indonesia. This study used a qualitative approach and focus only limited to two studies, which look at the application of shura in MAN 3 Malang, and analyze the factors supporting and inhibiting. In order to apply the shura in MAN 3, supporting factors are vision, principal personalities, institutional MAN 3, human resources support , and Islamic daily environment.  In addition, one opf inhibiting factors is weak commitment. To realize the application of shura better, it needs support from the government launched a consultation as mechanism for ideal policy determination. Keywords: shura, leadership, and MAN 3 malang   Abstrak: Penerapan Syura Dalam Kepemimpinan Publik (Studi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang). Permasalahan kepemimpinan yang berkembang sekarang di Indonesia adalah krisis keteladanan dan kesepakatan/penerimaan masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Syura yang dikenal dengan musyawarah mufakat adalah salah satu cara pengambilan keputusan yang belum diterapkan optimal di ranah-ranah publik. Penerapan syura dalam kepemimpinan di ranah publik menjadi langkah penting agar syura dapat menjadi alternatif cara pengambilan keputusan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan hanya dibatasi pada dua fokus penelitian, yaitu melihat penerapan syura di MAN 3 Malang, dan menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam rangka menerapkan syura di MAN 3, ada faktor-faktor pendukung yaitu visi kepala madrasah, kepribadian kepala madrasah, kelembagaan MAN 3, sumber daya manusia yang mendukung, dan lingkungan keseharian yang Islami. Disamping itu, terdapat faktor penghambat yang salah satunya komitmen bersama yang masih kurang kuat. Untuk mewujudkan penerapan syura yang lebih baik, maka perlu dukungan dari pemerintah untuk mencanangkan musyawarah sebagai mekanisme penentuan kebijakan yang ideal.   Kata kunci : syura, kepemimpinan, dan MAN 3 Malang
Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang) Jayanti, Ika Puspita
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.775 KB)

Abstract

Abstract: Reform of Local Financial Management in order to Create Transparency and Accountability (Study at Government of Malang City). Reform of local financial management needs support system that is more responsive budgeting can facilitate effort to meet increasing performance demands in order to create transparency and accountability. The objectives research is find put, describe, and analyze reform of local financial management in order to create transparency and accountability and affecting factors. The research is descriptive research within qualitative approach. The result research are Government of Malang City emphasized to arrange performance budget, determined the Standard of Government Accounting (SAP), determined Standard Operating Procedure (SOP) and standard public service. The supporting factors are distinct regulation about local financial management, established new institution as BPKAD of Malang City, there is SOP and, public involvement on development planning. The inhibiting factors are lack of human resources quality and supporting equipment. Therefore, needs work up human resources quality and fulfilling lack of supporting equipment to increase performance employees so create transparency and accountability. Keywords: reform, local financial management, transparency, accountability   Abstrak: Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang). Reformasi pengelolaan keuangan daerah membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang menekankan penyusunan anggaran berbasis kinerja, penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penetapan Standard Operating Procedure (SOP), dan standar pelayanan publik. Faktor-faktor pendukungnya yaitu adanya peraturan yang jelas tentang pengelolaan keuangan daerah, dibentuknya lembaga baru yakni BPKAD Kota Malang, adanya SOP, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Faktor yang menghambat diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan memenuhi sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.
Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Kasus Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang) Harnindi, Abrilia Setya
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.768 KB)

Abstract

Abstract: Evaluation of Implementation Land Certification Program for Small and Micro Enterprises (Case Study at Mulyoagung Village, Sub-district of Dau, Malang Regency). The problems faced by micro and small enterprises are difficult to access capital in the banking system. Land rights certification program for micro and small enterprises is a program aimed at micro and small enterprises that do not have land certification as collateral on bank capital. The method used is descriptive qualitative. The results of this research said that the implementation  land rights certification of small and micro enterprises have been run in accordance with its technical guidelines. Land Affairs Office and the Department of Cooperatives and SMEs in Malang as the implementing agencies have been performing their duties and functions well. The purpose and objectives of its program have largely been achieved as the targets. Keywords: evaluation, implementation of program, certified land rights, small and micro enterprises Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro dan Kecil Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil adalah sulit mengakses permodalan pada perbankan. Program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil adalah program yang ditujukan bagi usaha mikro dan kecil yang belum memiliki sertifikat tanah sebagai jaminan modal pada bank. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang sebagai instansi pelaksana telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program ini. Tujuan dan sasaran pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil sebagian besar telah tercapai sesuai target program. Kata Kunci: evaluasi, implementasi program, sertifikasi hak atas tanah, usaha mikro dan kecil  
Environmental Impact Assessment As The Required Document In Achieving Sustainable Development (Study Case in Term of Achieving Agreement of Brawijaya University Educational Hospital) Aeni, Zahratul
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.875 KB)

Abstract

Abstrak:  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Dokumen Wajib dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai bentuk terhadap upaya perbaikan kualitas kehidupan manusia berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, kebutuhan akan pelaksaanaan peraturan berkenaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus diutamakan. Sebagai kebutuhan dalam upaya pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan, telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa izin lingkungan merupakan syarat untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan pada semua sektor, termasuk kegiatan pembangunan sarana kesehatan. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir dalam upaya pengembangan sarana kesehatan dalam dunia pendidikan di bidang penelitian dan pengembangan. Prakiraan dampak dari kegiatan pembangunan rumah sakit berdasar pada AMDAL, membawa berbagai tanggapan dari masyarakat terkena dampak. Menurut survei, terdapat masyarakat sekitar area pembangunan yang menyatakan persetujuan maupun penolakan. AMDAL sebagai produk para ahli diharapkan  mampu mewakili keinginan dan kebutuhan masyarakat terkena dampak terhadap segala proses pembangunan. Kata Kunci: Analisis Dampak Lingkungan, Rumah Sakit Universitas BrawijayaAbstract: Environmental Impact Assessment (EIA) as the Required Document in Achieving Sustainable Development. To support the implementation of the quality of human life as one of the efforts towards the achievement sustainable development, implementing protection policies and environmental management must be prioritised. The need for policies in management and protection of the environment contained on Environmental Protection and Management Law, explained the environmental permit used to  issuing permits of activities/bussiness in all sectors, including health facilities. Brawijaya University Educational Hospital presence to support the fulfillment of societies live and in addition, specifically as a means of developing the medical field in the activities of education, research and development. Estimating the impacts of development, trough EIA,  brings wide range responses from affected communities. From the results  of survey showed there  are people in surrounding of the construction place who is agree and disagree and EIA as a product of experts considered can be represent desires and needs of affected communities as a legal product. Keywords: Environmental Impact Assessment, Brawijaya University Educational Hospital
Akuntabilitas Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement (Studi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri) Pratiwi, Qori Lusi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.329 KB)

Abstract

Abstract: Accountability on Government Procurement of Goods And Services through E-Procurement System (Studies in LPSE Kabupaten Kediri). This study begining from administrative accountability and proffesional accountability on government procurement goods and sevices trought e-procurement system. Based from Inpres No.01 of 2013 about act againts corruption have to do goods and services procurement used electronic system for 100% procurement on minitry and local governmant. For example is LPSE Kabupaten Kediri whom practiced e-procurement system since 2011 and the result is administrative accountability and proffesional accountability are not maximally applied yet because we can be found inhibitors factor, there is no direct meeting between admin and partners, limit network capacity, and employee who expert IT.   Keywords: proffesional accountability, administrative accountability, E-Procurement, LPSE Abstrak: Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri). Penelitian ini berawal dari pentingnya akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem elektronik (e-procurement). Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan sistem elektronik (E-Procurement) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah. Salah satunya yaitu LPSE Pemerintah Kabupaten Kediri yang sudah menerapkan sistem e-procurement sejak 2011 dan hasilnya akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional LPSE Kabupaten Kediri belum sepenuhnya akuntabel karena masih ditemukan faktor penghambat yaitu tidak ada pertemuan langsung antara admin dan rekanan, kapasitas jaringan yang terbatas dan kurangnya tenaga ahli dalam bidang IT.   Kata kunci : akuntabilitas profesional, akuntabilitas administratif, E-Procurement, LPSE
Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu (Studi Pada Kantor Pelayanan Terpadu Lumajang) Shafiah, Septiani Agustina
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.915 KB)

Abstract

Abstract: Influence of the ability and motivation of employee performance in Integrated Services Office (Case Studies in Integrated Services Office of Lumajang Regency). The purpose of this study was to determine the effect on employee performance capabilities, the influence of motivation on employed performance, and the influence of ability and motivation on employee performance the staff of the Integrated Services of Lumajang Regency.  Based on the calculation results of multiple linear regression analysis that has been done showing the ability of the model to explain the influence of independent variables on the dependent variable is large, it can be seen in the value of Adj. R. Square (R2) is equal to 0.714. The results of the F test and t-test can be seen that the partial and concurrent variable abilities and motivation, the result is a significant effect on performance the staff of the Integrated Services of Lumajang Regency (Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang). Based on the results of the regression coefficient (b) each motivation variable has dominant effect on the performance of the staff  in the Integrated Services of Lumajang. That is because the regression coefficient (Standardized Coenffucients Beta) Based on motivation variable has the greatest value when compared with variable capability that is equal to 74.1%.   Keywords: The ability, Motivation and Employee Performance. Abstrak: Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu (Studi Pada Kantor Pelayanan Terpadu Lumajang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemampuan terhadap kinerja pegawai, pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai, dan pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent adalah besar, hal tersebut dapat dilihat pada nilai Adj. R. Square (R2) yaitu sebesar 0,714. Hasil uji F dan uji t dapat diketahui bahwa secara parsial dan simultan variabel kemampuan dan motivasi, berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Lumajang. Berdasarkan hasil koefisien regresi (b) masing-masing variabel motivasi mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Lumajang. Hal tersebut dikarenakan koefisien regresi (Standardized Coeffucients Beta) pada variabel motivasi mempunyai nilai terbesar jika dibandingkan dengan variabel kemampuan yaitu sebesar 74,1%.   Kata Kunci : Kemampuan, Motivasi dan Kinerja Pegawai
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan) Huda, Mustanul Sania
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.283 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of Law No 8 of 2012 (Study about women representation in politic of Magetan Regency). Participation of women in law and government is still very low, though Constitution of 1945, in article 27, paragraph 1 put women and men in the same position which stated that all citizens are equal in law and government and shall abide law and government without exception. Gender equality also demands increasingly intensified so that the government passed Law No. 8 of 2012 that some chapters set 30% woman representation. The results of the research in Magetan political parties, the Election Commission Magetan, and society shows that implementation have but not maximal. Political parties still exist which do not meet the 30% quota of women's representation and placement of women was limited to meet the quota that has not received the strategic position. Supported by the condition of the people who still put men in a main position and quality, not anymore sex. This needs to be pursued further attention through political education and gender education to the party and the community through community empowerment programs.   Keywords: Gender Equality, Woman Representation, Policy Implementation   Abstrak: Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 (Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan). Partisipasi perempuan dalam bidang hukum dan pemerintahan masih sangat rendah, padahal UUD 1945, pasal 27 ayat 1 sudah memposisikan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tuntutan kesetaraan gender juga semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 yang beberapa pasalnya mengatur 30% keterwakilan perempuan. Hasil penelitian di Kabupaten Magetan terhadap Partai politik, KPUD Kabupaten Magetan, dan masyarakatnya menunjukkan bahwa sudah diimplementasikan akan tetapi belum maksimal. Partai politik masih ada yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan serta penempatan perempuan hanya sebatas memenuhi kuota sehingga belum mendapatkan posisi strategis. Didukung dengan kondisi masyarakat yang masih menempatkan laki-laki pada posisi utama dan mengedapankan kualitas, bukan lagi jenis kelamin. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk lebih diupayakan lagi melalui pendidikan politik dan pendidikan gender terhadap partai dan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.   Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Keterwakilan Perempuan, Implementasi Kebijakan
Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro) Nurchana, Arindra Rossita Arum
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.389 KB)

Abstract

Abstract: The Effectiveness of E-Procurement on Supplying Services/Goods (A Case Study of E-Procurement Application of Supplying Services/Goods in Bojonegoro). This study is based on the aim of its, that is to understand and to analyze how far the gaining goals of e-procurement application in supplying services/goods in Bojonegoro. In this study, the writer used qualitative approach by using descriptive methodology. The result of this study revealed that e-procurement application in supplying services/goods was less and had not gained the goals yet. The result supported by decreasing of the perfect effort competition. It was found the indication of skullduggery and causing less of the effectiveness in the implementation of e-procurement system in Bojonegoro. Thus, to minimize its indication, it should have intensive monitoring from the society and self-supporting institution like ICW (Indonesia Corruption Watch), so that  the goals of e-procurement system works well. Keywords: E-Procurement, Procurement, Efectiveness   Abstrak: Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pencapaian tujuan dari penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa yang diterapkan oleh Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya satu tujuan yang belum dicapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat. Di Kabupaten Bojonegoro, ditemukan adanya indikasi peluang “main mata”. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi nilai keefektifan penerapan e-procurement. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya indikasi peluang “main mata” tersebut, diperlukan pengawasan yang intensif dari masyarakat dan juga LSM seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), sehingga tujuan sistem e-procurement dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurigaan. Kata Kunci: E-procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Efektivitas

Page 32 of 268 | Total Record : 2676

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue