cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 38   39   40   41   42 
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Kholif, Khodiziah Isnaini
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.897 KB)

Abstract

Abstract:The Implementation of Program Keluarga Harapan (PKH) In Eradicate Poverty In Subdistrict Dawarblandong, Mojokerto. This research was conducted on the basis of the presence of poverty in Indonesia and especially in Mojokerto. In an effort to overcome poverty, the government has a wide range of integrated poverty reduction programs. One of the programs is Program Keluarga Harapan (PKH). The purpose of this research is to analyze how the implementation of PKH and what factors faced PKH in eradicate poverty. The research method used is descriptive qualitative research approach using interactive analysis model of Miles and Huberman. The results showed implementation PKH in subdistrict Dawarblandong not succeeded. Not all of the contents of the policy in the Program Keluarga Harapan (PKH) implemented well. Existence a violation by the companion who has another job (double job) even to be a companion, and there are still people who protest. Protest from the public show the implementation of PKH failed to provide the direction and guidance to communities to become self-sufficient society without dependence on government. The purpose of PKH is also yet to get maximum results. The poverty rate still be high, there is still poor nutrition and mother died in childbirth, and the low public support increased welfare. Suggestions that can be implemented are the increase operational costs and improve the facilities, sanctions should be implemented, adding employees with good recruitment, evaluating policies and giving awards to individuals.   Keywords: Implementation of policy, Program Keluarga Harapan (PKH), poverty reduction programs. Abstract: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dilakukan atas dasar masih terdapatnya kemiskinan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto. Sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Salah satu program itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH).  Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi PKH dan apa saja faktor yang dihadapi PKH dalam menanggulangi kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dengan sesuai. Adanya pelanggaran oleh pendamping yakni mempunyai pekerjaan lain (double job) selain pendamping, dan masih adanya masyarakat yang protes. Adanya protes dari masyarakat ini menunjukan pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan maupun bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat yang mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pemerintah. Tujuan dari PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Angka kemiskinan masih bisa dibilang tinggi, masih adanya gizi buruk dan ibu meninggal karena melahirkan, serta masih rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Saran yang dapat dilaksanakan yakni menambah biaya operasional dan memperbaiki fasilitas, sanksi harus dilaksanakan, menambah pegawai dengan perekrutan yang baik, mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.   Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), program penanggulangan kemiskinan.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konservasi Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan (Studi Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi) Fianda, Fandi Aditya
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Local Government Policy for Sustainable Coastal Conservation (Study of Local Regulation Nomor 35 of 2003 about Kayu Aking Conservation Region At Muncar Subdistrict, Banyuwangi District). Sustainable conservation based fisheries and marine is dedicated to maintaining and preserving fisheries and marine potential which can be a contributor to the economic development of the region in order to improve the welfare of society for current life and also lives in the future. In the implementation of conservation are still experiencing a variety of obstacles in its implementation so as to require the attention of the relevant stakeholders in the implementation of conservation activities. The results of this research show that the implementation of the Conservation Department conducted kayu aking marine and Fisheries in coastal area of Banyuwangi Regency Muncar, technically have been conducted properly, by optimizing existing constituents, but it's also still hampered by factors of a barrier that must be faced in the process of implementation of the conservation activities of kayu aking. Keywords: Conservation, Coastal Region, Implementation of Local RegulationAbstrak: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konservasi Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan (Studi Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi). Konservasi yang berkelanjutan berbasis perikanan dan kelautan ditujukan untuk menjaga dan melestarikan potensi perikanan dan kelautan yang dapat menjadi penyumbang pembangunan ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi kehidupan saat ini dan juga kehidupan di masa yang akan datang. Didalam pelaksanaan konservasi masih mengalami berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya sehingga membutuhkan perhatian dari stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan konservasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konservasi kayu aking yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi di wilayah pesisir Muncar, secara teknis sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan mengoptimalkan faktor pendukung yang ada, namun hal ini juga masih terkendala dari faktor penghambat yang harus dihadapi didalam proses pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking.Kata kunci: Konservasi, Wilayah Pesisir, Implementasi Perda 
Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung Wiyono, Gandjar
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The implementation of Program-based Biogas Energy Self-sufficient Village within the framework of community empowerment in the Sidomulyo Village, Pagerwojo Subdistrict, Tulungagung Regency. This research aims to describe and analyse the implementation of  Program-based Biogas Energy Self-sufficient Village within the framework of community empowerment in the Sidomulyo village, Pagerwojo Subdistrict, Tulungagung Regency, it also aims to describe and analyze the factors that support and hinder the implementation of Program-based Biogas Energy self sufficient Village In Sidomulyo Village, Pagerwojo Subdistrict, Tulungagung Regency. In this research, the concept used is a model of implementation of public policies and community empowerment, while qualitative approach uses research methods. One of the results achieved from this research is the existence of a good socialization from Tulungagung District Government, resulting in its execution goes well according to the purpose of the program, which is empowering the community. This research is expected to be beneficial to the parties involved, i.e. the Government of Tulungagung Regency, Agency for community empowerment and governance village of Tulungagung district (BPMPD), as well as the Sidomulyo Village in the implementation of Program-based Biogas Energy self sufficient Village so that in the future for the better. Keywords: Program, Village Self-sufficient  Energy, Community Empowerment   Abstrak: Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa  Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, selain itu juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah model implementasi kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Salah satu hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah adanya sosialisasi yang baik dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program, yakni memberdayakan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait yakni Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tulungagung, serta Desa Sidomulyo dalam pelaksanaan program desa mandiri energi berbasis biogas tersebut supaya di masa yang akan datang menjadi lebih baik.   Kata Kunci: Program, Desa Mandiri Energi, Pemberdayaan Masyarakat
Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Fisik Pedesaan (Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi) Pratama, Angga Amda
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Government Village Performance  In The Physical of Rural  Development (Study in Parijatahwetan Village, Srono Subdistrict,  Banyuwangi District). The research was conducted on the basis of the importance of a physical infrastructure for rural communities as a means of support to facilitate access community in daily life and economic activity. Meeting the needs of the community in the form of physical development is the obligation of the village government. Required good performance and quality of village government to be able to fulfill all the needs of rural communities in the form of physical development activities to support access  rural economy. This study aims to analyze the Government's Village Performance and  the implementation process of rural development program and the factors inhibiting and supporting the process of implementation of rural physical development. This study uses qualitative descriptive approach. The results showed that the government's performance in the physical development of rural village is a village form of government services to the community in meeting the needs of the community in the form of the provision of physical infrastructure based on priorities that have been established to support all the activities and the economy in the village. Good performance as well as the active role of the community in the implementation of development impacted the smooth process of development implementation Keyword:performance,development,active role,ekonomy activityAbstrak: Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Fisik Pedesaan (Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya suatu infrastruktur fisik bagi masyarakat desa sebagai sarana penunjang untuk mempermudah akses msyarakat dalam kehidupan sehari dan kegiatan perekonomian. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berupa pembangunan fisik adalah kewajiban pemerintah desa. Diperlukan kinerja yang baik dan berkualitas dari pemerintah desa  agar mampu mewujudkan segala kebutuhan masyarakat desa yang berupa pembangunan fisik sebagai penunjang akses kegiatan perekonomian masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah desa dan proses pelaksanaan program pembangunan fisik pedesaan serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pembangunan  fisik pedesaan merupakan suatu bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa penyediaan infrastruktur fisik berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan sebagai penunjang segala aktifitas dan perekonomian di desa. Kinerja yang baik serta peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdampak terhadap kelancaran proses pelaksanaan pembangunan. Kata kunci: kinerja, pembangunan, peran aktif masyarakat, kegiatan perekonomian
Implementasi Kebijakan Program GEMERLAP sebagai Inovasi dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat Pedesaan (Studi pada Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan) Wulan, Kurnia Tri Retno
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of GEMERLAP Programs as an Innovation in the Framework Empowering Rural Communities (Study in Tawangrejo village, Sub-district Turi, District Lamongan). Research background is Tawangrejo  village have potential duck managed by group, but this potential has not been able to evolve. Responding to these problems, Lamongan local governments launched Building a People's Economic Movement Lamongan based Rural Programs are expected to develop the potential of each village and make effective rural businesses groups existing as an innovation bases. This research used a qualitative approach descriptive method and using an interactive model of data analysis from Miles Huberman. The results showed that Sumber Rejeki groups can develop, seen from the income group and each member increases, management is also successful. Coordination between instances is also going well. However, the inhibiting are delay in paying the installments duck members, limited mastery of the technology group as well as the means available. Keywords: Implementation of GEMERLAP Programs, innovation, empowerment of rural communities.   Abstrak: Implementasi Kebijakan Program GEMERLAP sebagai Inovasi dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat Pedesaan (Studi pada Desa Tawangrejo,  Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Desa Tawangrejo mempunyai potensi ternak itik yang dikelola oleh kelompok namun belum bisa berkembang. Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan mencanangkan program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan yang diharapkan dapat mengembangkan potensi tiap desa serta mengefektifkan kelompok usaha pedesaan yang sudah ada sebagai basis inovasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif dan menggunakan analisis data model interaktif  dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok Sumber Rejeki bisa berkembang, terlihat dari penghasilan kelompok maupun masing-masing anggota meningkat, pengelolaannya juga sukses. Koordinasi antar instansi juga berjalan dengan baik. Namun yang menjadi penghambatnya yaitu keterlambatan anggota membayar angsuran itik, terbatasnya penguasaan kelompok terhadap teknologi serta sarana yang tersedia.   Kata kunci: Implementasi Program GEMERLAP, inovasi, pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro) Setiawan, Deny Achmad
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Management The Village Fund Allocation (ADD) in Supporting Public Welfare (Campurejo Village, Subdistrict of Bojonegoro, Bojonegoro Regency). This research aims to analyze and describe the Managed The Village Fund Allocation (ADD) in supporting public welfare Campurejo Village, District of Bojonegoro, Bojonegoro Regency. The research method used a descriptive qualitative research method.  Analysis of study data using a Miles and Huberman interactive model. The results of the study showed that ADD in Campurejo as a whole has been in accordance with the procedures, but suboptimal management on ADD due to the lack of coordination between the Government of the village with District Government so as inhibit the process of disbursement of ADD. The benefits of this research is to develop theoretically existing theory about local governments, especially the Government of the village is related to the management of the village funds allocation (ADD) in Supporting the Public welfare, practically to provide information, especially to the public at large regarding the management of village fund allocation (ADD) in Supporting public welfare. Keywords: The Village Fund Allocation (ADD), Public WelfareAbstrak: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang kesejahteraan masyarakat pada Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Analisis data penelitian menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Campurejo secara keseluruhan telah sesuai dengan prosedur, namun kurang optimalnya pengelolaan ADD disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, sehingga menghambat proses pencairan dana ADD. Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk mengembangkan teori yang sudah ada mengenai pemerintah daerah khususnya pemerintah desa terkait dengan pengelolaan ADD dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, secara praktis untuk memberikan informasi khususnya kepada masyarakat luas terkait pengelolaan ADD dalam  menunjang kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Kesejahteraan Masyarakat
Regulasi Tata Niaga Bawang Merah yang Berkeadilan (Studi pada Dinas Pertanian, Petani Bawang Merah dan Pedagang Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk) Ratri, Tantia Kusumaning
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.125 KB)

Abstract

Abstrak:Regulasi Tata Niaga Bawang Merah yang Berkeadilan (Studi pada Dinas Pertanian, Petani Bawang Merah Dan Pedagang Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk).Belum adanya regulasi tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk, menyebabkan tata niaga bawang merah ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga terjadi disparitas harga di tingkat petani dan pedagang. Hasil penelitian menunjukkan  belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang tata niaga bawang merah dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dan hanya mengacu kepada RPJMD Kabupaten Nganjuk yang diimplementasikan melalui Renstra Dinas Pertanian. Didapatkan 6 pola tata niaga bawang merah. Pihak-pihak yang terlibat meliputi petani bawang merah, tengkulak, pengumpul, pedagang besar, pengecer, konsumen dan Dinas Pertanian. Terdapat 3 kelebihan dan 4 kekurangan dalam pelaksanaan regulasi tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Regulasi yang dapat dibuat untuk tata niaga bawang merah yang berkeadilan yaitu membuat kebijakan yang khusus mengatur tata niaga bawang merah yang dapat menguntungkan semua pihak. Kata Kunci: Regulasi, Tata Niaga, Bawang Merah, NganjukAbstract: Regulation of Union Trade System Based on Justice (Studi in Dinas Pertanian, Onion Farmers and Onion Traders in Nganjuk Regency). The absence of regulation of the marketing of onion in Nganjuk, causing onion trade system is determined by the market mechanism resulting disparity in the level of farmers and traders. The results showed no specific regulations governing the trade system of local government red onion Nganjuk and only refers to the Nganjuk-year plan that is implemented through the Strategic Plan of the Department of Agriculture. There were 6 patterns onion trade system. The parties involved include onion farmers, middlemen, collectors, wholesalers, retailers, consumers and the Department of Agriculture. There are 3 advantages and 4 shortcomings in the implementation of regulations in the onion trade system Nganjuk. Regulations may be made for onion trade system that is equitable policies that specifically regulate the marketing of onion that can benefit all parties. Keywords: Regulation, Trade System, Onion, Nganjuk 
Peran Stakeholder dalam Pengembangan Tebu Rakyat (Studi pada Wilayah Kerja Pabrik Gula Redjosarie Kabupaten Magetan) Tutik, Tutik
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.131 KB)

Abstract

Abstract: The Role of Stakeholder in The Development of Sugarcane (Studies on the Working Area of Redjosarie Sugar Factory in Magetan District. Achievement of national self-sufficiency in 2014 supported by the Technical Guidelines for Increased Production, Productivity, and Quality ofPlantsAnnuals who are composed by Ministryof Agriculture, which then translated back into the Implementation Guidelines and the Technical Guidelines through the Development of Sugarcane at the district/city level. Development of Sugarcane activities at the Magetan district level involving relevant stakeholders. The stakeholders have roles in the lending capital for sugar cane farmers, extension activities, Intersection Partnership Forum (FTK) activities, display gardens activities. The results showed that the stakeholders have performed its role well. The roles cause coordination and control between technical team from Estate Official of Magetan district and Redjosarie sugar factory, KPTR Sari Madu, and sugarcane farmers/farmer group.The method used is descriptive research with qualitative approach. Keyword: Development of Sugarcane, role, stakeholder and governance. Abstrak: Peran Stakeholder dalam Pengembangan Tebu Rakyat (Studi pada Wilayah Kerja Pabrik Gula Redjosarie Kabupaten Magetan). Pencapaian target swasembada gula nasional pada tahun 2014 oleh pemerintah didukung oleh Pedoman Teknis Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Semusim yang disusun Kementrian Pertanian, yang selanjutnya dijabarkan kembali menjadi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) melalui Pengembangan Tebu Rakyat pada tingkat kabupaten/kota. Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat di Kabupaten Magetan melibatkan stakeholder terkait. Masing-masing stakeholder memiliki peran dalam kegiatan pemberian kredit modal kepada petani tebu, kegiatan penyuluhan, kegiatan Forum Temu Kemitraan, dan kegiatan kebun peraga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder telah menjalankan perannya dengan baik. Peran tersebut menimbulkan adanya koordinasi dan pengawasan antara Tim Teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Magetan dan Pabrik Gula Redjosarie, Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Sari Madu, dan petani tebu/kelompok tani. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kata kunci: Pengembangan Tebu Rakyat, peran,stakeholder, dan governance.
Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto) Rosyadi, Khalid
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.581 KB)

Abstract

Abstract: Local Government Affairs is divided into compulsory and optional. One of compulsory is cultural affairs which includes the management and preservation of Trowulan Majapahit Site. However, in practice they often overlap in these matters, it is also due to the Trowulan Majapahit Site as national heritage which is also the authority of the central government in Kemendikbud (Ministry of Education and Cultural) Environment, Directorate of Culture. This study aims to analyze the management and preservation of Trowulan Majapahit Site as a compulsory affairs of Local Government, Mojokerto Regency, and the actors involved in it. This study used a qualitative descriptive study. Management of Trowulan Majahit Site based on five regulations as a legal basic, but there is no specific regulation governing this case. On the budget side, budgets already shared from the State Budget, Provincial Budget and District Budget. While, in its preservation has been performed rescue, security, zoning, maintenance, and restoration, but also not optimal cause of constrained to lack of resources and budgets. The main actors involved are Disporabudpar (The Official of Youth, Sport, Cultural, and Tourism)  Mojokerto and BPCB (House of Preservation of Cultural Heritage) Mojokerto. Keywords: Management and Preservation, Trowulan Majapahit Site, Compulsory, Local Government Abstrak: Urusan Pemerintahan daerah terbagi atas urusan wajib dan pilihan. Salah satu urusan wajib tersebut adalah urusan kebudayaan yang di dalamnya termasuk pengelolaan dan pelestarian situs Majapahit Trowulan. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering terjadi tumpang tindih dalam urusan ini, hal ini juga dikarenakan Situs Majapahit Trowulan sebagai Cagar Budaya Nasional yang juga merupakan wewenang Pemerintah Pusat di Lingkungan Kemendikbud, Ditjen Kebudayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan sebagai urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto, serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengelolaan Situs Majapahit Trowulan berdasarkan pada lima regulasi sebagai payung hukumnya, namun belum ada regulasi khusus yang mengatur hal ini. Di sisi anggaran sudah terdapat sharing anggaran yang bersumber dari APBN, ABPD Provinsi dan Kabupaten. Sedangkan, dalam pelestariannya telah dilakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, namun juga belum optimal karena terkendala kurangnya sumber daya dan anggaran. Aktor utama yang terlibat adalah Disporabudpar Kabupaten Mojokerto dan BPCB Mojokerto.Kata Kunci: Pengelolaan dan Pelestarian, Situs Majapahit Trowulan, Urusan Wajib, Pemerintahan Daerah
The Strategy of Tourism Industry Development in Pasuruan Regency as The Stregth of The Regional Economy (Study at Department of Culture and Tourism Pasuruan Regency) Okitrandiagrahadi, Frizqy
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak :Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten Pasuruan Sebagai Kekuatan Perekonomian Daerah.Kabupaten Pasuruan memiliki potensi budaya, wisata alam wisata religi, wisata industri, serta wisata agro yang sangat prospektif untuk dikembangkan dan dipromosikan dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.Metode yang digunakan kualitatif pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis Strategi Pengembangan Industri Pariwisata sebagai Kekuatan Perekonomian Daerah di Kabupaten Pasuruan, Perkembangan Pariwisata terhadap Kekuatan perekonomian daerah di Kabupaten Pasuruan dan  faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Pengembangan Pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tujuan pengembangan daerah khususnya dari sektor pariwisata yang menerapkan pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Agar pengembangan industri pariwisata dapat mencapai hasil, maka Pembangunan pariwisata Kabupaten Pasuruan perlu peran aktif, masyarakat, pelaku wisata serta para stake holder dalam merumuskan perencanaan kebijakan pariwisata. Kata Kunci : Pariwisata, Pengembangan Pariwisata, Pengembangan Ekonomi, Strategi Pengembangan. Abstract : The Strategy of Tourism Industry Development in Pasuruan Regency as The Strength of The regional Economy.Pasuruan Regeny has the potential of culture, nature, religious,industrytourism , as well as agro-tourism, which is prospective to be developed and promoted in order to empower the community's economy, expand employment nd business opportunities. This study used Descriptive qualitative approach. The goals of this research are knowing, describe and analyze the Strategy of Tourism Industry Development in Pasuruan Regency as the Strength of Regional Economy,  The Development of Tourism Industry in Pasuruan Regency to Support The Strength of The Regional Economy and  factors inhibiting and supporting. The results of this study indicate that the Strategy of Tourism Development conducted by the Department of Culture and Tourism Pasuruan Regency in accordance with the purpose development of the tourism sector in particular areas who apply sustainable development to support economic growth in order to expand employment and business opportunities. That Development of the tourism industry in order to achieve results, then Tourism developmentneeds active participation, community, tourism players and stakeholders in the formulation of tourism policy planning. Keywords:Tourism, Tourism Development, Economic Development, Strategy Development

Page 40 of 268 | Total Record : 2676

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue