cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 41   42   43   44   45 
Upaya Polri Dalam Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Studi pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Malang Kota) Abdillah, Galeh Umar
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack :. Polri Efforts to improve the polri public complaints ( study in Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Malang Kota).The process of police service in the city during this poor, requires a long process like many complaints about the poor service too long in handling cases.The kind of research, used in this research methods with a qualitative approach descriptive and also use engineering data interview observation and documentation, which aims to analyze police service, complaints against efforts to improve police service, factor supporting in service improvement and inhibitors of polri The improvement of facilities for complaint also provided polres unfortunate city by the presence of a car balai services during a drive and also the unit mcc ( makota command center ).Because the country had already reached with specialized training before will be deployed to providing services for people sertaadanya facilities and infrastructure that adequate.The use of technology that is in poor polres city could increase percepatan penyelesaian cases occurring polres poor and facilitate a member of a city like an increase in the completion of cases that took place from 2010 2014  that is getting better.   Keywords : Integrated Police Service Police Malang, Public complaints, improving performance of polri Abstrak : Upaya Polri Dalam Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Studi Pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Malang Kota). Proses pelayanan kepolisian di Kota Malang selama ini membutuhkan proses yang panjang, seperti banyak pengaduan masyarakat di Malang tentang pelayanan yang terlalu lama dalam menangani kasus pengaduan. Jenis Penelitian, dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi,  yang bertujuan untuk menganalisa pelayanan polri  terhadap pengaduan, upaya polri  untuk meningkatkan pelayanan, faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan pelayanan polri. Peningkatan sarana untuk pengaduan juga disediakan Polres Malang Kota dengan adanya Mobil Balai Pelayanan Kamtibmas Keliling dan juga adanya unit MCC (makota command Center). Karena sudah dibekali dengan pelatihan khusus sebelum diterjunkan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat sertaadanya Sarana dan Prasarana yang memadai. Penggunaan teknologi yang ada di Polres Malang Kota dapat meningkatkan percepatan penyelesaian kasus yang terjadi dan memudahkan anggota Polres Malang Kota seperti peningkatan penyelesaian kasus yang terjadi dari tahun 2010 – 2014 yang semakin baik.   Kata kunci : Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Malang ,Pengaduan masyarakat, Peningkatan kinerja Polri   
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Lokal (Studi Kasus Pada Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek) Sulaksana, Tedja Bagus
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Role of Local Government in the Local Empowerment Industry (Studies in Rural District of Durenan Kamulan Trenggalek). Small industry became one of the fields that are currently becoming an important factor in the economy. Local governments are trying to promote industries in the region with respect to the local potential of each region. Like the one in the Kamulan village, the most people are small industry players. There are some industries in Kamulan such us, industrial clay (tile), incense industry, beach furniture industries, and furniture industries. Based on the result of the study, it was found that there are some roles that have been done by the local government in empowering the industry. However the Government role in the empowerment of the industry in the village of Kamulan haven't held up, and still a bit. Keywords: role of local government, empowerment, and small industries. Abstrak: Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri (Studi Kasus Pada Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek). Industri kecil menjadi salah satu bidang yang saat ini menjadi faktor penting dalam perekonomian. Pemerintah daerah berusaha memajukan industri yang ada di daerahnya dengan melihat pada potensi lokal masing-masing wilayah. Seperti yang ada di desa Kamulan, sebagian besar masyarakatnya merupakan para pelaku industri kecil. Industri yang ada di Kamulan antara lain yaitu industri tanah liat (genteng), industri dupa, industri kain pantai, serta industri mebel. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri. Namun peran yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan industri di desa Kamulan belum berlangsung maksimal, dan masih sedikit. Kata kunci: peran pemerintah daerah, pemberdayaan, dan industri kecil.
Program Pelatihan Bagi Warga Miskin (Studi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar) Emawati, Eka Farah Dewi Aphrodita
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Training Program for the Poor Societies. (Study on Social and Labor Depaterment of Blitar City). To minimize poverty in support of welfare is the responbility of the state, because the societies who are prosperous demonstrated success of government in managing their country. It is like happened in Blitar City that societies empowerment can be done through training program for free. It happen because efforts to minimize poverty is not only limited in formal education. The grafier course, service handphone, and mushroom cultivation can be alternative by government to give skills for societies who are poor and they are who limited education and finance. The purposes of this research are to know the implementation of training program for poor societies, the factors that can support and chase the program. Keywords: empowerment, the poor societies, training program, finance for bussiness   Abstrak: Program Pelatihan Bagi Warga Miskin (Studi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar). Meminimalisir kemiskinan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab negara, karena masyarakat yang sejahtera tentunya menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola negaranya. Seperti halnya pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan secara gratis di Kota Blitar. Karena upaya meminimalisir kemiskinan tidak terbatas pada pendidikan formal saja, pelatihan lukis kaca, service hp, dan budidaya jamur bisa menjadi alternatif pemerintah membekali keterampilan bagi warga miskin yang terbatas akan pendidikan dan modal usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pelatihan bagi warga miskin, serta faktor yang mendukung dan menghambat program tersebut. Kata kunci: pemberdayaan, warga miskin, program pelatihan, modal usaha
Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di Kawasan Industri Gresik/KIG ) Lazuardini, Pranita Mey
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ANALISIS PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  (Suatu Studi di lingkungan Kawasan Industri Gresik/ KIG) Pranita Mey Lazuardini, Mardiyono, Abdullah Said Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Email: pranitamey18@gmail.com Abstract: Analysis of Role of Government and Protection Against Environmental Management ( A Study in Environmental Gresik Industrial Estate / KIG. The government continues to seek a balance between development with environmental sustainability . One of the most recent laws passed by the government is Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment . Gresik seeks to preserve the environment damaged by industrial waste pollution - growing industry. The results of this study indicate that the role of government in the preparation of the Strategic Environmental Assessment (SEA) is still not optimal, the supplying the needs of green open space (RTH) requirement is still very low no more than 30%, making regulations and policy concerning the environtment remain unresolved because the analysis was carried out studies document the preparations of SEA. Alternative strategies, that local governments Gresik expeditiously complete analysis of studies into the SEA instrument.   Keywords : the role of government , the implementation of environmental conservation programs , development of environmentally   Abstrak: Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu studi di Lingkungan Kawasan Industri Gresik/KIG). Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kabupaten Gresik berupaya melestarikan lingkungan hidupnya yang rusak akibat pencemaran limbah industri yang berkembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam penyusunan (KLHS) masih belum optimal, penyediaan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat minim tidak lebih dari 30%, pembuatan regulasi dan kebijakan tentang lingkungan hidup masih belum terselesaikan karena masih dilakukan penyusunan analisis kajian dokumen KLHS. Pemerintah kabupaten Gresik secepatnya menyelesaikan analisis kajian yang menjadi instrument KLHS, Kata Kunci : peranan pemerintah, implementasi program kelestarian lingkungan hidup, pembangunan berwawasan lingkungan hidup.   Pendahuluan Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat. Masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan dalam berbagai aktivitas bisnisnya. Pemerintah telah melakukan berbagai cara termasuk dengan memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang  yang berlaku sejak oktober 2009 dan tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 140 ini menggantikan peran dari UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupuan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Pembangunan adalah sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. agar menjadi lebih baik dan sehat. Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu hinterland Kota Surabaya. Selain itu Kabupaten Gresik juga merupakan salah satu pusat kawasan industri terbesar yang berada di Jawa Timur. Sektor penghasil Produk Domestik Regional Bruto tertinggi Kabupaten Gresik adalah sektor industri, sehingga masyarakat luas mengenal Kabupaten Gresik sebagai kota industri. Dalam proses penataan ruang wilayah kabupaten Gresik Pemda beserta Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai peranan penting, tugas pokok dan fungsi dinas kebersihan dan pertamanan mencakup, membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan kabupaten Gresik.   Tinjauan Pustaka A. Administrasi 1.  Pengertian Administrasi menurut Widjaja (2005:3), “administrasi diacukan sebagai kegiatan yang bersifat tulis-menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi atau usaha”. Jadi, dalam hal ini administrasi tidak lebih dari pekerjaan tata usaha. Seperti pekerjaan mengetik, mengirim surat, mencatat keluar dan masuknya, penyimpanan arsip dan pekerjaan secretariat lainnya (proses pelayanan). 2.  Teori Administrasi Publik Pendekatan ini di pelopori oleh Hendy Fayol yang dikenal sebagai bapak ilmu administrasi,tahun (1916:76) dalam bukunya bejudul ”general and industrial administration” atau ”general and industrial management”. Sumbangan besar fayol dalam pengembangan administrasi dan manajemen adalah: Aktivitas suatu organisasiFungsi atau tugas manajer Prinsip-prinsip administrasi dan manajemen   B. Teori Kebijakan Publik 1.  Pengertian Kebijakan Publik Cochran dalam Birldan (2010:8) memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut, ” the term public policy always refers to the action of government and the intentions that determine those actions” yang diartikan bahwa terminologi kebijakan publik selalu merujuk pada tindakan pemerintah dengan tujuan dari keputusan melakukan tindakan tersebut. Proses tahapan kebijakan publik secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: (1) formulasi kebijakan, (2) implementasi kebijakan, (3)  evaluasi kebijakan. 2.  Implementasi Kebijakan Publik Menurut Grindle dalam Wahab (2005:59) implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. 4.  Efektivitas Implementasi Kebijakan Menurut Nugroho (2009:137), terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan. Pertama, adalah apakah kebijakan itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah dilaksanakan dapat memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama atar pemerintah, masyarakat dan/atau swasta, serta implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out). Kemudian syarat keempat, adalah tepat lingkungan. Lingkungan yang paling menentukan, yakni lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait.   C.  Pelestarian Lingkungan 1.   Pengertian Lingkungan Hidup Supardi (2003:2) mengemukakan lingkungan juga disebut lingkungan hidup yang berarti jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Lingkungan hidup disini berarti segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia yang sifatnya mem- pengaruhi kelangsungan hidupnya. (Soemartono, 1996). Pada dasarnya lingkungan dibagi menjadi tiga kelompok dasar, yaitu: Lingkungan Fisik (Physical Environment) Lingkungan Biologis (Biological Environment) tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai terkecil 2.  Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Soemarwoto (2004:76) pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. D.  Konsep Pembangunan Menurut siagian (1998:47) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha perzumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). 1.  Pembangunan Berwawasan Lingkungan Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam pembangunan sekaligus pengelolaan sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan”,(Agustina R, 2008). Menurut Yakin (2004:26) pembangunan berwawasan lingkungan menghendaki syarat-syarat sebagai berikut: a. Pembangunan itu sarat dengan nilai, dalam arti bahwa ia harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, social, dan ekonomi. b. Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat. c. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.   2.  Pengendalian Lingkungan Hidup Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 dalam pasal 13 tercantum bahwa pengedalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Program Pembangunan Lingkungan Hidup kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencangkup: a. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. b. Program Peningkatan Efektifita Pengelolaa, Konservasi dan Rehabilitas Sumber Daya Alam. c. Program pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. 4. Peranan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup a.    Peran Masyarakat Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika peranya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada. b.  Peran Pemerintah dalam Pengelolaan  Lingkungan Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk mengimplementasikannya maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut : 1.Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan  dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup E. Pengertian dan Klasifikasi Industri 1.  Pengertian Industri Menurut UU RI No Tahun 1984 pasal 1 tentang perindustrian, definisi industry adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 2.  Klasifikasi Industri Pengelompokkan industri dapat dibagi berdasarkan beberapa variabel yaitu jumlah tenaga kerja, bahan baku, hasil produksi dan lokasi industri. Berdasarkan jumlah pekerja menurut Badan Pusat Statistik dalam Arsyad (2004). a.  Perusahaan/industri besar   mempekerjakan 100 orang atau lebih b.  Perusahaan/industri sedang  mempekerjakan 20-99 orang. 3.  Limbah Industri Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Menurut Kristanto (2002:169) Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan asalnya, limbah dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu: Limbah Organik Limbah ini terdiri atas bahan-bahan yang bersifat organic seperti dari kegiatan rumah tangga, kegiatan industri. Limbah Anorganik Limbah ini terdiri atas limbah industry atau limbah pertambangan. Limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diuraikan dan tidak dapat diperbaharui. Metode Penelitian Data data serta argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan peneliti ingin mengungkap berbagai fakta dilapangan melalui dat primer dan sekunder yang kemudian dikorelasikan dengan teori, lokasi penelitian di Kabupaten Gresik, BLH dan KIG, dengan metode analisis milles and Huberman.   Hasil dan Pembahasan 1. Peranan pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses pelestarian lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik. Peran pemerintah sangatlah penting, dikarenakan dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuensi dari pusat sampai daerah. Adapun peranan penting yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gresik diantaranya: a. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS memuat rangkaian sistem analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Hasil kajian ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Gresik maupun pihak lainnya di dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pe,eliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. b.  Penyediaan Kebutuhan Ruang Terbuka  Hijau (RTH) Di dalam undang0undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas miimalnya 30% dari luas wilayah kota, dengan proporsi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Data Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Kabupaten Gresik 1.  Taman Kota 2.  Hutan Kota 3.  Pemakaman 4.  Median dan Pulau Jalan 5.  Sepadan Sungai c.  Pembuatan Regulasi atau kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik tentang Lingkungan Hidup dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan pasal 34 undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bupati sesuai kewenangannya menetapkan jenis usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai : 1. PERDA Kab.Gresik No 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 2. PERDA Kab.Gresik No 10 Tahun 2010 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3. PERDA Kab.Gresik No 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025 2.  Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Industri Gresik Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya mengambil alternatif kebijakan, rencana dan program dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu: 1. Program “Gresik Berhias Iman” (Bersih, Hijau, Asri, Indah, dan Nyaman)” 2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga melakukan program penanaman pohon secara bertahap yang dilakukan tiap tahun atau akhir tahun 3.  Pemkab Gresik memberikan regulasi bagi pengembang ataupun pemilik tanah untuk membatasi alih fungsi lahan besar-besaran. 3.  Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik dan upaya mengatasinya a. Faktor pendukung (positive Links) 1.  dukungan dari masyarakat stakeholder yang meliputi masyarakat setempat, LSM, instansi pemerintah dan pelaku usaha. 2. pernyataan kesanggupan pengelolaan dan  pemantauan lingkungan hidup. 3. sarana dan prasarana yang ada, seperti laboratorium serta unit pelaksana teknis untuk me mantau kualitas lingkungan. B. Faktor Penghambat (Negative Links) 1. sebagian masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan 2. faktor ekonomi 3. pertumbuhan jumlah penduduk 4. urbanisasi yang menyebabkan lahan pemukiman menjadi padat 5. sanksi administrasi yang tergolong ringan Pembahasan a.  Peranan pemerintah Kabupaten Gresik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 1. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dilakukan Pemerintah Gresik. Seperti halnya yang dilakukan PT. Semen Indonesia persero Tbk, perseroan terus berupaya me- nyempurnakan model pengelolaan lingkungan berkelanjutan, guna mewujudkan industri semen ramah lingkungan (green cement industry). b. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam PERDA Kabupaten Gresik No 10 Tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan prkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan etestika c. Pembuatan regulasi dan kebijakan oleh Pemkab Gresik tentang lingkungan hidup kebijakan dibuat agar proses perlindungan dan oengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan bersama, Kab.Gresik menjadi Bersih dan Sehat. 2. Implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik. Kabupaten Gresik juga mengimplementasikan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Pada tahun 2011, empat sekolah di kabupaten gresik, akan merebutkan predikat sekolah adiwiyata tingkat nasional. “ADIPURA BANGUN PRAJA” merupakan lambang spremasi kebersihan kota, Kabupaten Gresik bisa memperolehnya karena peran serta petugas kebersihan (pasukan kuning), pegawai dinas pekerjaan umum Kabupaten Gresik, dengan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kebersihan kota. 1. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik dan upaya mengatasinya. a. faktor Pendukung faktor pendukung merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program inovativ, dalam konteks ini yaitu pembangunan berwawasan lingkungan b. faktor Penghambat - masyarakat yang kurang peduli - pertambahan jumlah penduduk - urbanisasi - pola pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara Penutup A. Kesimpulan 1. pemerintah Kab.Gresik memiliki peranan penting dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kab.Gresik 2. pemeritah Kb.Gresik juga berupaya memenuhi kebutuhan RTH sesuai arahan pemngembangan dalam RTRW Kab.Gresik, kebijakan pemantapan RTH perkotaan publik dengan luas 20% dan RTH perkotaan privat dengan luas 10% dari luas kawasan perkotaan. B. Saran 1.  bagi pemerintah Kabupaten Gresik sebaiknya peranan yang sudah menjadi wewenang masing-masing pihak harus tetap terlaksana dengan baik. Seperti penyusunan KLHS pada tiap periode harus dibuat sesuai dngan batas periode. 2.  penyediaan RTH publik harus disesuaikan dengan ketentuan dan pengaturan privat melalui Zoning Regulation. Mempertahankan keberadaan lahan pertanian dan meningkaykan daerah resapan dengan mengurangi luasan rencana pemukiman. 3. berupaya menggalakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pihak industri yang melanggar peraturan-peraturan tersebut haruslah diberikan sanksi. Sehingga perusahaan lain menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup karena pelanggaran peraturan tersebut.   Daftar Pustaka Abdul Wahab, Solichin. (2005). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Dunn, William. (1999). Analisa Kebijakan Publik. Jakarta: Gajah mada university press. Miles, Mathew B dan Huberman, A. Michael. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press Moleong, J Lexy. (2008). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya. Siagian, Sondang, P. (1998). Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT. Gunung Agung. Soemarwoto, Otto. (2009). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress. ________________. (2004). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan. Widjaja,AW. (2005) Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 10 Tahun (2010) tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Diakses pada tanggal 2 Januari (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 11 Tahun (2009) tentang Rencana PPembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik tahun (2006-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11). Diakses pada tanggal 2 Januari (2014).  
Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi pada kantor kepala Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk) purnamasari, sefty yuli
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Apparatus Village Government Performance in Service Population Administration (Studies in the District Office of the Chief of the Village Godean Loceret Nganjuk). Apparatus Performance is an important role in the functioning of the service. The performance level is divided into three individual performance, the performance of the process and organizational performance. The results showed that the performance of government officials in the ministry of rural population administration at the village head's office Godean, sub loceret, Nganjuk been good this can be seen from the quantity of work the village government officials can complete the work in accordance with the needs of the community. Quality of service is good village government officials this is evidenced by the efficiency and satisfaction in a community population administration invoke services. Work completed village government officials can be completed on time in accordance with that is planned or has been listed in the rules. There are 3 supporting the infrastructure and facilities, comfortable work environment, and the cooperation between devices. There are 3 inhibitor that is about the lack of reliable use of IT, lack of coordination between RT and RW field and the quality of education of the village. To overcome the problems occurred, suggestions to improve device performance needs to be improved is the village that the village administration capabilities through the provision of training, skill formation as administrative personnel for the village that is not only reliable in carrying out tasks that are routine but can also be a driver of a rural development. Keywords: Performance apparatus, village government, population services administration, godean. Abstrak: Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Di Kantor Kepala Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk). Kinerja Aparatur memang peranan penting dalam fungsi pelayanan. Tingkat kinerja dibagi menjadi tiga yaitu kinerja individu, kinerja proses dan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja aparatur pemerintah desa dalam pelayanan administrasi kependudukan di kantor kepala desa godean, kecamatan loceret, kabupaten nganjuk sudah baik hal ini dapat dilihat dari kuantitas pekerjaan aparatur pemerintah desa dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas layanan aparatur pemerintah desa sudah baik hal ini dibuktikan dengan efisiensi dan kepuasan masyarakat dalam memohon layanan administrasi kependudukan. Pekerjaan yang diselesaikan aparatur pemerintah desa dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang telah direncakanan atau yang tercantum dalam aturan. Terdapat 3 pendukung yaitu sarana dan prasarana, Lingkungan kerja yang nyaman dan adanya kerjasama antar perangkat. Terdapat 3 penghambat yaitu tentang kurangnya penggunakan IT yang handal, Kurangnya koordinasi lapangan antara RT dan RW dan kualitas pendidikan perangkat desa. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, saran untuk meningkatkan kinerja perangkat desa yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan administrasi desa melalui pemberian pelatihan, keterampilan sebagai pembentukan tenaga-tenaga administrasi bagi desa yang tidak hanya handal dalam menjalankan tugas-tugas yang bersifat rutin tetapi juga bisa mrnjadi penggerak suatu pembangunan desa. Kata Kunci: Kinerja aparatur, pemerintah desa, pelayanan administrasi kependudukan, godean
Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mewujudkan Community Development (Studi pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PG Ngadirejo) Gholami, Mirza
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development Corporate Social Responsibility (CSR) in Creating Community Development (Study on the Partnership and Community Development Programs (PKBL) Ngadirejo Sugar Factory). As society increasingly critical and capable of social control over the business world. This calls for businesses to run their business more accountable. Therefore, PG Ngadirejo implement development CSR through PKBL with reference to community development perspective. This study used a qualitative approach and data analysis models Spradley. Development PKBL to achieve the community development partnership program through 1) the election of the target 2) the distribution of the allocation of funds 3) training 4) refund partnerships and 5) control, whereas community development, namely 1) ​​the election of the target 2) the distribution of the allocation of funds. The results of the research note, the partnership programs uses the approach of community for development because of the dominance of large companies are still so limited partner initiatives. While the community development programs using community with development approach because the public has a role in determining the types of social activities in accordance with their needs.   Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Community Development, Partnership Programs and Community Development (PKBL)   Abstrak: Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Mewujudkan Community Development (Studi pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PG Ngadirejo). Seiring masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut kepada pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggungjawab. Oleh karena itu, PG Ngadirejomelaksanakan pengembangan CSR melalui PKBL dengan mengacu pada perspektif community development. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data model Spradley. Pengembangan PKBL untuk mewujudkan community development yaitu program kemitraan melalui 1) proses penjaringan sasaran 2) penyaluran alokasi dana 3) pembinaan 4) pengembalian dana kemitraan dan 5) pengawasan sedangkan program bina lingkungan yaitu 1) proses penjaringan sasaran 2) penyaluran alokasi dana. Hasil penelitian diketahui, program kemitraan menggunakan pendekatan community for development karena dominasi perusahaan masih besar sehingga inisiatif mitra masih terbatas. Sedangkan dalam program bina lingkungan menggunakan pendekatan development with community karena masyarakat mempunyai peran dalam menentukan jenis kegiatan sosial sesuai dengan kebutuhannya.   Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Community Development, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
Pengaruh Kompetensi Dan Kedisiplinan Tenaga Kependidikan Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora) Abhiseka, Rechta Kharisma
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Influence of Competency and Diciplinary of Education Personnel in Quality of Education Service (Case Studi in Senior High School 1 Cepu Blora Regency). The Purpose of this research to know the influence competency and diciplinary of education personnel in quality of education service. Based on the calculation result of multiple linear regression analysis showing the ability of the model to explain the influence  independent variables on the dependent variable is medium, it can be seen in the value of Adj. R. Square (R2) is equal to 0.263. The result of F-test and t-test it can be known partially and simulatance influence of competency and diciplinary have significant effect on the Quality of Education Service. Variable Competency have the most impact in Quality of Education Service compared with diciplinary. based on the result of regression coefisient (b) competency has the value 0,341 and diciplinary has the value 0,321 Keyword : Competency, Dicipline, Quality of Education Service   Abstrak : Pengaruh Kompetensi dan Kedisplinan Tenaga Kependidikan terhadap Kualitas Layanan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan kedisiplinan tenaga kependidikan terhadap kualitas layanan pendidikan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan penaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sedang, hal tersebut dapat dilihat dari nilai Adj R Square (R2) yaitu sebesar 0,263. Hasil uji F dan Uji t dapat diketahui secara parsial dan simultan antara variabel kompetensi dan kedisiplinan, berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu. Variabel kompetensi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas layanan pendidikan dibandingkan dengan kedisiplinan. Dari hasil koefisien regresi (b) kompetensi memiliki nilai 0,341 dan kedisiplinan memiliki nilai 0,321. Kata Kunci : Kompetensi, Kedisiplinan, Kualitas Layanan Pendidikan
Implementasi Kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Malang Milasari, Rosita Devi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Policy in order to Prevent Poverty in Malang Regency (Study of Malang Regent Decree No. 180/121/KEP/421.013/2011 About Establishment of Bupati Menyapa Rakyat Program in Pandansari Village, Poncokusumo District, Malang Regency). There are a lot of issues faced by developing countries, one of them is poverty issue. Poverty if the issue that becomes main focus in developing countries like Indonesia. To face this issue, both central government and  local government have several programs in preventing poverty in Indonesia. Malang Regency, through Malang Regent Decree No. 180/121/KEP/421.013/2011, about Establishment of Bupati Menyapa Rakyat Program has 3 activities. The activity in that Regent Decree which intends to prevent poverty is Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) activity was conducted based on the criteria of left-behind village. On 27-28 Pebruary 2012, Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) activity was scheduled to be conducted in Pandansari Village, Poncokusumo District, Malang Regency. Keywords: Implementation, Poverty, Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Abstrak: Implementasi Kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Malang (Studi Terhadap Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/Kep/421.013/2011 Tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat Di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Banyak pemasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang salah satunya adalah permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi fokus utama di Negara berkembang seperti Indonesia. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing mempunyai beberapa program dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Kabupaten Malang melalui Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011, tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat mempunyai 3 kegiatan. Kegiatan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut yang bertujuan untuk menanggulangani kemiskinan adalah kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dilaksanakan berdasarkan kriteria desa tertinggal. Pada tanggal 27-28 Februari 2012 merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan, Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa)
Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Tanggapan Stakeholders ayu, wanda
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Ombudsman of  the Republic of Indonesia of the East Java Provincial Representative waiter Monitoring to Implementation Public Services and Stakeholders Responses. The quality of public services will be fully implemented if the institution/service provider of public officials holds on the legislation. However, they should be willing to be supervised. It takes an independent watchdog organization to encourage the comunity to participate as the object of the service recipient to create the most qualified services product. From these conditions, the regulatory agency named Ombudsman of the Republic of Indonesia are formed which islocated in local and national goverment. The results of this study indicate that the Ombudsman monitoring process were devided into stages of input, process, output, and monitoring. Related to the responses of stakeholders, the public awareness to participate in the monitoring action by reporting the receipt of maladministration has increased. The public service providers has been responsive too, they seek to improve performance when there are complaining about the service. Keywords: Stages of control, ombudsman, response stakeholders Abstrak: Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Tanggapan Stakeholders. Pelayanan publik yang berkualitas akan terlaksana sepenuhnya apabila institusi/aparatur penyelenggara layanan publik berpegang teguh pada peraturan perundangan dan kepatutan. Namun juga perlu adanya kerelaan bagi mereka untuk bersedia diawasi. Dibutuhkan suatu lembaga pengawas independen yang mendorong partisipasi masyarakat sebagai objek penerima layanan agar nantinya tercipta produk layanan yang benar-benar berkualitas. Dari kondisi tersebut, maka dibentuklah lembaga pengawas bernama ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di provinsi dan di pusat. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan proses pengawasan, Ombudsman terbagi dalam tahapan input, proses, output, dan monitoring. Terkait tanggapan stakeholders, selama ini masyarakat sudah semakin sadar untuk turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dengan cara melaporkan setiap tindakan maladministrasi yang diterimanya dan penyelenggara layanan publik juga sudah responsif, mereka berupaya memperbaiki kinerjanya ketika ada yang mengeluhkan pelayanannya karena mereka sadar pelayanan yang baik adalah tanggungjwabnya. Kata kunci: Tahapan pengawasan, ombudsman, tanggapan stakeholders
Evaluasi Pelaksanaan Jamkesmas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Studi Di Puskesmas Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk) Ratnaningtyas, Diany
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluation of JAMKESMAS In Improving Quality of Health Care of the Poor (Studies in the subdistrict health center Prambon Nganjuk). The low degree of Poor Health is one of the problems in Indonesia and needs government intervention one through the Health Policy JAMKESMAS (2008-2013). JAMKESMAS program itself has been implemented in all parts of Indonesia one of them in Sub Prambon Nganjuk through the health center. In general, the JAMKESMAS implementation in Prambon Health Center refers to the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 903/MENKES/PER/V/ 2011. JAMKESMAS implementation in Prambon Health Center also not be separated from the health services for the poor, the communication between the stakeholders involved to enabling and inhibiting factors such programs. JAMKESMAS participant data errors is one of the obstacles that are often experienced by health centers in the implementation of the program in Prambon Health Center. For this reason the utilization of information technology in data collection participants who performed regularly can be used as an alternative solution to minimize data collection errors participants in the future. Keywords: Jamkesmas, Minister of Health Regulation No. 903/MENKES/PER/V/2011 Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Jamkesmas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Studi di  Puskesmas Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). Rendahnya derajat Kesehatan Masyarakat Miskin merupakan salah satu permasalahan di Indonesia sehingga memerlukan adanya campur tangan pemerintah salah satunya melalui Kebijakan Kesehatan Jamkesmas yang dilaksanakan mulai tahun 2008-2013. Program Jamkesmas ini sendiri telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk melalui Puskesmas. Secara umum pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas Prambon mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011. Pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas Prambon juga tidak terlepas dari adanya pelayanan kesehatan bagi warga miskin, komunikasi antar Stakeholders yang terlibat hingga faktor pendukung dan penghambat program tersebut. Kesalahan data peserta Jamkesmas merupakan salah satu penghambat yang seringkali dialami oleh Puskesmas Prambon dalam pelaksanaan program Jamkesmas. Untuk itulah pemanfataan teknologi informasi dalam pendataan peserta yang dilakukan secara berkala dapat dijadikan solusi alternatif untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pendataan peserta dikemudian hari.   Kata kunci: Jamkesmas, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011

Page 43 of 268 | Total Record : 2676

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue