cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
Analisis Kepuasan Users Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Metode Ikm Dan Kano (Studi Kasus Pada Pelayanan Krs Online Di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Kota Malang) Ratnasari, Mega Oktavia Budi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Users Satisfaction Services Analysis on the Quality of Public Services Through Methods IKM And KANO (Case Study of Academic Services KRS Online in the Faculty of Administrative Sciences, University of Brawijaya, Malang City). The development of technology and the importance of education that requires the implementation of quality education services. The quality education services can be seen from the level of users satisfaction. One from of education servuces have been developed which Rencana Kartu studi (KRS) Online at teh Faculty of Administrative Sciences UB Malang City. However, in its development still showed some weekness characterized by low student satisfaction. Therefore, in addition to measuring the level of student satisfaction should be conducted categorization of interest by KRS Online sercive attributes that most influence on student satisfaction. Thus found KRS Online service improvement priorities are targeted to achieve studentt satisfaction. Based on the research results, KRS Online service attributes which was the most influential is the responsiveness of the officer, the officer accuracy, precision of execution of the service schedule, environmental comfort and disclosure of information. Keywords: KRS Online Service, IKM and KANO.   Abstrak: Analisis Kepasan Pengguna Layanan (Users) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Metode IKM dan KANO (Studi Kasus Pelayanan Akademik KRS Online di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Kota Malang). Kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari tingkat kepuasan penggunanya. Salah satu bentuk dari pelayanan pendidikan yang telah dikembangkan yaitu Kartu Rencana Studi (KRS) Online di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Kota Malang. Namun, dalam perkembanganya saat ini masih menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang ditandai dengan rendahnya kepuasan mahasiswa. Oleh karena itu, selain mengukur tingkat kepuasan mahasiswa maka perlu dilakukan kategorisasi kepentingan berdasarkan atribut pelayanan KRS Online yang paling berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa melalui metode KANO. Sehingga dapat ditemukan prioritas peningkatan pelayanan KRS Online yang tepat sasaran untuk mencapai kepuasan mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, atribut pelayanan KRS Online yang menempati posisi paling berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan mahasiswa adalah daya tanggap petugas, ketelitian petugas, ketepatan pelaksanaan jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keterbukaan informasi.   Kata Kunci: Pelayanan KRS Online, IKM dan KANO.
Implementasi Rencana Strategis Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Taman Wisata Alam Kawah Ijen (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi) Putri, Immas Sahaya
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of the Strategic Plan for Development of Featured Destinations Nature Park of Ijen Crater (Studies in the Department of Culture and Tourism Banyuwangi). Banyuwangi is one area in Indonesia has three leading tourist attraction, one of the Natural Park of Ijen Crater. The charm of natural beauty of Ijen Crater that is able to attract tourists is also supported by the efforts of the Department of Culture and Tourism in developing infrastructure and tourism promotion, through policies Strategic Plan of Culture and Tourism 2010-2015. The method used in this research is descriptive research with qualitative approach. The results showed that the crater development efforts such as improved accessibility, development of facilities Tourist Information Center, human resource development, and tourism promotion through collaboration between agencies and tourism entrepreneurs. In maximizing the development of the Natural Park of Ijen Crater required active role of stakeholders and an adequate budget so that activities can be carried out with the optimal development. Keywords: tourism development, the Department of Culture and Tourism Strategic Plan District Banyuwangi years 2010-2015 Abstrak: Implementasi Rencana Strategis Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Taman Wisata Alam Kawah Ijen (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah di Indonesia memiliki tiga obyek wisata unggulan, salah satunya TWA Kawah Ijen. Pesona keindahan alam TWA Kawah Ijen yang mampu memikat wisatawan turut didukung oleh upaya Dispar Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan sarana dan prasarana serta promosi wisata, melalui kebijakan Renstra Dispar tahun 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan Kawah Ijen seperti perbaikan aksesbilitas, pembangunan sarana Tourist Information Center, pembinaan sumber daya manusia, serta promosi wisata melalui kerjasama antara instansi dan pengusaha pariwisata. Dalam memaksimalkan pengembangan TWA Kawah Ijen diperlukan peran aktif stakeholder dan anggaran yang memadai agar kegiatan pengembangan dapat dilaksanakan dengan optimal.   Kata kunci:    pengembangan pariwisata, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015
Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Dalam Penuntasan Buta Aksara (Studi Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Bangsa Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan) Dewi, Lila Kusuma
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:The Implementation of Functional Literacy Program for The Completeness of Illiteracy Reduction (Studies on Community Learning Center Tunas Bangsa Pakis Baru Village, Nawangan District, Pacitan Regency)The objective of research is to understand: (1) the description of the implementation of functional literacy program at PKBM Tunas Bangsa of Pakis Baru Village; (2) the result of functional literacy program at PKBM Tunas Bangsa of Pakis Baru Village; and (3) the factors supporting and constraining of functional literacy program at PKBM Tunas Bangsa of Pakis Baru Village. The result or the impact of functional literacy program is perceived in sequential ways. It starts with counseling or perpetuation stage. Self-support stage is then afforded and has been complying with the existing technical guide. The result or the impact of this program is elucidated as follows. There are 60 learner-citizens who participate with literacy program and all of them are 100 % passed into literal citizens, or those with SUKMA. They have equipped themselves with skills of reading, writing, counting and Indonesia language, by which they will manage their daily life in more successful way. Learner-citizens in functional literacy program are highly motivated to go forward into the next stage, which is Self-Support Literacy Work. Keyword : Functional Literacy,  Illiteracy Termination Abstrak: Implementasi Program Keaksaraan Fungsional dalam Penuntasan Buta Aksara (Studi Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Bangsa Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) deskripsi dari implementasi program keaksaraan fungional di PKBM Tunas Bangsa desa Pakis Baru; (2) Hasil program keaksaraan fungional di PKBM Tunas Bangsa desa Pakis Baru (3) Faktor penghambat dan pendukung program keaksaraan fungional di PKBM Tunas Bangsa desa Pakis Baru. Hasil atau dampak dari program keaksaraan fungsional secara umum yang dimulai dari pembinaan, dan pelestarian, bahkan sudah ada yang pada tahap mandiri sudah dapat dikatakan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Dampak atau hasil dari program tersebut yaitu dari 60 warga belajar yang mengikuti program keaksaraan dinyatakan lulus 100%, warga belajar menjadi melek aksara dan memiliki SUKMA atau mereka yang sudah memiliki pengetahuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia, untuk membekali mereka dalam kehidupan sehari-hari. Warga belajar dari program keaksaraan fungsional memiliki motivasi yang tinggi sehingga masih perlu dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu Keaksaraan Usaha Mandiri.   Kata Kunci : Keaksaraan Fungsional, Buta Aksara 
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada BUMDesa Al-Hidayah Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung) Wicaksono, Rendi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) In the Community Empowerment (Case Study at Al - Hidayah BUMDes Gondang Village Tulungagung) Tulungagung is a regency in East Java which has 271 villages, one of which is the village Gondang which has excellent potential in the field of domestic industry, particularly engaged in blacksmithing, bamboo, and kemucing. With based on Law No. 32 of 2004 on Local Government Article 213 Paragraph (1) and Regulation No. 20 Tulungagung regency of 2006 on the Establishment and Management of village-owned enterprises, the government Gondang Village, District Gondang, Tulungagung through Gondang Village Regulation No. 5 of 2010 on the establishment of village-owned enterprises (BUMDesa) establish an economic institution, namely the village of Al-Hidayah BUMDesa which is expected to be a social and economic institution village. BUMDesa existence as a social and economic institution is closely connected with the development function is community empowerment. With regard to pendirianya, BUMDesa Al Hidayah was built on the initiative (initiation) community, as well as basing the principles of transparency, accountability, participatory, sustainable, and acceptable. The most important of all is that BUMDesa management should be done professionally and independently. BUMDesa establishment is adapted to the local characteristics and rural economy and in order to achieve self-reliance and empowered community, especially in the field of domestic industry. Keywords: Village-Owned enterprises (BUMDesa), Empowerment,  The Role   Abstrak: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di BUMDes Al-Hidayah Desa Gondang  Kabupaten Tulungagung) Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki 271 desa, salah satunya ialah Desa Gondang yang industri rumah tangga merupakan salah satu potensi unggulan di desa tersebut, lebih khusus lagi yang bergerak di bidang pembuatan pande besi, anyaman bambu serta kemucing.  UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung  No 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa hal ini menjadi dasar dari pemerintah Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung melalui Peraturan Desa Gondang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa  mendirikan suatu lembaga penguatan ekonomi lokal  yaitu Al-Hidayah yang diharapkan menjadi suatu kelembagaan sosial dan ekonomi desa. Keberadaannya sebagai lembaga sosial dan ekonomi sangat berhubungan dengan fungsi pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat. Berkenaan dengan pendirianya, lembaga ekonomi desa ini dibangun atas prakarsa serta inisiasi dari masyarakat, serta mendasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, dan akseptabel. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaanya harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Pendirian harus disesuaikan dengan karakteristik lokal dan ekonomi desa serta agar tercapainya kemandirian masyarakat serta masyarakat yang berdaya khususnya di bidang industri rumah tangga.   Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pemberdayaan , Peran
Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Mengembangkan Potensi Daerah Melalui Olahraga Sepak Bola (Studi Tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang Dengan PT Arema Indonesia) Milla, Syafiga
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Public Private Partnership in Developing Regions Potential through Football (Studies Partnership between Governance of Kabupaten Malang with PT Arema Indonesia)Football is one of the potentialthing that will have a positive impact on an area if developed by governance. With optimization of  development and management, then the area will be able to boost economic growth surrounding communities. Malang as the second largest district in East Java participate in developing the potential of the region through the sport of soccer. The efforts made by the Government of Malang Regency is in cooperation with PT Arema Indonesia to improve the ability of team football Arema by providing support in the form of adequate sports facilities and policies in terms of the determination of the tax to be paid by Arema. Cooperation between PT Arema Indonesia Arema and is in accordance with Presidential Decree No. 67 of 2005 on Public Private Partnership in Infrastructure Provision stating that the Public Private Partnership conducted are based on the principle of a fair, open, transparent and competitive. This cooperation contributes impact of PAD and regional infrastructure development. Keywords: Public Private Partnership, Regions Potential and Football Abstrak: Kerjasama Pemerintah Dan Swasta dalam Mengembangkan Potensi Daerah melalui  Olahraga Sepak Bola(Studi Tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang Dengan  PT Arema Indonesia)Olahraga sepak bola merupakan  salah satu potensi yang apabila dikembangkan akan memiliki dampak positif bagi suatu daerah. Olahraga sepakbola mbanyak memberikan manfaat, selain bagi individu, olahragajuga bermanfaat bagi perkembangan suatu daerah.Dengan adanya pengembangan dan pengelolaan  yang optimal, maka daerah  akan  mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Kabupaten Malang sebagai kabupaten terbesar kedua di Jawa Timur  turut serta mengembangkan potensi daerah melalui olahraga sepak bola. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah bekerjasama dengan PT Arema Indonesia untuk meningkatkan kemampuan sepak bola Arema dengan memberikan dukungan berupa fasilitas olahraga yang memadai dan kebijakan dalam hal penetapan pajak yang harus dibayar oleh Arema. Kerjasama antara Arema dan PT Arema Indonesia ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam  Penyediaan  Infrastruktur yang menyatakan bahwa  Kerjasama Pemerintah dan Swasta dilakukan diantaranya berdasarkan prinsip adil, terbuka, transparan dan bersaing. Kerjasama ini  memberikan dampak kontribusi PAD  dan pembangunan infratruktur daerah.   Kata kunci: Kerjasama Pemerintah Swasta, Potensi Lokal dan Sepak Bola
Pendidikan Keterampilan Vokasional Bagi Penyandang Tunanetra Dalam Menghadapi Dunia Kerja (Suatu Studi Di Smalb-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta Dan Smalb-A Bhakti Luhur Malang) Handayani, Retno
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Vocational Educational Skill For People With Visual Impairment in Facing Working Life (a Study in SMALB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta and SMALB-A Bhakti Luhur Malang). This research uses the qualitative method. The results show that human resource development for peoplewith visual impairment in facing working life can be done through the education. Implementation of vocational education skill for people with visual impairment consists of 40 % -50 % academic aspect and 60 % -50 % vocational skill aspect. Vocational education skill at SMALB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta coveringmusic skill, massage, computer, webbiing skill and farming. While in SMALB-A Bhakti Luhur Malang consistof music skill, massage, and computer. Internal and external supporting factors in SMALB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta is teachers, students, school environment and parents of students, while in SMALB-A Bhakti Luhur Malang is school environment and certain parties from outside the school. Internal and external inhibitor factor in SMALB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta consist of mood, acceptance of public, and accessability. SMALB-A Bhakti Luhur Malang consist of teachers, mood and acceptance of public. Keywords: Vocational, Visual Impairment, Working Life Abstrak: Pendidikan Keterampilan Vokasional Bagi Penyandang Tunanetra Dalam Menghadapi Dunia Kerja (Suatu Studi Di Smalb-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta Dan Smalb-A Bhakti Luhur Malang). Penelitian  ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan sumber daya manusia bagi penyandang tunanetra dalam menghadapi dunia kerja dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Pelaksanaan pendidikan bagi penyandang tunanetra terdiri atas 40%-50% aspek akademik dan 60%-50% aspek keterampilan vokasional. Pendidikan keterampilan vokasional di SMALB-A Pembina Jakarta meliputi keterampilan musik, maasage, komputer, dan anyaman serta bercocok tanam, sedangkan SMALB-A Bhakti Luhur Malang terdiri dari keterampilan musik, pijat, dan komputer. Faktor pendukung internal dan eksternal SMALB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta yaitu tenaga pengajar, peserta didik, kenyamanan lingkungan sekolah, pihak luar sekolah dan orangtua peserta didik sedangkan SMALB-A Bhakti Luhur Malang peserta didik, kenyamanan di lingkungan sekolah, dan pihak luar sekolah. Faktor penghambat internal dan eksternal SMALB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta suasana hati, penerimaan di masyarakat dan aksesabilitas. SMALB-A Bhakti Luhur Malang tenaga pengajar, suasana hati, dan penerimaan di masyarakat. Kata Kunci: Vokasional, Tunanetra, Dunia Kerja
Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemileg 2014 (Studi Pada Sosialisasi Politik Oleh Bakesbangpol, Kabupaten Malang) Manggala, Yosa Suharsa
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effort to Improve The Community ' s Participation in Political Legislative Election 2014 ( Study in Political Socialization of Bakesbangpol, Malang Regency ). In achieving good democracy , needed a response from people have good also .To reach people have good response , good service also needed by the government .There also occurring in legislative elections .As the house of representatives government can work for the people will prosperous got full backing of the people , while government that is having a good performance , and the people will not support again any policy that he made .One example is the election .Political participation coming down the community as a result of declining government performance also .Political participation public especially in Malang Regency in the period of general election in 2009 only reached 56,69 % course .This will require the government to try to increase the participation of the community with the socialization activities political political .Political duty increase the participation by local governments this is done by the agency of the nation and polit welfare. Keywords:  local governments, socialization political, political participation, legislative elections 2014   Abstrak: Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemileg 2014 (Studi Pada Sosialisasi Politik Oleh Bakesbangpol, Kabupaten Malang). Dalam mencapai demokrasi yang baik, dibutuhkan respon dari masyarakat yang baik pula. Untuk mencapai respon masyarakat yang baik, dibutuhkan pelayanan yang baik pula oleh pemerintah. Begitupula yang terjadi pada pemilihan umum legislatif. Pemerintah sebagai wakil rakyat dapat bekerja untuk mensejahterahkan rakyat akan mendapat dukungan penuh dari rakyat, sedangkan pemerintah yang tidak memiliki kinerja yang baik, maka rakyat tidak akan mendukung lagi setiap kebijakan yang dibuatnya. Salah satu contohnya adalah pemilu. Tingkat partisipasi politik masyarakat menurun sebagai akibat dari kinerja pemerintah yang menurun juga. Tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya di Kabupaten Malang pada periode pemilu tahun 2009 hanya mencapai 56,69% saja. Hal ini menuntut pemerintah untuk berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan kegiatan sosialisasi politik. Tugas meningkatkan partisipasi politik oleh pemerintah daerah ini dikerjakan oleh Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik. Pemerintah yang baik akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan memberikan partisipasi politiknya pada pemilihan umum legislatif 2014   Kata kunci: Pemerintah Daerah, Sosialisasi Politik, Partisipasi Politik, Pemilihan Umum Legislatif 2014
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sumenep) Siswanto, Dini
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Government Strategy In Optimizing Collection of Tax on Land and Building (Studies in the Department of Finance and Asset Management Revenue Sumenep). Indonesia are country used decentralized system because many district that have their own government, in the financing of regional affairs and the central government to the local governments delegate all local government .the autonomy system getting the maximum revenue that local governments should be able to explore the maximum tax that can meet the needs of households in this region, the district government of Sumenep dig property taxes to the maximum potential because of this tax.The district of Sumenep government through the Department of Finance and Asset Management Revenue has a strategy, extensification and intensification strategy of land and building tax collection. Keywords: Strategy of intensification and extensfication, property tax Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sumenep). Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi karena memiliki banyak daerah yang memiliki pemerintahan sendiri, dalam pembiayaan urusan daerah maka pemerintah pusat melimpahkan semua kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah.oleh karena itu dalam mendapatkan PAD yang maksimal maka pemerintah daerah harus dapat menggali pajak secara maksimal agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga daerahnya dalam hal ini maka pemerintah kabupaten Sumenep menggali pajak bumi dan bangunan secara maksimal karena pajak ini sangat potensial. Pemerintah kabupaten sumenep melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki strategi, yaitu strategi ekstesifikasi & intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Kata kunci : Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi,Pajak Bumi dan Bangunan
Implementasi Program Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Batu) Pradini, Rindi Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstracts : Implementation of Village Tourism in the Framework Programme for Community Empowerment (Case Study in Regional Development Planning Board and the Batu city). This research was conducted on the basis of the development of modern tourism in Batu, But disregard environment and local people. Tourist village Program was implemented as an alternative tourist products for community empowerment so that there is no gap between modern tourism development with the environment. The purpose of this study to find out how to program a tourist village located in the Batu city, how much linkage to community empowerment tourist village located in the Village and Village Gunungsari Punten, as well as the inhibiting factor. The results of this study indicate that there is relatedness program tourist village with community empowerment efforts to improve economic local people. There are several factors that constrain implementation among others, the tourist village income inequality between rural and lack of insight into the community to develop a tourist village. Supporting factors include the existence of the umbrella law regulating the tourist village, the availability of funds which had been prepared by the government then the potential for the implementation of programs that support rural tourism villages. Keywords: Village Tourism, community empowerment Abstrak: Implementasi Program Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Batu). Penelitian ini dilakukan atas dasar perkembangan pariwisata modern di Kota Batu, akan tetapi mengabaikan lingkungan dan masyarakat setempat. Program desa wisata dilaksanakan sebagai alternatif produk wisata untuk pemberdayaan masyarakat agar tidak terdapat kesenjangan antara pembangunan pariwisata modern dengan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program desa wisata yang terdapat di Kota batu, seberapa besar keterkaitan desa wisata terhadap pemberdayaan masyarakat yang terdapat di Desa Gunungsari dan Desa Punten, serta faktor penghambatnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan program desa wisata dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.  Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi desa wisata antara lain adanya ketimpangan pendapatan antar desa dan kurangnya wawasan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata. Yang menjadi faktor pendukung antara lain adanya payung hukum yang mengatur tentang desa wisata, tersedianya dana yang telah disiapkan oleh pemerintah kemudian adanya potensi desa yang menunjang pelaksanaan program desa wisata. Kata kunci : Desa wisata, Pemberdayaan masyarakat
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Muncar Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Dan KUD Mino Blambangan) Suni, Anas Alfan
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation management levy at fish auction place in Muncar  of Kabupaten Banyuwangi ( A Study at Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi and KUD Mino Blambangan). The purpose of this thesis research is to describe and analyze the process of policy implementation levy TPI Muncar Banyuwangi , and what are the obstacles to be faced in the implementation of management policies Levy TPI Muncar Banyuwangi. The focus of this research is the implementation of the management policy of retribution TPI Muncar Banyuwangi , and what are the factors that will be encountered obstacles in the process of policy implementation levy TPI Muncar Banyuwangi . The results of this study indicate that Muncar retribusiTPI management policies made ​​by the Regional Government of Banyuwangi is ill advised . That is because as during the process of policy implementation in the field have not been able to achieve maximum success. Basically the less strict in implementing the policy -making process levy funds , otherwise it is still a lack of awareness on the part of fishermen and buyers to pay a levy to fund officers. Keywords: Public Policy , Policy Implementation management of the fish auction levy Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dan KUD Mino Blambangan).Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dari proses implementasi kebijakan pengelolaan retribusi TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi, serta apa sajakah kendala-kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Retribusi TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengelolaan retribusi TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi, serta apa saja yang menjadi faktor kendala yang akan dihadapi dalam proses implementasi kebijakan retribusi TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan retribusiTPI Muncar yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan kebijakan yang kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan karena pada saat proses pelaksanaan kebijakan dilapangan belum bisa mencapai keberhasilan yang maksimal. Pada dasarnya pihak pelaksana kebijakan kurang tegas dalam proses pengambilan dana retribusi, selain itu masih kurang adanya kesadaran  dari pihak nelayan dan pembeli untuk membayar dana retribusi kepada petugas.   Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan pengelolaan retribusi tempat pelelangan ikan

Page 72 of 268 | Total Record : 2676


Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue