cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 72   73   74   75   76 
Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2008 Dalam Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat (Studi Di Puskesmas Dinoyo Kota Malang) Amelia, Vina
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Quality Management System ISO 9001: 2008 in the Public Health Service (Studies in Dinoyo Public Health Center Malang City). To improve the health status of the community, which can not be separated from the health care received by the public. One effort to provide quality health care is to implement a quality management system based on ISO 9001: 2008. In order to improve the quality of health care, Malang City Government through the Department of Health establish a certification program ISO 9001: 2008 in Puskesmas Dinoyo. By implementing a quality management system ISO 9001: 2008 in Puskesmas Dinoyo, the results showed that the documents used in Public Health Center Dinoyo accordance with ISO 9001: 2008. The document set is the quality policy, quality objectives, quality manual, procedures, work instructions and other supporting documents. Overall health services provided Dinoyo Public Health Center already good, but still relies one service element that is the speed of service that is below average. There are several factors supporting and inhibiting in implementation ISO 9001: 2008 in the neighborhood Dinoyo Public Health Center an average derived from the Dinoyo Public Health Center and the Department of Health Malang. Keywords: implementation of quality management system ISO 9001: 2008, health care Abstrak: Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dalam Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (Studi di Puskesmas Dinoyo Kota Malang). Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, maka tidak dapat terlepas dari pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Salah satu upaya untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas ialah dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO 9001:2008. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan menetapkan program sertifikasi ISO 9001:2008 di Puskesmas Dinoyo. Dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO 9001:2008, hasil penelitian menunjukan bahwa dokumen yang digunakan di Puskesmas Dinoyo sesuai dengan standar ISO 9001:2008. Dokumen yang ditetapkan adalah kebijakan mutu, sasaran mutu, manual mutu, prosedur kerja, instruksi kerja dan dokumen lain pendukung. Secara keseluruhan pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Dinoyo sudah baik, namun masil ada salah satu unsur pelayanan yaitu kecepatan pelayanan yang berada di bawah rata-rata. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan ISO 9001:2008 di lingkungan Puskesmas Dinoyo yang rata-rata berasal dari Puskesmas Dinoyo dan Dinas Kesehatan Kota Malang.   Kata Kunci: implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, pelayanan kesehatan
Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan) Anggraini, Tri Noviana
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effect of Public Participation and Quality of Service for Individual Taxpayer Compliance (Study on the Primary Tax Office South Malang). Tax which is the source of the nation's development. Tax compliance is one important factor in tax revenue. Factors that influence adherence society taxpayers to make tax obligations is community participation and quality of service. The purpose of this study is to determine how the influence of public participation and the quality of service provided to the compliance of tax payers on the Tax Office Primary South Malang. This type of research used by the researchers in this study is research explanation (explanatory research) with quantitative methods. The results of this study are significant effect simultaneously from variable participation and quality of services, community adherence to variable individual taxpayer. Also each independent variable (Public Participation and Quality of Service) in this study provide partial significant influence on Taxpayer Compliance. Keywords: Compliance individual taxpayers, public participation, quality of service tax Abstrak: Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Pajak yang merupakan sumber dari pembangunan bangsa. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat yang wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak adalah partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh dari partisipasi masyarakat dan kualitas dari pelayanan yang diberikan terhadap kepatuhan masyarakat wajib pajak pada KPP Pratama Malang Selatan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian penjelasan (explanatory research) dengan metode kuantitatif.  Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh signifikan secara simultan dari variabel partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan, terhadap variabel kepatuhan masyarakat wajib pajak orang pribadi. Juga masing-masing variabel independen (Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pelayanan) pada penelitian ini memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan perpajakan
Model Pendidikan Non Formal Menuju Pembangunan Bidang Pendidikan yang Partisipatif (Studi di “Kampung Inggris” Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri) Diarwati, Lerin
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Non Formal Education Model Toward Participative Education Development (Study at “Kampung Inggris” Tulungrejo Village Pare Municipality, Kediri Regency). Non formal education model in the form of course institutions, but successfully met the demand of communities for life skill. Communities then developed this institution into the famous icon, called as “Kampung Inggris”. Non formal education model in “Kampung Inggris” consisted of (1) inputs, such as instrumental input of course institutions, raw input of educated participant, and environmental input of investors and immediate communities; (2) process, when three inputs were interacting to each other; (3) outputs, that concerned with quality and quantity of educated participants; and (4) impacts, as related to the effect that had been experienced by course institutions, educated participants, investors and immediate communities. It was suggested that; (1) publication must be extended through media; (2) the quality of tutors should be improved; (3) the support from local government might be needed by being responsive to the development of “Kampung Inggris”; and (4) synchronization should be made between course institutions, investors, immediate communities and local government in maintaining the existence of non formal education in “Kampung Inggris”. Keywords: non formal education model, Kampung Inggris, participative. Abstrak:Model Pendidikan Non Formal Menuju Pembangunan Bidang Pendidikan Yang Partisipatif (Studi di “Kampung Inggris” Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri). Model pendidikan non formal dalam bentuk lembaga kursus mampu memenuhi kecakapan hidup masyarakat.Tekad masyarakat dalam mengembangkan kawasan tersebut menjadikan ikon “Kampung Inggris” semakin terkenal. Model pendidikan non formal di “Kampung Inggris” terdiri dari (1) input yaitu, masukan instrumen berupa lembaga kursus, masukan mentah berupa peserta didik, dan masukan lingkungan berupa investor dan masyarakat sekitar; (2) process yaitu, adanya ketiga masukan yang saling berinteraksi; (3) output yaitu, kualitas dan kuantitas peserta didik; dan (4) impact yaitu, pengaruh yang dirasakan oleh lembaga kursus, peserta didik, investor dan masyarakat sekitar. Saran dari penelitian ini, adalah; (1) publikasi diperluas melalui media; (2) kualitas tutor ditingkatkan; (3) perlu adanya dukungan peran pemerintah setempat yang lebih responsif terhadap perkembangan di “Kampung Inggris”; dan (4) upaya sinkronisasi antara lembaga kursus, investor, masyarakat sekitar dan pemerintah setempat dalam menjaga eksistensi pendidikan non formal di “Kampung Inggris”.   Kata kunci: model pendidikan non-formal, Kampung Inggris, partisipatif 
Pengembangan Desa Wisata Sebagai Perwujudan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Ecotourism) Di Kota Batu Kartika, Ayu
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development of Tourism Village as Embodiment of Community-based Ecotourism in Batu City. Seeing the potential of nature has a tourist attraction, in 2011 the Government began to introduce the term of tourist villages as an alternative tourist rests on the concept of community-based ecotourism in which the organization of tourism activities carried out by utilizing the natural environment that is managed by the local community. As a tourist attraction of existence, tourist villages do not yet have high competitiveness when compared to other tourist objects in Batu. That is because in terms of human resources is still low, the lack of infrastructure, as well as various regulations on tourist villages that does not exist in the villages, furthermore do a good development of the government and the community to the tourist village attractions can be better. Therefore, this study was conducted to determine the development of rural tourism as a manifestation of community-based ecotourism in Batu and identify factors supporting and inhibiting factors in the development of rural tourism. Keywords: Development, Village Tourism, Ecotourism, Batu City. Abstrak: Pengembangan Desa Wisata sebagai Perwujudan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Community-based Ecotourism) di Kota Batu. Melihat potensi alamiah yang memiliki daya tarik wisata, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Batu mulai memperkenalkan istilah desa wisata sebagai suatu alternatif wisata yang berpijak pada konsep ekowisata berbasis masyarakat dimana penyelenggaraan kegiatan wisata dilakukan dengan memanfaatkan kondisi lingkungan secara alamiah yang dikelola oleh masyarakat lokal. Sebagai suatu objek wisata yang cukup diperhatikan eksistensinya, desa wisata belum memiliki daya saing yang tinggi apabila dibandingkan dengan objek-objek wisata lain yang ada di Kota Batu. Hal tersebut dikarenakan dari segi sumber daya manusia masih rendah, minimnya sarana-prasarana, serta berbagai regulasi tentang desa wisata yang belum ada di tingkat desa/ kelurahan, sehingga dilakukan suatu pengembangan baik dari pemerintah maupun masyarakat agar desa wisata dapat menjadi objek wisata yang lebih baik. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengembangan desa wisata sebagai perwujudan ekowisata berbasis masyarakat (community-based ecotourism) di Kota Batu dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata.   Kata kunci: Pengembangan, Desa Wisata, Ekowisata, Kota Batu
Manajemen Bantuan dalam Rangka Memelihara Modal Sosial pada Bencana Alam (Studi Kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang) Mayatanjung, Jihan Yulanda
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Grant Management in Maintaining Social Capital during Natural Disaster (Study at Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang). Social capita plays significant role to influence community life in daily manner. It is quite evident in a community that still struggles to deal with the effect tof disaster, as experienced by the surviving communities of Kelud Mount eruption in Kabupaten Malang. Some grants are coming from communities, private, and government to relieve the burden of the survivors of Kelud Mount eruption. Good and proper mechanism is required to manage the grants for the survivors of Kelud Mount eruption. Good management is important to ensure the accountability of grants to the communities at later days. By the presence of accountability by BPBD of Kabupaten Malang as the facilitator, it is expected that the Agency will do the collection of grants and maintain the trust from communities. As previously known, trust is early capital to produce social capital. After doing a research and discussion, it is concluded that BPBD as the facilitator of survivors has been functional in proper way. The mechanism that is used to collect grants is based on the predetermined procedures and it is done to increase the accountability at later days. However, BPBD of Kabupaten Malang is still weak in its structure and infrastructure and the information system is also lacking. Keywords: social capital, disaster management, grant management, trust Abstrak: Manajemen Bantuan dalam Rangka Memelihara Modal Sosial pada Bencana Alam (studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang). Peran modal sosial sangat penting keberadaannya dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Khususnya ketika suatu masyarakat mengalami musibah tertentu, seperti yang dialami masyarakat korban erupsi Gunung Kelud yang berada di Kabupaten Malang. Berbagai bentuk bantuan datang dari masyarakat, swasta, maupun pemerintah guna membantu meringankan beban yang dialami para korban bencana erupsi Gunung Kelud. Mekanisme yang baik serta tepat dibutuhkan dalam menghimpun bantuan untuk para korban erupsi Gunung Kelud. Dengan adanya pertanggungjawaban dari BPBD Kabupaten malang sebagai fasilitator, diharapkan dapat menghimpun dan menjaga kepercayaan dari masyarakat luas, karena seperti yang diketahui kepercayaan merupakan modal awal terbentuknya modal sosial. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa  BDBD selaku fasilitator dari masyarakat untuk korban dalam hal manajemen bantuan melakukan dengan baik tugasnya. Mekanisme yang digunakan dalam menghimpun bantuan sesuai dengan prosedur yang berlaku, hal ini dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan di kemudian harinya.   Kata Kunci: modal sosial, manajemen bencana, manajemen bantuan, kepercayaan
Sinergitas Tata Kelola Agrowisata Di Pt Perkebunan Nusantara Xii (Studi Pada Wisata Agro Wonosari) Zaini, Lukman
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Governance Synergy Agrotourism in PT Perkebunan Nusantara XII  (Studies in Agro Tourism Wonosari). Malang who are attempting to become the region with the concept of agro tourism and ecotourism where Wonosari Agro Tourism is one area that is developing agro tourism in terms of visitors in recent years. In order for this tourist area is growing, we need a synergy of the parties to cooperate with the manager of the Agro Tourism Wonosari. Therefore, in developing the Agro Tourism Wonosari all parties involved must work in synergy, both the manager, the Department of Culture and Tourism Malang, organization or institution related to the field of tourism, and of course the local community to produce something that is larger Agro Tourism Wonosari as a leading tourist area owned Malang. Synergy of cooperation that made the manager of the various institutions and communities is an important factor in the development of Agro Tourism Wonosari. Keywords: Synergy, Development, Agro Tourism, Cooperation Abstrak: Sinergitas Tata Kelola Agrowisata di PT Perkebunan Nusantara XII (Studi Pada Wisata Agro Wonosari). Kabupaten Malang yang sedang berupaya menjadi daerah pariwisata dengan konsep agro dan ekowisata dimana Wisata Agro Wonosari adalah salah satu kawasan wisata agro yang cukup berkembang dilihat dari segi pengunjung dalam beberapa tahun terakhir. Agar kawasan wisata ini semakin berkembang maka diperlukan suatu sinergitas dari pihak-pihak yang bekerjasama dengan pihak pengelola Wisata Agro Wonosari.  Oleh karena itu dalam mengembangkan Wisata Agro Wonosari semua pihak yang terlibat harus saling bersinergi, baik pihak pengelola, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, lembaga atau institusi yang berkaitan dengan bidang pariwisata, dan tentunya masyarakat sekitar untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar yakni Wisata Agro Wonosari sebagai kawasan wisata unggulan yang dimiliki Kabupaten Malang. Sinergitas dari kerjasama yang dilakukan pihak pengelola dengan berbagai institusi serta masyarakat sekitar merupakan faktor penting dalam pengembangan Wisata Agro Wonosari.   Kata kunci: Sinergitas, Pengembangan, Wisata Agro, Kerjasama
Dampak Sosial Ekonomi Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Ke Kecamatan Kepanjen (Studi Pada Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang) Saputra, Bayu Aditiya
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Social Economic Impact of transfering the Malang Capital District to the Kepanjen Subdistrict (Case Study On Kepanjen subdistrict, Malang Regency). The study was based on the removal of the central government policy of Malang Regency contained in PP No.18 of 2008. This study aimed to describe and analyze the social and economic impacts that occur due to the transfer of the administrative center of Malang regency, as well as to identify driving factors and inhibiting factors in its implementation. Conclusion is, the removal of the central government policy of Malang causes positive and negative impacts on the social economic in Kepanjen. The positive impact is evident from the creation of jobs, greater employment opportunities, the emergence of investment opportunities and the development of educational facilities, healthcare and public facilities. The negative impact is reduced productivity of agricultural land, local residents fear competing against newcomers, as well as investment opportunities will be taken greater capital owners. Supporting factors include internal factors which is over exceeded budget and external factors namely the availability of vacant land, community support infrastructures and facilities that are already available. As for the inhibiting factors include internal factors, namely the mobilization of employees and external factors namely the high price of land. Keywords : social economic impact, capital regency moving   Abstrak: Dampak Sosial Ekonomi Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen (Studi Kasus Pada Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang). Penelitian ini didasarkan pada adanya  kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Malang yang tertuang dalam PP no.18 tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang terjadi karena pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Malang, serta untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasinya. Pada kesimpulanya bahwa kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Malang menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat Kepanjen. Dampak positif tersebut terlihat dari terciptanya lapangan kerja, kesempatan kerja semakin besar, munculnya peluang investasi serta berkembangnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik. Dampak negatifnya adalah produktifitas lahan pertanian berkurang, ketakutan penduduk lokal dalam bersaing dengan pendatang, serta peluang investasi akan diambil pemilik modal yang lebih besar  Faktor pendukung meliputi faktor internal yakni anggaran yang dilebihkan  dan faktor eksternal yakni ketersediaan lahan kosong, dukungan masyarakat dan sarana prasana yang telah tersedia. Sedangkan untuk faktor penghambat meliputi faktor internal, yakni mobilisasi pegawai dan faktor eksternal yakni mahalnya harga lahan. . Kata kunci : dampak sosial ekonomi, pemindahan ibukota kabupaten 
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Sewa Sederhana Di Kota Malang (Studi Kasus Pada Rusunawa Buring I Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) Simanjuntak, Naomi Aprilina
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The evaluation of the Public Policy implementation on subsidized apartments in Malang City (Case Studies in subsidized apartments Buring I in kedungkandang Sub-distric Malang City). Nowdays city rapid developments raise some effect to human settlements. The limited facilities inflicting slum residential area which cannot be left behind, but it requaires serious attention from the government. Thus to continue the development in big cities should be directed to the construction of housing and settlements that preferred entirely on flats construction. The results of the evaluation suggests the implementation of policies have been effective if it’s seen by the goal achievement, but not yet effective seen from the use of facilities inside.  while in terms of execution time policies can not be said to be efficient. In terms of accuracy, adequacy and equity policies, occupant response indicates that the implementation of policies already are in good quality but still,  there are some problem that makes evaluation not perfectly implemented. Therefore, it should be noted again by Malang government in order to restore function of the policy. Keywords: The Evaluation of Policy Implementation, Subsidized Apartments   Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Sewa Sederhana di Kota Malang (Studi Kasus pada Rusunawa Buring I Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Salah satu dampak dari perkembangan daerah kota yang kian pesat adalah keterbatasan pada aspek pemukiman penduduk. Keterbatasan sarana permukiman hingga menimbulkan slum area merupakan fenomena perkotaan yang tidak dapat dibiarkan begitu saja, melainkan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Dengan demikian di kota-kota besar perlu diarahkan  pembangunan perumahan dan permukiman yang diutamakan sepenuhnya pada pembangunan rumah susun. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Rusunawa Buring I menunjukkan pelaksanaan kebijakan sudah efektif jika dilihat berdasarkan pencapaian tujuan yang hendak dicapai, namun belum efektif dilihat dari pemanfaatan fasilitas di dalam rusunawa. Sementara dari segi pemanfaatan waktu pelaksanaan kebijakan belum dapat dikatakan efisien. Dari segi ketepatan, kecukupan dan pemerataan kebijakan, respon penghuni menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah berada pada kualitas yang baik namun belum sepenuhnya sempurna. Masih terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan hasil evaluasi tidak maksimal. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhatikan kembali oleh Pemerintah Kota Malang agar dapat mengembalikan fungsi kebijakan sebagaimana mestinya.   Kata kunci: Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan, Rumah Susun Sewa Sederhana
Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Maritim Di Kabupaten Lamongan (Studi Di Kabupaten Lamongan) Noermalasari, Rachmania
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of The Policy of Maritime Industries Specialized Economic Zone Development in Kabupaten Lamongan (Study at KabupatenLamongan). Research background is the development of maritime industries specialized economic zone in Lamongan Regency and the problems challenging this effort. One problem is related to the scarcity of land width provided by the government of Lamongan Regency for this zone. The role of managing specialized economic zone is given to the hand of regency government, including the maintenance and the provision of land and infrastructure. Regency government may be overburdened by these roles and therefore, the management of zone must involve several implementer organizations to increase local investment and local competitiveness through the policy of maritime industries specialized economic zone development. Result of research indicates that lack of readiness of Lamongan Regency to the implementation of the policy of maritime industries specialized economic zone development. Low preparation is quite obvious and shown by several indications: incompatible operational strategy toward the zone; lack of monitoring (control) by central and provincial governments; incremental policy implementation; less detail cost and benefit; lack of consistency of regency government in conducting zonal mapping or in making decision for organizational values; and lack of synergy among regency, provincial and central governments. Keywords: Implementation of The Policy, The Policy of Maritime Industries Specialized Economic Zone Development Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Maritim di Kabupaten Lamongan (Studi di Kabupaten Lamongan). Penelitian ini dilakukan berdasarkan implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus industri maritim di Kabupaten Lamongan yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Salah satunya terkait dengan belum terpenuhinya luasan lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kawasan ini. Terlebih dalam kawasan ekonomi khusus diberikan banyaknya peran pemerintah kabupaten, baik dalam pengelolaannya maupun dalam penyediaan lahan dan infrastruktur. Karena banyaknya peran yang diberikan kepada pemerintah kabupaten maka pengelolaan kawasan ini melibatkan beberapa organisasi pelaksana yang ada guna dapat meningkatkan investasi maupun daya saing daerah melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus industri maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kesiapan Kabupaten Lamongan dalam rangka implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus industri maritim. Diantaranya adalah strategi operasional kawasan yang belum sesuai, tidak adanya monitoring (kontrol) yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, Implementasi kebijakan ini dijalankan secara inkremental, adanya biaya dan manfaat yang tidak diperhitungkan secara rinci, kurangnya konsistensi pemerintah kabupaten dalam melakukan mapping kawasan, dalam pengambilan keputusan terdapat nilai-nilai organisasi, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak memiliki sinergitas,   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Maritim 
Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2011-2013) Prasetyo, Muhammad Agung
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Financial Performance of Jakarta Province Governmental (Study at Local Government Finance Office of Jakarta Province, Fiscal Year 2011-2013). The financial performance of Local Government is a part of financial target acomplishment which is assessed by the result of accountability in order to run Local Government Budget toward financial ratio. Based on Government Regulation Number 71 Year 2010 about Standart of Governmental Accounting, explained by showing the information related income, expenditure, and regional financing in order to measure the financial performance of local government. This research used descriptive by qualitative approached. The result showed that the income financial performance of Jakarta Province is good categorized by seeing from financial independent which is included in participatory category. The average of financial effectiveness is amounted to 106,32%, financial efficiency is amounted to 49,99% in average, tax revenue is amounted to 84,27% which is give a big contribution in local revenue. However, local income growth still decrease in every year. Based on expenditure performance aspect, Jakarta Province still prioritize expenditure allocation toward operation expenditure which is amounted to 72,17% in average, meanwhile the equity expenditure is amounted to 27,82% during 2011 till 2013. Based on local financing performance aspect have showed budget surplus with total regional of revenue, regional expenditure, and unspent funds at end of fiscal year showed fluctuative. Keywords: financial performance, local financial management, local government budget (APBD). Abstrak: Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2011-2013). Merupakan tingkat pencapaian target keuangan, dinilai melalui hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap rasio-rasio keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah perlu diinformasikan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, kinerja keuangan pendapatan tahun 2011-2013 dinilai baik, rasio kemandirian keuangan tergolong dalam pola hubungan partisipatif, rasio efektivitas 106,32%, rasio efisiensi 49,99%, kontribusi penerimaan pajak 84,27%. Aspek pajak inilah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pendapatan daerah, sedangkan laju pertumbuhan pendapatan masih mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari aspek kinerja belanjanya, sejak tahun 2011-2013 diprioritaskan ke dalam belanja operasi dengan rata-rata 72,17%, sedangkan rata-rata belanja modal hanya 27,82%. Dari aspek kinerja pembiayaan, terjadi surplus dengan jumlah pendapatan, belanja, dan SILPA fluktuatif. Kata kunci: kinerja keuangan pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, APBD.

Page 74 of 268 | Total Record : 2676

 72   73   74   75   76 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue