cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 77   78   79   80   81 
Pengaruh Kualitas Layanan Referensi Terhadap Kepuasan Pemustaka (Studi Pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) Maharani, Ringgar
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Impact of Reference Service Quality of User Library Satisfication (Study at Library of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang). The purposes of this study is to identify the impact of reference service quality that include of Service Affect, Library as Place and Information Control to user library satisfication provided by The Library State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. This study used the method of explanatory research with quantitative approach. Technique of collecting the data was questionnaire and interview. The Sampling selection used accidental sampling method of 100 samples. The analytical method used is the method of multiple linear regression. The result of Simultaneous-test showed that the all independent variables in this study has affect simultaneously against user library satisfaction. In addition Partial-test shows that variable Affect of Service and Library as Place have significant impact toward user library satisfaction, but variable information control has not. The test of determination is  57,4 % user library satisfaction is influenced by Affect of Service, Library as Place and  Information Control. The most influenced variable in satisfying the user library is affect of service.   Keywords: reference service quality, affect of service, library as place, information control,User library satisfaction Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan referensi yang terdiri dari variabel Affect of Service (kemampuan dan sikap pustakawan), Library as Place (fasilitas dan suasana ruang perpustakaan) dan Information Control (sarana dan akses informasi) terhadap kepuasan pemustaka di Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. penelitian in menggunakan metode explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket dan wawancara. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling dengan jumlah sampel sebesar 100 reponden. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji variabel. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa semua variabel kualitas layanan berpengaruh secara secara bersama-sama terhadap kepuasan pemustaka. Hasil uji parsial  menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Service Affect dan Library as Place terhadap kepuasan pemustaka, sedangkan variabel control of information tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pemustaka. Uji determinasi pada penelitian ini menunjukkan kepuasan pemustaka dipengaruhi oleh Service Affect, Library as Place dan Control of Information sebesar 57,4 %. Variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pemustaka dalam penelitian ini adalah variabel affect service/ kemampuan dan sikap pemustaka.   Kata kunci: kualitas layanan referensi, service affect, library as place, information control,kepuasan pemustaka
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Pengelolaan Barang Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blitar) Ramadhani, Sheylla Anugrah
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development Management Information Sistem to Manage Local Goods (Studies in the Departement of Managerial and Financial Public Goods Kabupaten Blitar).The results showed that the planning of the development management information sistems in the management local goods of Blitar regency from electronic to manual is not performing well. This is because of the requirement in the development of management information sistems in the management of local goods is not sufficient that there are no special rooms as well as laptops and printers are less support for the development of such sistems. After  that, in the development of management information sistem using a design that is used to facilitate the management of the localgoodsare logged in, parameters, entry and reports are presented in a menu  SIMBADA. Then in terms of the implementation of the development of this sistem is still a lot going on one "room" or incorrectly entered data. Implementation of development of management information sistems in the management of local goods also experiencing some constraints that human resources are less skilled, less conscientious and there are haven’t local regulations. Therefore, the government needs to conduct special training, making regional regulations and  SIMBADA should online.   Keywords:sistem development, management information sistems, management local goods.   Abstrak:Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah kabupaten Blitar dari manual menjadi elektronik tidak terlaksana dengan baik.Hal ini dikarenakan dari kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah yang tidak mencukupi yaitu tidak ada ruangan khusus serta laptop dan printer yang kurang mendukung untuk pengembangan sistem tersebut.Kemudian dalam pengembangan sistem informasi manajemen ini menggunakan desain yang digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan barang daerah yaitu login, parameter, entry dan laporan yang merupakan pilihan menu yang disajikan dalam SIMBADA. Kemudian dalam hal implementasi pengembangan  sistem ini masih banyak terjadi salah “kamar” atau salah memasukkan data. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah ini juga mengalami beberapa kendala yaitu sumber daya manusia yang kurang terampil, kurang teliti dan tidak ada peraturan daerah.Oleh karena itu pemerintah perlu mengadakan pelatihan khusus, membuat peraturan daerah dan SIMBADA ini di online-kan. Kata kunci:pengembangan sistem, sistem informasi manajemen, pengelolaan barang daerah.
Intervensi Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Program Pengenalan Bencana Di Sekolah (Pena Sekolah) (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang) Rahman, Fadli Hibatur
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Social Intervention of Badan Penanggulangan Bencana Daerah in Pengenalan Bencana di Sekolah Program(PENA Sekolah) (Study on Badan Penanggulangan Bencana Daerah of Kabupaten Malang). Since the introduction of the disaster should be done soon.We know that the people with age below 15 years is people can be the victims of disasters, causes a lack of knowledge or a lack of will to save themselves. Having unlucky number in elementary schools and junior high schools and there are some of the areas prone to the Pengenalan Bencana di Sekolah program so that the recognition of needs in schools. Kind of the study is a deskriptif method. Analysis of data, analysis taida is used analysis of the issue and that it is useful. Based on the research, the BPBD Kabupaten Malang advice given to the poor is clearly have to coordinate with other institutions, especially in the PMI permanenlyt, a set curriculum. More teachers, human resources or materials upgrading and doing sustainable material to innovate. So social intervention will also transfered in full to the target of the program that is the students schools and junior high.   Keywords: Social Intervention, Disaster Management, Disaster Mitigation.   Abstrak: Intervensi Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Program Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA Sekolah) (studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang) Pengenalan bencana seharusnya dilakukan sejak dini. Diketahui bahwa masyarakat dengan rentang umur  dibawah 15 tahun sangat bisa menjadi korban bahaya bencana, dikarenankan kurang pengetahuan akan bencana dan tidak adanya fasilitas untuk penyelamatan diri. Kabupaten Malang memiliki banyak jumlah SD dan SMP serta terdapat beberapa daerah rawan bencana sangat memerlukan adanya pelaksanaan program Pengenalan Bencana di Sekolah(PENA Sekolah). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah Analisis TAIDA, Agar analisis masalah dapat terfokus dan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah BPBD Kabupaten Malang harus berkoordinasi dengan jelas dengan pihak lain terutama PMI, menetapkan kurikulum yang permanen, menambah sumberdaya manusia atau pengajar materi, dan melakukan upgrading  secara berkelanjutan agar dapat memperbaharui materi. Demikian Intervensi Sosial juga akan tersampaikan dengan maksimal kepada sasaran program yaitu siswa-siswa SD dan SMP.   Kata kunci: Intervensi Sosial, Manajemen Bencana, Mitigasi Bencana.
Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Mewujudkan Kawasan Wisata Berbasis Keamanan Dan Kenyamanan (Studi Pada Kawasan Wisata Pantai Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah) Wicaksono, Ardiyan
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Tourism Development Strategy in Realizing Security and Comfort- Based Tourist Area (Study at Kuta Beach Tourist Area, Pujut District, Central Lombok Regency). Regional autonomy let each region with its given authority to use and manage its potency for the good of its people. By this, regional government directs the existing resources to be used efficiently and effectively including the development of tourism potency. This research based on the fact that there is no security and comfort guarantee in tourism objects. The result of this research shows that regional government’s strategy is not working yet in improving security and comfort system and in increasing the awareness because there is a lot of criminal act toward tourist, problem in the provision of infrastructure such as there is no lamp for the streets and the existent of street vendor in the beach area and Lombok International Airport (BIL). Recommendation for government is increase the working hour of security officer, the police must have a security pattern to anticipate every crime act, doing routine socialization to the people about tourism awareness, curbing street vendor by providing strategic places for them. Keywords: strategy, tourism, Comfort and Safety. Abstrak: Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Mewujudkan Kawasan Wisata Berbasis Keamanan dan Kenyamanan (Studi pada Kawasan Wisata Pantai Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah). Otonomi Daerah memberikan wewenang dan otoritas kepada setiap daerah untuk mendayagunakan setiap potensi yang ada untuk dikelola yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan ini, pemerintah daerah mengarahkan sumber-sumber daya yang ada agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif termasuk di dalamnya ialah dengan membangun potensi pariwisata. Penelitian ini didasari atas belum adanya keamanan dan kenyamanan pada kawasan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem keamanan dan kenyamanan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan sadar wisata dapat dikatakan belum berhasil karena masih banyak tindak kejahatan terhadap wisatawan, penyediaan infrastruktur jalan belum memadai seperti belum adanya fasilitas lampu penerang jalan yang dapat menyebabkan ketidakamanan dan masih banyak pedagang asongan di kawasan pantai dan Bandara Internasional Lombok (BIL). Saran bagi pemerintah adalah meningkatkan jam kerja bagi petugas keamanan, pihak kepolisian harus memiliki pola pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya ketidakamanan, Rutin melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan sadar wisata, Penertiban pedagang asongan dengan menyediakan wadah-wadah yang dianggap strategis. Kata kunci: strategi, pariwisata, keamanan dan kenyamanan 
Upaya Peningkatan Pelayanan Guna Meningkatkan Kepuasan Pengguna Jasa Kereta Api Ekonomi Lokal (Studi Pada Stasiun Tulungagung Daerah Operasi Vii Madiun Dalam Pelayanan Terhadap Pengguna Jasa Kereta Api Ekonomi Lokal) Risxi Istiarini, Putri Maya
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Efforts of  Service Improvment To Increase The Satisfaction of Local Economic Train Service Users (Study of  Tulungagung Train Station of  Madiun VII Operation Region in Serving the Local Economic Train Service Users). PT Kereta Api Indonesia has changed its manner of service that is given to users of train service, especially for local economic trains such as Dhoho Train (Blitar-Surabaya via Kertosono) and Penataran Train (Blitar-Surabaya via Malang) to increase the satisfaction of train service users. Tulungagung Station  is one of train station which has been changed. The implementation and evaluation of work program are given periodically in every week, Tulungagung Station has provided several supporting facilities to give pleasure to local economic train service users. Employee performance has been highly attended by Tulungagung Station and center. However, several things must still be attended, the approach to local economic train service users is lacking. Keywords: service, the satisfaction of local economic train service users.   Abstrak: Upaya Peningkatan Pelayanan Guna Meningkatkan Kepuasan Pengguna Jasa Kereta Api Ekonomi Lokal (Studi pada Stasiun Tulungagung Daerah Operasi VII Madiun dalam Pelayanan terhadap Pengguna Jasa Kereta Api Ekonomi Lokal). Banyaknya perubahan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa kereta api ekonomi lokal yaitu Kereta Api Dhoho (Blitar-Surabaya melalui Kertosono) dan Kereta Api Penataran (Blitar-Surabaya melalui Malang) untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa kereta api. Stasiun Tulungagung merupakan salah satu stasiun kereta api yang melakukan perubahan tersebut. Pelaksanaan serta evaluasi program kerja dilakukan secara rutin pada setiap minggu, Stasiun Tulungagung juga telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung  untuk memberikan kenyamanan terhadap pengguna jasa kereta api ekonomi lokal. Kinerja pegawai sangat diperhatikan oleh pihak Stasiun Tulungagung dan pihak pusat. Perubahan tersebut telah mampu memberikan kepuasan serta kenyamanan terhadap pengguna jasa kereta api ekonomi lokal. Namun masih banyak yang perlu diperhatikan, terlebih dengan masalah pendekatan dengan pengguna jasa kereta api ekonomi lokal yang dirasa masih kurang.   Kata kunci: pelayanan, kepuasan pengguna jasa kereta api ekonomi lokal.
Implementasi Kebijakan Pemberian Reward Untuk Meningkatkan Efektivitas Pembayaran PBB-P2 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung) Habibi, Ahmad Frendi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of a Policy from Giving Reward to Increase the Effectiveness of Land-Rural and Urban Building Tax (PBB-P2). (Studies in Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung). The implementation of giving reward policy in form of incentive can be effective. By giving reward to the staff, it can influence the performance in giving service to the society or the taxpayer. Before the implementation of giving reward policy, in 2009, the total realized income could reach 95.20 %. It can not reach the decided target. After the implementation of giving reward policy in 2010, it could reach 100 %. Year by year after the implementation of the policy, it shows the improvement of the total income. it can be seen from the following data, in 2010 it reached 19.403.013.093. In 2011 it reached 22.642.070.068. The improvement also could be seen in 2012 which reached 22.813.563.327. In 2013 it  could reach 22.850.900. Meanwhile, in 2014, there was an improvement which reached 23.436.249.062. In the process of implementing the policy, of course, there are some supporting factors such as human resources, the disposition of the staff and legitimation. In the other hand, there are some obstacles in the implementation of it such as communication factor in which it can not cover all parts, and the probability of  taxpayer who get the reward is still low. Keywords: implementation of policy, reward, PBB-P2, target and realization   Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemberian Reward Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung) Implementasi kebijakan reward berupa dana insentif dapat dikatakan efektif. dengan adanya reward kepada petugas pungut akan terjadi peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat atau wajib pajak. Sebelum diimplementasikan kebijakan reward pada tahun 2009 target realisasi penerimaan hanya mampu mencapai 95,20 persen tidak mencapai target yang ditentukan. Setelah reward diberlakukan kepada petugas pemungut pada tahun 2010 target penerimaan dapat mencapai 100 persen, dari tahun ketahun setelah diimplementasikan kebijakan reward target realisasi penerimaan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 mencapai 19,403,013,093 sedangkan pada 2011 mencapai target realisasi 22,642,070,068  pada tahun 2012 mengalami peningkatan 22,813,563,327.00, untuk tahun 2013 mencapai target 22,850.900,00 sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan lagi sebesar 23,436,249,062.00. Dalam pelaksananya tentunya ada faktor pendukung diantaranya sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan, disposisi petugas pemungut dan juga legetimasi sedangkan faktor penghambat diantaranya komunikasi yang kurang merata dan probabilitas wajib pajak mendapatkan reward masih rendah.   Kata kunci: Implementasi Kebijakan,reward, PBB-P2, target penerimaan, realisasi penerimaan
Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Gas Metana (CH4) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Studi pada Masyarakat di Sekitar TPA Supit Urang Kota Malang) Rochmah, Sofi Nur
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Policy Implementation of Methane Gas (CH4) Utilization to Realize The Welfare of Local Community (Study of The Community Around Final Processing Site (TPA) of Supit Urang in Malang City). Demographic problems in growing increasingly greater if not offset by an increase in the quality of proper waste management it will create new problems that can not be alleviated. This is motivated by the increasing number of people who will be affected by the increasing production of waste. Local Government of Malang City together with DKP Malang has sought to implement the Regional Innovation System (SIDA) namely through innovative waste management by utilizing methane (CH4). Which has a separate organic waste will produce methane gas (CH4) to be used as a substitute for LPG fuel. Waste management system applied in Malang is controlled landfill with the principles of 3R (reuse, reduce, rycycle). Response efforts that have been done in addition to solve the problem of urban garbage and population problems have also boosted the welfare of the public, especially users of methane (CH4) is the community around the landfill supit Urang Malang. Keyword: Policy Implementation, Trash Management, Methane Gas (CH4), Welfare Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Gas Metana (CH4) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Studi pada Masyarakat di Sekitar TPA Supit Urang Kota Malang). Masalah demografi yang semakin tahun semakin bertambah besar apabila tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas pengelolaan sampah yang benar maka akan menimbulkan masalah baru yang tidak dapat diringankan. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin tingginya jumlah penduduk yang akan berimbas dengan semakin tingginya produksi sampah. Pemerintah Kota Malang bersama DKP Kota Malang telah berupaya dalam melaksanakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yaitu melalui inovasi pengelolaan sampah dengan cara memanfaatkan gas metana (CH4). Sampah organik yang telah terpisah akan menghasilkan gas metana (CH4) untuk dijadikan sebagai pengganti bahan bakar elpiji. Sistem persampahan yang diterapkan di Kota Malang adalah controlled landfill dengan prinsip 3R (reuse, reduce, rycycle). Upaya tanggap yang telah dilakukan tersebut selain menyelesaikan masalah persampahan kota dan masalah kependudukan juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pengguna gas metana (CH4) yaitu masyarakat sekitar TPA Supit Urang Kota Malang. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Gas Metana (CH4), Kesejahteraan
Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Dalam Meningkatkan Usaha Pertanian (Studi Pada Gapoktan Tulodo Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang) Cahyono, Nur Hadi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Implementation of Rural Agribusiness Development Program  in Increasing Agricultural Business (Studies on Gapoktan Tulodo Tahunan Village Sale Subdistrict Rembang Regencies). Indonesian is a country that is rich of natural resources. However, it still has proverty problem and most of them in rural sector. Therefore, government implemented PUAP program to help farmers in developing capital agriculture trought development of agribusiness. However in practice, the attention of agribusiness goals and agribusiness development has largely forgotten by government and also beneficiaries and focus on financial administrative turnover also financial stability. The purpose of this research is identify, analyze, and describe the implementation of PUAP program in Gapoktan Tulodo and also the improvement of agriculture business in Gapoktan Tulodo Tahunan Village Sale Subdistrict Rembang Regency. The result of this research is PUAP increasing agricultural business, from the implementation was already appropriate. Keyword : implementation, PUAP, Gapoktan, Agricultural business Abstrak : Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dalam Meningkatkan Usaha Pertanian ( Studi Pada Gapoktan Tulodo Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang ). Indonesia adalah Negara yang kaya Sumber Daya Alam. Namun masih memiliki permasalahan kemiskinan dan kebanyakan di sektor perdesaan. Oleh karena itu pada  pemerintah melaksanakan program PUAP untuk membantu modal para petani dalam mengembangkan pertanian melalui pengembangan usaha agribisnis. Namun dalam pelaksanakannya Tujuan pengembangan agribisnis serta peningkatan usaha pertaniannya banyak dilupakan pemerintah dan juga penerima bantuan dan fokus pada perputaran administratif keuangan serta stabilnnya keuangan dan keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanakan Program PUAP di Gapoktan Tulodo dan juga peningkatan Usaha Pertanian yang di lakukan Gapoktan Tulodo desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dan juga Agribisnis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian yaitu PUAP dalam Meningkatkan Usaha Pertanian, dari segi pelaksanaakannya sudah sesuai. Kata Kunci : PUAP, Implementasi, Gapoktan, Usaha Pertanian
Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemandirian Fiskal Dengan Desentralisasi Fiskal Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Purnima, Dewi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: The Influence of Revenue Shared Fund, General Allocated Fund, and Specific Allocated Fund on Fiscal Independence with Fiscal Decentralization as Moderating Variable in Regencies and Cities of East Java Province During 2008 until 2013, the rate of Revenue Shared Fund (DBH), General Allocated Fund (DAU), and Specific Allocated Fund (DAK) in East Java Province are slower than rate of Locally Raised Revenue (PAD). The government of East Java Province tends to reduce the dependency from central government that can increasing fiscal independence. This research used explanatory quantitative method. The sample of the research were 114 analysis units that obtained from documentation of income realization in regencies and cities of East Java Province in 2012 until 2014. The result of this research showed that DBH, DAU, and DAK had a positive impact to fiscal independence simultaneously. Partially, DBH did not had a impact to fiscal independence, while DAU and DAK had a negative impact to fiscal independence. Fiscal decentralization could moderate the correlation of DBH, DAU, and DAK to fiscal independence. Keywords: DBH, DAU, DAK, fiscal Abstrak: Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Fiskal dengan Desentralisasi Fiskal sebagai Variabel Moderating di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Selama tahun 2008 sampai tahun 2013, laju Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih lambat dari laju Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Jawa Timur cenderung mengurangi dependensi terhadap pemerintah pusat yang mendorong peningkatan kemandirian fiskal. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori. Sampel dalam penelitian berjumlah 114 unit analisis yang didapatkan dari dokumentasi realisasi pendapatan kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sampai 2014. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap kemandirian fiscal. Secara parsial DBH tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal, sementara DAU dan DAK berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiscal. Desentralisasi fiskal merupakan variabel moderating yang bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap kemandirian fiskal. Kata kunci: DBH, DAU, DAK, fiskal
The Implementation of Whistle Blowing System (WBS) on State Owned Enterprise (Study in PT. Pembangkitan Jawa Bali) Sholiha, Fitriatus
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Implementasi Whistle Blowing System (WBS) pada Badan Usaha Milik Negara (Studi di PT. Pembangkitan Jawa Bali). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan implementasi WBS pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu di PT . Pembangkitan Jawa Bali (PJB) yang merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Implementasi WBS pada BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN pasal 27 yang menjelaskan kewajiban Direksi untuk menyusun dan mengelola mekanisme pelaporan pelanggaran atas dugaan pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WBS di PT PJB telah diimplementasikan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 095.K/010/DIR/2012 dan Nomor: 007.K/DK/PJB/2012 tentang WBS PT PJB. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan permasalahan yang muncul dari lingkungan internal seperti kurangnya sosialisasi formal yang diberikan kepada kelompok sasaran, belum adanya skema monitoring formal dan evaluasi yang independent, serta nilai-nilai sungkanisme dari karyawan yang merupakan faktor penghambat dalam implementasi WBS. Kata kunci: Implementasi, Whistle Blowing System, Good Corporate Governance, Badan Usaha Milik Negara   Abstract: The Implementation of Whistle Blowing System (WBS) on State Owned Enterprise (Study in PT. Pembangkitan Jawa-Bali). This research was aimed to analyze and to interpret the implementation of WBS on State Owned Enterprises (SOE) which is take study in PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) as subsidiary of State Electricity Company (PLN). The implementation of WBS in SOE was regulated on SOE Ministry Regulation Number: PER-01/MBU/2011 about GCG Implementation within SOE Article 27 which is explain the obligation of Director to formulated and manage the provisions mechanism of violation report. The result of the research presents that WBS in PT PJB have been implemented through Joint Decree between Board of Directors and Commissioners Number: 095.K/010/DIR/2012 and Number: 007.K/DK/PJB/2012 about WBS in PT PJB. Based on the research conducted identify that the problem which are obstruct the implementation of WBS was arises from the internal factors such as less of formal socialization given to the target groups, the scheme of formal monitoring and independent evaluation, and hesitate virtue.  Keywords: Implementation, Whistle Blowing System, Good Corporate Governance, State Owned Enterprise 

Page 79 of 268 | Total Record : 2676

 77   78   79   80   81 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue