cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Perpajakan
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
Arjuna Subject : -
Articles 280 Documents
 17   18   19   20   21 
PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) Ananda, Pasca Rizki Dwi
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.528 KB)

Abstract

This study is conducted to determine the effect of socialization of taxation, tax rates, and an understanding of taxation upon tax compliance. This study is included in the class explanatory research. SMEs are registered as a taxpayer in the Tax Office Pratama Batu is the population of this study. Samples are 96 respondents with purposive sampling method. The respondents criteria are taxpayer as SMEs sector with a turnover of not more than Rp 4.8 billion, - in a tax year. The results showed socialization taxation have a significant influence on tax compliance by 0.252, the tax rate has a significant influence on tax compliance of 0.413, and an understanding of taxation has a significant influence on tax compliance by 0.217. The dominant variable in this study is the tax rate. Advice to the DGT as the government agency that manages taxation state in Indonesia, one of the regulators in particular tax rates, is expected to consider carefully the tax rates that will be given to taxpayers, among which to conduct a survey or research in advance to the state tax payer especially SMEs with pay attention to several factors that tax compliance is increased Keywords : Socialization of taxation, tax rates, understanding of taxation, tax compliance ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian explanatory research. UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu adalah populasi dari penelitian ini. Sampel berjumlah 96 orang responden dengan metode pengambilan sampel secara purposive sampling, yaitu Wajib Pajak Sektor UMKM dengan omset tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,252, tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,217. Variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah tarif pajak. Saran kepada DJP sebagai Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia, salah satu pembuat peraturan khususnya tarif pajak, diharapkan mempertimbangkan secara matang penetapan tarif yang akan diberikan kepada Wajib Pajak, diantaranya yaitu dengan melakukan survey ataupun riset terlebih dahulu kepada kondisi Wajib Pajak khusunya UMKM dengan memperhatikan beberapa faktor sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi meningkat.   Kata kunci : Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, pemahaman perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak
PENGARUH PENINGKATAN PELAYANAN, PENERTIBAN ADMINISTRASI DAN PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA MALANG UTARA) Iskandar, Nimas Capisa
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.805 KB)

Abstract

One of the government's efforts to reform the tax, which is passed a law that PER-12/PJ/2014. This regulation governs the revocation status of a Small Business Taxable Person registered with a turnover <Rp 4,800,000,000.00 but not active in reporting the Notice Period Value Added Tax. This regulation aims to improve services, administrative discipline and supervision, particularly in the sector of the Value Added Tax. Service Improvement has done so Entrepreneur Taxable feel easy and comfortable in reporting tax. Controlling the administration has done to improve the administrative system of Value Added Tax. The importance of monitoring has done to obedient taxpayer in reporting and paying the tax. This kind of research is an explanatory quantitative research, the questionnaire data.This research was conducted on STO North Malang. The population in this study is taxable entrepreneur Registered on STO North Malang totaling 953 with sample of 91 respondents. Based on the test results in partial improvement of services, administrative enforcement and compliance monitoring significant effect on taxable businesses.Simultaneously test results showed that the increase in service, controlling the administration and supervision of compliance significantly affect taxable entrepreneur. Keywords: improving services, administrative enforcement, surveillance, compliance, employers taxable   ABSTRACT Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan reformasi pajak, yaitu mengeluarkan peraturan PER-12/PJ/2014. Peraturan ini mengatur tentang pencabutan status Pengusaha Kecil Pengusaha Kena Pajak terdaftar dengan omzet < Rp 4.800.000.000,00 tetapi tidak aktif dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, menertibkan administrasi dan pengawasan, khususnya di sektor Pajak Pertambahan Nilai. Peningkatan Pelayanan dilakukan agar Pengusaha Kena Pajak merasa mudah dan nyaman dalam melaporkan pajaknya. Penertiban administrasi dilakukan untuk memperbaiki sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai. Pentingnya pengawasan dilakukan adalah agar Wajib Pajak patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksplanatif, dengan data kuisioner. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Malang Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara yang berjumlah 953 dengan sampel sebanyak 91 responden. Berdasarkan hasil uji secara parsial variabel peningkatan pelayanan, penertiban administrasi dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil uji secara simultan menunjukan bahwa peningkatan pelayanan, penertiban administrasi dan pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Kata Kunci : peningkatan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, kepatuhan , pengusaha kena pajak.
IMPLEMENTASI ELEKTRONIK NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) Ferdiawan, Erick
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.804 KB)

Abstract

This research is conducted according to implementation of E-NOFA at KPP Pratama Malang Utara. The Analysis of Implementation is reviewed by tax invoice serial number publishing mechanism, the ammount of taxable entreprenuer using E-NOFA, the quantity of E-NOFA  published, obstacles in implementation of E-NOFA and its problem solving. This research uses descriptive method with qualitative approach. The data sources were collected from interview and secondary data. The result of this research, the implementation of E-NOFA at KPP Pratama Malang utara has had improvement administration system of VAT which can be seen from significant change in numbering serial of tax invoice. Implementation E-NOFA at KPP Pratama Malang utara has some problems which are divided by 2, external problem and internal problem. The effort which can be done by KPP Pratama Malang Utara including preparing about implementation of e-Tax Invoice, can not giving total limit for E-NOFA order, fixing connection and internet network, urges non-taxable entrepreuner for not publishing serial number of tax invoice and actively socialize long time before implementation of new policy Key Word: Tax Invoice, electronic serial number of tax invoice, Taxable Entrepreneur, Value Added Tax,  and administration system of VAT ABSTRAK Penelitian ini dilakukan pada implementasi e-NOFA di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Analisis atas implementasi e-NOFA ditinjau dari mekanisme penerbitan nomor seri faktur pajak, jumlah Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan e-NOFA, jumlah penerbitan e-NOFA, hambatan dalam pelaksanaan e-NOFA dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi e-NOFA di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengalami perbaikan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dilihat dari perubahan yang signifikan dalam penomoran seri faktur pajak. Implementasi e-NOFA di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengalami beberapa hambatan yang dibedakan menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Upaya yang dapat dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yaitu diantaranya dengan mempersiapkan pelaksanaan e-Tax Invoice, tidak membatasi jumlah permintaan e-NOFA, memperbaiki koneksi atau jaringan internet, menghimbau wajib pajak non pengusaha kena pajak untuk tidak menerbitkan nomor seri faktur pajak dan melaksanakan sosialisasi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan peraturan baru.   Kata Kunci: Faktur Pajak, Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak,  Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, dan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai
KAJIAN ATAS OTONOMI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (STUDI KASUS ATAS WACANA PEMISAHAN WEWENANG ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN) Andiko, Tio
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.298 KB)

Abstract

The research is based upon the fact that in recent years the target of taxes does not meet the target, responded by various recommendations from related parties and supported by the growing trend in many countries that the tax authority is being transformed to be more autonomous. The purpose of this study is to describe the institutional design that is right for the DGT for the realization of a good internal control system within the body of the Ministry of Finance. Internal Controlling System in the Ministry of Finance is the main focus of the research that is seen from perspective of system of organization, system of authorities and recording procedures, healthiness of the work performance, and the employee performance towards their given authorities; and restructuration of DGT that is seen from the aspect of its design of position, design of suprastructure, design of lateral relations and design of decision making system. Conclusion of the research is that transforming DGT into Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Government Institution Non-Ministry) under the name of Badan Penerimaan Perpajakan (the Body of Taxation Recipient), which directly be controlled by and responsible to the president through coordination of Finance Minister. Keywords: Autonomy, Organization, Tax Administration ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana target pajak yang tak kunjung tercapai dalam beberapa tahun terakhir, kemudian direspon dengan berbagai pandangan rekomendasi dari berbagai pihak terkait dengan perlunya penambahan wewenang pada tubuh DJP, diperkuat dengan adanya tren di negara lain yang mulai mentransformasi otoritas pajaknya ke arah yang lebih otonom. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan desain kelembagaan yang tepat bagi DJP demi terwujudnya sistem pengendalian internal yang baik dalam tubuh Kementerian Keuangan. Fokus penelitian ini adalah sistem pengendalian internal Kementerian Keuangan dilihat dari sistem organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, pelaksanaan kerja yang sehat, dan karyawan dengan kualitas yang sesuai dengan tanggung jawab; dan restrukturisasi DJP dilihat dari aspek desain dari posisi, desain suprastruktur, desain hubungan lateral, dan desain sistem pengambilan keputusan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah perlu menjadikan DJP berstatus Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nama Badan Penerimaan Perpajakan, yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Keuangan. Kata Kunci: Otonomi, Organisasi, Administrasi Perpajakan
EVALUASI PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. “X” DI KABUPATEN KEDIRI Hapsari, Mayang
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.606 KB)

Abstract

Tax is the largest contributor in state revenue which is used to fulfill the country needs and set the government course. Tax from the Taxpayer point of view is defined as one of deduction to their incomes and corporate profits. Especially tax planning for Value Added Tax (VAT) which has some provision in its planning, but it is not needed to use all of the provisions of the planning. One way of VAT planning is by utilizing input tax and output tax and then does the calculation. PT. “X” is one company that uses VAT planning by using two planning methods; first method is by making debit and the second one is by delaying tax payments. In taxation debiting, PT. “X” perform charging by diverting the expired Tax Invoice into the financial statements as an expense of the company, meanwhile delaying payment term means; PT. “X” delays the payment of VAT, so that the company do not have to pay VAT in advance but they can do production first. Keywords : Tax Planning, Evaluation of tax planning, Value Added Tax Planning.   ABSTRAK Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan mengatur jalannya pemerintahan.Pajak dilihat dari segi Wajib Pajak merupakan salah satu faktor pengurang penghasilan dan laba perusahaan. Perencanaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki ketentuan-ketentuan dalam melakukan perencanaan, akan tetapi tidak semua ketentuan perencanaan tersebut digunakan. Perencanaan PPN diantaranya adalah dengan memanfaatkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang kemudian dilakukan perhitungan.PT. “X” merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan perencanaan PPN dengan menggunakan dua metode perencanaan, yang pertama adalah melakukan pembebanan dan yang kedua dengan melakukan penundaan pembayaran pajak. Dalam pembebanan pajak, PT. “X” melakukan pembebanan dengan cara mengalihkan Faktur Pajak Masukan yang sudah kadaluwarsa kedalam laporan  keuangan sebagai beban perusahaan, sementara penundaan pembayaran adalah dimana PT. “X” melakukan penundaan pembayaran PPN, dengan begitu perusahaan tidak harus membayar PPN terlebih dahulu tetapi bisa melakukan produksi terlebih dahulu. Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Evaluasi Perencanaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI REGULASI DAERAH TERKAIT PENERIMAAN PAJAK REKLAME (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Madina, Risa Iman
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.413 KB)

Abstract

The study is based on the factors that influence the implementation of regulations related areas advertisement tax revenues. The study is also seen how the implementation of regulations related to the area of ​​the advertisement tax revenues. The purpose of this study is to determine how the implementation of regulations related areas advertisement tax receipts, and the factors that influence the implementation in order to optimize the advertisement tax receipts in Malang. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. Data collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques in this study consisted of data collection, condensation, data presentation, and conclusion by Miles and Huberman’s model (2014:14). The results of this study is that the implementation of regulations related areas advertisement tax receipts in Malang has been effective enough to be analyzed researchers used a Grindle’s model. Factors that influence the implementation of local regulations in order to optimize the advertisement tax receipts, covering internal and external factors which consists of enabling and inhibiting factors. Keywords : implementation, implementation of regulatory areas, tax revenues, tax Billboard. ABSTRAK: Penelitian ini didasarkan atas adanya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi regulasi daerah terkait penerimaan pajak reklame. Penelitian ini juga dilihat dari bagaimana implementasi regulasi daerah terkait penerimaan pajak reklame tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi regulasi daerah terkait penerimaan pajak reklame, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi tersebut dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak reklame di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman (2014:14). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi regulasi daerah terkait penerimaan pajak reklame di Kota Malang sudah cukup efektif dengan dianalisis peneliti menggunakan model Grindle. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi regulasi daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak reklame, meliputi faktor internal dan eksternal yang terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Kata Kunci : implementasi, implementasi regulasi daerah, penerimaan pajak, pajak reklame.
ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT ( Studi Kasus Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Lombok Timur ) Silvia, Irma Aulis
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.454 KB)

Abstract

This type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. This research intent to know how to regressive performing mechanism vehicle taxes, faced interference in vehicle taxes collection, and deep effort settle aught interference on SAMSAT East Lombok. Subject about problem which is interposed deep observational it  arrears problem vehicle taxes on Office with Samsat East Lombok. This research got to be known that mechanism that is utilized in motor vehicle taxes collection on SAMSAT East Lombok corresponded to Governor regulation, but needs service step-up with regard society condition that is at that East Lombok Is more effective and efficient deep regressive motor vehicle taxes.  Key Words :Mechanism, Collection, Revenue, Motor Vehicle Tax ABSTRAK Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan, dan upaya-upaya yang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada SAMSAT Lombok Timur. Pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah masalah penunggakan pajak kendaraan pada Kantor Bersama Samsat  Lombok Timur. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme yang digunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Lombok Timur telah sesuai dengan peraturan Gubernur, namun perlu peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di Lombok Timur agar lebih efektif dan efisien dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.   Kata Kunci :Mekanisme, Pemungutan, Penerimaan, Pajak Kendaraan Bermotor
ANALISIS PENERAPAN LAYANAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SECARA E-REGISTRATION (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo) Wulandari, Enggar Putri
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.383 KB)

Abstract

This research aims to know and describe the process of implementation and the result of implementation individual taxpayer identification number registration service with e-registration that is done by pratama surabaya tax service office.The kind of research that was used a descriptive. The results of the research have been process of implementation individual taxpayer identification number registration service through e-registration by pratama surabaya tax service office has been good  and  match with SE-20/PJ/2013. It is proved with increasing the taxpayer and the user electronic registration  service with e-registration each years with the contribution realization increase each years. Obstacles that arose from the implementation of this program are  user’s are depended to the system and connecting of internet, the number of human resources and the level of understanding about taxpayer while supporter factor come from surabaya government, the citizens awareness and time efficiency that is nedeed. Keyword : Taxpayer Identification Number Registration, E-Registration Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan proses penerapan dan hasil penerapan layanan pendaftaran nomor pokok wajib pajak orang pribadi secara e-registration pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa proses penerapan layanan pendaftaran nomor pokok wajib pajak orang pribadi secara e-registration yang diterapkan oleh kantor pelayanan pajak pratama surabaya Wonocolo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan SE-20/PJ/2013. Terbukti dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar dan pengguna layanan e-registration dari tahun ke tahun dengan tingkat kontribusi dari tahun ke tahun yang terus membaik. Hambatan yang muncul adalah ketergantungan sistem dan koneksi internet, jumlah sumber daya manusia, dan tingkat pemahaman wajib pajak. Sedangkan faktor pendukung dari penerapan layanan ini adalah dukungan pemerintah Kota Surabaya, kesadaran masyarakat dan efisiensi waktu. Kata Kunci : Nomor Pokok Wajib Pajak, E-Registration
PEMANFAATAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR DALAM NEGERI (STUDI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI JATIM I, SIDOARJO) Gumilar, Gilang
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.977 KB)

Abstract

Government effort to raise export activity in state depends on society role in joining to push in state export. Government policy become deciding factor of in state market expansion, the nature of policy that is taken becoming a special attention to industrialist in the country in order to decide which policy that they will take in import and export activity. This research aims to know the process in usage of ease to import for export destination in Kanwil DJBC Jatim I sidoarjo and the raise of finished goods in Jawa Timur. This research use a descriptive research with qualitative methods. The focuses on this research are the process of the facility, the raise number of industry who use this facility, control and usage of KITE facility, and the growth in export before and after KITE facility (PMK 176 & PMK 177). Research result shows that are some obstacle in use of KITE facility. Such as, some of the companies who has already use KITE facility has to been revoked form the facility because they are not able to qualify the terms in PMK 176 & PMK 177. Keywords: Export Raise, Government Policy, KITE Facility ABSTRAK Upaya pemerintah dalam meningkatkan kegiatan ekspor dalam negeri bergantung terhadap peran masyarakat dalam ikut andil untuk mendorong ekspor dalam negeri. Sifat kebijakan yang diambil menjadi perhatian khusus bagi para pengusaha dalam negeri menentukan kebijakan perusahaanya dibidang ekspor dan impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemanfaatan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) di Kanwil DJBC Jatim I Sidoarjo dan peningkatan ekspor barang jadi di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Fokus penelitian ini ialah proses pemanfaatan fasilitas KITE, peningkatan jumlah perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE, pengawasan dan pemanfaatan fasilitas KITE dan perbandingan ekspor sebelum dan sesudah fasilitas KITE (PMK 176 & PMK 177). Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan fasilitas KITE. Diantaranya, ialah beberapa perusahaan yang sudah memanfaatkan fasilitas KITE sebelumnya harus dicabut karena tidak dapat memenuhi persyaratan dalam PMK 176 & PMK 177. Kata Kunci : Peningkatan Ekspor, Kebijakan Pemerintah, Fasilitas KITE, PMK 176 & PMK 177
PERAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU DALAM UPAYA PENINGKATAN PAJAK HIBURAN Wijaya, Ahmad Ardy
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.524 KB)

Abstract

Regional autonomy gives freedom to local government to arrange their own territory, which it is related to the financing of local governments through tax revenue. In the process local government gives the authorize of entertainment tax revenue to Local Revenue Offices to levy entertainment tax revenue. The purpose of this research is to know the role from Local Revenue Offices of Batu, East Java in the effort to in terms of entertainment tax increase in extensification and intensification. Local Revenue Offices of Batu, East Java is improve the entertainment tax revenue through intensification and extensification entertainment tax on voting generally runs well though with some of the obstacles in the process of voting. This research used descriptive research methods with qualitative approaches. Keywords: Department of Revenue, Batu city, Entertainment Tax, extensification and intensification Abstrak Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, salah satunya berkaitan dengan pembiayaan pemerintah daerah melalui penerimaan pajak hiburan. Dalam proses penerimaan pajak hiburan pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut hasil penerimaan pajak hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam upaya peningkatan pajak hiburan dari segi ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak hiburan pada umumnya berjalan dengan baik meski dengan beberapa hambatan dalam proses pemungutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: Peran, Dinas Pendapatan Daerah, Kota Batu, Pajak Hiburan, ekstensifikasi dan intensifikasi

Page 19 of 28 | Total Record : 280

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2014 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 1 (2015) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015): April Vol 4, No 2 (2015): MARET Vol 4, No 1 (2015): MARET Vol 3, No 1 (2014): DESEMBER Vol 2, No 1 (2014): AGUSTUS Vol 1, No 1 (2014): Mei More Issue