Articles
9 Documents
Search results for
, issue
" 1990: HARIAN YOGYA POS"
:
9 Documents
clear
PERANAN WANITA DULU DAN SEKARANG
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.644 KB)
      Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988 secara eksplisit menegaskan bahwa wanita Indonesia sebagai warga negara mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama di segala bidang kehidupan bangsa serta dalam segenap kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu maka kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita.      Pada sisi yang lain ditegaskan pula bahwa peranan wanita dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia, termasuk pengembangan generasi muda, khu-susnya anak-anak dan remaja dalam rangka pembangunan ma-nusia Indonesia seutuhnya.           Bahwa wanita Indonesia mempunyai peranan yang be-sar dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat; hal itu kiranya tidak dapat dibantah lagi oleh siapapun. Catatan sejarah kita telah membukti-kan bahwa pada masa prakemerdekaan maka banyak wanita Indonesia yang secara aktif memberikan kontribusi dalam perjuangan melawan penjajah di Bumi Nusantara; dalam hal ini kita dapat mengangkat nama-nama pahlawan wanita In-donesia seperti Tjoet Nyak Dien, Tjoet Moetia, Christina Martha Tiahahu, Dewi Sartika, Kartini, dan sebagainya.
SIARAN RADIO PENDIDIKAN SEBAGAI ALTERNATIF
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.626 KB)
      Kualitas pendidikan dasar di negara kita kali ini kiranya tengah mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah; hal ini dapat dicermati dengan adanya berbagai upaya dari pemerintah, baik melalui Depdikbud maupun departemen yang lain, untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di negara kita.      Diberikannya kesempatan kepada guru-guru Sekolah Dasar, SD, untuk menduduki pangkat dan jabatan yang sepadan dengan guru-guru sekolah menengah (baca:SK Menpan No:26/Menpan/1989) dan dibukanya Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada berbagai perguruan tinggi adalah tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar.      Logikanya: apabila pangkat dan jabatan para guru SD dimungkinkan dapat setara atau bahkan lebih tinggi dari guru menengah maka secara psikologis akan memberikan motivasi tersendiri dalam menunaikan tugas-tugasnya. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi mutu pengajaran dan pendidikan pada sekolahnya masing-masing. Sementara itu peningkatan pendidikan formal minimal sampai jenjang Diploma Dua (D2) sudah barang tentu juga akan meningkatkan kualitas dan profesionalitas para guru SD.
PP NO:28 DAN HAPUSNYA SLTP KEJURUAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.269 KB)
Baru-baru ini Presiden RI Soeharto telah berkenan menetapkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur perputaran roda-roda penyelenggaraan pendidikan di Indonesia; salah satu di antaranya adalah PP No:28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar.      Masyarakat Indonesia memang sudah cukup lama menantikan terbitnya PP tersebut yang merupakan penjabaran operasional dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dengan lahirnya PP tersebut tentu saja arah pendidikan nasional kita akan semakin jelas, di samping itu rambu-rambu lalu lintas pendidikan telah terpasang.       Secara filsafati rambu-rambu lalu lintas pendidikan tersebut memang perlu dipasang dengan jelas supaya kita tidak salah dalam memilih jalan menuju sasaran yang telah ditetapkan; yaitu tujuan pendidikan nasional yang kita cita-citakan bersama.
KEPENDUDUKAN DAN KEPENDIDIKAN ISLAM
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.591 KB)
      Mencermati dengan seksama terhadap gambaran besar tentang kependudukan dan kependidikan masyarakat Islam di dunia sekarang ini tersurat dan tersirat adanya berbagai indikator keterbelakangan di dalamnya; suatu hal yang menuntut perhatian masyarakat dunia, khususnya dari masyarakat Islam itu sendiri tentunya.      Berbagai indikator keterbelakangan masih melekat rapat dalam gambaran besar tersebut; antara lain adalah mayoritas penduduk dalam usia tidak produktif, tingginya jumlah penduduk yang buta huruf, tingginya tingkat kematian bayi, juga tingginya tingkat kematian ibu, dan sebagainya. Ini semua memberikan ilustrasi tentang masih adanya keterbelakangan pada masyarakat Islam dunia di dalam menyongsong era industrialisasi; meskipun dari kasus per kasus ada pula beberapa negara Islam yang sudah layak dikatakan sebagai relatif "maju".      Bangladesh misalnya. Negara yang berpenduduk sekitar 118 juta jiwa dengan 86% di antaranya yang beragama Islam merupakan salah satu contoh "negara Islam" yang relatif tertinggal. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah serta berbagai indikasi tingkat kesehatan masyarakat yang belum optimal merupakan fenomena yang mudah ditangkap.
LATAR BELAKANG KONSEP LPTK
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.821 KB)
      Salah satu hasil terpenting dari Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Prajabatan dan Penyetaraan Guru SD baru-baru ini, di Jakarta, ialah makin "dekat"-nya rencana pemerintah untuk membuka program D2 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk meningkatkan keterampilan profesional para lulusan SPG/SGO yang sampai saat ini masih menganggur.      Niatan pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar yang dimulai dari peningkatan mutu para gurunya segera akan direalisasikan; salah satu caranya adalah dengan menaikkan kriteria pendidikan formal para calon guru-guru baru, dari jenjang SMTA sampai pada jenjang Diploma Dua Tahun (D2).      Berkaitan dengan upaya tersebut maka para lulusan SPG/SGO, yang notabene dipersiapkan akan menjadi guru SD nantinya, diharapkan dapat memanfaatkan program peningkatan kemampuan profesional melalui LPTK; meskipun LPTK sendiri nampaknya belum menjanjikan masa depan bagi para lulusannya kelak.
ANCAMAN "INVISIBLE UNEMPLOYED"
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (48.128 KB)
Pintu kesempatan bagi lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), termasuk lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), yang ingin mengabdi menjadi guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah dibuka lebar. Bagi yang berminat kesempatan mendaftarkan diri dibuka dari tanggal 26 s/d 29 Agustus 1991; dan bagi yang bernasib baik akan diangkat menjadi guru pada SD-SD Negeri yang dipandang masih perlu mendapatkan tambahan guru.
Good News! Dibukanya pintu kesempatan tersebut ki ranya merupakan berita yang baik; bagi upaya peningkatan mutu maka makin banyak guru -mestinya- akan semakin baik mutu lulusan yang dihasilkan oleh lembaga SD, sementara itu bagi para lulusan LPTK yang masih menganggur belum memperoleh kesempatan mengamalkan ilmunya maka atas dibu kanya kesempatan tersebut setidak-tidaknya dapat membuka harapan baru. Meskipun demikian, di kalangan masyarakat sendiri -khususnya masyarakat SD- bersamaan dengan dibu-kanya kesempatan tersebut timbul pertanyaan besar; yaitu apakah memang DIY masih mengalami kekurangan guru SD se-hingga masih perlu menerima atau menambah guru baru.
Pertanyaan tersebut tentu saja sangat wajar serta tidak berlebih-lebihan. Bukankah di berbagai media massa akhir-akhir ini gencar diberitakan mengenai relatif ba-nyaknya SD yang kekurangan siswa? Lebih dari itu bahkan beberapa SD terpaksa ditutup dikarenakan tidak mendapat siswa dalam jumlah yang layak. Dengan demikian dibukanya penerimaan guru SD memang berkesan antagonistik.
PERGURUAN TINGGI NEGERI AKAN DIAKREDITASI
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.175 KB)
      Baru-baru ini dilangsungkan sebuah diskusi panel oleh Pusat Kerja Sama Ilmiah, PKSI, Kopertis V Yogyakarta; adapun topik yang diambil ialah masa depan perguruan tinggi swasta, PTS, di Indonesia setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No:30/1990 tentang pendidikan tinggi. Acara ini diikuti oleh 200-an praktisi PTS, terdiri dari pengurus yayasan, pimpinan lembaga serta dosen PTS. Beberapa civitas perguruan tinggi negeri, PTN, pun ternyata hadir pula.      Diskusi yang menampilkan pemrasaran dari berbagai latar belakang, antara lain dari Badan Pertimbangan Pen-didikan Nasional, BPPN, dari PTN serta dari PTS sendiri, tersebut berjalan sangat semarak; kiranya banyak peserta yang optimis bahwa PP No:30/1990 benar-benar akan mampu memberikan masa depan pada PTS di waktu-waktu mendatang.      Salah satu isyu yang paling menarik dari berbagai permasalahan yang timbul di dalam diskusi forum tersebut ialah menyangkut masalah akreditasi. Adapun pangkaltolak lahirnya pembicaraan tentang akreditasi ini kiranya ti-dak dapat dilepaskan dari pengalaman para praktisi PTS yang merasakan ada semacam ketidakadilan di dalam sistem akreditasi yang telah berjalan selama ini; meskipun pada umumnya mereka tetap menganggap bahwa akreditasi penting untuk dilaksanakan.
TENTANG APRESIASI GURU TERHADAP SK MENPAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (140.931 KB)
      April 1990 ini barangkali akan menjadi salah satu bulan yang "mengesankan" bagi para guru di sekolah dasar dan menengah. Mengapa demikian? Konon pada Bulan April 1990 ini SK Menpan yang telah menjanjikan banyak harapan bagi para guru di sekolah dasar dan menengah akan mulai dilaksanakan secara "benar" di berbagai wilayah, tak terkecuali wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.      Seperti yang masih kita ingat bersama; pada tanggal 2 Mei 1989 tahun yang lalu keluarlah Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer: 26/ MENPAN/1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.      Pada saat SK Menpan tersebut di atas dikomunikasikan kepada umum, khususnya kepada para guru serta para pengelola pendidikan lainnya, maka segudang "kemeriahan" dan antusiasme segera muncul. Mengapa demikian? Karena para guru umumnya meyakini bahwa SK tersebut akan mampu memperbaiki nasibnya, yang sekaligus akan menjembatani upaya-upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional kita.Â
MENATA KEMBALI SISTEM PERSEKOLAHAN KITA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.13 KB)
      Untuk memformulasikan ide dasar perpanjangan lama pendidikan dan sekaligus menjabarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, atau UU Sisdiknas, maka pemerintah telah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) tentang Pendidikan Dasar.       Salah satu butir dalam Rancangan PPRI tersebut menyebutkan bahwa lama pendidikan dasar sepanjang 9 tahun; yang diselenggarakan 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).      Mengacu pada bunyi butir tersebut maka kelak SLTP bukan lagi merupakan bagian dari pendidikan menengah, akan tetapi merupakan bagian dari pendidikan dasar. Jadi sekolah menengah/lanjutan tingkat pertama sebagaimana yang kita kenal selama ini, khususnya SMP (umum), nantinya bukan lagi menjadi bagian dari pendidikan menengah; melainkan menjadi bagian dari pendidikan dasar.