cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT" : 18 Documents clear
DESENTRALISASI PENDIDIKAN JANGAN "KEBABLASAN" Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.467 KB)

Abstract

       Salah satu tema yang dibahas secara detail oleh para peserta Rakernas Persatuan Tamansiswa Tahun 1999  baru-baru ini adalah tentang desentralisasi pendidikan.  Memang, dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999  tentang Pemerintahan Daerah maka gagasan tentang dikembangkannya model desentralisasi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional menjadi semakin nyata dan mendekati pelaksanaan.       Terminologi desentralisasi pendidikan itu sendiri sebenarnya tidak pernah ada di dalam dokumen UU; meskipun demikian dengan memahami semangat dan jiwa UU itu sendiri maka "penurunan" we-wenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di dalam banyak bidang telah memungkinkan, bahkan mewajibkan, dilaksana-kannya desentralisasi pendidikan.       Secara jelas Pasal 11 menyatakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan,  pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan,  industri dan perdagangan, penanaman modal,  lingkungan hidup, pertanahan,  koperasi dan tenaga kerja. Mengacu pada kalimat ini maka nantinya pelaksanaan pendidikan nasional kita tidak lagi berpusat "di atas" akan tetapi tersebar di berbagai daerah.       Artinya,  kalau kita sekarang memiliki lebih dari 300 daerah tingkat dua maka nantinya kita akan memiliki lebih dari 300 pusat-pusat pendidikan nasional  karena setiap daerah mempunyai otoritas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan menurut kebijakannya masing-masing. Apakah hal seperti ini cukup rasional untuk kondisi objektif pendidikan nasional di Indonesia dewasa ini?  Masalah rasionalitas inilah yang akhir-akhir ini banyak didiskusikan oleh banyak kalangan, termasuk kalangan pendidikan.
KUNCI SUKSES REFORMASI PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.759 KB)

Abstract

       Sekitar sepuluh tahun yang lalu  telah diterbitkan  dua judul buku tentang reformasi pendidikan (educational reform) yang sangat me-narik untuk kita cermati isinya.  Buku yang pertama bernuansa Barat karena berisi konsepsi dan praktik reformasi pendidikan di negara-ne-gara Barat, utamanya di Amerika Serikat (AS);  sedangkan buku yang kedua bernuansa Timur karena di dalamnya disertakan konsepsi dan praktik reformasi pendidikan di negara-negara Timur  seperti  Jepang, Republik Korea, Malaysia, dan sebagainya.       Buku yang pertama, Allies in Educational Reform (1989), di-tulis oleh Jerome M. Rosow dan Robert Zager,  antara lain berisikan  konsepsi reformasi pendidikan yang menuntut adanya kerja sama yang harmonis antara pengambil keputusan di tingkat atas dengan pelaksana pendidikan di tingkat bawah.         Di dalam satuan sekolah  maka reformasi pendidikan hanya dapat berjalan sukses apabila ada kerja sama yang harmonis di antara pihak manajemen yang dalam hal ini adalah kepala sekolah dan tenaga admi-nistratif sekolah dengan pihak pendidik yang dalam hal ini adalah para guru sekolah.  Tanpa adanya kerja sama yang harmonis antara kedua belah pihak maka tidak mungkin reformasi pendidikan bisa dijalankan dengan sukses.  Tanpa adanya kolaborasi mutualistik di antara kedua pihak  maka tidak mungkin reformasi pendidikan dapat diputar dengan berhasil.       Secara empirik Rosow dan Zager pun menuliskan kebenaran atas konsepnya tersebut dalam praktik pada sekolah-sekolah di negara-ne-gara bagian AS;  antara lain dilaporkan apa yang telah dipraktikkan di The ABC Unified School  dan  The Killingsworth  Junior High School (California), The Dade County Public School (Florida), The Duluth School (Minnesota), The Hammond School (Indiana), The Montgome-ry County Public School (Cincinnati), dan sebagainya.
KAPAL PENDIDIKAN KINI "TENGGELAM" Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.873 KB)

Abstract

       Masalah pendidikan nasional kita  tenggelam  oleh hangatnya isu-isu politik seperti soal calon presiden, kasus Bank Bali, dan sebagainya. Padahal permasalahan di bidang pendidikan sangatlah urgen untuk dicarikan jalan keluar karena terkait langsung dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia itu sendiri.  Demikian dinyatakan secara eksplisit oleh Prof. Dr. Ir. Hidayat Syarief, M.S.  selaku Deputi Bidang SDM Bappenas dalam Semiloka Pembangunan Penididikan Nasional di Bandung baru-baru ini (Pikiran Rakyat: 7/9/99).       Lebih lanjut Pak Hidayat  menyatakan keprihatiannya  bahwa sekarang ini ada fenomena yang menunjukkan para anggota legislatif maupun kandidat legislatif  kurang memiliki komitmen yang kuat terhadap visi SDM. Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan sebab dengan kurang dimilikinya komitmen yang kuat terhadap visi SDM maka mereka tidak akan mampu menciptakan kondisi untuk melajukan jalannya kapal pendidikan nasional kita.       Para anggota legislatif  nantinya harus mampu  menyuarakan permasalahan-permasalahan pendidikan  serta menghasilkan sejumlah perundang-undangan yang kondusif, dinamis dan berkualitas untuk memajukaan pendidikan nasional. Mereka juga harus mampu memberi masukan yang berbobot kepada pemerintah  sehingga nantinya lahir kebijakan pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat.       Masih menurut Pak Hidayat,  siapapun presiden dan pejabat negara di masa yang akan datang hendaknya terdiri dari mereka yang memiliki jiwa amanah serta memiliki visi dan misi yang kuat terhadap pengembangan kualitas SDM.  Hanyalah dengan SDM yang berkualitas maka pelaksanaan pembangunan nasional di masa-masa yang akan datang  dapat berlangsung baik serta sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.
MEMBERANTAS TIGA KETIDAKADILAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.435 KB)

Abstract

       Pemerintah (reformasi)  sekarang ini  mewarisi suatu kondisi yang benar-benar berat, bahkan cenderung "rusak", sehingga un-tuk dapat memulihkannya  diperlukan usaha dan kerja yang ekstra keras.  Demikian apa yang disampaikan oleh Menteri Penerangan RI M. Yunus Josfiah di dalam Pembukaan Sarasehan Kebudayaan Ke-11 Tamansiswa bertempat di Pendopo Agung Tamansiswa Yogyakarta baru-baru ini.       Pada bagian yang lain  dinyatakan  bahwa negara kita masih harus menghadapi tiga jenis ketidakadilan sekaligus; masing-masing adalah ketidakadilan secara umum (general unfairness), ketidakadil-an secara primordial (primordializm unfairness), serta ketidakadilan secara kewilayahan (territorial unfairness).       Secara agak gamblang dicontohkan oleh beliau; ketidakadilan secara umum itu banyak dirasakan oleh rakyat bawah yang jauh dari kekuasaan. Makin jauh dari kekuasaan yang nota bene melekat pada pejabat maka ketidakadilan itu makin dirasakan.  Orang yang dekat dengan pejabat merasa dirinya aman karena dianggapnya keadilan itu ada pada pejabat, dan ketidakadilan jauh dari pejabat pada umumnya.  Dilukiskan lebih jauh, banyaknya pimpinan organi-sasi massa yang "hobby" melakukan audiensi dengan para pejabat tanpa tujuan yang jelas juga mengindikasikan akan hal tersebut.      Sementara itu ketidakadilan primordial bisa berupa primordial almamater, promordial kesukuan, primordial keagamaan,  dan sebagainya.  Bila ada satu pejabat dari UGM di satu lembaga, misalnya, kemudian stafnya diambil dari UGM secara mayoritas  itu merupakan contoh primordial almamater.  Sedangkan primordial kewilayahan itu terjadi pada belum meratanya pembangunan antarwilayah;  kalau di Bandung gang-gang sempit sudah diaspal sedangkan di luar Jawa jalan besar masih banyak yang becek itu merupakan contoh.
BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.108 KB)

Abstract

       Satu hari setelah dilantik  oleh Presiden Habibie  sebagai anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) di Istana Negara beberapa hari yang lalu,  saya menerima telpon dari seorang teman untuk mengucapkan selamat.  Tentu saya pun menyambutnya dengan rasa gembira atas ucapan tersebut.  Namun, yang sedikit mengejutkan adalah adanya pertanyaan dari teman tadi semenjak kapan saya pindah haluan dari dunia pendidikan ke dunia bisnis perbankan sehingga mendapatkan kepercayaan dari Presiden RI  untuk duduk dalam BPPN yang sangat strategis itu.       Pada tanggal 18 Desember  yang lalu Presiden Habibie  berkenan melantik anggota BPPN masa bakti 1998-2003.  Ada 20 nama anggota dari berbagai latar belakang yang dilantik;  antara lain Pak Ali Yafie, Sayidiman Suryohadiprojo,  Mien Uno, Clementino dos Reis Amaral, Awaloedin Djamin, Ahmad Amiruddin, dsb, termasuk nama saya.       Dari pertanyaan teman saya tersebut  bisa dikonklusi bahwasanya pengertian tentang BPPN sangatlah minim di masyarakat luas; padahal kalau dilihat eksistensi dan fungsinya sangat strategis dalam memajukan pelaksanaan pendidikan nasional kita. Banyak anggota masyarakat lebih mengenal BPPN  sebagai Badan Penyehatan Perbankan Nasional daripada Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional.       Kita memang harus jujur mengakui  bahwa BPPN  belum dikenal secara luas oleh masyarakat meskipun posisi badan ini sangat strategis dalam upaya memajukan pendidikan nasional Indonesia. Meski anggota masyarakat yang peduli terhadap pelaksanaan pendidikan nasional dapat menyalurkan aspirasinya melalui BPPN akan tetapi masyarakat sendiri belum banyak yang memanfaatkannya. Meski badan ini secara formal dapat ikut menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah akan tetapi popularitasnya selama ini masih berada dalam garis batas.
ANALISIS MUTU PERGURUAN TINGGI DI ASIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.316 KB)

Abstract

       Untuk ketiga kali,  Asiaweek kembali membuat sensasi akademis dengan memuat daftar perguruan tinggi terbaik di  Asia dan Australia. Kali ini majalah tersebut membedakan dua kelompok perguruan tinggi yaitu perguruan tinggi umum (multi disciplinary university) dan per-guruan tinggi iptek (science and technology university).  Untuk ke-lompok umum terdiri dari 79 perguruan tinggi, sedangkan untuk iptek terdiri dari 35 perguruan tinggi.       Untuk mengurutkan nama-nama dalam daftar tersebut  digunakan sistem evaluasi kuantitatif dengan cara pengumpulan nilai dari lima komponen;  yaitu komponen reputasi akademik dengan nilai teoretis 0 s/d 20, selektivitas mahasiswa 0 s/d 25, mutu dosen di masing-masing fakultas 0 s/d 25,  hasil penelitian 0 s/d 20,  serta sumber keuangan 0 s/d 10.  Secara teoretis nilai total maksimal adalah 100; ini hanya bisa dicapai oleh perguruan tinggi yang memiliki kriteria ideal atas kelima komponen itu. Semakin tinggi pencapaian nilai total pada suatu pergu-ruan tinggi makin tinggi pula kualitas akademiknya; sebaliknya, makin rendah nilai total makin rendah pula kualitas akademiknya.       Tidak seluruh perguruan tinggi  di Asia dan Australia  dikenakan evaluasi karena dari masing-masing negara hanya diambil beberapa perguruan tinggi yang memang layak untuk dinilai. Kali ini hanya ada 149 perguruan tinggi yang dianggap memenuhi kelayakan. Perguruan tinggi yang dianggap kurang bermutu atau kredibilitas akademiknya diragukan tidak termasuk di dalam daftar yang dinilai secara langsung oleh tim yang sudah dipersiapkan sebelumnya.       Di Indonesia misalnya,  dari 1.300-an perguruan tinggi (PTN dan PTS) yang ada ternyata hanya lima yang dianggap layak untuk dinilai; yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM),  Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip),  Universitas Airlangga (Unair), dan Istitut Teknologgi Bandung (ITB).
SKENARIO ANAK INDONESIA MASA DEPAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.103 KB)

Abstract

       Penggantian Kurikulum 1994  menjadi  Kurikulum 1999,  atau Kurikulum Edisi 1999,  Kurikulum 1994 yang Disempurnakan, atau apa pun namanya, sampai kini ternyata belum tuntas. Kebelumtuntasan ini bukan saja menyangkut pelaksanaan di lapangan yang banyak membawa keberatan pada para praktisi pendidikan di sekolah akan tetapi juga menyangkut belum jelasnya konsep kurikulum baru tersebut  dalam kaitannya dengan skenario pembentukan anak Indonesia di masa depan.       Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa secara teknis penggantian kurikulum sekolah kita, dari SD s/d SMU dan SMK, tahun ini terasa mendadak.  Apabila awal Juli lalu ada pejabat Depdikbud yang menginformasikan kurikulum baru belum selesai disusun itu menandakan bahwa penyusunan Kurikulum 1999 memang dilakukan secara marathon.  Dengan demikian tidak terlalu salah apabila ada yang menyatakan bahwa dari sisi produksi, Kurikulum 1999 itu seperti fast food.  Kalau kemudian ada yang mempertanyakan mana ada kurikulum "fast food" yang bermutu tentu dapat dimaklumi.       Dari sisi pelaksanaan juga demikian. Tiba-tiba saja pimpinan sekolah mendapatkan instruksi menjalankan  Kurikulum 1999 meski banyak di antara mereka belum pernah sekalipun mendapat sosialisasi mengenai kurikulum yang baru.  Perubahan sistem periodesasi belajar dari catur wulan ke semester (pada SMK),  penambahan jam belajar, penyesuaian materi GBPP per mata pelajaran, dsb, benar-benar membingungkan banyak praktisi pendidikan di sekolah.        Pada sisi yang lain terdapat masalah-masalah yang prinsipial ditanyakan di lapangan;  apakah Kurikulum 1999 ini dapat memberi kejelasan tentang skenario anak-anak kita di masa depan? Apakah penggantian kurikulum ini hanya merupakan ide sesaat dari para "penguasa" pendidikan?
DERITA GURU DI TIMOR TIMUR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.071 KB)

Abstract

       Baru-baru ini seseorang datang  menemui saya dengan membawa keluhan tentang keluarganya yang sudah beberapa tahun menjadi guru di Timor Timur.  Menurutnya, sudah bertahun-tahun sang guru tersebut telah banyak mengalami penderitaan yang tak terkira;  dari hal-hal yang menyangkut psikis,  misalnya hinaan dan ancaman dari orang tua apabila anaknya yang tidak rajin masuk sekolah tidak dinaikkelaskan, sampai hal-hal yang menyangkut fisik,  antara lain pelemparan dengan batu dan pemukulan.       Lebih daripada itu sekarang ini rumah satu-satunya yang ia miliki sebagai tempat berteduh dan berkumpul dengan keluarga telah diberi tanda khusus oleh penduduk setempat. Maksudnya kalau Timor Timur nantinya jadi melepaskan diri dari kedaulatan RI,  dan berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka,  maka sang guru yang berasal dari luar Timor Timur itu harus angkat kaki.  Nah, pada saat itulah rumah sang guru tersebut akan dimiliki oleh penduduk yang lebih dulu memberi tanda khusus.       Kedatangan teman saya tadi  meminta saya  untuk menyampaikan keluhan kepada Menteri Pendidikan,  Juwono Sudarsono,  atau kepada Presiden Habibie, atau membawanya ke dalam rapat Badan Pertim-bangan Pendidikan Nasional (BPPN),  dengan harapan dapat dicarikan jalan keluarnya dengan segera.       Ketika saya tanyakan apakah masalah tersebut  sudah pernah dia-jukan kepada pimpinan departemen setempat, misalnya kepada penga-was, Kepala Kantor Pendidikan tingkat kecamatan atau Kepala Kanwil Depdikbud, atau kepada aparat keamanan setempat; mereka menyatakan setiap kejadian hampir selalu dilaporkannya. Namun demikian tak pernah mendapatkan jalan keluar yang memuaskan;  bahkan kalau fre-kuensi laporannya agak tinggi dirinya sering justru dianggap "rewel" atau bahkan diberi cap sebagai anak nakal.
MEREVISI UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.01 KB)

Abstract

       Seandainya RM Soewardi Soerjaningrat, yang kemudian berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara, masih hidup maka hari ini beliau tepat berusia 110 tahun.  Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari keluarga Pakualaman Yogyakarta;  beliau berkiprah di dalam dunia politik dan jurnalistik sebelum akhirnya memutuskan untuk mengabdikan diri dan menghabiskan hidupnya di dunia pendidikan.        Karena pengabdiannya yang luar biasa di dalam membangun  dan memajukan pendidikan nasional maka beliau diangkat menjadi Pahla-wan Pendikan Nasional. Pas sudah! Jangan lupa bahwa konsep-konsep pendidikan nasional yang kita kembangkan sekarang ini banyak yang lahir atas pemikiran cemerlang Ki Hadjar. Wajarlah kalau beliau juga sering kita sebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia; bah-kan Presiden Soekarno sahabatnya dalam perjuangan pernah menyebut Ki Hadjar dengan tiga predikat sekaligus; yaitu Tokoh Politik, Tokoh Kebudayaan dan Tokoh Pendidikan.       Ketika Ki Hadjar wafat  maka tanggal kelahirannya, 2 Mei,  dija-dikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang senantiasa kita peringati pada setiap tahunnya.  Banyak momentum pendidikan nasional yang lahirnya ditepatkan pada tanggal yang "baik" tersebut; salah satunya adalah momentum lahirnya Undang-Undang (UU)  No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Jadi hari ini, undang-undang pendidikan kita sudah genap sepuluh tahun atau satu dasa warsa.       Problematika kita sekarang adalah; apakah secara umum undang-undang pendidikan kita yang sudah berusia sepuluh tahun itu masih relevan dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di negara kita.  Ataukah,  undang-undang pendidikan kita sudah mulai tertinggal oleh lajunya kemajuan jaman.
BUDI PEKERTI SEBAGAI (BUKAN) MATA PELAJARAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.812 KB)

Abstract

       Tulisan Prof. Ahmad Tafsir mengenai budi pekerti di harian ini, Perlukah Mata Pelajaran Budi Pekerti di Sekolah?"  (PR: 20/7/ 1999) sungguh menarik untuk disimak.  Tulisan yang mengaplikasi pendekatan filosofis dan keagamaan di dalam mengurai permasalahan yang dianggap penting dan krusial memang perlu kita simak. Bagi pembaca yang selama ini kurang akrab bergaul dengan filsafat maka tulisan tersebut cukup memberikan nuansa dan arti;  meskipun apa yang diuarikan oleh penulisnya bukan berarti telah sempurna.       Kiranya ada beberapa hal penting yang dapat kita simpulkan dari tulisan tersebut, yaitu sbb: (1) budi pekerti di dalam konteks pendidikan di sekolah memang sangat penting dan wajib hukumnya, (2) budi pekerti dalam konteks mata pelajaran dianggap tidak perlu atau no way istilahnya,  (3) diperlukan adanya klarifikasi filosofis antara budi pekerti, etika dan akhlak,  (4) diperlukan peninjauan paradigma dan operasional agar pendidikan kita mampu menghasilkan lulusan berakhlak mulia,  dan  (5) perlu diletakkan pendidikan keimanan sebagai inti (core) sistem pendidikan nasional di seluruh jenjang dan jenis.       Permasalahan budi pekerti dalam beberapa waktu terakhir ini memang kembali aktual dan banyak dibicarakan masyarakat. Hal itu terjadi karena munculnya banyak kasus anti sosial di masyarakat yang mengindikasikan rendahnya budi pekerti sebagian anggota masyarakat kita.       Kalau kemudian masyarakat kita  banyak mengangkat perma-salahan tersebut di dalam wacana sarasehan atau forma kediskusian hal itu dapat dilihat sebagai sesuatu yang cukup positif; artinya masyarakat kita masih menaruh kepedulian (concern) yang tinggi terhadap perilaku sosial bangsanya. Setidak-tidaknya masyarakat kita tidak acuh tak acuh, tanpa peduli, dan "hope lost".

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

1999 1999


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue