cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT" : 18 Documents clear
REPOTNYA MEMANDIRIKAN PTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.197 KB)

Abstract

       Dalam beberapa hari yang terakhir ini berbagai media massa gencar memberitakan  aktivitas demonstrasi mahasiswa  yang terjadi di berbagai PTN; antara lain di Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Kali ini pangkal persoalannya bukan masalah politik atau hukum  yang ada di luar kampus sebagaimana yang terjadi selama ini; tetapi menyangkut masalah "rumah tangga" para pemrotes dan demonstran tersebut.       Demonstrasi mahasiswa UI  yang melibatkan ratusan personal menuntut pimpinan perguruan tingginya  untuk membatalkan iuran atau pungutan Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan (DPKP). Mes-kipun pimpinan UI sudah menjelaskan  bahwa dana tersebut dipakai untuk kepentingan mahasiswa sendiri, dan di dalam penggunaannya pun siap diaudit,  akan tetapi para mahasiswa yang melakukan aksi itu sepertinya tidak mau mengerti.  Seperti diketahui UI memungut DPKP di luar SPP sebesar satu juta rupiah  bagi mahasiswa eksakta dan 750 ribu rupiah bagi mahasiswa sosial.      Demonstrasi mahasiswa UNS dan UPI tidak jauh berbeda per-masalahannya.  Mereka menuntut supaya pimpinan perguruan tinggi mencabut kebijakannya dalam menaikkan SPP mahasiswa; sekalipun kebijakan ini hanya dilakukan bagi mahasiswa baru.       Aksi mahasiswa baik di UI, UPI, maupun di UNS  tidak lagi sebatas mempengaruhi, tetapi sudah menghalangi mahasiswa lainnya untuk membayar DPKP maupun SPP.  Mungkin kita tidak mengerti, apakah fenomena ini  menunjukkan meningkatnya iklim demokrasi di kampus atau justru mengindikasikan kampus yang sedang sakit.
MENJUAL GELAR, SIAPA TAKUT ? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.982 KB)

Abstract

       Hasil jajak pendapat Pikiran Rakyat tentang praktik jual beli gelar (akademik) yang menyatakan ketidaksetujuan masyarakat kita tidak mengejutkan, bahkan sudah dapat diduga sebelumnya. Begitu pula dengan langkah-langkah penertiban lembaga yang telah mem-perjualbelikan gelar baik dalam bentuk pencabutan ijin, penutupan, pelarangan, atau apa pun bentuknya.       Seperti dikomunikasikan  oleh Pikiran Rakyat  edisi 13 Maret 2000 yang lalu; menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan hanya 2,8 persen anggota masyarakat  yang menyatakan setuju atas kebe-radaan lembaga yang melakukan praktik jual beli gelar,  6,6 persen tidak mengambil sikap,  dan selebihnya 90,6 persen tidak sependapat dengan keberadaan lembaga tersebut.  Di sisi lainnya sebanyak 29,8 persen menyatakan setuju untuk menertibkan lembaga yang melakukan praktik jual beli gelar,  22,6 persen berpendapat perlu-nya penutupan lembaga,  7,2 persen setuju penggabungan lembaga dengan perguruan tinggi,  dan 40,4 persen yang lain menyatakan perlunya pelarangan secara tegas terhadap praktik jual beli gelar.       Masyarakat sekarang ini  memang sudah jenuh dengan praktik "kriminologis" yang amat memalukan tersebut;  apa lagi serenta mengetahui di balik kegiatan tersebut  ada tokoh-tokoh yang menu-rut ukuran intelektual cukup terpandang.       Anehnya pemerintah kita, dalam hal ini utamanya Depdiknas, sepertinya kurang peka terhadap fenomena disktruktif tersebut. Pemerintah kurang memiliki kesungguhan  untuk mengakhiri praktik jual beli gelar.  Depdiknas sepertinya tidak sanggup menumbuhkan tradisi profesional dan cekatan untuk menyelesaikan masalah. Meski makin lama semakin banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut ternyata Depdiknas masih terkesan "slow down".
MASALAH BAHASA INGGRIS DI SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.823 KB)

Abstract

       Kabar pendidikan yang sangat aktual yang sekarang menjadi topik pembicaraan di kalangan guru dan orang tua siswa, juga ma-syarakat luas pada umumnya,  ialah tentang rencana pengembangan kurikulum sekolah kita. Adapun inti pengembangannya ialah dengan menambah jam mata pelajaran Bahasa Inggris di sekolah; khususnya di sekolah menengah.       Beberapa waktu yang lalu  pimpinan  Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)  menginformasikan  adanya rencana mengembangkan kurikulum sekolah,  khususnya sekolah menengah, dengan menambahkan jam mata pelajaran Bahasa Inggris di dalamnya. Ada-pun harapan  dari penambahan jam mata pelajaran ini adalah supaya para lulusan sekolah kita dapat berbahasa Inggris secara baik agar nantinya memiliki daya kompetisi yang lebih handal. Apabila lulusan sekolah kita dapat berbahasa Inggris secara lancar mereka sanggup berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor dari manca negara dalam memperebutkan oportunitas di lapangan.       Rencana tersebut  semakin menghangat  dengan berakhirnya konferensi para menteri pendidikan  di negara-negara ASEAN yang tergabung dalam South East Asia Minister of Education Organization (SEAMEO) beberapa hari yang lalu.  Pasalnya, di dalam konferensi yang berlangsung di Denpasar tanggal 15 s/d 17 Februari 2000 itu,  Teo Chee Hean  selaku Presiden SEAMEO  mengemukakan perlunya negara-negara ASEAN melakukan evaluasi terhadap kurikulum seko-lahnya masing-masing.       Lebih lanjut Teo menyatakan bahwa dalam menghadapi era di Milenium III ini negara-negara ASEAN perlu meninjau kembali kuri-kulum sekolah untuk disesuaikan dengan tuntutan kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam hal ini menyangkut tantangan globalisasi dan terjadinya revolusi informasi yang telah berdampak besar terhadap proses belajar mengajar di sekolah.
INDONESIA 2000 LAWAN AMERICA 2000 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.62 KB)

Abstract

       Sepuluh tahun lalu, tepatnya tahun 1990,  meluncurlah buku yang menarik kita baca  dan mampu menumbuhkan optimisme kepada bangsa Indonesia dalam menyongsong masa depan; adapun judulnya ialah  Indonesia 2000 : The Industrial and Technological Challenge yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut I-2000. Setahun kemudi-an, tepatnya tahun 1991, meluncur lagi buku yang tak kalah mena-riknya untuk kita baca  dan mampu menumbuhkan optimisme kepada bangsa Amerika Serikat (AS) dalam menyongsong masa depan; ada-pun judulnya adalah America 2000 : An Educational Strategy yang selanjutnya di dalam tulisan ini disebut dengan A-2000.       Di antara I-2000 dengan A-2000  ada beberapa kesamaan dan sekaligus perbedaannya. Orientasi futuristik karya tulis yang lebih difokuskan pada kehidupan sosial masyarakat pada tahun 2000 (saat ini) merupakan satu dari sekian kesamaan yang terdapat dalam dua buku tersebut.  Relatif banyaknya pakar dan praktisi pendidikan serta kaum intelektual lainnya yang mau meluangkan waktu untuk membaca buku merupakan sisi kesamaan yang lainnya.       Perbedaan yang utama  antara I-2000 dengan A-2000 terletak pada pendekatannya.  Pendekatan I-2000  adalah menampilkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan (di Indonesia)  dalam bebe-rapa tahun terakhir menjelang diluncurkannya buku tersebut untuk memprediksi apa yang bakal terjadi pada masyarakat di tahun 2000. Sementara itu pendekatan A-2000 adalah menggambarkan dahsyatnya persaingan yang akan dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, ter-masuk AS, untuk kemudian meletakkan dasar-dasar pendidikan bagi bangsa AS mulai saat itu (awal tahun 90-an).       Perbedaan lain terdapat pada penulisnya. I-2000 ditulis oleh "outsider" yang dalam hal ini ialah Francois Raillon berkebangsaan Perancis; sedangkan A-2000 ditulis oleh "insider" yang dalam hal ini adalah George Bush bersama timnya berkebangsaan AS.
MENYANTUNI ANAK CERDAS INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.46 KB)

Abstract

Pada beberapa hari yang lalu Subordinates Courts Singapura sempat menjadi pusat perhatian dunia.  Pasalnya di tempat itu ada seorang anak cerdas dari Indonesia berusia 15 tahun, yang berinisial HC,  tengah diadili berdasarkan hukum yang berlaku di negara setempat. Anak malang dari Kota Malang, Jawa Timur lulusan SLTP tersebut dituduh "usil" dengan melakukan hacking  yang dikategori sebagai kejahatan maha canggih (cyber crime).       Kombinasi kecerdasan dan kenakalan anak tersebut  ternyata telah mengakibatkan rusaknya salah satu  sistem teknologi informasi di Singapura. Akibat tindakan HC tersebut maka Data Storage Ins-titute (DTI) serta MTL Instruments Pte. Ltd. Singapura mengalami kerugian dan kehilangan layanan jaringan komputer. Secara ekonomis kerugian yang harus ditanggung lembaga ini teramat besar; di samping lembaga ini konon sempat mengalami penurunan kepercaya-an publik dalam soal manajemen informatika.       Atas perbuatannya yang merugikan itu,  HC diancam pidana penjara selama 16 tahun dan ditambah harus membayar denda sebe-sar 800.000 dolar Singapura atau sekitar 400 juta rupiah.        Berbeda dengan peraturan kita di Indonesia, rupanya pera-turan peradilan anak di Singapura memang sangat ketat. Barangkali  hal ini justru dimaksudkan untuk memproteksi anak-anak Singapura supaya tidak melakukan kejahatan  atau  tindakan kriminalitas yang merugikan pihak lain maupun dirinya sendiri.  Nyatanya anak-anak Singapura sendiri memang relatif sedikit yang terlibat dalam berbagai kasus kejahatan, baik di negeri sendiri maupun di negara lain; sebagaimana dengan yang dilakukan oleh HC dari Indonesia.
KOMPLIKASI PERGURUAN TINGGI KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.687 KB)

Abstract

AsiaWeek edisi 5 Mei 2000  mempublikasi  laporan pendidikan mengenai kualitas lembaga pendidikan penyelenggara program Mas-ters of Business Administration (MBA) di Asia dan Australia, dalam hal ini termasuk New Zealand dan negara-negara rumpun Polinesia. Ratusan lembaga yang dianggap bermutu dimasukkan menjadi sampel dari studi ini.       Hasilnya?  Dari sebanyak 50 perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional ternyata tidak satu pun berasal dari Indonesia. Ranking pertama adalah Indian Institute of Management (India) dan ranking kedua adalah National University of Singapore (NUS) Business School (Singapura).  Kemudian Asian Institute of Manage-ment (Philippina) menduduki ranking ketiga; dan seterusnya tidak satu pun perguruan tinggi di Indonesia masuk didalamnya. Tidak juga program Magister Manajemen (MM) UI Jakarta, UGM Yogyakarta dan program serupa pada PTN dan PTS di Indonesia lainnya.       Dalam klasifikasi Full-Time Programs,  ternyata dari 46 per-guruan tinggi terbaik di Asia dan Australia itu tidak terdapat satu pun perguruan tinggi Indonesia.  Untuk kelas ini, ranking yang pertama ditempati oleh Melbourne Business School (Australia); se-mentara itu ranking kedua dan ketiga masing-masing ditempati oleh Indian Institute of Management (India) dan Asian Institute of Mana-gement (Philippina).       Selanjutnya untuk klasifikasi Part-Time Programs, Executive Programs dan Distance Programs lagi-lagi tidak satu pun perguruan tinggi kita berhasil masuk dalam perankingan. Untuk kelas ini yang masuk perankingan ialah perguruan tinggi dari Jepang, Singapura,  Korea, India, Thailand, Philippina, Malaysia, dan sebagainya.
KRISIS PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.166 KB)

Abstract

       Ketika oleh Bank Dunia diminta untuk membahas draft akhir laporan yang mengambil judul "Education in Indonesia : From Crisis to Recovery" di akhir tahun 1999 yang lalu (saat itu belum menjadi buku) secara berkelakar saya menyatakan apakah sebaiknya judul naskah laporan itu diganti menjadi  "Education in Indonesia : From Crisis to Crisis". Pasalnya, argumentasi saya saat itu, kalau semua berlaku jujur  sebenarnya pendidikan nasional Indonesia  masih ada dalam keadaan krisis; belum pulih dan belum mampu bangkit seperti yang diharapkan banyak orang.       Kelakar saya tersebut  ternyata memang  merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri,  bukan saja berlaku pada saat itu akan tetapi sampai sekarang pun hal itu masih terjadi. Pendidikan nasio-nal kita sampai sekarang belum pulih  dari "cedera akademis" yang dialaminya, di samping juga belum mampu bangkit seperti keadaan sediakala.       Kebelumpulihan tersebut nampaknya akan berlangsung terus setidak-tidaknya sampai akhir tahun 2000 ini.  Di sisi yang lainnya ketidakmampuan bangkit tersebut  akan berlangsung sampai tahun depan. Mengapa? Sebab kita tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli obat,  untuk merealisasi program, untuk menjalankan kegi-atan dan untuk melaksanakan proyek-proyek pendidikan di dalam skala yang wajar. Dana pendidikan yang dialokasi dari RAPBN 2000 ternyata  sangat kecil dan hampir tidak berarti kalau dibandingkan dengan aktivitas untuk melakukan pemulihan.       Dari total belanja negara dalam RAPBN 2000  yang jumlahnya mencapai 183.069,2 miliar rupiah ternyata sektor pendidikan nasional hanya mendapatkan jatah sebesar  4.257,0 miliar rupiah. Secara statistik sektor pendidikan nasional  hanya memperoleh alokasi dana sebesar 2,32 persen dari RAPBN.
REPOTNYA MEMANDIRIKAN PTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.438 KB)

Abstract

Dalam beberapa hari yang terakhir ini berbagai media massa gencar memberitakan  aktivitas demonstrasi mahasiswa  yang terjadi di berbagai PTN; antara lain di Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Kali ini pangkal persoalannya bukan masalah politik atau hukum  yang ada di luar kampus sebagaimana yang terjadi selama ini; tetapi menyangkut masalah "rumah tangga" para pemrotes dan demonstran tersebut.       Demonstrasi mahasiswa UI  yang melibatkan ratusan personal menuntut pimpinan perguruan tingginya  untuk membatalkan iuran atau pungutan Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan (DPKP). Mes-kipun pimpinan UI sudah menjelaskan  bahwa dana tersebut dipakai untuk kepentingan mahasiswa sendiri, dan di dalam penggunaannya pun siap diaudit,  akan tetapi para mahasiswa yang melakukan aksi itu sepertinya tidak mau mengerti.  Seperti diketahui UI memungut DPKP di luar SPP sebesar satu juta rupiah  bagi mahasiswa eksakta dan 750 ribu rupiah bagi mahasiswa sosial.      Demonstrasi mahasiswa UNS dan UPI tidak jauh berbeda per-masalahannya.  Mereka menuntut supaya pimpinan perguruan tinggi mencabut kebijakannya dalam menaikkan SPP mahasiswa; sekalipun kebijakan ini hanya dilakukan bagi mahasiswa baru.       Aksi mahasiswa baik di UI, UPI, maupun di UNS  tidak lagi sebatas mempengaruhi, tetapi sudah menghalangi mahasiswa lainnya untuk membayar DPKP maupun SPP.  Mungkin kita tidak mengerti, apakah fenomena ini  menunjukkan meningkatnya iklim demokrasi di kampus atau justru mengindikasikan kampus yang sedang sakit.
BENARKAH PENDIDIKAN ITU PENTING? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.91 KB)

Abstract

Terjadinya penurunan anggaran sektor pendidikan  di dalam RAPBN 2001 mendapat tanggapan yang bervariasi,  khususnya dari para pengamat dan praktisi pendidikan.  Meski ada yang bernada positif, tetapi sebagian besar tanggapan cenderung negatif; misal dengan mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mau mengalokasi dana pendidikan dalam porsi yang cukup, mengapa pemerintah jus-tru menurunkan anggaran pendidikan,  mengapa pemerintah kurang peka terhadap keinginan untuk membangun bangsa ini dalam jangka panjang, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang senada.      Pertanyaan yang paling mendasar ialah, benarkah pendidikan itu penting?  Sudah barang tentu "ekor" dari pertanyaan ini ialah, kalau memang pendidikan itu penting mengapa anggaran pendidikan kita tidak ditingkatkan secara proporsional tetapi justru diturunkan nilainya oleh pengambil kebijakan.       Seperti kita ketahui, kalau dibandingkan dengan APBN 2000 yang masih berjalan sekarang ini  maka anggaran pendidikan dalam RAPBN 2001 tidak mengalami kenaikan akan tetapi justru mengalami penurunan yang cukup signifikan.       Di dalam konstruksi APBN 2000, sektor pendidikan menerima anggaran sebesar 12,850 triliun rupiah, baik untuk anggaran rutin maupun anggaran pengembangan; sementara itu di dalam konstruksi RAPBN 2001, sektor pendidikan hanya memperoleh alokasi anggaran sebesar 11,310 triliun rupiah,  baik untuk anggaran rutin maupun anggaran pengembangan.  Dengan demikian penurunannya mencapai 1,540 triliun rupiah,  atau apabila dipersentase nilai penurunannya mencapai 12 persen.
REPOPULARISASI SEKOLAH KEJURUAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.247 KB)

Abstract

Tanggal 23 Oktober 2000 yang lalu  saya diminta memberikan presentasi di dalam seminar sehari  mengenai pengkajian pendidikan kejuruan dan teknologi yang diselenggarakan  oleh Badan Penelitian  dan Pengembangan (Balitbang)  Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.  Tujuan seminar ini ialah untuk memformulasi upaya-upaya melakukan pembaruan atau inovasi terhadap penyelenggaraan Seko-lah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia.       Sebagaimana yang telah dialami oleh satuan pendidikan yang lainnya maka perkembangan SMK di Indonesia selama ini mengalami pasang dan surut.  Suatu ketika jenis sekolah yang mempersiapkan  lulusannya untuk terjun langsung  ke pos-pos kerja  di masyarakat ini mengalami keadaan pasang; dalam arti kehadirannya didambakan oleh masyarakat dan lulusannya pun banyak yang langsung diserap dunia kerja.  Di waktu lain sekolah yang mempersiapkan lulusannya  menjadi tenaga kerja terampil menengah  (middle skilled worker) ini kehadirannya diremehkan oleh masyarakat dan para lulusannya pun banyak yang menjadi penganggur.       Sekolah kejuruan di negara kita pernah mengalami masa-masa keemasan ketika departemen pendidikan dipimpin oleh Pak Wardiman Djojonegoro.  Di antara 30-an menteri pendidikan yang pernah kita miliki rasanya sangat sedikit yang menaruh perhatian secara mema-dai  terhadap sekolah kejuruan.  Di bawah kendali  Pak Wardiman,  tanpa bermaksud mengkultuskan seseorang, pamor sekolah kejuruan memang bersinar terang. SMK yang semula dianggap sekolah "kelas dua" mulai diakui sejajar dengan SMU dan sekolah-sekolah lain pada umumnya. Jumlah siswanya pun secara nasional mengalami kemajuan secara sangat signifikan.       Sayangnya, ketika Pak Wardiman pergi dari departemen pen-didikan maka pamor sekolah kejuruan pun mulai redup. Pengakuan kesepadanan di antara SMK dengan SMU  sepertinya mulai terkikis; indikasinya di berbagai kesempatan masyarakat lebih sering membi-carakan SMU daripada SMK.  Jumlah siswa SMK pun pada beberapa tempat mulai menurun; sementara itu program-program kreatif yang dahulunya sangat populer  seperti Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sepertinya  mulai dilupakan orang.  Sekarang bahkan banyak orang yang melupakan keberadaan sekolah kejuruan.

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2000 2000


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue