cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 106   107   108   109   110 
PENGARUH MEDIA MASSA PADA REMAJA KOTA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.954 KB)

Abstract

       Ada sebuah masalah yang nampaknya masih belum memperoleh jawaban yang tegas dalam artikel Mendikbud, Prof. Dr. Fuad Hassan, yang dipresentasikan secara audio-visual  pada seminar Pulsa Remaja di Jakarta serta dimuat oleh 'Suara Karya'  dibawah titel  "Beberapa Catatan Tentang Remaja Kota" (SK, 27 Jan '87).       Masalah tersebut adalah apakah benar bahwa remaja kita dewasa ini, khususnya remaja yang bertempat tinggal di kota besar, bersifat konsumtif.       Kepekaan kaum remaja sendiri terhadap apa yang sedang "on" dan "in" dalam dunia remaja ikut memudahkan berjangkitnya infeksi mental (istilah yang dipimjam dari albun Gustov Le Bon). Disinyalir keadaan ini memudahkan timbulnya kesan bahwa kaum remaja memiliki kecenderungan konsumtif yang tinggi.       Pendapat yang mengatakan bahwa remaja kita sudah mempunyai kecenderungan konsumtif yang tinggi memang ti-dak ditolak,  meskipun demikian masih perlu adanya studi khusus apakah pendapat tersebut dapat digeneralisasikan secara makro bagi seluruh remaja di negara kita, ataukah hanya dapat diberlakukan bagi kelompok minoritas remaja tertentu. Disinilah letak permasalahan yang belum mendapat kan jawaban yang tegas, sebab pada kenyataannya berbagai fakta dan data pendukung diperlukan untuk kepentingan tersebut.
TIGA ISU BESAR PENDIDIKAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.951 KB)

Abstract

Aula Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah di Semarang yang berkapasitas 300-an orang hampir penuh dengan para dosen dan pimpinan perguruan tinggi swasta, PTS, ketika saya diminta memberikan ceramah ilmiah mengenai peningkatan kualitas dosen. Peristiwa akademik tersebut terjadi pada tanggal 31 Agustus 1991 baru-baru ini setelah sebelumnya segenap peserta yang hadir saat itu sempat mendengarkan sambutan pengarahan Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah, Ronny Hanitijo Soemitro. Pertemuan itu sungguh menyenang kan karena mayoritas dihadiri oleh dosen-dosen muda yang penuh potensi dan idealitas; oleh karena itu di samping saya berikan uraian mengenai peningkatan kualitas dosen maka juga saya tunjukkan kelebihan Peraturan Pemerintah (PP) No:30/1990 tentang pendidikan tinggi dengan berba-gai kecenderungan yang muncul karenanya. PP No:30/1990 memang mengandung berbagai kelebih-an, akan tetapi ada dua kelebihan yang paling mendasar; masing-masing adalah tercerminnya kesungguhan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan tinggi dan dihapuskannya garis dikhotomi antara PTN dengan PTS.
PERINTAHLAH KAMI DENGAN BAIK DAN BERKAH Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun demikian, saat ini banyak jabatan yang diperebutkan dengan segala cara. Ketika mendengar selentingan bahwa Khalifah Sulaiman menyebut calon penggatinya adalah Umar bin Abdul Azis, maka Umar datang menemui Menteri kepercayaan Khalifah Sulaiman yang bernama Raja? bin Haiwah. Umar meminta untuk menyampaikan kepada Khalifah, bahwa ia tidak menyukai itu dan bila Khalifah tidak menyebut namanya, supaya Raja? jangan mengingatkan namanya kepada Khalifah. Ia sekarang sedang asyik dalam membina dirinya untuk menjadi insan taqwa, ia sedang tekun beribadah, mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Ia ingin lebih banyak bicara dengan Tuhan daripada berbicara dengan manusia. Ia tidak ingin diganggu dengan kesibukan-kesibukan dunia yang fana. Raja? menjawab : ?Apakah Anda mengira, bahwa nama Anda akan dicantumkan sebagai pengganti keluarga Abdul Malik?. Aku tidak mengira, bahwa Anda akan berprasangka seperti itu?. Dengan jawaban Raja? tersebut hati Umar bin Abdul Azis menjadi lega. Pada hari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia, berkumpullah rakyat beserta pembesar-pembesar Negara di masjid. Di sanalah dibuka surat wasiat Khalifah yang masih rahasia itu. Tidak ada manusia yang tahu nama siapakah yang tercantum dalam wasiat itu, kecuali seorang saja, yaitu Raja? bin Haiwah sendiri. Menteri yang terpercaya itupun tampillah ke depan membuka surat wasiat itu dan kemudian mengumumkan nama Umar bin Abdul Aziz. Mendengar nama itu yang muncul, maka seluruh hadirinpun serentak menyatakan persetujuannya. Tetapi Umar bin Abdul Aziz yang hadir dalam kalangan orang yang ramai itu sangat terkejut bagaikan disambar petir di siang bolong kata Firdaus A.N., iapun tertipu oleh kecerdikan Raja? dan iapun mengucapkan Inna Lillahi wa Inna ilahi Raji?un, seperti orang yang mendapat musibah, bukan seperti orang yang mendapat rahmat atau seperti orang yang bersyukur. Kemudian Umar berkata ?Demi Allah, ini sama sekali bukanlah atas permintaanku baik secara rahasia ataupun terang-terangan.? Ia tak mengelakkan diri dari jabatan yang besar itu dan kemudian ia naik mimbar dan berkata kepada hadirin ?Wahai manusia, sesungguhnya aku telah dibebani dengan pekerjaan ini tanpa meminta pendapatku lebih dahulu, dan bukan pula atas permintaanku sendiri, tidak pula musyawarah kaum Muslimin. Dan sesungguhnya aku kini membebaskan Saudara-saudara sekalian dari baiat yang terletak di atas pundak Saudara-saudara terhadapku, maka pilihlah siapa yang kamu sukai untuk dirimu sekalian dengan bebas.? Dengan begitu Umar bin Abdul Aziz mencoba mempraktekkan demokrasi musyawarah dalam Islam dengan mengubah praktek-praktek yang selama Bani Umayah memerintah, sejak Zaman Mu?awiah bin Abu Sofyan demokrasi itu telah dilanggar. Tetapi orang ramai telah berteriak serentak berkata ?Kami telah memilih engkau wahai Amirul Mukminin dan kami telah rela terhadap engkau. Perintahlah kami dengan baik dan berkah?.
MENDONGKRAK DAYA SAING INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.9 KB)

Abstract

Akhir bulan April yang lalu IMD,  International Institute for Management Development,  suatu organisasi internasional yang ber-markas di Lausanne, Swiss,  mengeluarkan laporan tahunan tentang peringkat daya saing sejumlah negara di dunia. Adapun daya saing di dalam laporan ini merupakan hasil analisis mengenai kemampuan suatu negara dalam mengembangkan diri yang menyangkut berbagai aspek sekaligus; seperti aspek ekonomi, pendidikan, pemerintahan, ketenagakerjaan, dan sebagainya.          Dari susunan peringkat  yang dikeluarkan oleh IMD tersebut posisi Indonesia berada pada peringkat ke-49 dari 49 negara. Dalam sistem pemeringkatan ini Indonesia benar-benar berada dalam posisi yang paling "bontot", tidak ada satu pun negara yang posisinya di bawah Indonesia.          Apabila dicermati secara teliti, negara-negara di sekitar kita  seluruhnya mempunyai peringkat yang lebih baik.  Australia sudah berada pada peringkat ke-11, Selandia Baru ke-21, Republik Korea ke-28, Malaysia ke-29, Thailand ke-38 dan Filipina ke-40. Bagaimana dengan Singapura?  Negara yang luasnya tidak lebih dari luas Propinsi Aceh ini sudah bukan "tandingan" kita.  Singapura sudah berada di peringkat ke-2, bersaing ketat dengan peringkat pertama yang ditempati oleh Amerika Serikat (AS).          Bahwa Indonesia akan menempati ranking bawah atau bahkan sangat bawah  memang sudah banyak diduga  oleh  para pengamat; namun demikian kalau negara kita harus berada di peringkat paling bawah memang tidak semua pengamat menduganya.  Namun demikian memang begitulah realitasnya.
MENGAPA HASIL AKREDITASI BAN DISAMBUT DINGIN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.372 KB)

Abstract

       Pada pertengahan minggu yang lalu  terjadi peristiwa yang cukup penting dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia,  yaitu diumumkan hasil akreditasi akademik terhadap PTN dan PTS untuk tahapan yang kedua kalinya.  Hasil akreditasi akademik ini merupakan "karya" dari Badan Akreditasi Nasional (BAN)  yang dibentuk oleh pemerintah c/q menteri pendidikan beberapa tahun sebelumnya.       Seperti kita ketahui bersama hasil akreditasi BAN  untuk tahapan yang pertama sudah diumumkan tahun yang lalu,  dan tahun ini telah diumumkan hasil akreditasi tahapan yang kedua.  Untuk pengumuman tahun ini berisikan lebih dari 200 program studi dari berbagai pergu-ruan tinggi, sedangkan pada tahun yang lalu berisikan lebih dari 1.000 program studi.  Dari segi jumlah memang terjadi penurunan program studi yang diakreditasi oleh BAN; hal ini disebabkan oleh adanya ber-bagai kendala,  antara lain terbatasnya anggota tim,  terbatasnya dana, dsb.  Meskipun demikian ada pula kendala lain yang menarik disimak, yaitu adanya perguruan tinggi yang tidak mau diakreditasi oleh BAN.       Hasil akreditasi BAN  sebenarnya ada sedikit  "kemajuan",  yaitu terdapatnya beberapa program studi pada PTS yang berhak membina program studi sejenis baik di PTS lain maupun di PTN.  Kalau selama ini ada anggapan masyarakat bahwa program studi pada PTN selalu lebih baik daripada PTS maka (semestinya) anggapan tersebut gugur sudah. Sekarang terbuktikan bahwa memang tidak selalu kualitas PTN lebih unggul daripada PTS;  meskipun hal ini juga harus dilihat dari kasus per kasus.       Bahwa hasil akreditasi BAN  merupakan hal yang  sangat penting sebenarnya tidak bisa dipungkiri lagi;  namun demikian mengapa hasil akreditasi BAN yang diumumkan pada pertengahan minggu lalu tidak disambut secara "gegap gempita",  bahkan terkesan pengumuman itu disambut dingin-dingin saja.
"TOP TEN" MENGUNTUNGKAN SMTA BERKUALITAS RENDAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN BERITA NASIONAL
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.027 KB)

Abstract

Seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya maka setiap awal tahun ajaran baru selalu tertandai dengan kompetisi rutine tahunan di khasanah pendidikan untuk memperebutkan 'kursi emas' di perguruan tinggi. Berbagai jalan ditempuh, tidak saja oleh para calon mahasiswa itu sendiri tetapi orang tua atau walinya pun ikutan "mondar-mandir" untuk melicinkan jalan yang akan dilalui oleh putra-putrinya.Segala cara ditempuhnya, baik cara-cara modern dan rasional seperti belajar nonstop, belajar dengan media, mengikut bimbingan tes, mendatangkan privator ke rumah dan sebagainya. Bahkan seringkali pada cara-cara primitif tradisional dan konvensi irasional seperti pergi ke dukun, dan sebagainya (tentu saja tidak semuanya). Cara-cara ini terpaksa dilakukan karena sekarang ini 'orang kebanyakan' pun telah menyadari betapa sulitnya menyekolahkan anak ke perguruan tinggi. Bukan saja karena harus dapat memecahkan materi soal ujian masuk, tetapi yang jelas harus berani bersaing dan sekaligus harus mampu menyisihkan lawan-lawannya.Itu semua disebabkan jauhnya ratio kuantitatif antara peminat dan daya tampung perguruan tinggi. Bayangkan untuk tahun ini terhitung hampir sekitar 231.000 peserta tes untuk memperebutkan 16.000 kursi di Proyek Perintis I (PP I); dengan bahasa lain seorang peserta harus sanggup menyisihkan 13 atau 14 peserta lainnya apabila dirinya ingin diterima di perguruan tinggi (PP I).
IJAZAH ILEGAL DALAM UU SUPRIYOKO, KI
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.762 KB)

Abstract

       Munculnya kasus ilegalitas ijazah yang dikeluarkan secara disengaja oleh sebuah PTS di Yogyakarta sungguh mencengangkan banyak orang, mencoreng nama Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, sekaligus mengotori dunia pendidikan tinggi di Indonesia.          Modusnya terkesan simpatik; para mahasiswa tidak diwajibkan hadir di kampus untuk melakukan perkuliahan sebagaimana mestinya namun cukup hadir di bagian penghujung waktu saja. Ketidak-hadirannya dikompensasi dengan uang dan mahasiswa berhak mendapatkan ijazah perguruan tinggi. Modus ini sama-sama menyenangkan; pihak mahasiswa senang karena tak harus bersusah payah mengikuti kuliah sedangkan pihak PTS pun gembira karena mendapatkan dana untuk mendukung over head cost lembaganya.          Seandainya kasus ilegalitas ijazah tersebut hanya menyangkut satu atau dua ijazah yang murni kesalahan kiranya masih dapat dimaklumi; namun kalau kasusnya menyangkut 1.400-an ijazah dengan modus kesalahan yang disengaja tentu sangat sulit dimengerti.
MENGHAPUS SMP DARI SISI TERMINOLOGIS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.006 KB)

Abstract

       Setelah keanggotaan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dilantik oleh Presiden RI Soeharto baru-baru ini maka eksistensi lembaga nonformal sebagai salah satu penyalur aspirasi masyarakat pada bidang pendidikan tersebut mulai menampakkan diri; hal ini dapat dilihat dari mulai berkiprahnya lembaga tersebut dalam membahas masalah-masalah aktual di bidang pendidikan.       Pada bulan Februari 1990 ini anggota BPPN kembali akan mengadakan pembahasan tentang berbagai permasalahan aktual di bidang pendidikan; di antaranya menyangkut pendidikan dasar yang rancangan peraturan pemerintahnya telah disiapkan untuk diberi masukan.       Masalah pendidikan dasar akhir-akhir ini menjadi menarik, terutama setelah tercetusnya ide "memperpanjang" lama pendidik-annya; dari 6 tahun menjadi 8 atau 9 tahun.
MERATAKAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.659 KB)

Abstract

         Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hadjar Dewantara pernah membuat pernyataan mengenai kekuatan bangsa sbb:  "Oleh karena pengajaran yang hanya terdapat pada sebagian kecil rakyat kita itu  tidak berfaedah untuk bangsa maka haruslah golongan rakyat yang besar  mendapatkan pengajaran secukupnya.  Kekuatan bangsa dan negara itu merupakan jumlah kekuatan orang-orangnya.  Karena itu lebih baik memajukan pengajaran bagi rakyat umum dari pada mem-pertinggi pengajaran kalau usaha mempertinggi pengajaran itu akan mengurangi tersebarnya pengajaran".         Apa yang dinyatakan oleh Ki Hadjar tersebut menggambarkan pentingnya pemerataan kekuatan orang-orang sebagai anggota suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia. Bila orang-orang kita kuat maka secara sinergis akan menjadikan bangsa kita kuat; sebaliknya bila orang-orang tidak kuat maka bangsa kita tidak akan kuat.          Agar supaya orang-orang yang membangun bangsa Indonesia ini memiliki kekuatan yang memadai  maka pendidikan (pengajaran) harus disebarkan ke seluruh orang (rakyat) secara merata. Usaha mempertinggi pengajaran, yang maksudnya ialah meningkatkan mutu pendidikan, diakui Ki Hadjar sebagai sesuatu yang sangat penting; namun demikian usaha peningkatan mutu pendidikan  jangan sampai menghambat usaha-usaha pemerataan pendidikan itu sendiri.         Jelas sekali Ki Hadjar memandang pentingnya meratakan mutu pendidikan bagi segenap rakyat dan jangan sampai pendidikan yang bermutu itu dimiliki oleh sekelompok orang saja.
SISI LEMAH LIBURAN PUASA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.912 KB)

Abstract

       Hanya tinggal beberapa hari lagi kita sudah memasuki Bulan Ramadhan. Dalam menyambut hadirnya bulan Ramadhan maka Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)  bersama Departemen Agama (Depag)  telah menyiapkan satu kebijakan yang menyangkut hasrat hidup anak-anak sekolah  yang banyak jumlahnya;  yaitu kebijakan  mengenai liburan puasa selama Bulan Ramadhan berlangsung.       Kebijakan pemerintah tersebut diatas dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB)  yang ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas serta Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Binbaga) Depag.  Khusus bagi sekolah  yang berciri khas keagamaan non-Islam  diberi kelonggaran menentukan hari liburnya sendiri.       Kebijakan liburan puasa tersebut memang sensitif; ada yang menanggapi kebijakan tersebut sangat tepat kalau dikaitkan dengan pendidikan  moral dan keagamaan anak. Dengan liburan puasa maka anak-anak mendapat pendidikan moral dan keagamaan diluar sekolah secara lebih mantap, misalnya di pesantren. Di sisi lainnya, banyak pula anggota masyarakat yang berpendapat bahwa liburan puasa merupakan kebijakan yang tolol dan bunuh diri. Banyak orang tahu bahwa mutu pendidikan kita masih rendah;  jadi apabila jam belajar dikurangi untuk liburan puasa maka sulit meningkatkan mutu.       Berbagai pendapat  yang saling silang tersebut  sebenarnya sudah dimulai tahun lalu ketika  untuk yang pertama kalinya dalam belasan tahun terakhir pemerintah kita mengambil kebijakan liburan puasa.  Sayang Depdiknas dan Depag tidak mengevaluasinya secara objektif kebijakan liburan puasa pada tahun yang lalu.

Page 108 of 160 | Total Record : 1592

 106   107   108   109   110 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SURYA POS 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN KOMPAS 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN JAWA POS 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: MAJALAH PUSARA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue