cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 105   106   107   108   109 
ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: MAJALAH PUSARA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.38 KB)

Abstract

Oleh pimpinan MPR-RI, minggu lalu saya diminta memberikan presentasi dan kontribusi pemikiran di dalam pertemuan Panitya Ad Hoc II;  adapun permasalahannya menyangkut etika kehidupan ber-bangsa. Meski bukan pertama kalinya saya memberikan presentasi dan kontribusi pemikiran kepada MPR, utamanya kepada Panitya Ad Hoc II,  tetap saja saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan seperti itu. Apalagi masalah yang dibahas menyangkut kehidupan di dalam berbangsa (dan bernegara). Di samping saya sendiri memang banyak pakar yang selama ini diakomodasi pemikiran dan gagasan-nya oleh anggota MPR kita.          Ada sisi positif terhadap apa yang telah dan sedang dilakukan oleh MPR RI; dengan cara mengundang para nara sumber yang profesional di bidangnya serta mempunyai otorisasi di dalam disiplin ilmu yang ditekuninya  maka sudah barang tentu para anggota MPR akan bertambah wawasannya.  Dengan demikian  produk atau doku-men politik yang dihasilkan akan lebih berbobot.          Secara sosiologis hal itu juga dapat diartikan sebagai bagian dari cara untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat luas. Bukan hanya mengandalkan 90 dari 700 anggota MPR  yang terpilih duduk dalam Panitya Ad Hoc I dan II saja dalam menjalankan tugas-tugas penyiapan dokumen politik akan tetapi pernik-pernik pemikiran dan gagasan yang ada di masyarakat, utamanya para pakar,  pun dapat terakomodasi. Secara psikologis hal itu juga "menenteramkan" hati para pakar dan pemikir kita  karena mereka itu memperoleh saluran yang lebih banyak untuk mengkomunikasikan pemikiran dan gagas-an yang dimilikinya.
MENGAMATI SITUASI PERBUKUAN NASIONAL KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.467 KB)

Abstract

       Sekitar tiga tahun yang lalu atau tepatnya pada Januari 1995 saya diundang ke Philippina oleh suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan global dan perdamaian, Peaceful Council and Philippine Global Education (PCPGE). Disamping diminta memberi presentasi di dalam suatu seminar internasional di Manila, saya pun juga diminta untuk mengunjungi pabrik kertas yang ada di Kota Pampangga dekat Quezon City, memerlukan sekitar dua jam perjalan darat dari Manila.        Rupanya pimpinan PCPGE  ingin menunjukkan pada saya bahwa di Philippina telah memiliki pabrik kertas yang di samping berkapasitas internasional juga sangat memperhatikan lingkungan. Ketika tiba di tujuan saya pun mengakui bahwa pabrik kertas tersebut, namanya Trust International Paper Corporation (TIPCO), memang memiliki sistem kesehatan lingkungan yang baik.  Saya dibawa ke suatu kolam besar berisi banyak jenis ikan yang airnya dialirkan dari limbah pa-brik. Oleh "orang pabrik"  saya disilakan memancing dan membakar sendiri ikan hasil pancingan tersebut untuk digunakan sebagai "extra fooding" dalam acara santap siang.       Selanjutnya dalam pertemuan dengan direksi TIPCO  saya tanyakan masa depan pabrik kertas tersebut.  Saat itu saya nyatakan bahwa masyarakat dunia sekarang ini,  termasuk masyarakat Indonesia serta negara-negara lain di Asia termasuk Philippina sendiri, sedang berada dalam masa transisi dari ketergantungan pada media tulis ke media elektronik khususnya televisi dan komputer.  Dengan keadaan seperti itu apakah pabrik-pabrik kertas tidak akan "gulung tikar" nantinya.       Jawaban dari direksi  ternyata di luar "perhitungan" saya;  beliau mengatakan bahwa kemajuan teknologi apapun, termasuk  teknologi elektronika selalu diiringi dengan kebutuhan kertas.  Kalau hal ini tak diperhitungkan masak-masak maka suatu saat negara Anda pun, mak-sudnya Indonesia, bisa-bisa akan mengalami kekurangan kertas.
MASUKKAN 'PENDIDIKAN SEKS' DALAM KURIKULUM Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.681 KB)

Abstract

Beberapa waktu berselang dr. Wimpie Pangkahila mengadakan penelitian tentang pandangan dan pengalaman seksual remaja di Pulau Bali atau tepatnya di Denpasar dan hasilnya membuat kita cengang: dari 663 responden (lebih banyak dari yang dilakukan di Yogyakarta) ternyata 155 (23,38%) diantaranya pernah melakukan hubungan senggama yang nota bene tentu bukan dengan suami/istrinya oleh karena responden tersebutkan belum bersuami/beristri. Bagi orang-orang suci (tak termasuk 'sok suci') tentunya berita-berita ini amat mengejutkan, tetapi bagi para remaja sendiri...? Mungkin biasa saja.Untuk menjadikan dua buah segitiga agar bisa sama dan sebangun memang belum cukup bila hanya baru sama besar dua buah sudutnya saja, tetapi masih diperlukan satu persyaratan lagi ialah harus memiliki (salah satu) sisi yang sama panjang. Peristiwa yang terjadi di Bali dan di Yogyakarta ialah sebangun (belum sama dan sebangun), sama-sama kegiatan angket seksualitas, sama-sama berlokasi di kota budaya, respondennya sama-sama remaja dan hasilnya sama-sama mengejutkan (?). Akan tetapi prosedurnya ...?Nah, barangkali saja inilah "salah satu sisi" yang dibutuhkan untuk membentuk dua buah segitiga tersebut menjadi sama dan sebangun.
PENDIDIKAN MELAWAN KORUPSI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.707 KB)

Abstract

Korupsi di Indonesia sepertinya bukan lagi bersifat kasus per kasus akan tetapi sudah menjadi budaya disebabkan melanda pada hampir semua orang (dan lembaga) yang mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Iklim korupsi menggelantung pada bangsa Indonesia saat ini. Dengan tanpa menafikan orang-orang yang masih ?lurus?, sepertinya setiap orang ingin memanfaatkan kesempatan untuk berkorupsi.               Hasil studi PERC, Political & Economical Risk Consultancy (2004), yang baru saja dipublikasikan ke masyarakat internasional menunjukkan Indonesia sebagai negara yang paling korup di Asia. Negara-negara jiran Filipina dengan skor 8,33 di peringkat ke-4, Malaysia dengan skor 7,33 di peringkat ke-6, Thailand dengan skor 7,33 di peringkat ke-7, dan Singapura dengan skor 0,5 di peringkat paling bawah dari 12 negara yang distudi. Dalam hal ini Indonesia menjadi negara yang paling kotor, sementara itu Singapura menjadi negara yang paling bersih. Apabila kita perhatikan pen- capaian skornya, dengan skor 9,25 terjadinya praktek korupsi di Indonesia nyaris sempurna.        Terjadinya praktek korupsi di Indonesia memang sudah sangat parah untuk ukuran normal. Bukan di kalangan masyarakat elite saja korupsi itu terjadi, akan tetapi di masyarakat grass root pun terjadinya praktek korupsi tidak bisa dihindarkan. Praktek korupsi pada masyarakat kelas atas terjadi di bank dan kantor-kantor besar yang penuh dengan uang; sementara itu praktek korupsi pada masyarakat kelas bawah terjadi di kantor-kantor kecil, pasar-pasar tradisional, sampai ke jalan-jalan di luar kota.
RELATIF KECIL, ANGGARAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.259 KB)

Abstract

Pada awal November tahun 1999 yang lalu  oleh Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN)  saya diminta memberikan presentasi mengenai kinerja pendidikan nasional dalam hubungannya  dengan pembangunan manusia di hadapan sidang pleno badan terse-but.  Selanjutnya dengan satu paper yang berjudul 'Analisis Human Development Index (HDI)  Tahun 1999  United Nations Development Programme (UNDP)'  saya presentasikan hasil analisis yang data dasarnya diambil dari laporan UNDP yang paling mutakhir.       Sebanyak 174 negara anggota PBB menjadi populasi penelitian kepustakaan ini.  Adapun salah satu  kesimpulan yang menarik adalah terdapatnya korelasi yang positif  antara besarnya anggaran pendidikan suatu negara dengan keberhasilan pembangunan manusia di negara yang bersangkutan. Secara statistik koefisien korelasinya  sebesar 0,422 dengan predikat sangat signifikan.       Apakah maknanya angka statistik tersebut?  Maknanya ialah, secara empirik terbuktikan  bahwa secara umum makin tinggi suatu negara mengalokasi anggaran pendidikan maka semakin berhasil ne-gara tersebut dalam menjalankan program pembangunan manusianya; sebaliknya makin rendah suatu negara mengalokasi anggaran pendidikan  maka semakin gagal negara tersebut dalam menjalankan pro-gram pembangunan manusianya.       Ilustrasi konkritnya bisa dilihat pada sepuluh negara terbaik dalam hal pembangunan manusia seperti Canada, Norwegia, Amerika Serikat, Swedia, Belanda, Inggris, dan Australia yang masing-ma-sing telah mengalokasi anggaran pendidikan  di atas 5 persen dari GNP.  Demikian pula yang sebaliknya, sepuluh negara terjelek dalam hal pembangunan manusia seperti Mali, Eritrea, Burundi, dan Burkina Faso  ternyata masing-masing mengalokasi anggaran pendidikan kurang 4 persen dari GNP.  Bahkan Mali dan Eritrea masing-masing hanya mengalokasi anggaran pendidikan sebesar 2,2 dan 1,8 persen dari GNP.
APAKAH MASIH PERLU MEMBANGUN SMA ? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.539 KB)

Abstract

       Apakah masih perlu membangun SMA? Pertanyaan ini kembali menjadi aktual setelah kita menikmati keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 1990/91 yang disampaikan oleh Presiden RI Soeharto, di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 4 Januari 1990 yang lalu.       Di dalam bagian dari pidatonya yang diperhatikan oleh banyak pengamat itu Presiden RI Soeharto mengemukakan bahwa sektor pendidikan masih mendapatkan prioritas; dan sebagian dari anggaran yang dialokasikan bagi sektor pendidikan akan digunakan untuk membangun lebih dari 470 SMP dan lebih dari 180 SMA.       Bagi para pengamat pendidikan kiranya "statement" tersebut cukuplah menarik;  terutama tentang rencana pemerintah untuk membangun (gedung-gedung) SMA (baru).
LPPH: TEMPAT GURU MENGELUH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.423 KB)

Abstract

       Peringatan  Hari Ulang Tahun (HUT)  Persatuan  Guru Republik Indonesia (PGRI) yang ke-50, 25 November 1995,  kali ini barangkali agak istimewa daripada peringatan di tahun-tahun yang sebelumnya. Bukan saja peringatan kali ini yang dipusatkan di Solo Jawa Tengah (rencananya) dihadiri oleh Presiden RI, Bapak Soeharto,  tetapi dalam kesempatan ini akan diresmikan terbentuknya Lembaga Pembinaan dan Pelayanan Hukum (LPPH) bagi para guru.          Lembaga baru yang sengaja dipublikasi bertepatan dengan PGRI yang memasuki usia setengah abad tersebut konon nantinya akan dan dapat menampung berbagai keluhan guru;  dan sedapat mungkin akan membantu menyelesaikan masalah.  Kalau ada guru yang merasa diru-gikan atau diperlakukan tidak adil mereka dapat mengeluh dan minta bantuan pada LPPH.  Istilah Pak Rusli Yunus selaku Wakil Sekretaris Jenderal PGRI bila nanti ada guru yang merasa dijahili oleh pengurus yayasan atau dihambat oleh birokrasi dapat mengadukan persoalannya ke LPPH PGRI.          Konon LPPH memang disiapkan untuk membantu guru, tentunya para guru yang menjadi anggota PGRI.  Kiranya perlu dicatat bahwa tidak semua guru (wajib) menjadi anggota PGRI. Di dalam realitasnya hanya guru SD yang mendominasi keanggotaan PGRI sehingga konon sekitar 85% anggota PGRI adalah guru SD; meskipun demikian PGRI tetap merupakan organisasi profesi di Indonesia dengan jumlah anggota yang paling banyak.
MENYIAPKAN MASYARAKAT MENELITI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.319 KB)

Abstract

       Kemajuan suatu bangsa dapat ditolok-ukuri dengan kebiasaan dan budaya masyarakatnya.  Bangsa yang maju adalah  bangsa yang masyarakatnya mempunyai kebiasaan dan budaya yang komunikatif, inovatif, dan terbuka terhadap budaya "manca" meskipun tidak semua budaya "manca" yang datang pasti diterimanya.       Apabila dilihat dari dimensi kebiasaan dan budaya maka terdapat empat kelompok masyarakat yang memberikan cerminan terhadap kemajuan bangsanya; masing-masing adalah masyarakat tradisional, masyarakat membaca, masyarakat menulis, dan masyarakat meneliti.       Di dalam masyarakat tradisional maka kebiasaan membaca, menulis dan meneliti tidak nampak sama sekali. Jadi meskipun ada sekelompok orang yang sebenarnya sudah dapat membaca dan menulis, akan tetapi karena mereka tidak pernah membaca, menulis dan meneliti,  maka tidaklah terlalu  salah mendudukkan kelompok orang tersebut dalam kelompok masyarakat tradisional.       Dalam dunia perguruan tinggi ada "joke": terhadap dosen yang tidak memiliki kebiasaan membaca, menulis dan apalagi meneliti, maka kepadanya dihadiahi gelar sebagai "dosen tradisional".
NAMA SEKOLAH KEJURUAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.663 KB)

Abstract

       Di Yogyakarta baru saja terjadi kasus unjuk rasa yang agak tidak biasa; sejumlah siswa sekolah menengah kejuruan melakukan "protes" atas penggantian nama sekolahnya.  Pada kasus ini para siswa Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) menyatakan amat berkeberatan dengan digantinya nama sekolah menjadi Sekolah Menengah Seni dan Keju- ruan (SMSK).  Menurutnya SMSR memiliki kekhasan tersendiri kalau dibandingkan dengan SMSK;  pada sisi yang lain dengan SMSR maka masa depannya lebih jelas,  utamanya masa depan yang berhubungan dengan bidang seni rupa yang ditekuninya.          Unjuk rasa tersebut memang tidak biasa dikarenakan para siswa sekolah menengah sudah mampu mengantisipasi masa depan dengan mengaitkan kekhasan dan nama sekolahnya. Lepas dari tepat dan tidak tepatnya metode unjuk rasa tersebut maka kasus tersebut juga dapat menandakan adanya kepedulian para siswa terhadap sekolah, sehingga "hanya" masalah nama saja menjadi bahan unjuk rasa.          Yang lebih menarik lagi adalah bahwa masalah nama sekolah kejuruan tersebut akhirnya sampai kepada anggota DPR pada propinsi setempat. Lebih daripada itu kasus tersebut juga makin hangat dengan adanya aksi solidaritas dari para mahasiswa seni;  mereka berpendapat bahwa apa yang diperjuangkan oleh siswa SMSR tersebut memang benar adanya,  dalam arti nama SMSR hendaknya tetap dipertahankan tanpa harus menggantikannya dengan SMSK.  Kalau berbagai media massa, lokal dan nasional, memberitakan secara luas hal itu menandakan adanya unsur ketidak-biasaan dalam kasus tersebut.
ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TAK SEIMBANG Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.22 KB)

Abstract

Dalam pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus 2008 yang lalu Presiden SBY mengemukakan bahwa untuk tahun anggaran 2009, di tengah-tengah krisis harga minyak dan pangan dunia yang berdampak pada perekonomian Indonesia, kita telah bisa memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.          Lalu berapa nilai konkret anggaran pendidikan kita? Mudah dihitung! Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, pendapatan negara serta belanja negara dalam RAPBN 2009 mencapai angka di atas 1.000 triliun rupiah; dengan demikian besarnya anggaran pendidikan setidak-tidaknya mencapai 200 triliun rupiah. Angka ini diperoleh dari 20 persen terhadap 1.000 triliun rupiah.          Pada sisi yang lainnya Presiden SBY juga menyatakan anggaran fungsi kesehatan pun meningkat tajam, hampir tiga kali lipat, dari Rp 5,8 triliun rupiah pada tahun 2005, menjadi sekitar Rp 16 triliun rupiah pada tahun 2008. Selanjutnya secara implisit presiden memberi harapan akan naiknya anggaran kesehatan kita.          Kenaikan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan sudah barang tentu sangat konstruktif; masalahnya sebandingkah besarnya anggaran pen-didikan di atas 200 triliun rupiah dengan besarnya anggaran kesehatan yang hanya sekitar sepersepuluhnya?

Page 107 of 160 | Total Record : 1592

 105   106   107   108   109 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN JAWA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN JAWA POS 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue