Articles
1,592 Documents
ISU PENDIDIKAN JADI KOMODITAS KAMPANYE
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.254 KB)
      Perhatian para praktisi politik di Indonesia terhadap pelaksanaan pendidikan nasional nampaknya cukup tinggi. Sudah barang tentu hal ini sangat simpatik; meskipun demikian sangatlah disayangkan bahwa tingginya perhatian tersebut ternyata tidak diimbangi dengan penguasaan "seluk beluk" dunia pendidikan itu sendiri secara memadai. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya juru kampanye (jurkam) dari ketiga OPP yang secara strategis mengangkat berbagai isu pendidikan, khususnya isu biaya pendidikan yang sampai kini masih menjadi "beban" bagi mayoritas rakyat; akan tetapi dalam presentasinya ternyata jauh dari profesional, kurang proporsional, bahkan terkesan menjadi sangat tidak rasional.      Seorang jurkam menyatakan kalau OPP-nya menang kelak tidak akan ada anak yang tidak sekolah minimal sampai SLTP. Jurkam yang lain menyatakan bila OPP-nya menang anggaran pendidikan kita akan diusahakan minimal mencapai 25 persen dari RAPBN. Yang lain lagi menyatakan nantinya anak-anak Indonesia bisa sekolah sampai sekolah menengah secara gratis; dan lebih "gila" lagi ada jurkam yang berani menyatakan akan membebaskan biaya pendidikan.      Menarik pengalaman dari negara-negara maju; selama ini berbagai isu pendidikan memang menjadi komoditi kampanye yang sangat empuk. Reformasi pendidikan dengan prioritas "pemanusiaan" generasi muda melalui pengembangan standar pendidikan di sekolah dan universitas adalah bagian dari kampanye Partai Buruh di Inggris yang menghantarkan partai tersebut memenangkan "pemilu" dan mendudukkan Tony Blair ke kursi perdana menteri baru-baru ini.      Isu pendidikan juga menjadi komoditi kampanye di Amerika Serikat (AS), Jepang, Singapura, dsb, sampai ke Malaysia. Memang melalui sektor pendidikanlah pengembangan SDM dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan terprogram.
ANGKA KREDIT BAGI GURU : ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.439 KB)
      Selama hampir setengah abad kita menikmati alam kemerdekaan barangkali baru kali ini terjadi dalam seja-rah ada sebuah agen penerbangan yang mau memperhatikan nasib guru.Agen tersebut mau memberi discount (potongan) 50% bagi para guru yang ingin bepergian di dalam negeri memakai jasa penerbangan yang ditawarkannya (sayangnya untuk memperoleh potongan tersebut disyaratkan para guru sudah memiliki kartu anggota PGRI, Persatuan Guru Repu-blik Indonesia, suatu organisasi profesi yang justru ti-dak semua guru menyukai dan mau bergabung di dalamnya).        Kenapa para guru yang dipilih untuk diberi perha-tian? Konon salah satu pertimbangannya adalah bahwa guru di Indonesia umumnya belum mempunyai kesejahteraan yang memadai sehingga sangat wajar bila dibantu. Secara kela-kar ada yang menyatakan biar dikasih potongan sampai 75% toh hampir tidak ada guru yang sanggup membeli tiket pe-sawat terbang untuk bepergian yang bersifat rekreatif.        Kelakar tersebut mengingatkan saya pada "protes" seorang guru; mengapakah kenaikan tunjangan jabatan yang rasional, yang sedikit dapat meningkatkan kesejahteraan, hanya diberikan bagi dosen saja tanpa dapat dinikmati o-leh kaum guru, pada hal antara guru dan dosen sama-sama memiliki tugas mendidik yang cukup berat. Sejak Januari 1993 tunjangan jabatan dosen memang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, mencapai lebih dari 200%; namun demikian kenaikan yang demikian ini tidak diberlakukan bagi para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
DICARI TENAGA PERPUSTAKAAN PROFESIONAL
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (97.815 KB)
      Beberapa waktu yang lalu majalah anak-anak SISWA (Jakarta) menyelenggarakan seminar di Yogyakarta; dengan mengambil topik "menggugah minat baca di kalangan siswa sekolah dasar". Hadir di dalam seminar tersebut sebanyak 300-an kepala sekolah dasar; di samping beberapa peserta dari berbagai kalangan ilmiah lainnya.      Cukup banyak masalah dan kompleksitas pendidikan, terutama masalah dan kompleksitas pendidikan dasar, yang dikupas dan diaudiensikan dalam acara tersebut; tentunya dalam batas-batas ilmiah konstruktif dalam upaya mencari jalan keluarnya.      Bagian yang sangat menarik dalam seminar tersebut adalah munculnya berbagai kompleksitas operasional di lapangan atau di sekolah-sekolah yang selama ini hampir jarang terangkat ke permukaan. Lebih dari itu bahkan mun cul kesan bahwa sesungguhnya relatif banyak permasalahan pendidikan pada tingkat operasaional yang sering lepas dari pengamatan para pakar, pengamat serta para birokrat pendidikan itu sendiri.      Kehadiran rekan-rekan kepala sekolah dasar dalam temu ilmiah tersebut memang banyak memberikan kontribusi atas mun-culnya kompleksitas operasional tersebut; sekali gus "mengingatkan" para pakar, pengamat serta birokrat pendidikan untuk menaruh perhatian terhadap kompleksitas pendidikan pada tingkat operasional.
MENGAPRESIASI DANA PENDIDIKAN YANG TRADISIONAL
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.646 KB)
      Masa depan pendidikan nasional Indonesia nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan; setidak-tidaknya hal ini dapat dicermati dari besarnya alokasi dana pendidikan nasional yang dianggarkan dalam konstruksi Rancangan Anggaran Pendapat- an dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2000. Sebagaimana dengan tahun-tahun yang sebelumnya ternyata sektor pendidikan kali ini pun masih belum mendapatkan alokasi dana yang memuaskan.      Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa baru-baru ini pemerintah RI di depan sidang paripurna DPR mengajukan RAPBN 2000 yang besarnya mencapai 183,067 triliun rupiah. Dari keseluruhan anggaran tersebut ternyata hanya sebesar 4,257 triliun rupiah (2,32 persen) yang dialokasikan kepada sektor pendidikan nasional, tepatnya kepada Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas (KR, 22 Januari 2000).      Bagi siapa saja yang mengetahui besarnya beaya ideal yang diperlukan untuk dapat menjalankan roda-roda pendidikan nasional kita secara wajar, apalagi secara akseleratif sebagaimana dengan besarnya tuntutan kemajuan, maka dana pendidikan sebesar 4,257 triliun rupiah tersebut tentu relatif sangat kecil nilainya. Artinya dengan hanya mengandalkan dana RAPBN tersebut maka akan men-jadi amat sulit bagi Pak Yahya Muhaimin sebagai menteri pendidikan nasional beserta stafnya untuk mengelola program dan kegiatan pendidikan nasional secara wajar.       Membuat pendidikan dasar yang bermutu, membuat pendidik-an menengah yang profesional, serta menyiapkan pendidikan tinggi yang kompetitif adalah program dan kegiatan pendidikan yang ada dalam ukuran kewajaran. Dan itu semua akan sangat sulit dilaksanakan dengan mengandalkan pada alokasi dana dari RAPBN yang relatif sangat minim jumlahnya.
MENGEMBANGKAN SMP TERBUKA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.746 KB)
      Secara teoretis untuk meningkatkan daya tampung SMTP di Jawa Tengah dapat direalisasikan melalui empat alternatif pendekatan; masing-masing adalah refunction approach, building aprroach, shifting approach, dan open school approach. Persoalannya kini ialah pendekatan mana saja yang relevan dengan kondisi dan karakteristik Jawa Tengah itu sendiri.      Dari keempat pendekatan tersebut di atas kiranya semua relevan untuk diaplikasikan di di Jawa Tengah saat ini, setidak-tidaknya sangat mungkin dan feasibel untuk diujicobakan.      Sekarang ini relatif banyak ditemui SD yang mengalami kekurangan murid, bahkan ada yang sudah "ditutup" karenanya. Melalui pendekatan refunction approach maka gedung SD yang sudah ditutup ini bisa dimanfaatkan untuk SMTP, sedangkan bagi SD yang mengalami kekurangan murid dan belum ditutup maka bisa dilakukan "merger" dengan SD yang lain untuk selanjutnya sarana gedung dan fasilitasnya dapat digunakan untuk SMTP.
EBTANAS DAN IDE PENGHAPUSANNYA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.448 KB)
      Pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir secara nasional, Ebtanas, pada tahun ajaran 1991/1992 ini sudah dipersiapkan sebaik-baiknya untuk segera dimulai; begitu bendera "start" dikibarkan maka upacara rutin akademik yang terjadi pada setiap akhir tahun ajaran pun siap dilaksanakan. Keadaan ini berlaku bagi para siswa di semua jenjang pendidikan, dari jenjang SD sampai jenjang SLTA; baik SLTA Umum maupun Kejuruan.        Seperti yang telah diumumkan oleh Depdikbud maka jadual Ebtanas untuk tahun ini adalah sbb: Ebtanas untuk SD dilaksanakan 4-6 Mei dan susulannya 11-13 Juni. Untuk SMP dilaksanakan 11-13 Mei dan susulannya 18-20 Mei; dan untuk SMA dilaksanakan 18-21 Mei sedang susulannya 25-29 Mei. Sementara itu untuk SMTA Kejuruan (STM/SMKK/dsb) a-kan dilaksanakan 18-20 Mei dan susulannya 25-29 Mei 1992. Itulah jadual Ebtanas yang jauh-jauh hari sudah didisain dan persiapkan oleh Depdikbud.        Barangkali Ebtanas tahun ini termasuk "istimewa", karena menjelang pelaksanaannya ternyata muncul kembali ide penghapusan sistem Ebtanas itu sendiri. Ide yang te-lah muncul sejak tahun lalu tersebut menjadi aktual lagi menjelang pelaksanaan Ebtanas tahun ini dilaksanakan. A-pabila ide penghapusan Ebtanas itu dapat disepakati maka pelaksanaan Ebtanas tahun ini merupakan yang terakhir kalinya. Ide tersebut memang mengundang polemik; antara yang pro dengan yang kontra, antara pihak yang ingin menghapus Ebtanas dengan yang ingin mempertahankannya.Â
MEMPERJELAS KONSEPSI SEKOLAH TERPADU
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.029 KB)
      Sebuah gagasan kreatif pendidikan kali ini muncul dari Bandung; yaitu gagasan mengenai perlunya diselenggarakan sekolah terpadu. Gagasan ini tentu sangat positif meskipun sebenarnya bukan gagasan yang sama sekali baru; beberapa tahun yang lalu gagasan semacam ini sudah dibicarakan dan didiskusikan secara terbatas oleh para peminat pendidikan. Apabila sekarang ada yang berminat merealisasi gagasan ini secara optimal tentu perlu didukung sepanjang pelaksanaannya nanti tetap berada di atas rel-rel pendidikan nasional kita.        Diperoleh kabar: suatu yayasan dengan Ketua Badan Pembinanya Ibu Tuty S. Try Soetrisno, Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara, berencana akan membangun sekolah terpadu di kawasan Cibiru, Bandung Timur. Pada kawasan ini akan dibangun sekolah terpadu dari Taman Kanak-Kanak, SD, SLTP, sekolah menengah sampai dengan perguruan tinggi. Disamping itu juga akan diselenggarakan pendidikan luar sekolah yang subsistemnya akan dikombinasi dengan subsistem pendidikan sekolah. Keterpaduan subsistem antara pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah ini tetap berada dalam kerangka penjabaran kurikulum pendidikan nasional kita.        Dalam merealisasi sekolah terpadu tersebut konon nantinya juga akan dipadukan pendidikan akademik dengan pendidikan agama serta keterampilan fungsional sebagai persiapan bekerja dan berwirausaha. Dalam sekolah terpadu ini akan memadukan satuan pendidikan sekolah dengan satuan latihan, kursus, magang dan kelompok belajar. Dari strategi pembelajaran akan memadukan kegiatan belajar, ibadah, dan kerja, serta menciptakan keserasian antara belajar teori dan praktek.
PENYEBAB LINGKUNGAN SEKOLAH, LUAR SEKOLAH DAN FAKTOR MEDIA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.607 KB)
      Jakarta "heboh"; puluhan bahkan ratusan pelajar terlibat secara langsung dalam suatu perkelahian massal. Mereka "beringas", bus sekolah dirusak, petugas keamanan yang akan menetralisasi suasana ikut kena lemparan batu. Terpaksa pelajar nakal tersebut harus diamankan (untuk tidak menggunakan istilah "ditangkap"), dibawa ke pos polisi, "dinasehati", dan di-push up.        Keadaan seperti tersebut belum reda menyusul peristiwa baru yang sungguh memalukan; terjadi perkelahian dan tawuran antara pelajar dan mahasiswa yang melibatkan puluhan orang. Tentu semua itu dalam kapasitasnya sebagai oknum, meskipun jumlahnya relatif tidak sedikit. Betapa tidak malu, pelajar dan mahasiswa yang dalam sistem pendidikan kita disiapkan secara sistematis untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan justru membuat perilaku yang kurang berbudaya. Apakah itu menjadi indikasi kega-galan pendidikan kita? Entahlah!        Peristiwa tersebut terjadi di berbagai kota besar di negara kita akhir-akhir ini. Ibarat penyakit yang du-lu pernah muncul sekarang kambuh lagi. Tempo hari Bapak Presiden Soeharto serta beberapa menteri pernah menyata-kan keprihatinannya atas peristiwa tersebut, tetapi hal itu belum cukup untuk menghentikan perilaku nirbudaya para pelajar yang sebenarnya sangat kita banggakan itu.
KB MANDIRI DI KOTA DAN DI DESA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.698 KB)
      PresideSoeharto baru-baru ini berkenan memberi pesan supaya warga masyarakat pedesaan diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program KB Mandiri yang sedang digiatkan oleh pemerintah dan masyarakat kita.      Beliau meminta supaya program KB Mandiri jangan hanya dilaksanakan di kota-kota besar, tetapi hendaknya juga dapat dilaksanakan di kota-kota kecil sampai pada daerah-daerah pedesaan.      Berkenaan dengan hal tersebut Bapak Presiden juga meminta agar supaya daerah-daerah yang tidak dijadikan tempat pencanang-an awal kampanye program KB Mandiri yang akan dilakukan secara "besar-besaran" di akhir Februari ini hendaknya ikut pula melakukan kampanye sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk memberi kesempatan pada masyarakat desa melaksanakan KB Mandiri.      Seperti kita ketahui mulai tanggal 27 Februari 88 mendatang akan dilaksanakan kampanye "lingkaran biru" KB Mandiri tahap pertama secara "besar-besaran" di empat kota; masing-masing adalah di Medan, Jakarta, Surabaya dan Ujungpandang.
PENGALAMAN BURUK ANGGARAN PENDIDIKAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (90.402 KB)
       âBahwa ternyata anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6% sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945â. Demikian konklusi Butir [4.2] dalam Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No.13/PUU-VI/2008 tertanggal 13 Agustus 2008.        Baru saja MK mengabulkan permohonan PGRI untuk mengadakan uji materi terhadap UU APBN-P 2008. Dan setelah melalui proses konstitusio-nal yang cukup panjang akhirnya disimpulkan bahwa UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945.        Atas kenyataan tersebut di atas maka MK meminta kepada pemerintah agar supaya mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Permintaan ini disertai dengan batasan waktu, yaitu pada tahun 2009. Artinya, dalam APBN 2009 diminta anggaran pendidikan sudah mencapai angka 20 persen.