cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 79   80   81   82   83 
PEMIMPIN CALON PENGHUNI SURGA (1) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam buku At-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk, Al-Ghazali memberikan nasihat kepada para pemimpin dengan 10 pokok nasihat. Pertama, pemimpin harus mengetahui kedudukan dan pentingnya kekuasaan. Sesungguhnya kekuasaan adalah sebagian nikmat dari Allah. Siapa saja yang menjalankan kekuasaan dengan benar, maka ia akan memperoleh kebahagiaan yang tidak ada bandingannya, dan tidak ada kebahagiaan yang melebihi itu. Siapa yang lalai dan tidak menegakkan kekuasaan dengan benar, maka ia akan mendapat siksa karena kufur kepada Allah. “Keadilan pemimpin satu hari lebih dicintai Allah daripada beribadah tujuh puluh tahun “ sabda Rasulullah. Kedua, senantiasa merindukan petuah para ulama dan gemar mendengarkan nasihat mereka. Hati-hati dengan ulama yang menyukai dunia. Mereka akan memperdayaimu, mencari kerelaanmu untuk mendapatkan apa-apa yang ada di tanganmu berupa hal-hal yang buruk dan haram agar mereka mendapatkan sesuatu dengan maker dan tipu daya. Orang yang berilmu adalah orang yang tidak menginginkan hartamu, dan orang yang senantiasa memberimu wejangan serta petuah.   Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Muhammad bin Ka’ab al-Qurzhi “Terangkanlah kepadaku tentang keadilan”. Dia menjawab “Siap muslim yang usianya lebih tua darimu, jadikanlah sebagai orang tua. Siapa saja yang usianya lebih muda darimu, jadikanlah sebagai anak. Siapa saja yang usianya sama , jadikanlah saudara. Hukumlah setiap orang yang berbuat kesalahan sesuai dengan kadar hukumnya. Satu cambukan kepada orang Muslim karena kebencianmu, akan mengantarkanmu ke dalam neraka.” Ketiga, janganlah merasa puas dengan keadaanmu yang tidak pernah melakukan kezaliman. Lebih dari itu, didiklah para pembantu, sahabat, pegwai dan para wakilmu. Janganlah engkau tinggal diam melihat kezaliman mereka, karsesungguhnya engkau akan ditanya tentang perbuatan zalim mereka sebagana akan ditanya tentang perbuatan zalimmu. Umar bin Kaththab menulis surat kepada bawahannya, yaitu Abu Musa al-Asy’ary sebagai berikut : “Sngguhnya wakil yang paling berbahagia adalah wakil yang rakyatnya merasa bahagia Sesungguhnya wakil yang paling celaka adalah wakil yang rakyatnya dalam keadaan paling sengsara. Oleh karena itu, mudahkanlah karena sesungguhnya bawahanmu akan mengikuti perilakumu. Perumpamaanmu adalah seperti binatang melihat rumput hijau, kemudian memakannya dalam jumlah banyhingga gemuk. Ternyata kegemukannya membawa kemalangan karena hal itu membuat dia disembelih dan dimakan manusia.” Keempat, kebanyakan wakil memiliki sifat sombong. Salah satu bentuk kesombongannya adalah bila marah, ia akan menjatuhkan hukuman. Kemarahan adalah perkara yang membinasakan akal, musuh dan penyakit akal. Kemarahan merupakan Seperempat Kebinasaan. Jika amarah mendominasimu, maka engkau harus condong kepada sifat pemaaf dan kembali kepada sifat mulia. Jika hal itu menjadi kebiasaanmu, maka engkau sudah meneladani para nabi dan para aulia. Jika engkau menjadikan kemarahan sebagai kebiasaan, maka engkau serupa dengan binatang buas.  Dari Abu Darda’ r.a. berkata ” Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatuamalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Rasullah bersabda ”Jangan marah, kamu akan masuk surga.” Kelima, sesungguhnya pada setiap kejadian yang menimpa dirimu, engkau mesti membayangkan bahwa engkau adalah salah seorang rakyat, sementara selain dirimu adalah pemimpin. Dengan itu, apa yang tidak engkau ridha bagi dirimu sendiri, tidak pula akan diridhai oleh salah seorang Muslim. Jika engkau meridhai mereka dalam apa yang tidak engkau ridhai untuk dirimu sendiri, berarti engkau mengkhianati dan menipu bawahanmu. ”Siapa yang ingin selamat dari panas api neraka dan masuk surga, ia mesti – ketika datang kepadanya kematian-menemukan kesaksian dengan lisannya. Setiap yang dia tidak ridhai bagi dirinya sendiri, maka tidak seorangpun dari kaum Muslim meridhainya.”
HONG KONG DARI DIMENSI DEMOKRASI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.608 KB)

Abstract

       Salah satu kekhawatiran  yang paling dominan  masyarakat dunia pada umumnya dan warga Hong Kong pada khususnya atas rencana pengembalian Hong Kong ke Cina pada tanggal 1 Juli 1997 nanti ialah menyangkut praktik demokrasi. Banyak orang khawatir, sekembalinya Hong Kong ke Cina nanti akan tertandai dengan mandegnya praktik demokrasi di kalangan masyarakatnya.       Kekhawatiran tersebut antara lain ditunjukkan  dengan telah dipe-ringatinya Tragedi Tiananmen yang dihadiri oleh puluhan ribu warga Hong Kong beberapa waktu yang lalu.  Tepatnya tanggal 4 Juni 1997 yang lalu ditaksir sekitar 55 ribu warga Hong Kong telah berduyun-duyun datang di Victoria Garden secara berkelompok untuk memperi-ngati Tragedi Tiananmen delapan tahun silam, tepatnya tanggal 4 Juni 1989. Seperti diketahui pada peristiwa 1989 tersebut terdapat puluhan, bahkan konon ratusan,  mahasiswa prodemokrasi Cina harus kehilang-an nyawa karena terbunuh oleh "bapaknya" sendiri.  Tentara Komunis Cina saat itu tidak segan-segan "menumpas" sekelompok rakyat Cina yang sedang mengadakan aksi demokrasi di Lapangan Tiananmen.       Tragedi Tiananmen itu  oleh masyarakat dunia  dianggap sebagai simbol dari mandegnya praktik demokrasi di Cina (Daratan); yang selanjutnya oleh warga Hong Kong dikhawatirkan akan berulang lagi ketika nantinya Hong Kong sudah kembali ke pangkuan Cina. Mereka khawatir hak-hak demokrasi masyarakat akan terpasung oleh demikian kuatnya dominasi politik para pejabat Cina. Dominasi politik di Cina memang seringkali kurang mau mendengarkan kritik-kritik demokrasi yang dilontarkan oleh masyarakat dunia.       Peringatan Tragedi Tiananmen  di Hong Kong tersebut  nampak-nya telah memberi isyarat kepada Beijing agar kelak hati-hati di dalam menjalankan praktik-praktik demokrasi.
PRAKTEK MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) MENUJU KEMANDIRIAN SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.651 KB)

Abstract

       Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  yang diterjemahkan dari konsep aslinya,  School-Based Management,  merupakan terminologi yang sedang populer dan aktual di masyarakat khususnya masyarakat pendidikan.  Istilah itu dalam beberapa waktu terakhir ini amat sering diperbincangkan oleh para guru, kepala sekolah, pengawas, eksponen pendidikan,  dan bahkan sampai kepada  orang tua siswa dan tokoh masyarakat.  MBS hampir senantiasa menjadi pembicaraan dalam berbagai pertemuan insan pendidikan,  khususnya insan pen-didikan yang bergerak dalam dunia pendidikan formal. Dalam forum seminar, lokakarya, simposium, temu karya, rapat kerja,  dan jenis pertemuan lainnya topik MBS hampir tak pernah tidak dibicarakan.          Keadaan itu bisa terjadi karena MBS telah menjadi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah,  di dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia;  khususnya melalui jalur sekolah. Dengan diberlakukannya pendekatan MBS yang sudah teruji di beberapa negara maju  diharapkan terjadi kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan pendidikan nasional  sehingga akan menghasilkan kinerja yang membanggakan.          Secara kebetulan munculnya istilah MBS tersebut  bersamaan dengan diberlakukannya  kebijakan desentralisasi pendidikan yang merupakan konsekuensi logis dari sistem pemerintahan yang otonomis. Seperti kita ketahui, dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  maka daerah kabupaten/kota  memiliki kewenangan besar  dalam penyelenggaraan pendidikan,  karena pendidikan (dan kebudayaan) termasuk bidang pemerintahan yang diotonomikan.  
TINGKAT KELULUSAN DAN MUTU SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: MAJALAH PUSARA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.111 KB)

Abstract

       Seorang pembaca baru-baru ini mengekspresikan opini sekaligus rasa keheranannya melalui rubrik Pikiran Pembaca di surat kabar. Pembaca tersebut merasa "heran" atas prestasi yang dicapai oleh sebuah sekolah swasta terhadap nilai rapor semester VI (Q) siswa-siswinya.       Konkritnya:  para siswa sebuah SMTA nonpemerintah yang ujiannya saja masih menggabung pada sekolah negeri ternyata  mampu meraih nilai Q yang luar biasa hebatnya. Secara rinci dilukiskan sbb:  dari 25 siswa pada sekolah tersebut  maka  tak seo-rang pun yang nilainya kurang dari 8 (delapan), artinya seluruh siswa memperoleh nilai 8 ke atas.  Hebatnya lagi, nilai yang serba "aduhai" tersebut berlaku untuk enam bidang studi sekaligus,  dan ternyata bidang-bidang studi yang diEbtanaskan.       Keheranan pembaca tersebut semakin menjadi-jadi karena pada umumnya sekolah-sekolah swasta tidak mempunyai  "input" yang lebih tinggi dari sekolah negeri pada umumnya; hal ini ditunjukkan oleh kandidat sekolah swasta dengan NEM yang rata-rata rendah, menurutnya.       Para kepala sekolah, guru dan pengamat pendidikan barangkali banyak yang "tersenyum" membaca opini tersebut.  Mengapa ....? Karena pemberian nilai Q yang sangat tinggi tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari usaha sekolah untuk meluluskan sebanyak mungkin siswanya; meskipun  terpaksa ditempuh dengan cara yang "mengherankan" masyarakat.
KEBIJAKAN MONETER DI AWAL ISLAM Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada masa Nabi dan sepanjang masa Khulafaur Rasyidin koin mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di Arabia, seperti dinar, sebuah koin emas dan dirham sebuah koin perak serta fulus koin tembaga. Nilai dinar sama dengan sepuluh dirham. Nilai satu dirham sama dengan 48 fulus. Koin fulus digunakan untuk pembelian barang yang murah. Bobot dinar adalah sama dengan satu mitsqal atau sama dengan dua puluh qirat atau seratus grain barley. Satu mitsqal juga ekuivalen dengan 4,25 gram (Johnson, 1968:547). Bobot dirham tidak seragam. Untuk menghindari kebingungan, Umar menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 qirat atau 70 grain barley. Maka rasio antara satu dirham dan satu mithqal adalah tujuh per sepuluh (Sabzwari, 1984). Pada masa khalifah Abu Bakar Assidiq, beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar dinar dan dirham masih menjadi satuan mata uang negara (Al Maqrizy, 1988:129) Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, administrasi keuangan kaum muslim didelegasikan kepada orang-orang Persia. Pada saat itu Umar mempekerjakan ahli pembukuan dan akuntan orang Persia dalam jumlah besar untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran uang di baitul maal (keuangan negara). Mereka juga menggunakan satuan dirham untuk membantu meningkatkan sirkulasi uang. Pada masa kekhilafahan Umar juga diterbitkan surat pembayaran cek yang penggunaannya diterima oleh masyarakat. Menurut Al-Yaqubi, Umar mengintruksikan untuk mengimpor sejumlah barang dagangan dari Mesir ke Madinah. Karena barang yang diimpor jumlahnya cukup besar, pendistribusiannya menjadi terhambat. Oleh karena itu, Khalifah Umar menerbitkan sejumlah cek kepada orang-orang yang berhak dan rumah tangga sehingga secara bertahap setiap orang dapat pergi ke bendahara kaum muslimin dan mengumpulkan hartanya. Penggunaan sejumlah cek oleh Khalifah Umar yang diterima oleh publik menunjukkan penggunaanya sebagai alat pembayaran di periode awal Islam (Sadr, 1989). Ditaklukannya Persia percetakan uang logam terus beroperasi. Pada masa khalifah Usman bin Affan sudah ada mata uang yang bertuliskan Bismillah, Barakah, Bismillah Rabbi, Allah dan Muhammad dengan jenis tulisan Kufi (Al Maqrizy, 1988:60). Bahkan Usman memperlakukan kaum Muhajirin tidak seperti pada masa Umar yang tidak boleh berpindah-pindah. Kaum Muhajirin diperbolehkan berpindah-pindah di segenap imperium yang tadinya dilarang, dan memperoleh kekayaan yang cukup berlimpah dan menikmati kesenangan. Hidup serba mudah daripada di masa Umar yang harus menahan diri (Haikal, 1973:119). Secara alamiah transaksi yang berada di daerah Mesir atau Syam menggunakan dinar sebagai alat tukar, sementara itu di kekaisaran Persia menggunakan dirham. Ekspansi yang dilakukan Islam ke wilayah kekaisaran Persia   (Irak, Iran, Bahrain, Transoxania) dan kekaisaran Romawi (Syam, Mesir, Andalusia) menyebabkan perputaran mata uang ini meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Imam Ali, dinar dan dirham merupakan satu-satunya mata uang yang digunakan (Sadr, 1989). Ketika mata uang masih diimpor, kaum muslimin hanya mengontrol kualitas uang impor itu, namun setelah mencetak sendiri kaum muslimin secara langsung mengawasi penawaran uang yang ada (Sadr, 1989). Khalifah Ali bin Abi Thalib mencetak dirham mengikuti model Khalif Usman bin Affan dan menuliskan di lingkarannya salah satu kalimat Bismillah, Barakah, Bismillah Rabbi dan Rabiyallah dengan jenis tulisan Kufi (Al-Naqsyabandi, 1969:22).
MENANGGAPI UNJUK RASA GURU SECARA ARIF Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.402 KB)

Abstract

       Gelombang unjuk rasa yang diperankan oleh para guru pada berbagai tempat di tanah air  nampaknya makin hari makin dahsyat akhir-akhir ini.  Meskipun tidak dilakukan koordinasi secara profesional  akan tetapi kenyataan membuktikan kalau satu tempat sudah selesai maka segera disusul di tempat lain;  atau bila satu kelompok guru sedang "beristirahat" dalam menjalankan unjuk aksinya segera disusul oleh kelompok yang lainnya.       Keadaan seperti itu  tidak saja  terjadi di  ibu kota Jakarta dan di kota-kota besar lainnya seperti Bandung dan Yogyakarta; tetapi juga sudah merambah  di kota-kota yang relatif kecil seperti Purwakarta, Cirebon, Purworejo, Karanganyar, dan sebagainya. Isu yang diangkat pun pada umumnya sama;  yaitu sekitar kesejah-teraan bagi pahlawan tanpa tanda jasa  serta  keseriusan perhatian pemerintah terhadap pendidikan nasional. Para guru yang berunjuk rasa tersebut umumnya mengeluh mengenai rendahnya kesejahteraan yang diterima  serta ketidakseriusan pemerintah di dalam menangani masalah-masalah pendidikan.       Tuntutan para guru  di dalam berunjuk rasa tersebut  pada dasarnya adalah peningkatan kesejahteraan; ada yang minta gajinya dinaikkan 100 persen,  ada yang minta penerimaan bersihnya paling tidak sekian ratus ribu rupiah,  ada yang minta agar supaya "take home pay" minimalnya  naik tiga kali lipat  dari apa  yang diterima sekarang ini, dan ada yang menuntut agar tunjangan fungsionalnya dinaikkan sama dengan tunjangan fungsional dosen.       Himbauan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin  agar para guru tidak melanjutkan aksi unjuk rasanya nampaknya kurang mendapat perhatian;  sepertinya mereka sudah benar-benar bosan menyikapi kondisi yang ada sekarang ini.
PTS DI JATENG DAN YOGYAKARTA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.722 KB)

Abstract

       Setelah konsentrasi masyarakat tertuju pada PTN, perguruan tinggi negeri, pada beberapa waktu yang lalu, maka sekarang PTS, perguruan tinggi swasta, mendapatkan giliran. Setelah UMPTN dilaksanakan dan hasilnya sedang diproses untuk diumumkan kepada masyarakat nantinya maka banyak orang mulai menyibukkan diri pada PTS.       Keadaan tersebut sangatlah wajar karena ketatnya kompetisi untuk mendapatkan kursi belajar pada PTN telah menyebabkan banyak orang merasa perlu menempuh alternatif lain untuk meraih kursi belajar di perguruan tinggi; dan akhirnya mereka merasa perlu berhubungan dengan PTS. Pada sisi lain akhir-akhir ini masyarakat memang sudah kritis dan selektif,  sehingga banyak di antara mereka yang  semenjak awal memang telah tertarik pada mekanisme akademik di PTS, terutama PTS yang bonafide.       Di Indonesia sekarang ini terdapat sekitar 900-an PTS yang berstatus,  dengan sekitar 85% dari keseluruhan program studi (progstu) yang dikembangkan masih berstatus terdaftar;  status yang menduduki peringkat paling rendah di dalam sistem akreditasi PTS di negara kita.
MINAT MASYARAKAT TERHADAP IKIP Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.54 KB)

Abstract

       Tulisan saya pada dua harian di Semarang mendapat tanggapan dari Dr. Retmono di bawah titel "Rekrutmen Mahasiswa: Seleksi dan Strategi" (Suara Merdeka, 27/4/92); adapun tulisan saya yang dimaksudkan masing-masing ialah "IKIP Tidak Berani Menaikkan SPP?" (Wawasan, 10/4/92) dan "Program Seleksi Siswa Berprestasi" (Suara Merdeka, 13/4/92). Bila tanggapan balik ini sedikit terlambat mohon dimaafkan oleh karena seringnya tugas di luar daerah yang harus saya lakukan dalam beberapa waktu terakhir ini telah mengurangi kesempatan untuk membuat tulisan ini.          Sebelum sampai pada pembahasan materi saya ingin menyita satu alenia ini untuk mengungkapkan perasaan se-nang saya terhadap tanggapan Pak Retmono;  karena dengan demikian saya mendapatkan teman untuk berdialog,terutama mengenai kompleksitas problematika IKIP yang akhir-akhir ini memang banyak dibicarakan orang.  Lebih senang lagi  karena  ternyata teman dialog saya kebetulan adalah seo-rang rektor, rektor IKIP. Terus terang saja, tidak semua rektor berkesempatan dan "berani" berdialog.          Dua permasalahan yang mendapat tanggapan dari Pak Retmono ialah masalah kebijakan penerimaan mahasiswa ba-ru pada IKIP, khususnya IKIP Semarang,  dan "keberanian" IKIP untuk menaikkan atau tidak menaikkan SPP bagi maha-siswa barunya nanti. Kalau dirunut lebih jauh kesemuanya ini lebih bertitik tolak pada minat masyarakat terhadap IKIP; oleh karena itulah tulisan ini lebih memfokus pada minat masyarakat terhadap IKIP.
PENDEKATAN TUTWURI HANDAYANI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.926 KB)

Abstract

       Belum lama ini  telah diselenggarakan Simposium tentang Sistem Pembinaan Profesional (SPP) dan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) di Kantor Depdikbud Pusat Jakarta. Simposium ini dibuka langsung oleh Pak Wardiman Djojonegoro selaku menteri pendidikan; dengan pesertanya di samping para pengambil keputusan di lingkungan Depdikbud juga melibatkan peserta dari kalangan praktisi CBSA, para pakar pendidikan, serta utusan dari British Council sebagai sponsor.          Simposium tersebut mempunyai arti penting bagi perkembangan pendidikan nasional kita,  terutama bagi perkembangan CBSA itu sen-diri, karena konklusi dan rekomendasi hasil simposium akan dijadikan dasar pengambilan keputusan tentang perlu atau tidak perlunya CBSA dilaksanakan secara nasional di masa-masa yang akan datang. Secara administratif CBSA itu sendiri sebenarnya masih merupakan uji coba yang secara terus menerus dievaluasi hasilnya. Meskipun pelaksanaan CBSA sudah mengembang ke beberapa daerah replikasi akan tetapi sampai kini belum menjadi kebijakan politik yang harus dilaksanakan oleh seluruh Sekolah Dasar (SD) di Indonesia.          Di dalam pembukaan simposium tersebut Pak Wardiman selaku menteri pendidikan juga meminta peserta untuk mengkaji secara teliti sejauh mana kelayakan CBSA untuk diberlakukan secara "massal" di sekolah-sekolah; kalau memang layak ada kemungkinan pelaksanaan CBSA akan dilanjutkan,  sebaliknya kalau memang tidak layak maka Depdikbud akan segera menghentikan pelaksanaan CBSA.
MENGHITUNG DAYA TAWAR GURU Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.974 KB)

Abstract

 Dalam beberapa hari yang lalu kita disuguhi berita tentang terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh sivitas pendidikan, dalam hal ini guru dan siswa, di Kabupaten Kampar, Riau. Beribu-ribu guru dan siswa, angkanya bahkan mencapai belasan ribu, berduyun-duyun mendatangi gedung DPRD setempat untuk menuntut pelengseran pejabat nomor satu di daerah terse-but, yaitu bupati kepala daerah.          Terlepas dari substansi permasalahannya, kejadian seperti itu memang langka terjadi di Indonesia. Bahwa para guru dan siswa melakukan aksi demonstrasi memang bukan hal yang tabu di era reformasi sekarang ini; meski demikian kalau ada guru (dan siswa) berdemonstrasi untuk menuntut dilengserkannya seorang pejabat tinggi, apalagi pejabat nomor satu di suatu daerah, dikarenakan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan memang langka terjadi.           Di Kabupaten Kampar ternyata hal itu bisa terjadi, bahkan dilakukan selama belasan hari sampai-sampai kegiatan belajar mengajar di daerah tersebut macet total (lecturer jam). Lebih daripada itu aksi yang dilakukan oleh para guru tersebut mendapat simpati dari sebagian kalangan.          Ketua PGRI Pusat, Muhammad Surya, kepada saya menyatakan bahwa kejadian seperti itu dipicu oleh adanya ketersinggungan kolektif para guru dikarenakan adanya tindakan sewenang-wenang oleh pejabat setempat. Ke-tersinggungan kolektif inilah yang membuat para guru mengadakan aksi kolektif berupa demonstrasi.

Page 81 of 160 | Total Record : 1592

 79   80   81   82   83 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue