cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 82   83   84   85   86 
KEBAHAGIAAN BUKAN ANGKA-ANGKA Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Majalah Fortune maupun majalah Forbes menggunakan angka-angka untuk menilai perusahaan tersebut sukses atau gagal. Kesuksesan perusahaan tersebut ditunjukkan oleh besarnya angka penjualan, besarnya angka keuntungan, angka produktivitas, besarnya angka kemampunnya menembus pasar global, besarnya angka yang dikeluarkan  untuk meningkatkan kinerja sumberdaya manusia dan besarnya angka untuk meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang paling besar angkanya adalah perusahaan yang paling top di dunia. Demikian juga CEO (Chief Executive Officer) perusahaan juga dengan angka-angka tersebut dinilai kesuksesannya. CEO merasa bahagia kalau angka-angka yang telah ditargetkan dapat dicapai.   Angka-angka yang menunjukkan kesuksesan inilah yang dikejar oleh para CEO di antero dunia. Richard McGinn merupakan CEO Lucent Technologies yang pernah sukses mengubah devisi pembuatan peralatan AT&T menjadi bintang Wall Street setelah meraih kenaikan penjualan dua digit (lebih dari 10 %). Tetapi tidak akan bertahan selamanya dan pada 2000, Lucent dua kali gagal  meraih targetnya. Masalahnya berada pada tenaga penjualan. Dari berbagai laporan media bisnis, perintah McGinn kepada pasukan penjualannya adalah wujudkan transaksi, apapun kendalanya. Menurut media Lucent menjanjikan beragam diskon, kredit dan insentif-insentif lain untuk merangsang penjualan. Ketika target kembali gagal diraih, semuanya hancur dan McGinn terkapar, harga saham Lucent jatuh dan masa depan perusahaan kacau balau. McGinn merasa sedih karena tidak dapat memenuhi angka-angka yang dibuatnya.   Pramod Batra dalam bukunya Born To Win mengisahkan tentang Henry Ford dan Penjual bunga. Henry Ford membeli bunga untuk istrinya dari sebuah toko setiap Jum?at malam. Suatu kali ia bertanya pada si penjual bunga yang telah berusia lanjut. ?Pak, toko Anda laris. Mengapa tidak buka cabang?? Tanya Henry Ford. ?Ya, sesudah itu terus?? jawab si penjual bungan sambil bertanya kembali. ?Bapak akan mempunyai beberapa cabang di Detroit.? kata Ford. Penjual bunga, ?Ya, sesudah itu terus??. Henry Ford ?Kemudian di seluruh Amerika?. Penjual bunga, ?Ya, sesudah itu terus??. Henry Ford, dengan agak marah ?Ya ampun. Tentu saja Bapak akan bahagia.?. ?Ya, saya memang sudah bahagia sekarang ini? jawab si penjual bunga. Henry Ford berlalu dengan menahan rasa malu. Itulah perbedaan kebahagian orang diukur dengan angka dan tidak dengan angka. Penjual bunga mengukur kebahagiaan tidak dengan angka, sedangkan Henry Ford mengukur kebahagian dengan angka, yaitu angka cabang perusahaan, ataupun angka keuntungan perusahaan.             Sebagian besar dari kita, seringkali mengukur kebahagiaan dengan angka-angka, yaitu angka jumlah rumah atau harga rumah, jumlah mobil, jumlah perusahaan, jumlah angka-angka dalam tabungan, angka-angka saham kepemilikan perusahaan dan angka-angka lainnya dengan harapan akan bahagia. Justru ternyata angka-angka itu akan menjerumuskan kita, jika kita tidak mampu menggunakan angka-angka itu dengan baik. Jika kita dapat hidup bahagia dengan angka-angka, maka kita dapat mati mengenaskan dengan angka-angka pula. Bukanlah angka yang membuat bahagia. ?Kenanglah anugrah-anugrah Allah supaya kamu bahagia? (Al-A?Raaf,69).
MENINGKATKAN KUALITAS SIVITAS AKADEMIKA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.909 KB)

Abstract

       Pada beberapa waktu yang lalu pengertian sivitas akademika sempat menimbulkan diskusi, bahkan tak jarang menimbulkan silang pendapat mengenai komponen apa saja yang tergabung di dalamnya. Ada yang menyatakan sivitas akademika adalah dosen, karyawan dan mahasiswa perguruan tinggi; bahkan ada yang menambahkan para aktivis yayasan (bagi PTS) ke dalamnya.          Setelah Peraturan Pemerintah (PP) No:30/1990 dikomunikasikan maka pengertian sivitas akademika menjadi gamblang. PP ini secara eksplisit menyebutkan bahwa yang dimaksudkan sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.  Apabila dikaji  secara cermat maka sivitas akademika inilah yang sangat menentukan dinamika dan kualitas perguruan tinggi; meskipun harus diakui bahwa faktor "luar", khususnya yayasan bagi PTS serta pemerintah bagi PTN, juga mempunyai peranan yang tidak kalah menentukannya.          Sekarang ini di Indonesia terdapat sekitar 1.000 perguruan tinggi; PTN dan PTS. Data tahun 1990/1991 menunjukkan jumlah PTN sebanyak 49 lembaga terdiri dari 31 universitas, 14 institut, 2 sekolah tinggi dan 2 akademi. Sementara itu PTS di negara kita berjumlah  914 lembaga; terdiri dari 221 universitas, 51 institut, 350 sekolah tinggi, 290 akademi serta 2 politeknik. Jumlah perguruan tinggi yang relatif besar ini merupakan aset pembangunan;  tentunya kalau kita mampu mengembangkannya. Dan, pengembangan perguruan tinggi itu sendiri sangatlah tergantung pada kualitas sivitas akademikanya.
PENGALAMAN PAHIT EBTANAS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.602 KB)

Abstract

       Pelaksanaan Ebtanas di sekolah-sekolah kita kini tengah berlangsung;  setelah di sekolah menengah selesai terus dilanjutkan di tingkat SLTP untuk nantinya segera dituntaskan di tingkat sekolah dasar. Jutaan siswa-siswi pendidikan dasar (SD dan SLTP) serta sekolah menengah di negara kita tengah berjuang untuk "menundukkan" ranjau evaluasi yang gampang-gampang susah ini.          Di tengah-tengah pelaksanaan Ebtanas kali ini mun cul kembali pemikiran klasik mengenai perlu dan tidaknya untuk mempertahankan sistem Ebtanas itu sendiri. Pemi-kiran klasik ini sempat menghangat, terutama di kalangan masyarakat pendidikan,  karena di samping kompleksitas problematikanya bersifat aktual dan kontekstual, juga di karenakan masing-masing pihak mempunyai argumentasi aka-demis yang cukup kuat dan rasional.          Pihak yang memandang masih perlu mempertahankan berpendapat bahwa Ebtanas merupakan sistem terbaik untuk meningkatkan dan menyetarakan kualitas lulusan di antara lembaga pendidikan yang setingkat dan sejenis; setidak-tidaknya untuk saat ini.
KI HADJAR DENGAN PENA EMASNYA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.827 KB)

Abstract

       Kiranya sudah menjadi semacam tradisi nasional kita, bahwa setiap tanggal 2 Mei bangsa Indonesia dengan segala kekhidmatannya memperingati hari pendidikan nasional, "hardiknas"; suatu moment yang mengingatkan bangsa Indonesia terhadap perjuangan pendidikan yang dilakukan oleh para pendahulunya.       Setiap kita memperingati hari pendidikan nasional maka nama Ki Hadjar Dewantara selalu melekat didalamnya. Memang demikianlah keadaannya!  Kiranya memang tidak ada yang  tak sependapat bahwa pengukuhan tanggal 2 Mei oleh pemerintah RI sebagai 'hari pendidikan nasional' memang dimaksudkan supaya kita senantiasa dapat "menghormati" jasa-jasa Ki Hadjar yang telah berhasil menanamkan konsep-konsep pendidikan bagi kemajuan bangsa.       Pemerintah kita melalui  Surat Keputusan Presiden RI Nomer:316/1959 tertanggal 16 Desember 1959 menetapkan bahwa tanggal lahir Ki Hadjar Dewantara, 2 Mei, sebagai hari pendidikan nasional sebagaimana yang selalu kita peringati pada setiap tahunnya itu.
STOP UNIVERSITAS ISLAM Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.325 KB)

Abstract

Lama tidak berbicara soal pendidikan tinggi, baru-baru ini Pak Maftuh Basyuni selaku menteri agama membuat pernyataan yang ?menggelitik? kita, terutama yang terlibat dalam pendidikan Islam baik sebagai ?provider? seperti dosen dan administrator maupun ?consumer? seperti mahasiswa dan orang tuanya.          Baru-baru ini Pak Maftuh menyatakan Departemen Agama menghenti-kan keinginan semua manajemen IAIN di Indonesia untuk berubah menjadi universitas. Lebih lanjut ditegaskan bahwa selama dirinya masih menjadi menteri agama maka keinginan mengubah bentuk IAIN menjadi universitas Islam akan distop dulu. Menurut beliau dalam beberapa tahun terakhir ini ada enam IAIN yang sudah berubah menjadi universitas Islam, dan ada delapan IAIN yang mengajukan perubahan menjadi universitas Islam.          Mengapa Pak Maftuh mempunyai kebijakan seperti itu? Menurutnya, kalau IAIN berubah menjadi universitas, maka fakultas agama tetap saja tertinggal. Semua mahasiswa ingin menjadi dokter, insinyur, dsb; dan tidak ada yang ingin menjadi kiai. 
KORPRI, MARI BERPRESTASI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.686 KB)

Abstract

............................................. Kami anggota KORPRI sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.                                                   Kami anggota KORPRI mengutamakan persatuan dan Kesatuan Bangsa, memupuk keutuhan dan kesetiakawanan KORPRI,  serta meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuan untuk  kelancaran pelaksanaan tugas.                                                                                                                                                                                                              (Butir Sapta Prasetya KORPRI)        Pada tanggal 17 pagi setiap bulan apabila anda meluangkan waktu untuk berhandai-handai dengan sepeda mini anda menyusur dijalan raya, maka disetiap instansi atau kantor anda akan melihat kerumunan orang yang dengan khidmat tengah melangsungkan upacara bendera, merekalah anggota KORPRI.       Apabila kemudian anda pergi kesebuah kantor/instansi departemen dsb dan mendapat pelayanan yang serba simpatik dari petugas,  senyum yang mengulum pada waktu menerima saudara, lincah dan gesit dalam membantu menyelesaikan urusan anda, merekalah anggota KORPRI.       Apabila di lain hari anda pergi kekantor/instansi/ departemen lain untuk menyelesaikan urusan yang belum beres kemudian mendapat pelayanan yang sangat tidak simpatik, tunjuk sana tunjuk sini, bentak sana bentak sini, lempar sana lempar sini, merekalah anggota KORPRI.
ANGGARAN PENDIDIKAN NAIK, TAHUN 1992 "DEMAM MBA" Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.485 KB)

Abstract

       Perjalanan pendidikan tahun 1992 sebenarnya telah dibuka dengan peristiwa yang cukup bagus, yaitu naiknya anggaran untuk sektor pendidikan. Hal ini dapat diikuti dari pidato Presiden RI Soeharto pada waktu menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 1992/1993 di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 6 Januari 1992.          Dalam bagian pidatonya yang memperoleh perhatian dari banyak pengamat itu Presiden RI Soeharto mengemuka-kan bahwa sektor pendidikan masih mendapatkan prioritas. Hal ini memang benar,dan sejak beberapa tahun sebelumnya sektor pendidikan juga selalu mendapatkna prioritas. Se-jak tahun 1989/1990 s/d 1991/1992 RAPBN kita senantiasa menempatkan sektor pendidikan pada kelompok  "the best three"  dalam hal jumlah dana. Pada RAPBN 1992/1993 maka sektor pendidikan  dengan alokasi dana lebih dari Rp 3,0 trilyun kembali masuk dalam kelompok tersebut.          Apabila dibandingkan dengan besarnya alokasi dana untuk sektor pendidikan pada RAPBN 1991/1992, atau RAPBN satu tahun sebelumnya yang jumlahnya "hanya" sekitar Rp 2,50 trilyun saja, maka RAPBN tahun ini memang tergolong naik dalam nilai yang sangat berarti.  Kenaikan rencana anggaran untuk sektor pendidikan ini bukan saja mening-katkan nilai rupiah untuk melaksanakan pembangunan pendidikan, tetapi lebih dari itu kenaikan ini membuktikan betapa besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangun-an di bidang pendidikan.
SIKLUS PENERIMAAN MAHASISWA BARU PTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.694 KB)

Abstract

       Sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri, PTN, dalam beberapa tahun yang terakhir ini menggunakan dua jalur; masing-masing adalah jalur Sipenmaru (seleksi penerimaan mahasiswa baru) dan jalur PMDK (penelusuran minat dan kemampuan).       Pada jalur yang pertama --Sipenmaru-- maka setiap calon diwajibkan untuk menempuh ujian tertulis yang kriteria evaluasinya telah ditentukan secara seragam  untuk seluruh PTN di negara kita. Bagi yang hasil ujiannya berhasil melampaui kriteria evaluasi yang telah  ditentukan maka dipersilakan untuk menempati sebuah "kursi emas" di PTN sesuai dengan pilihannya semula. Sementara itu bagi yang  hasil ujiannya tidak berhasil  melampaui kriteria evaluasi maka cita-cita untuk dapat melanjutkan  belajar di PTN terpaksa harus disandarkan.       Sementara itu jalur PMDK menggunakan prestasi akademik yang dicapai oleh siswa ketika di SMTA sebagai kriterianya. Bagi para siswa yang prestasinya menonjol bisa diterima sebagai mahasiswa baru PTN tanpa harus  dikenai ujian tertulis,  sementara yang prestasinya "biasa-biasa saja" tentu tak akan berhasil melewati jalur ini.       Dari  rapat kerja nasional  (rakernas)  Depdikbud yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu yang lalu  di dapat khabar bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru yang selama ini menggunakan sistem seleksi,  baik yang berupa ujian  tulis (Sipenmaru) maupun non-tulis (PMDK)  secara bertahap akan digantikan dengan sistem ujian masuk secara bertahap akan digantikan dengan sistem ujian masuk  yang kreterianya ditentukan oleh masing-masing lembaga pendidikan penerima calon yang bersangkutan.
BAHAYA POLITISASI PENDIDIKAN SUPRIYOKO, KI
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN JAWA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.101 KB)

Abstract

Senyatanya terminologi politisasi pendidikan memiliki banyak arti dan pengertian; tetapi dalam tulisan ini yang dimaksud adalah menguasai aneka jabatan di lingkungan departemen pendidikan oleh partai politik sehingga kebijakan pendidikan yang diambil berpotensi dibumbui dengan berbagai kepentingan partai politik tertentu. Terminologi politisasi pendidikan perlu diaktualisasi megingat saat ini ada upaya memperluas kiprah para politisi dalam jabatan eksekutif pada berbagai departemen dan kementrian pemerintah. Tegasnya jabatan eselon satu seperti direktur jenderal (dirjen), sekretaris jenderal (sekjen), inspektur jenderal (irjen), dsb, diusahakan untuk menjadi jabatan politik; yaitu suatu jabatan yang diisi oleh orang-orang politik. Beberapa politisi sekarang ini sedang mengupayakan agar eselon satu dapat diformalkan menjadi jabatan politik melalui perubahan UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM RAPBN 1998/1999 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.778 KB)

Abstract

       Perbincangan yang pernah berkembang pada  Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Sembilan Negara Berkembang Berpenduduk Terbesar yang berlangsung di Denpasar Indonesia beberapa waktu lalu ternyata belum dapat diimplementasi oleh negara-negara anggotanya; setidak-tidaknya oleh Indonesia.  Hal ini tercermin dalam RAPBN 1998/1999 yang memberikan alokasi anggaran pendidikan belum optimal; baik dari sisi angka maupun nilainya.       Barangkali ada yang masih ingat; dalam KTM yang dihadiri oleh sembilan negara tersebut, yaitu Bangladesh, Brazil, Cina, India, Indo-nesia, Mesir, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan  pernah muncul gagasan dan perbincangan agar masing-masing negara anggota berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikannya sedapat mungkin sampai angka 6 persen terhadap Gross Domestic Product (GDP). Meski gagasan ini tidak sampai menjadi keputusan akan tetapi tergambarkan sedemi-kian itulah idealnya suatu anggaran pendidikan untuk memacu mutu manusia (SDM) di masing-masing negara.       Selanjutnya,  bagaimana dengan anggaran pendidikan kita  dalam formulasi RAPBN 1998/1999? Justru disinilah letak permasalahannya! Dari skala ratio, anggaran pendidikan kita mendapat porsi yang relatif sangat kecil.       Seperti apa yang disampaikan Presiden Soeharto di depan Sidang Paripurna DPR RI tanggal 6 Januari 1998 yang lalu maka RAPBN 1998/1999 kita mencapai angka 133,5 triliun rupiah,  atau mengalami kenaikan di atas 32 persen daripada RAPBN 1997/1998 yang sedang berjalan yang angkanya 101,1 triliun rupiah. Anggaran dalam RAPBN 1998/1999 tersebut kemudian dibagi ke berbagai sektor pembangunan; dan salah satu diantaranya ialah sektor pendidikan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 4,9 triliun rupiah.  Disinilah soalnya! Angka 4,9 triliun relatif sangat kecil dibanding dengan 133,5 triliun.

Page 84 of 160 | Total Record : 1592

 82   83   84   85   86 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: MAJALAH ARENA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue