cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
AKREDITASI PTS TAHUN INI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.955 KB)

Abstract

       Badan Akreditasi Nasional (BAN) tahun ini akan segera memulai kegiatannya dengan mengakreditasi PTS,  Perguruan Tinggi Swasta. Dijelaskan oleh Ketua BAN Soekadji Ranoewihardjo bahwa tahun ini akan dimulai kegiatan akreditasi untuk PTS dengan jurusan kedokteran, dan tahun berikutnya akan dilanjutkan dengan jurusan-jurusan atau bidang-bidang lain pada umumnya.  Tentu saja ini khabar baik. Good news; kata orang Barat.       Berbeda dengan kondisi di negara-negara maju, seperti di Jepang dan Amerika Serikat (AS) misalnya,  secara umum sampai sekarang ini mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia masih berada di bawah mutu Perguruan Tinggi Negeri (PTN).  Bahwa secara khusus ada PTS yang mutunya jauh di atas mutu PTN pada umumnya  hal itu memang benar adanya; namun demikian hal itu lebih bersifat kasus.       Keadaan yang demikian itu menciptakan tradisi akademik yang acapkali kurang proporsional; misalnya kebanyakan lulusan SMA (dan SMK) baru mau mendaftarkan diri pada PTS setelah yakin bahwa dirinya tidak kebagian kursi kuliah pada PTN.  Ketika hasil UMPTN baru saja diumumkan maka kandidat mahasiswa baru yang gagal baru ramai-ramai "menyerbu" PTS.Tradisi akademik semacam ini memang kurang proporsional karena sebenarnya pendaftaran pada PTS dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran pada PTN.  Dengan demiki-an kegiatan akademik pada PTS bisa dilakukan bersama-sama dengan PTN; tidak selalu PTS tertinggal "start".        Hal tersebut di atas bisa terjadi karena mutu PTS  pada umumnya memang belum dapat dibanggakan,  bahkan ada sebagian yang masih sangat memprihatinkan. Menghadapi kenyataan ini kiranya tidak salah kalau Presiden Soeharto segera menganjurkan dilakukan pembatasan dan seleksi terhadap munculnya PTS baru.
SKEMA SEKOLAH KEJURUAN DI JATENG Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.914 KB)

Abstract

       Hasil Ebtanas SMTP baru saja diumumkan pada siswa dan orang tua siswa; dan secara umum untuk tahun ini hasilnya cukup "baik", meskipun banyak guru dan orang tua yang belum puas. Seperti tahun yang lalu maka pencapaian Nilai Ebtanas Murni (NEM) kali ini berkisar antara 40,00 sampai 45,00, meski ada pula beberapa siswa yang NEM-nya di bawah 30,00 dan di atas 50,00.          Khusus bagi birokrasi Depdikbud Jawa Tengah (Jateng) yang sedikit melegakan ialah tidak adanya indikasi kebocoran dalam pelaksanaan Ebtanas SMTP di wilayahnya; sedangkan tingkat kelulusannya pun cukup tinggi, di atas 90%, meski masih dalam batas wajar (Supriyoko, "Ebtanas dan Ide Penghapusannya", Suara Merdeka: 20/4/92).          Apakah persoalannya menjadi selesai apabila hasil Ebtanas sudah diumumkan? Tidak! Saat ini sekitar 240.000 lulusan SMTP di Jateng dan ratusan ribu lainnya di luar Jateng tengah berjuang keras untuk dapat menggapai kursi belajar pada jenjang pendidikan di atasnya, yaitu SMTA.
PTN SEGERA DIAKREDITASI, BENARKAH? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.073 KB)

Abstract

       Bahwa perguruan tinggi negeri, PTN, akan dikenai sistem akreditasi sebagaimana yang selama ini dikenakan pada perguruan tinggi swasta, PTS, kiranya tidak banyak yang memperdebatkannya. Hal ini secara eksplisit maupun implisit memang telah dijamin oleh PP No:30/1990 tentang Pendidikan Tinggi. Namun demikian apakah pelaksanaan akreditasi terhadap PTN benar-benar akan dilakukan dengan segera, dalam arti tidak dalam waktu yang lama, kiranya memang masih menjadi tanda tanya yang besar.          Tanda tanya  tersebut berkaitan dengan akumulasi berbagai problematika, antara lain menyangkut siapa atau badan mana  yang akan diberi tugas untuk mengakreditasi  perguruan tinggi "anak pemerintah" tersebut.  Siapa yang berani mengakreditasi PTN?           Pertanyaan tersebut memang sekedar "joke", tetapi dibalik pertanyaan tersebut terkandung adanya semacam protes dari pihak non-PTN terhadap kebijakan pemerintah, yang dalam hal ini Depdikbud, mengenai tidak segera dia-kreditasinya PTN.
KONDISI OBJEKTIF PERGURUAN TINGGI SWASTA KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.256 KB)

Abstract

       Pada akhir Maret 1995 yang lalu saya diminta untuk memberikan  presentasi pada suatu konferensi internasional tentang "International Education and Australian Schools".  Kegiatan yang berlangsung di Melbourne, Australia dan "dibaking" oleh Departement of Employment, Education and Training tersebut dihadiri oleh 200-an peserta dari 140-an sekolah negeri dan swasta (independen) di Australia. Pada umumnya mereka adalah pimpinan sekolah atau pengambil keputusan pada manajemen sekolah.          Salah satu bagian presentasi yang dianggap "aneh" oleh kalangan pendidikan Australia menyangkut banyaknya PTS di Indonesia. Secara kuantitatif saya jelaskan dari 1.200-an perguruan tinggi di Indonesia maka 1.150-an (>95%) di antaranya adalah PTS. Angka ini dianggap "aneh" dibandingkan dengan kondisi pendidikan tinggi di Australia.          Pada umumnya mereka surprise dengan angka tersebut. Sebagai komparasi di Australia sendiri memang terdapat puluhan perguruan tinggi, termasuk beberapa perguruan tinggi yang benar-benar kompetitif seperti University of Melbourne, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), University of New South Wales, dsb; tetapi dari puluhan perguruan tinggi tersebut hanya ada satu PTS.
MENGGAIRAHKAN PENELITIAN ILMIAH REMAJA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.843 KB)

Abstract

       Adalah LPIR, Lomba Penelitian Ilmiah Remaja, yang merupakan tradisi ilmiah konstruktif untuk mengembangkan potensi penalaran remaja Indonesia. Untuk tahun 1989 ini Panitya LPIR menerima 1.927 naskah karya penelitian ilmiah dari para remaja di seluruh Indonesia.       Barangkali  jumlah tersebut masih terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan puluhan juta remaja Indonesia yang kita miliki,  atau bila dibandingkan dengan keseluruhan siswa SMTP dan SMTA di negara kita yang jumlahnya hampir mencapai 13 juta orang itu. Tetapi, barangkali saja jumlah tersebut justru sudah cukup menggembirakan; karena  toh tidak setiap orang atau remaja mempunyai potensi untuk meneliti.       Apakah anda ingat dengan konsep "Hexagonal Model" yang dikembangkan oleh John L. Holland?  Profesor emeritus dari Johns Hopkins University ini pernah memberikan isyarat kepada kita bahwa tidak semua orang mampu mengadakan penelitian.       Di dalam konsep "hexagonal model"-nya yang sangat terke-nal itu Holland mengatakan bahwa pada dasarnya tipe manusia dapat diklasifikasikan menjadi enam golongan; masing-masing adalah tipe investigative, artistic, social, enterprising, conventional, dan realistic. Seseorang akan mempunyai potensi meneliti yang memadai apabila dia bertipe investigative.
KIAT SUKSES MENJADI ENTREPRENEUR BAGI ORANG BIASA (19) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.89 KB)

Abstract

Ketika Primagama masih pada tahap awal berdiri, dengan strategi sentuhan unik yang telah dilakukan, masih ada perasaan belum puas. Ketidakpuasan dengan strategi pertama, kemudian kita berpikir lebih keras lagi untuk menemukan strategi yang berbeda dengan yang lain atau biasa kita menamakan strategi sentuhan unik. Idenya berangkat dari pemikiran untuk meringankan beban orang tua siswa, jangan sampai orang tua membayar biaya bimbingan mahal, tetapi anaknya sebagai peserta bimbingan tersebut tidak diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Kita berpikir bagaimana agar orang tua tersebut setelah diterima di Perguruan Tinggi Negeri, barulah mengeluarkan biaya bimbingan sesuai dengan kemampuan yang dijanjikan. Dengan demikian, antara peserta satu dengan peserta lain yang ikut bimbingan Primagama berbeda dalam membayar biaya bimbingan. Mereka membayar sesuai dengan yang dijanjikan. Berdasarkan pemikiran tersebut strategi sentuhan unik berikutnya adalah Program Jaminan Diterima.   Sebelum meluncurkan strategi ini, ketika itu kita mengkaji apa perbedaan kata Jaminan dan Dijamin. Makna dari dijamin diterima di Perguruan Tinggi Negeri adalah siswa peserta bimbingan pasti diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan, makna dari jaminan diterima di Perguruan Tinggi Negeri adalah siswa peserta bimbingan belum tentu atau belum pasti diterima di Perguruan Tinggi Negeri, tetapi ada jaminan diterima dengan ketentuan siswa tersebut harus mengikuti bimbingan secara teratur dan mengikuti apa yang disarankan oleh lembaga. Disamping itu maksud dari Jaminan diterima adalah jika siswa tidak diterima di Perguruan Tinggi Negeri, maka siswa tidak membayar, tetapi kalau diterima di Perguruan Tinggi Negeri, maka siswa membayar sesuai dengan yang dijanjikan oleh siswa itu sendiri. Satu-satunya biaya yang harus dibayarkan oleh siswa adalah hanya membayar uang pendaftaran Rp.10.000,-. Bahkan uang pendaftaran tersebut, kalau memang siswa tersebut tidak mampu, kalau tidak diterima di Perguruan Tinggi juga boleh diambil kembali, tetapi bagi siswa yang mampu kita meminta kesadaran siswa tersebut untuk tidak ditarik kembali, anggaplah sebagai ?kenangan indah? karena kita telah mendidik, telah menyediakan fasilitas bimbingan, telah menyediakan waktu untuk konsultasi dan memotivasi mereka agar dapat masuk Perguruan Tinggi Negeri. Memang itulah bagian dari resiko yang kita tanggung, karena meluncurkan Program Jaminan Diterima. Untuk menangani program yang spesial ini adalah orang tahu persis tentang program jaminan diterima dan tahu seluk beluk bimbingan tes, mulai dari teknik mengajar yang baik dan menyenangkan, teknik meramal soal serta tahu tentang bagaimana mengerjakan soal secara cepat. Kita tidak lanjuti di lapangan dengan memasang Customer Service yang istimewa di dua tempat. Tempat pertama di Jalan Kapten Tendean No. 7, customer service-nya bernama Purdi E. Chandara dan tempat kedua di Jalan Demangan Kidul No. 92, customer service-nya ditangani oleh yang namanya M. Suyanto. Kedua customer service tersebut tahu persis tentang Program Jaminan Diterima dan tahu segala seluk beluk Primagama. Strategi tersebut terbukti sangat ampuh. SMA Favorit, istilah kita ketika itu tidak mengenal bimbingan Tes Primagama, tetapi setelah muncul program tersebut mulai mengenal dan akhirnya kedua gedung yang telah kita sewa tidak mampu menampungnya, sehingga harus menyewa gedung yang baru. Strategi sentuhan unik yang kedua ini jauh lebih ampuh dari strategi yang pertama. Memanglah agar kita dapat dikenal, kita harus menciptakan strategi yang berbeda, yang dirasa unik oleh pelanggan kita.
MELAWAN LIBERALISASI PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.332 KB)

Abstract

       Sahabat saya mantan rektor IAIN Walisongo Semarang, juga mantan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama (Depag) RI, Qodri Azizy, pernah menulis buku berjudul ?Melawan Globalisasi? (2003). Bagi yang hanya membaca judul tanpa membaca isinya, pasti akan berkomentar, ?globalisasi koq dilawan?. Bagi yang membaca judul dan isinya pasti tidak berkomentar seperti itu karena Pak Qodri sama sekali tidak melawan globalisasi dalam arti sebenarnya; tetapi justru membagi resep bagaimana ?menikmati? globalisasi tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.          Judul tulisan ini pun demikian halnya, ?Melawan Liberalisasi Pendidik-an?. Bagi yang hanya membaca judulnya pasti akan berkomentar senada, ?Liberalisasi koq dilawan?.          Dengan tetap menghargai para ilmuwan, akademisi dan warga kampus lainnya yang melawan liberalisasi dalam pengertian sebenarnya, saya sama sekali tidak demikian; tetapi justru menyodorkan resep bagaimana cara ?menikmati? liberalisasi pendidikan tanpa kehilangan jati diri.
HERMAPHRODITAS PENGGABUNGAN EBTANAS DENGAN UMPTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.682 KB)

Abstract

       Rencana pemerintah, di dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas),  untuk menggabung dua jenis tes yaitu Eva-luasi Belajar Tahap Akhir secara Nasional (Ebtanas)  dengan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) nampaknya makin menjadi isu pendidikan yang banyak dibicarakan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan itu sendiri.          Sebagaimana kita ketahui Pak Indra Jati Sidi selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pernah mem-buat pernyataan mengenai adanya rencana tersebut.  Bahkan beliau menyatakan  bahwa sekarang sudah ada kesepakatan antara dirinya dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk menggabungkan dua jenis alat evaluasi tersebut. Sementara itu Pak Satrio Sumantri B. selaku Direktur Jenderal Dikti juga pernah menyatakan bahwa gagasan penggabungan tersebut  memang cukup konstruktif dan perlu dikembangkan lebih lanjut.          Rencana penggabungan Ebtanas dengan UMPTN  itu  segera mendapat respon masyarakat;  ada yang menyatakan  hal itu sangat konstruktif karena secara ekonomis akan membantu orang tua siswa dan calon mahasiswa PTN,  namun di sisi lain ada yang menyatakan hal itu sangat destruktif sekaligus mencerminkan  para pengambil keputusan di Depdiknas benar-benar tidak menguasai persoalan.          Reaksi negatif kabarnya justru datang dari para rektor PTN  yang pada dasarnya menolak rencana pemerintah tersebut. Apabila pertimbangannya cuma ekonomi  maka bisa saja para peserta UMPTN nantinya dibebaskan dari "pasokan" beaya. Demikianlah respon dari para rektor PTN kita.
STATUS AKREDITASI, MASIH PERLUKAH ? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.825 KB)

Abstract

       Baru-baru ini agenda kegiatan pendidikan di kota Yogya ini tambah acara, para siswa dari salah satu SMA swasta mengadakan aksi 'unjuk perasaan' (ethical term dari istilah demonstrasi/protes yang dikatakan sebagai tidak mendidik).       Mereka kumpul-kumpul (eh, bukan kumpul kebo) dan ramai-ramai sambil membawa poster yang 'macam-macam', baik bentuk tulisan maupun isinya untuk menarik perhatian massa. Berhasillah mereka! Beberapa koran daerah dan pusat langsung memberitakan peristiwa ini lengkap dengan beberapa komentar dari pejabat yang berkepentingan.       Pasalnya?  Konon mereka kecewa karena sekolahnya mendapat 'status terdaftar' setelah diakreditasi oleh team dari Depdikbud tentunya.       Sekolah yang telah dibina selama hampir 40 tahun, lulusannya banyak yang diterima diperguruan tinggi negeri serta proses belajar mengajaryang berjalan dengan baik dan lancar (menurut mereka) tentu tidak sepantasnya mendapat 'status terdaftar' sebagai jenjang kualifikasi formal yang terendah dalam proses akreditasi. Inilah yang menyebabkan mereka tidak puas.       Peristiwa ini sebenarnya tidak saja cukup 'mengganjal' bagi jamhur-jamhur pendidikan dikota pelajar ini, melainkan bila kita jeli dapat dipandang sebagai adanya distegralitas (ketidak-terpaduan) konsep-konsep yang menjadi pola kebijaksanaan pemerintah, dalam hal ini Depdikbud.
PLUS MINUS UNAS ULANGAN SUPRIYOKO, KI
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.254 KB)

Abstract

         Ada kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang sekarang sedang menyita perhatian masyarakat luas utamanya masyarakat pendidikan; yaitu tentang pengajuan pelaksanaan Ujian Nasional (Unas).          Unas SMA, MA, SMALB, dan SMK yang tahun ajaran 2008/2009 lalu dilaksanakan Bulan April maka pada tahun ajaran 2009/2010 sekarang akan dilaksanakan pada Bulan Maret, tepatnya minggu ketiga Maret 2010. Pada sisi yang lain Unas SMP, MTs dan SMPLB yang tahun ajaran 2008/2009 lalu dilaksanakan Bulan April maka pada tahun ajaran 2009/2010 sekarang ini akan dilaksanakan pada Bulan Maret, atau tepatnya minggu keempat Maret 2010.          Alasan diajukannya pelaksanaan Unas tersebut adalah akan dilakukan-nya Unas Ulangan. Unas Ulangan ini diperuntukkan bagi siswa yang gagal dalam Unas Utama.          Diajukannya pelaksanaan Unas tersebut banyak menunai protes dengan berbagai alasan; ada yang merasa tak siap, program sekolahnya terganggu, pengumumannya mendadak, dsb, bahkan ada yang menyalahkan pimpinan departemen yang suka membuat keputusan mengejutkan. Namun protes itu sedikit mereda ketika dilihat argumentasinya akan dilakukan Unas Ulangan untuk menolong siswa yang gagal Unas Utama. Senyatanya Unas Ulangan itu sendiri memang memiliki nilai plus dan minus didalamnya.

Page 93 of 160 | Total Record : 1592


Filter by Year

1982 2010


Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue