cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
MENGGAGAS UNIVERSITAS PERFEKTUR Supryoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu di antara bentuk risiko atas diaplikasikannya sistem otonomi pemerintahan di Indonesia adalah munculnya kecenderungan di banyak daerah untuk mendirikan perguruan tinggi yang diselenggarakan secara mandiri. Keinginan ini muncul karena adanya keinginan untuk memper-mudah pelayanan pendidikan kepada masyarakat di daerahnya.          Sekarang ini masyarakat luar Jawa banyak yang melanjutkan kuliah di Jawa. Pemuda Maluku Utara misalnya; mereka banyak yang melanjutkan kuliah di ITB Bandung, UI Jakarta, UGM Yogyakarta, dan ITS Surabaya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di Propinsi Maluku Utara belum ada perguruan tinggi yang representatif untuk menampung pemuda daerah yang berpotensi melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi.          Kalau pemuda Maluku Utara harus kuliah di Jawa, di samping beaya yang dikeluarkan akan membengkak maka mentalnya pun belum tentu siap untuk mendulang ilmu di luar daerah. Masalah keterjangkauan beaya dan kesiapan mental ini yang menjadi kendala ?putra daerah? untuk mengikuti belajar di pendidikan tinggi. Kendala inilah yang memunculkan keinginan pihak propinsi untuk menyelenggarakan perguruan tinggi.          Keinginan tersebut kiranya tidak saja milik Propinsi Maluku Utara akan tetapi sebagian besar dari 33 propinsi di Indonesia memiliki keinginan yang sama; katakan seperti Papua, NTT, Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Nangroe Aceh Darussalam. Bahkan propinsi di Jawa pun ada yang ingin mendirikannya; katakan misalnya Banten.          Lebih daripada itu, keinginan menyelenggarakan perguruan tinggi juga dimiliki oleh banyak kabupaten/kota di Indonesia. Pasalnya, banyak kabu-paten/kota yang tidak memiliki perguruan tinggi, sementara pemudanya sangat berpotensi melanjutkan studi di pendidikan tinggi. Di sisi lain, dalam satu kabupaten/kota dibuka kelas jauh oleh belasan perguruan tinggi sekali-gus oleh PTN dan/atau PTS dari ?luar?; misalnya saja Kabupaten Serang di Banten, Kabupaten Ciamis di Jawa Barat, Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah, dan Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur.
KELUHAN ANGKA KREDIT GURU Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.393 KB)

Abstract

Dewasa ini kalangan guru SD dan SLTP mengeluhkan sistem "kredit point" yang mereka nilai teramat menyita waktu hanya untuk urusan administrasi. Mereka menengarai sistem itu mengakibatkan porsi mengajar untuk anak didik menjadi terkurangi hanya karena para guru harus mengejar point yang sudah dipaketkan (Surabaya Post: 9/9/91). Realisasinya: dalam menjalankan tugas sehari-hari para guru yang sudah cukup berat dengan pekerjaannya mempersiapkan setiap materi pelajaran yang diampunya, misalnya dengan mempuat satuan pelajaran, maka padanya masih dituntut untuk membuat karya ilmiah, mengadakan bimbing-an kepada siswa, melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya. Ini semua merupakan bagian dari proses yang harus dilalui agar supaya kenaikan jabatan dan/atau pangkatnya menjadi tidak terhambat. Menurut para guru SD dan SLTP tersebut semua itu merupakan pekerjaan administratif yang sungguh menyita waktu dan konsentrasi; sehingga apabila tidak hati-hati melaksanakannya maka pekerjaan administratif ini dapat mengalahkan tugas utamanya mengajar anak didik di kelas.
KEPERCAYAAN PEMERINTAH TERHADAP SWASTA DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.519 KB)

Abstract

       Sekurang-kurangnya terdapat dua masalah utama yang selalu dihadapi oleh perguruan tinggi di negara kita sampai saat ini, baik oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).       Masalah tersebut adalah masalah kuantitatif, ialah bagaimana meningkatkan daya tampung perguruan tinggi untuk mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan; serta masalah kualitatif,  ialah bagaimana meningkatkan kuali-tas lulusan agar mereka kelak dapat berpartisipasi lebih intensif lagi dalam menggerakkan roda-roda pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah.       Kedua masalah tersebut sebenarnya saling menyatu dan tidak terpisahkan. Ibarat sekeping mata uang; kalau masalah daya tampung merupakan sisi sebelah dari keping-an mata uang,  maka masalah peningkatan kualitas merupakan sisi belahan lainnya dari kepingan mata uang tsb.       Disamping itu memang ada kesan bahwa kedua masa-lah tersebut bersifat dikotomis;  apabila yang satu "ya" maka yang lain "tidak", dan sebaliknya. Artinya; pening-katan daya tampung hampir selalu disertai dengan pengor-banan kualitas pendidikan,  dan sebaliknya peningkatan kualitas pendidikan hampir selalu disertai oleh "mandeg" nya daya tampung.
PERAN SEKOLAH KEJURUAN MEMECAHKAN PROBLEMATIKA KETENAGAKERJAAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: MAJALAH PUSARA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.761 KB)

Abstract

       Salah satu tradisi kependidikan di Indonesia yang sampai sekarang ini masih setia dipertahankan adalah diterapkannya sistem dikotomi sekolah, yaitu dengan membentangkan seutas "benang merah" di antara sekolah umum (academic school)  dengan sekolah kejuruan (vocational school). Hal ini secara eksplisit juga telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer:2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.       Sistem dikotomi sekolah tersebut manifestasi dari "double track schools system"  atau sistem sekolah alur ganda;  yaitu setelah siswa selesai mengikuti pendidikan dasar maka dihadapannya telah disediakan dua pilihan untuk menempuh pendidikan lanjut-annya, adalah sekolah umum dan sekolah kejuruan.        Secara konsepsual sekolah umum bertugas menyiapkan para lulusannya untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sementara itu sekolah kejuruan bertugas menyiapkan para lulusannya untuk mampu terjun langsung ke lapangan atau dunia kerja. Salah satu keuntungan atas diterapkannya sistem dikotomi sekolah ini adalah disiplin dan kualifikasi tenaga kerja sebagai produk  lembaga pendidikan (formal) dapat diidentifikasi secara lebih jelas.
AGENDA PENELITIAN DALAM KTT-GNB Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.653 KB)

Abstract

       Judul artikel ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah masalah penelitian memang akan dibahas secara khusus di dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok (KTT-GNB) yang cukup bergengsi tersebut? Pertanyaan ini  menjadi lebih "mendesak" karena adanya harapan para utusan atau delegasi dari negara-negara GNB yang sangat menginginkan adanya program pertukaran informasi, teknologi, dan penelitian.          Saya sendiri tidak yakin kalau masalah penelitian akan dibahas secara khusus dalam forum KTT yang sekarang ini tengah berlangsung;  meskipun demikian bukan berarti bahwa masalah penelitian tidak penting untuk diagenda.          Kenapa artikel ini memilih judul seperti itu? Ya, hal ini berkaitan erat dengan pernyataan  Mendikbud Fuad Hassan yang akan memanfaatkan kesempatan KTT-GNB terse-but untuk membuat dan/atau mengefektifkan kerja sama di antara anggota GNB dalam bidang pendidikan, khususnya di bidang pendidikan tinggi,dan lebih khusus lagi di bidang penelitian (research).
KENDALA PROGRAM PGSD "PENYETARAAN" Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.135 KB)

Abstract

       Meski usia program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PGSD, belum genap dua tahun, ternyata kritik tajam yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat telah datang bertubi-tubi, baik kritik yang konstruktif dan membangun maupun kritik yang destruktif dan tidak membangun.          Secara empirik kritik yang demikian memang sangat wajar adanya; setiap ada program pendidikan baru yang di kembangkan di negara kita selalu saja tidak pernah lepas dari kritik.  Lepas dari itu semua dewasa ini memang ada fenomena akademik yang layak dicermati; yaitu menurunnya peminat PGSD itu sendiri. Hal ini berlaku bagi PGSD Pra-jabatan yang menjaring mahasiswanya melalui media UMPTN (diumumkan 3 Agt. 1991 lalu) serta PGSD Penyetaraan yang menjaring mahasiswa lewat pengembangan minat guru SD.          Indikatornya jelas: untuk program PGSD Prajabatan maka jumlah peminat tahun 1991 ini menurun 43% dibanding tahun lalu; yaitu sebanyak 34.000-an peminat untuk tahun ini dan 60.000-an peminat untuk tahun lalu. Secara lokal ada wilayah yang mengalami penurunan angka peminat lebih drastis; misalnya PUML Surabaya yang mengalami penurunan lebih dari 66% peminat PGSD dibandingkan jumlah peminat tahun lalu. Sementara untuk program PGSD Penyetaraan tak jauh berbeda;  banyak guru SD yang ogah-ogahan mengikuti program yang masih tergolong baru ini.
GELAR AKADEMIK YANG DIJADIKAN KOMODITI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.929 KB)

Abstract

       Baru-baru ini mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan menyatakan bahwa dalam masyarakat modern yang mengutamakan prestasi daripada gengsi ternyata masih banyak orang yang mementingkan gelar kesarjanaan sebagai penunjang gengsi. Akibatnya selain bisa menimbulkan kekecewaan bagi si penyandang gelar maka gelar dapat dimanfaatkan sebagai komoditi yang dijual-belikan. Hal ini disampaikannya dalam satu seminar nasional tentang pendidikan di IKIP Bandung baru-baru ini.          Lebih lanjut Pak Fuad menyatakan bahwa kiranya tidak terlalu keliru menduga bahwa dewasa ini masih banyak diantara mereka yang memasuki perguruan tinggi lebih didorong hasrat menyandang gelar kesarjanaan ketimbang semangat mengembangkan diri sebagai ilmuwan atau cendekiawan.  Padahal,  perguruan tinggi merupakan ladang garapan yang disemai bagi berseminya nilai-nilai keilmuan dan kecendekiaan, bukan sekedar industri yang tujuan utamanya menghasilkan penyandang gelar kesarjanaan.          Gelar itu ibarat kosmetika yang dapat menjadikan seseorang tam-pil lebih cantik dan bergaya sehingga terkadang orang mau membeli mahal "alat" pecantik diri tersebut.  Ternyata gelar pun juga dapat membuat seseorang tampil lebih "cantik" dan bergaya sehingga pada akhirnya banyak orang mau "membelinya" dengan harga yang mahal. Maka tidak anehlah kalau kemudian gelar pun menjadi komoditi yang dapat diperjual-belikan.
MEMPERLUAS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.631 KB)

Abstract

       Berita pendidikan di media massa akhir-akhir ini telah mendudukkan pemerintah dengan DPR dalam posisi saling berhadapan. Hal ini terutama menyangkut ujian nasional dan kurikulum pendidikan. Kalau pemerintah berjalan ke utara maka DPR berjalan ke selatan, dan kalau pemerintah lari ke Barat maka DPR lari ke timur. Semakin kencang larinya pemerintah, semakin kencang pula larinya DPR.          Dalam konteks demokrasi, keadaan tersebut sangat konstruktif karena ?perseteruan? antarpengambil kebijakan di negeri ini secara langsung dapat difungsikan sebagai media pembelajaran demokrasi. Bagaimana rakyat bisa menonton, berpendapat, mengambil hikmah, dan berpartisipasi mengenai hal yang saling diwacanakan dan dilakukan pemimpin merupakan wahana pembelajaran demokrasi yang sangat bermakna.          Meskipun demikian, dalam konteks pendidikan yang dikaitkan dengan kultur masyarakat kita yang paternalistik, keadaan tersebut lebih banyak madzarat daripada manfaatnya. Dalam hal kurikulum misalnya, sampai kini banyak guru dan kepala sekolah yang kebingungan harus menerapkan kuri-kulum apa. Bahkan kebingungan tersebut juga melanda petugas dan pejabat di lingkungan dinas pendidikan.          Apakah saling berhadapannya pemerintah dengan DPR tersebut juga (akan) berlangsung dalam masalah pendistribusian dan perluasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mari kita runut bersama.
DAMPAK KEGAGALAN PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.986 KB)

Abstract

       Kredibilitas bangsa Indonesia di mata masyarakat dunia tidak semakin memuncak akan tetapi justru makin merosot dalam beberapa tahun yang terakhir ini.  Berbagai publikasi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai hal ini.          Salah satu publikasi aktual  dikeluarkan April lalu oleh IMD,  International Institute for Management Development,  suatu organisasi internasional  yang bermarkas di Lausanne,  Swiss, mengenai peringkat daya saing sejumlah negara.  Dari sebanyak 49 negara yang disusun dalam sistem keperingkatan ternyata Indonesia berada pada posisi paling rendah.  Negara-negara tetangga seperti Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Republik Korea  memiliki peringkat di atas kita.  Itu berarti bahwa daya saing kita memang paling lemah di antara negara-negara dunia pada umumnya, termasuk negara-negara tetangga.         Dalam "Global Competitiveness Report 2000" versi WEF, World Economic Forum, Indonesia juga berada pada peringkat bawah dalam hal daya saing ekonomi. Mengacu laporan versi WEF, suatu organisasi internasional yang kredibilitasnya setara dengan IMD, ternyata Indonesia hanya menempati peringkat ke-44 dari 53 negara. Australia,  Malaysia,  Singapura, Filipina, Thailand,  dan Republik Korea  lagi-lagi di atas kita peringkatnya.          Kalau dicermati publikasi  World Bank (WB), UNDP, Unesco, AsiaWeek, dan badan-badan internasional lainnya; hampir tidak ada yang dapat menjelaskan prestasi terbaik bangsa kita di bidang eko-nomi, politik, sosial dan bidang-bidang lainnya.
MEMAJUKAN MATEMATIKA INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN SINAR HARAPAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.441 KB)

Abstract

         Belum lama ini bertempat di Hong Kong diselenggarakan pertemuan penting ?The IEA General Assembly Meeting? yang diikuti oleh puluhan negara yang terlibat dalam forum Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Progress In International Reading Literacy Study (PIRLS). Indonesia menjadi salah satu peserta dalam perte-muan tersebut; dan kehadirannya diwakili oleh Burhanuddin Tolla selaku Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Depdiknas.          Mengapa Indonesia ikut hadir dalam pertemuan tahunan tersebut? Ya, karena selama ini Indonesia telah terlibat sebagai partisipan TIMSS sejak tahun 1999. TIMSS itu sendiri merupakan studi internasional yang dise-lenggarakan setiap empat tahun dengan tujuan mengetahui perkembangan kemampuan Matematika dan Sains bagi para pelajar di berbagai negara.          Selain International Mathematic Olympiad (IMO) dan International Phisic Olympiad (IPhO), TIMSS diakui oleh masyarakat dunia sebagai ajang yang bergengsi untuk mengadu kemampuan Matematika dan Sains di antara para pelajar dari berbagai negara. Lebih daripada itu TIMSS bahkan diakui lebih representatif karena setiap negara peserta diwakili oleh ribuan pelajar; tidak seperti IMO dan IPhO yang lebih terkesan individual karena hanya diwakili 4 s/d 6 siswa.

Page 95 of 160 | Total Record : 1592


Filter by Year

1982 2010


Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue