cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 11   12   13   14   15 
TELAAH REZIM PARTAI POLITIK DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA Yusdiyanto, Yusdiyanto
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara mengharuskan partisipasi rakyat secara penuh. Secara akademis partisipasi rakyat dalam pemerintahan harus dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan atas kehedak rakyat melalui melalui model keterwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadapnya. Disinilah urgensi hadirnya Partai Politik dalam negara yang berdaulat. Peran partai politik sangatlah besar, melalui saluran pemilu diharapkan sebagai pintu masuk keterlibatan rakyat dalam pengelolaan negara. Sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan rezim partai politik lahir dan mewarnai dinamika ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan talah mencatat rezim partai politik Indonesia adalah Rezim Ode Lama, Rezim Orde Baru dan Rezim Reformasi. Ketiga rezim partai politik tersebut secara langsung telah memberikan sumbangsih akan pasang-surut negara sekaligus mempengaruhi kedudukan, peran dan fungsi partai poltik dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Kata Kunci: Peraturan, Parpol, Rezim
PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM SYARIAH setiady, tri
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Murabaha financing. Murabaha is an agreement of sale and purchase between the two parties, in which the buyer and seller agree on the sale price; which consists of purchase price plus purchase costs and profits for sellers. Another understanding of Murabaha is an agreement of sale and purchase by declaring the acquisition cost and the benefits agreed upon by the seller and buyer. Murabaha can be made in cash, or also pay in installments. Another understanding of Murabaha is a sale and purchase transactions, which is the bank received a number of advantages. In this case, the bank become a seller and customers into buyers. Keywords: Murabaha Financing, Positive Law and Sharia Law
TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung) Muhtadi, Muhtadi
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menemukan dan menentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung kepada PDAM Way Rilau merupapakan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan normatif (doctrinal research) disimpukan bahwa, landasan filosofis adalah bertumpu pada kehendak pembentukan pemerintahan negara yang menghendaki keterjaminan air bersih bagi masyarakat, adapun landasan sosiogisnya adalah adanya kehendak masyarkat agar pemda Kota Bandar Lampung bertanggungjawab terhadap ketersediaan air bersih dengan salah satu cara adanya penyertaan modal bagi PDAM, sedangkan landasan yuridis perda sebagaimana dimaksud angka 39 dan 40 lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang organik yang menjadi dasar pembentukan daerah dan perusahaan daerah serta peraturan perundang-undangan yang memerintahkan secara langsung pembentukan perda tersebut. Kata kunci : Landasan fislosofis, sosilogis, yuridis dan peraturan daerah.
TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI sinaga, erinda; R, mukhlis; erdiansyah, erdiansyah
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pornography has damaged morale of Indonesian people, especially the youth. Pornography happens must have a lot of special attention, especially the enforcement of law and community to cooperate in fighting the pornography. Pornography has been enacted in the Law Number 44 of 2008 on pornography, but has not been able to give the benefit of addressing pornography crimes, because the Law still has a weakness in the system of criminal responsibility and overlap with the ideas such as producing, reproducing for copying, distributing and reselling. Theres also a weakness in determining the criminal related to Article 8, 9, and 11 of Pornography Laws, the lack of definition of the word "download" with regard to article 5, that no one is allowed to lend or download pornography as referred to in Article 4 verse (1). Of these weaknesses affect criminal responsibility in the acts of pornography. Keywords: Obligation, Crime, Pornograhphy. 
Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia Anand, zulqadri
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sistem ketatanegaraan.Penulisan bersifat normatif dengan menempatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai rujukan. Hasil pengkajian menunjukan bahwa terdapat implikasi yang nyata dalam sistem ketatanegaraan berupa perubahan di berbagai bidang kehidupan bernegara. Perubahan tersebut secara positif mengarah kepada pembentukan negara Indonesia yang lebih demokratis.Kata kunci : Implikasi, perubahan UUD, dan sistem ketatanegaraan.
HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP TRIPS AGREEMENT DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL setiady, tri
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research aims to find a legal politics of harmonization the Intellectual Property Rights (IPR) of Indonesia with WTO/TRIPs agreement. Based on the juridical approach of secondary data, it was concluded that there is a harmonization between legal arrangements of IPR with the WTO/TRIPs agreement. The reason given by the government is because Indonesia has ratified the WTO/TRIPs agreement, and it is full complience and non-reservation, and due to the insistence of developed countries of IPR owners against Indonesia and the needs of national IPRs. There is no courage to create legal politics of our own IPR, which is derived from the philosophy of Pancasila, 1945 Constitution and national interests. Fear of the threat of developed countries must be resisted and overcome by intelligence. Keywords: Trips Agreement, Intellectual Property Rights , National Interest 
Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Program Jamsostek Nurhasanah, Siti
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Jamsostek merupakan program publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja.Pada kenyataannya masih ada perusahaan yang tidak mengikut serta kan tenaga kerja dalam program jamsostek, sehingga menimbulkan akibat hukum pada perusahaan yaitu adanya sanksi administratif dan sanksi kurungan, dan ini secara tegas telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010.Kata Kunci : Perusahaan, Program Jamsostek, Akibat Hukum
PENERAPAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN Perbawati, Candra
FIAT JUSTISIA Vol 1, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Policies prevention of crimes and violations in essence defense) and efforts to achieve the welfare of society (social walfare) In the application of the policy of criminal sanctions stipulated in Local Regulation as a means of protection of public interests, the application will succeed, if in the formulation of criminal penalties in accordance with the purpose of punishment, in addition based on the Criminal Code and Law Number 32 of 2004 and other legislationKeywords: Local Regulation, the Regional Criminal Sanction in the Local Regulation
Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Jumadiah, Jumadiah
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is one of elementary institution (basic institution) in law of Islam family, marriage is agreement which born from desire of a men and woman to coexist in tying akad. Marriage do not only have a meaning of the civil agreement, but also agreement owning meaning spiritual, later on will generate the rights and obligations of among/between spouse well-balancedly, however everybody do not can form an family which is is dreamed of the. Marriage can break and end because several things, that is because the happening of divorce which is is knocked down by husband to its wife, or because divorce that happened among/between both. Delivering birth nya of PERMA number 1 Year 2008 about Mediasi can assist the process of is solving of dispute of among/between spouse to obtain;get the agreement of the parties assistively by mediator. Mediasi one of process is solving of cheap and quicker dispute, and also can give to access the larger ones to the parties find the satisfying solution and fulfill sense of justice.
IMPLEMENTASI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM HAM INTERNASIONAL DI INDONESIA Ikbal, Ikbal
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat (indigenous peoples) tidak dapat dilihat dari sudut pandang regional atau nasional semata. Permasalahan masyarakat adat saat ini telah menjadi perhatian global sebagaimana terwujud dalam berbagai bentuk instrumen internasional baik berupa deklarasi, konvensi, kovenan, maupun standar internasional lainnya. Demikian halnya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian yang esensial dari hukum internasional tentang HAM. Hak ini mendapatkan pengaturan secara khusus dalam International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR). Kata Kunci : Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Masyarakat adat.

Page 13 of 66 | Total Record : 655

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue