cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 10   11   12   13   14 
Pengisian Jabatan Gubernur Di Indonesia (Solusi Alternatif) Imran, Imran
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konstruksi perwilayahan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Provinsi sebagai daerah otonom, sekaligus menempatkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Oleh sebab itu, Gubernur memiliki status ganda yakni sebagai kepala pemerintah daerah provinsi dan sebagai wakil Pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi di wilayah provinsi. Dari kedudukan Gubernur yang mengembang dual function tersebut, sejatinya tercermin dalam model pengisian jabatan Gubernut. Gubernur dalam kedudukannya sebagai kepala daerah otonom dipilih langsung oleh rakyat, yang berarti mempunyai legitimasi lebih kuat dari pada model pemilihan yang lainnya (melalui DPRD), sehingga ekspektasi rakyat atas keterlibatannya secara langsung dalam pemilihan Gubernur menjadi dasar bagi rakyat untuk selalu mengawasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah, berarti melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai pejabat pusat di daerah. Gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat senantiasa berada dalam pengawasan dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, dalam pengisian jabatan Gubernur, Pemerintah Pusat sejatinya juga mempunyai peranan dalam memastikan Gubernur yang akan dipilih oleh rakyat mempunyai kapabilitas untuk melakukan tugas-tugas sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Karena itu, model pengisian jabatan Gubernur merupakan kombinasi antara pemilihan langsung dengan model pengangkatan semu. Pemilihan Gubernur secara langsung adalah model pengisian jabatan Gubernur yang tepat guna membentuk keseimbangan dan kontrol atas kedudukan gubernur sebagai pejabat pusat pada satu sisi dan sebagai pejabat derah otonom pada sisi lainnya. Pemilihan Gubernur secara langsung, setidaknya akan membentuk kemandirian berhadapan dengan Pemerintah Pusat, mengingat kedudukan Gubernur sebagai pejabat daerah otonom yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, Pemilihan Gubernur secara langsung juga dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Kepala Daerah dengan lembaga perwakilan (DPRD) karena sama-sama dipilih oleh rakyat. Keyword: Otonomi Daerah, Pemilukada, dan Model Pengisian Jabatan Gubernur.
MEMPERTIMBANGKAN AMANDEMEN KONSTITUSI (KAJIAN CALON PRESIDEN PERSEORANGAN DARI ASPEK KEDAULATAN RAKYAT DAN KONSTITUSIONALISME) rudy, rudy
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peoples expectations of the political party the less, as seen in the decline of voter participation and cynicism on the performance of the elite in the executive and legislative branches. Of his own political party, does not appear seriousness introspection headed clear modern party program and the recruitment of cadres. In the midst of apathy towards political parties at this time, and the approach of the national public needs to elect a president who can fix the state of the nation and state, discourse of individual presidential candidates should be encouraged through mechanisms that reflect the state of law based on democratic constitution. Through the constitutional process, the results will reflect the development of constitutionalism systematic, holistic, and focused and not constitutionalism sporadic development and pragmatic. Keywords: Amandement, Sovereignty of the People, Constitutionalism 
Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya Yusdiyanto, Yusdiyanto
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Menurut UU No. 32 No. Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perudang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah. Kata Kunci : Kewenangan, Perda dan Peraturan lainnya
PERKEMBANGAN PENGATURAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BURUH/PEKERJA agus, dede
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Each worker/workers face the risks of social-economic and social security can cope with the risks of the socio-economic. Setting social security law for labors has been started since the days of the Dutch East Indies colonial rule until the time of independence of the Republic of Indonesia both early era of independence as well as in the reform era. Therefore, this paper intends to study the development of legal regulation of social security. Social security arrangements colonial era the Netherlands East Indies, set in the Civil Code and Regulations Accident or Ongevallen-Regelling 1939, but the laborers / workers unprotected. New on the independence of the Republic of Indonesia, especially after the enactment of legislation in the field of social security such as: Law Number 3 of 1992 on Social Security of Labor, Law 20 of 2004 on National Social Security System and the Law 24 of 2011 on Social Security Organizing Body, laborers / workers obtain legal protection in the field of social security, which programnyapun not only guarantees compensation for workplace accidents alone, but includes work accident insurance program, program life insurance, security program today old, pension insurance programs, and health care insurance program. Keywords: Social Security Labor Protection Law, the Labour / Workers, Development, Settings.
Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Jailani, Sofyan
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan apa yang dimaksud Kemerdekaan pada Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Pendekatan secara normatif serta dengan analisis Perspektif mampu menjabarkan Kemerdekaan pada Kekuasaan Kehakiman yakni kemerdekaan dalam memberikan putusan, internal hakim, serta sistem dalam rangka menegakan keadilan dan kepastian hukum. Karena independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law. Key word: Kekuasaan Kehakiman, Kemerdekaan, dan Hakim
INSOLVENSI DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA (Studi Putusan No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika) Prihatmaka, hervana wahyu; Sunarmi, Sunarmi; Hendra, Rahmad
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amendments to the Bankruptcy Law is dominant protect the interests of creditors, because it should be a provision which requires that the debtor should have to go bankrupt. This is contrary to the philosophy of universal bankruptcy. This study aims to determine the bankruptcy provisions in the bankruptcy law in Indonesia and analyze the determination of bankruptcy within the bankruptcy decision No. 48/Bankrupt/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. This research is a normative law with normative juridical approach. The data used in this research is secondary data. This study uses literature study with qualitative analysis methods. The authors conclude, first, the provisions of bankruptcy in Indonesia is based on article 2, paragraph (1), which is when the debtor does not repay the debt that will be the bankruptcy estate will go into phase bankruptcy with two possibilities, namely (i) after being declared bankrupt (ii) Through PKPU. Secondly, Award Bankrupt Assets not yet in the stage of bankruptcy because of the Supreme Court overturned the decision of the Commercial Court Decision Number 48/Bankrupt/2012/PN.NIAGA.JKT.PST through decision Number 704K/Pdt.Sus/2012, which ended before the bankruptcy Telkomsel Meeting Debt Verification completed. Advice, first there should be amendments to the Law No. 37 of 2004 specifically test the concept of insolvency and bankruptcy. The authors are aware that this study is not perfect, so the authors hope that further research is done, to continue and resolve the issues raised in this study. Keywords: Bankruptcy, Insolvency, the Rule of Law
Perkembangan Hukum Merek di Indonesia Rafianti, Laina
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merek merupakan suatu tanda berupa nama atau gambar untuk mengidentifikasi barang atau jasa di bidang perdagangan. Pengaturan Merek di Indonesia terus berkembang sejak zaman Hindia Belanda hingga dewasa ini. Perkembangan pengaturan tentang Merek senantiasa dipengaruhi oleh perjanjian internasional dan kemajuan zaman. Makalah ini membahas perbandingan antara ketentuan merek sebelum dan sesudah ratifikasi WTO bagi perkembangan hukum merek di Indonesia dan prospek UU Merek No. 15 Tahun 2001 di masa yang akan datang dikaitkan dengan teori dasar perlindungan merek.
POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA chandra, septa
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to find a political choice of law in criminal law reform. Using a juridical approach using secondary data, it can be concluded that the legal political reform criminal law in Indonesia is still ongoing and to be part of the development of the national legal system. Legal political development of the national legal system should be based on Pancasila as a guide and tool for political filtering of national law and UUDNRI 1945 Constitution as the basic law. One form of political reform criminal law is by adopting the concept of restorative justice as an alternative mechanism for the settlement of legal issues that occur without the use of judicial proceedings. With the approach of restorative justice, the enforcement of which has always used retributive approach (retaliation) would merely shift to restorative approaches (recovery). The concept of restorative justice can be political legal permanent (permanent) in building the national criminal justice system that will come.Keywords: Politics Law, Restorative Justice and Criminal Case
Pengaturan dan Tanggungjawab Negara terhadap Global Warming dalam Protokol Kyoto 1997 Fattah, Virgayanti
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab negara terhadap pemanasan global yang diatur dalam Protokol Kyoto 1997. Hasil kajian disimpulkan bahwa, pertama, negara maju dan berkembang memanggul tanggung jawab berbeda, Artinya Semua negara pihak mempunyai tanggung jawab yang sama namun dalam tingkat yang berbeda dalam hal target pengurangan emisi gas rumah kaca. Perbedaan tanggungjawab tersebut, berdasarkan hal target pengurangan emisi gas rumah kaca dan keadaan ekonomi masing-masing negara. Dalam kenyataan, terlihat aspek ketidak adilan dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab negara dalam pelaksanaan Protokol Kyoto, karena negara maju sebagai penghasil sebagian besar emisi dan mempunyai kemampuan paling besar untuk mengurangi emisi GRK, tetapi mereka mengambil porsi tanggungjawab yang tidak sesuai dalam menangani perubahan iklim. Kedua, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations framework Convention on Climate Change dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nation Framework Convention On Climate Change, seperti undang-undang lain di Indonesia, pelaksanaan kedua undang-undang ini juga lemah. Kata kunci : pemanasan global, dan tanggungjawab negara.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 ginting, daris a raft; H.B., gusliana; haryono, dodi
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Relations between the Implementing Agencies of Oil and Gas with Business Entities or Permanent Establishment has put the State and Business Entities or Permanent Establishments that manage oil and gas are in the same position. As a result, the State lost the discretion to make regulations for the benefit of the People. While the Government in carrying out the functions of state control over oil and natural gas resources should has the discretion to make regulation that is profitable for the prosperity of the entire community. Those conditions are so far from optimality. Indonesian oil and gas industry is still heavily dependent on foreign domination. Do Indonesian people ask for judicial review of Oil and Gas Law to the Constitutional Court. While the result of Constitutional Court is the Implementing Agencies of Oil and Gas disbanded. As a replacement, the Government through Presidential Decree No. 9 of 2013 on Maintenance of Management for Upstream Oil and Gas takes over all the functions and duties of the Implementing Agencies of Oil and Gas. Keywords: Oil and Gas, Implementing Agencies of Oil and Gas, functions of state control

Page 12 of 66 | Total Record : 655

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue