cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 12   13   14   15   16 
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS Risnain, Muh.
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian internasional di bidang perdagangan inernasional mencakup perjanjian internasional yang bersifat multilateral (WTO), regional (AFTA, ACFTA) maupun bersifat bilateral (RI-Jepang). Berbagai perjanjian internasional tersebut tujuan utamnya adalah liberalisasi perdaganga dimana tidak ada lagi hambatan perdagangan baik bersifat tarif maupun non-tarif. Liberalisasi perdagangan ternyata tidak saja menimbulkan keuntungan bagi sistem perdagangan antar negara, dampak negatifpun berupa bangkrutnya industri nasional merupakan sebuah hal yang tidak terelakan. Untuk itu sebuah negara harus mengambil kebijakan hukum untuk mengambil tindakan dalam melindungi industri dalam negeri. Indonesia mengambil kebijakan Politik hukum melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan meletakan prinsip-prinsip dasar perekonomian nasional, baik yang tertera dalam UUD 1945, maupun dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP dan Prolegnas. Politik hukum yang diambil dalam pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan menjadikan industri nasional memiliki daya saing tinggi dan perlindungan industri dalam negeri dari praktek perdagangan tidak sehat sebagai imbas dari perdagangan internasional yang bebas. Pemerintah dan DPR masih perlu menyempurnakan kebiajakan perlindungan industri dalam negeri melalui penguatan regulasi yang bersifat nasional maupun internasional, kelembagaan dan kepasitas diplomasi perdagangan. Kata Kunci : Politik Hukum, prlindungan hukum, industri dalam negeri.
OTONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH muin, Fatkhul
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Framework of the Unitary Republic of Indonesia of the concepts embodied in the provisions of Article 18 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, the Republic of Indonesia is divided into provincial regions and districts are divided into, each province, district government gets, the regulated by law. Local authorities at provincial and district levels have different strengths according to the level. With patterns and delegation of authority given to the attributes of the local government is subject to the provisions of Law No. 32 of 2004 on local governments, to organize and manage themselves well with the pattern of decentralization of government policy. In carrying out regional autonomy, which is assisted by the head unit area of each region as part of the elements to run local autonomy. Financial management should be based on the concept of accountability and transparency to the public.Keywords: Local Government and Affairs Division of the Central Government and Local Government
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU SEBAGAI UPAYA MEMULIHKAN KEPERCAYAAN DAN MEMPERKUAT LEGITIMASI PEMERINTAHAN DEMOKRASI firdaus, firdaus
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Writing this journal using a normative approach concluded that first, that the best system of elections is a system that provides the institutional mechanisms of dispute resolution elections as a place to restore the rights of citizens are violated and restore confidence in the institution elections as a democratic institution for the formation of government legitimate and reliable; second, an outline of the disputed election in Indonesia consists of two types namely, administrative disputes and disputes over the results of elections. Procedurally, Election Suravaillance Body is an institution that is authorized to decide administrative disputes election are final and binding beyond dispute concerning the verification of Political Parties Elections and the list of candidates for members of DPR, DPD, Provincial DPRD and regency/city. Furthermore Superial Administration Court up to the level of the Supreme Court is an institution that is authorized to decide disputed election administration in particular the Commissions decision regarding the establishment of verification of Political Parties Elections and the list of candidates for members of DPR, DPD, Provincial DPRD and regency/city. Disputes dispute election results for DPR, DPD, Provincial DPRD and regency/city is the jurisdiction of the Court. Keywords: Dispute Resolution Elections and Democracy Government Legitimacy
Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Sunaryo, Sunaryo
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek yuridis pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dan penyusunan program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian notmatif (doctrinal reseacrh) yang menggunakan bahan hukum sekunder melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, pengaturan CSR banyak ditemukan di dalam berbagai peraturan perundangan, yaitu UUD 1945 dan diberbagai undang-undang sektoral lain, baik yang khusus mengatur perusahaan swasta maupun bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mencapai corporate sustainability dalam membuat program CSR di samping harus memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, juga harus memperhatikan aspek lingkungan sehingga akan terjaga eksistensi perusahaannya dan sekaligus kelestarian lingkungannya. Artinya, program-program CSR perlu diselaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan green constitution UUD 1945. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, pembangunan berkelanjutan
IMPLIKASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PENATAAN RUANG DI JAWA BARAT astriani, nadia
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Green Open Space (RTH) diminishing lead to the emergence of insecurity and social diseases and influence the improvement of micro-climate, air pollution, floods, and various other negative environmental impacts. The study was conducted by looking at the green open space in a holistic manner. This method is expected to explain the policy of the green space in West Java and the policy implications of the Spatial Plan. Research results indicate the overall amount of green space in West Java has not fulfilled the amount of 30% as mandated by the Law on Spatial Planning, so the RTH policy directed at meeting the quota of 30%, with a range of strategies for improving the quality and quantity of green space Regency/City. RTH is an important part of City Spatial System, the procurement of green space is part of planning in the protection and management of the environment. As part of the layout, RTH is an instrument of prevention of pollution and/or damage to the environment. Keywords: Policy, Green Open Space, Spatial
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Budiyono, Budiyono
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berhasilnya penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah.unsur –unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatf. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana cheek and balance serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan good governance. bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme checks and balances- dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good governace) di daerah. Kata kunci : Pengawasan DPRD, pemerintah daerah, fungsi pengawasan
HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM NEGARA PANCASILA budiyono, budiyono
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Relations among the state and religion in the state of Pancasila, wherein the first principle of Pancasila is Belief in the one and only God asserted that Indonesia is not a country which is based on a religion and not a state that separates religion and state. But countries that believe in the existence of God, wherein the state puts the religion and belief as spirit of integrity of the Unitary Republic of Indonesia. Relations among the state and religion are interdependent relations, where in religion gives spirituality in the nation and state, while the state guarantees religious life. Keywords: State, Religion, Interdependent.
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA Satriawan, Muhammad Iwan
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum pemerintahan desa. Menggunakan pendekatan sejarah hukum dapat disimpulkan bahwa arah politik hukum pemerintahan desa dari tahun ke tahun telah menunjukkan kearah yang lebih baik. Sebagai bagian sistem pemerintahn terkecil desa telah memiliki peraturannya sendiri yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Hal ini adalah sebagai dasar bahwa sistem organisasi desa langsung dibawah bupati atau walikota. Kata kunci : Politik Hukum dan Pemerintahan Desa
PRINSIP EFISIENSI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA PERIKANAN abdullah, sayidin
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article seeks to examine the principle of efficiency in the execution of fisheries court. Based on the normative approach by using secondary data; can be concluded that the Fisheries Court is the Special Court in the scope of General Court that has an authority to examine, hear and decide criminal offenses of fisheries. Law on Fisheries is one of the cornerstones of a fundamental change in the law enforcement process of fisheries, through Fisheries Court by applying the principle of efficiency. Selection of efficiency principle is based on the simplicity to be understood, because it does not require the technical formulation of economics or figures. The focus of attention is regard to the possibility of emergence an inefficiency of the establishment, implementation and enforcement of legislation, namely the offenses fisheries, which includes investigation, prosecution, and examination against the criminal activities of fisheries in foreign fishing vessels which is doing an illegal fishing in the exclusive economic zone of Indonesia can be resolved by litigation that fulfill the principles of efficiency that is fast, accurate, and inexpensive. Keywords: Efficiency, Fisheries Court and Economic Law 
KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU Amirullah, Rinaldy
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kondisi tersebut tentunya membawa implikasi bagi Polri yaitu dianggap kurang memiliki kemampuan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pidana.Ketidaklengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh PPNS kehutanan dan polisi kehutanan dalam undang-undang kehutanan menimbulkan beda persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut “mandul” sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan, PPNS masih meminta bantuan POLRI untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan membuat permintaan bantuan penangkapan ke kepolisian terdekat meskipun polisi kehutanan dan PPNS kehutanan sudah memiliki kewenangan itu berdasarkan undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kata kunci : Kewenangan, penyidik, pencurian kayu.

Page 14 of 66 | Total Record : 655

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue