cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 450 Documents
 20   21   22   23   24 
Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo Dina Trisiana Iskandar; Sumartono Sumartono; Tjahjanulin Domai
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 1 (2017): April 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.336 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i1.273

Abstract

This research is part of thesis that aims to evaluate the impact of the implementation program of development of small and medium industries in Ponorogo Regency, such as the impact of increasing the skills and improving the welfare of SMEs. The method used is descriptive qualitative evaluation. The evaluation results show that the program’s goals include increased skills not optimum. It is evident from the interviews that output of this program to increase the knowledge of SMES. But, because this knowledge is only basic level, where after joining the training, SMEs will find new information and knowledge, so the technical and management skills of SME entrepreneurs not increase properly. However, it should be noted that through the impact evaluation there is improvement of SME’s skills in the product quality. On the other hand, through impact evaluation the welfare improvement is not maximal yet in order to upgrade sales turnover. From the result of this evaluation, the lack of monitoring and evaluation causing the program has not been successful in achieving target. The monitoring and evaluation process are needed to analyze the problems and make some alternative solutions, so the regional development planning can be effective and efficient.Keywords: Impact evaluation, SME development, welfarePenelitian ini merupakan bagian dari tesis yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten Ponorogo, berupa dampak peningkatan keterampilan danpeningkatan kesejahteraan IKM. Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi kualitatif deskriptif. Evaluasi hasil menunjukkan bahwa tujuan program berupa peningkatan keterampilan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara bahwa output program ini berwujud terhadap peningkatan pengetahuan pengrajin IKM, yang merupakan tahap permulaan, dimana setelah mengikuti pelatihan menjadikan pengrajin IKM mendapatkan informasi dan pengetahuan baru, dan belum menunjukkan peningkatan keterampilan teknis maupun manajerial. Selanjutnya melalui evaluasi dampak terlihat adanya peningkatan keterampilan IKM berupa perbaikan kualitas dan mutu produk yang dihasilkan. Sedangkan melalui evaluasi dampak peningkatan kesejahteraan masih belum maksimal dalam upaya meningkatkan omzet penjualan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, minimnya monitoring dan evaluasi menyebabkanprogram belum berhasil optimal dalam mencapai target. Perlunya proses monitoring dan evaluasi tersebut agar dapat dianalisis permasalahan dan menghasilkan alternatif solusi, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.Kata Kunci: evaluasi dampak, pengembangan IKM, kesejahteraan
Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Nanang Suparman
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 1 (2017): April 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.211 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i1.274

Abstract

Public should receive an easy, fast, accurate, and secured services in getting any licenses they need. In order to that, the purposes of this research are to understand how the issue of building permit process is done, reveal the meaning of the whole phenomenon according to the public and the Government, and to know the obstacles or problems faced by BPPTPM Cianjur in West Java as the unit in charge of licensing areas. This research applied descriptive study with qualitative approach. From the results of the analysis, it could be concluded that the quality of licensing which is measured through four (4) dimensions: easiness, speed of service, accuracy, and security had not been going well yet. It happened because of some factors such as: unsolid organizational structure, imbalances of human resources in both quantitative as well as qualitative, inadequate and out of date infrastructure and technology, and complicated procedure.Keywords : BPPTPM, IMB, Quality of ServiceDalam mengurus perizinan, publik seharusnya menerima pelayanan secara mudah, cepat, tepat, dan aman. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses pelayanan perizinan mendirikan bangunan dilakukan dan mengungkap makna pelayanan menurut publik dan pemerintah dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi BPPTPMKabupaten Cianjur Jawa Barat sebagai penanggung jawab bidang perizinan.Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas perizinan mendirikan bangunan yang diukur melalui 4 (empat) dimensi yakni dimensi kemudahan, dimensi kecepatan, dimensi ketepatan, dan dimensi keamanan cenderung belum berjalan baik,hal demikian terjadi akibat faktor-faktor kendala yang mempengaruhi antara lain struktur organisasiyang belum solid, ketimpangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif,daya dukung infrastruktur dan teknologi perkantoran yang kurang memadai dan tidak up to date, dan kerumitan prosedur yang belum terurai.Kata kunci: Kualitas Pelayanan, IMB, BPPTPM
Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Lingkungan Kerja Serta Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Wilayah Kecamatan Kota Tarakan Ana Sriekaningsih
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 1 (2017): April 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.619 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i1.275

Abstract

The purpose of this study is to determine the significance of the influence of the leadership, organizational culture and work environment to employee performance and job satisfaction as an intervening variable. The research population is all employees in the District of the City of Tarakan, with a sample of 128 employees. Data analysis method used in this research is path analysis.The research findings show that leadership, organizational culture and work environment had positive and significant impact on employee performance. The second discovery revealed that the leadership, work environment and job satisfaction held significant positive effect on employee performance, whereas the organizational culture had significant negative effect on employee performance. Results of path analysis showed that:(1) Job satisfaction is proven as an intervening variable between leadership a direct influence on employee performance is more dominant than the indirect effect. (2) Job satisfaction is proven as an intervening variable indirect influence of organizational culture on employee performance is more dominant than the direct effect. (3) Job satisfaction is proven as an intervening variable indirect influence among the working environment is more dominant than the direct effect.Keywords: Leadership, organizational culture, working environment, job satisfaction, employee performanceTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh signifikansi kepemimpinan, budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dan kepuasan kerja sebagai variabel antara. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kecamatan Kota Tarakan, dengan sampel 128 pegawai. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, budaya organisasi dan lingkungan kerja yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Penemuan kedua diketahui bahwa kepemimpinan, lingkungan kerja dan kepuasan kerja dan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan budaya organisasi dan berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa: (1) Kepuasan kerja terbukti sebagai variabel antara variabel kepemimpinan pengaruh langsung terhadap kinerja pegawai lebih dominan daripada pengaruh tidak langsung. (2) Kepuasan kerja terbukti sebagai variabel antara pengaruh tidak langsung variabel budaya organisasi terhadap kinerja pegawai lebih dominan daripada berpengaruh langsung. (3) Kepuasan kerja terbukti sebagai variabel antara pengaruh tidak langsung variabel lingkungan kerja yang lebih dominan daripada berpengaruh efek langsung.Kata kunci: Kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja, kinerja pegawai
Sebuah Pelajaran Dari Pelaksanaan Reformasi Pajak di Indonesia dan Vietnam Abdul Rahman
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 1 (2017): April 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.826 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i1.276

Abstract

1997 Asian crisis brought ASEAN countries in condition where banking system damaged, GDP dropped and the exchange rate plunged. Taxation became ‘rescuer’ to overcome financial deficit and stable economy. Improvements in taxation are realized by tax reforms. In ASEAN, tax reforms have been undertaken since 1980s and they have significant contribution to increase tax revenue and to improve tax ratio. Specifically, we highlight Vietnam as the highest ratio and Indonesia as the lowest ratio. This paper explores the elements of innovation in tax reforms between Indonesia and Vietnam in order to seek the key of success factor of Vietnam in tax ratio. Our study found several interesting points. Firstly, tax reforms in Indonesia and Vietnam have similarity approaches, namely focusing on the policy and administration reforms. Secondly, for both countries, tax reforms have contributed in increasing tax revenue. Thirdly both countries highlight the role of tax reforms in enlarging the function of government in allocating state budget for social expenditure. Finally, we underscore the appreciation of government for society as taxpayers in the form of large allocation for public interests as a key success factor in increasing tax ratio in Vietnam.Keywords: Tax reforms, phase of reforms, lesson of reform, tax revenue, tax ratioKrisis di Asia pada tahun 1997 telah membawa negara-negara di ASEAN pada kondisi di mana sistem perbankan rusak, PDB turun dan nilai tukar mata uang jatuh. Perpajakan datang sebagai penyelamat untuk mengatasi krisis keuangan dan membuat perekonomian menjadi stabil. Perbaikan-perbaikan di sektor pajak diwujudkan melalui reformasi perpajakan. Di ASEAN, reformasi perpajakan telah dilaksanakan sejak tahun 1980 dan secara signifikan memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki rasio pajak. Secara spesifik kami menggarisbawahi Vietnam sebagai negara dengan rasio pajak tertinggi dan Indonesia dengan rasio pajak terendah. Paper ini menggali elemen-elemen inovasi pada reformasi pajak di antara Indonesia dan Vietnam untuk mencari factor kunci kesuksesan rasio pajak di Vietnam. Studi kami menemukan beberapa poin penting. Pertama, reformasi pajak di Indonesia dan Vietnam mempunyai pendekatan yang sama yaitu fokus terhadap reformasi kebijakan dan administrasi. Kedua, bagi kedua negara, reformasi pajak telah berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Ketiga, kedua negara menggarisbawahi peran reformasi pajak dalam meningkatkan fungsi negara dalam pengalokasian keuangan negara untuk pengeluaran sosial. Terakhir, kami mencatat penghargaan pemerintah terhadap masyarakat sebagai pembayar pajak dalam bentuk alokasi dana yang besar untuk kepentingan masyarakat sebagai faktor kunci kesuksesan peningkatan rasio pajak di Vietnam.Kata Kunci: Reformasi pajak, tahapan reformasi, pelajaran dari reformasi, penerimaan pajak, rasio pajak
Front Cover JBA Vol. 13 No. 1 2017 cover jba 13
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 1 (2017): April 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3126.798 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i1.277

Abstract

Preface JBA Vol. 13 No. 1 2017 Salam Redaksi
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 1 (2017): April 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.899 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i1.278

Abstract

Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2013-2017 Budi Prayitno
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.162 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i3.289

Abstract

For the last five years, Semarang City has shown significant improvements in its public services, urban planning, and regional development. Local government leaders and most importantly financial performance of Semarang City Local Government are some of the key factors behind its success. This research is aimed to identify fiscal decentralization level of Semarang City Local Government within 2013-2017 by analyzing financial capacity of Semarang City, level of fiscal decentralization, ratio balance between operational and capital expenditure, aswell as contribution of Regional Revenue (PAD) towards its Regional Budget (APBD). The research indicates that Semarang City’s Fiscal Sovereign Rating Position is at Participatory Level. Semarang City Local Government is considered nearly capable in performing regional autonomy matters. Moreover, Fiscal Decentralization Ratio Level shows that the financial capacity of Semarang City is at moderate level with average proportion of 36,53%. Ratio between Daily Expenditure and PAD (Regional Revenue) shows financial capacity of Semarang City is at excellent position. In average, the proportion between daily and development expenditure is 41.27% and 58.73% . Additionally, PAD contribution towards Regional Budget (APBD) gradually increases each year. In general, financial performance of Semarang City Local Government improves every year. Keywords: regional autonomy, fiscal decentralization, local revenue, financial performance Kota Semarang sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, baik dari segi pelayanan, penataan kota, serta pembangunan. Selain tidak lepas dari faktor pemimpin daerah, faktor lain yang tidak boleh dilupakan adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Semarang dalam kurun waktu 2013- 2017 dengan menganalisis kemampuan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, rasio keserasian antara belanja operasional dengan belanja modal, serta kontribusi PAD terhadap APBD Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Semarang berada pada level Partisipatif. Pemerintah Kota Semarang dianggap sudah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal juga menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam level Sedang dengan proporsi rata-rata mencapai 36,53 %. Rasio Pengeluaran Rutin dengan PAD menunjukkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Semarang pada posisi Sangat Baik. Jika diproporsi secara rata-rata, proporsi antara belanja rutin dan belanja pembangunan yakni 41,27 % berbanding 58,73 %. Demikian juga kontribusi PAD terhadap total Pendapatan APBD menunjukkan kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun. Secara umum kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang menunjukkan kemampuan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Kata kunci : otonomi daerah, desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan
Tingkat Kesesuaian Kompetensi Inti dan Manajerial Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Lia Rosliana; Rustan Amarullah
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.361 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i3.294

Abstract

Abstract Competence is the key to achieving the performance of a professional public service organization. The suitability between the job’s competency needs and the competence of the officers will determine the level of success of the organization. Based on this matter, this article is descriptively qualitative (by utilizing the results of psychological reports and assessment of competencies) trying to assess the suitability of competencies held by structural officers (echelon IV) in the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of East Kalimantan Province, and analyzing the efforts which can be done to minimize the existing competency gap. The results show that most of the echelon IV officers have met the expected competency standards, and there are some officials who have not match the competency standards. It can also be analyzed eight efforts that can be done to improve the competence of the officials, through the provision of relevant training, independent training, coaching, job shadowing, giving challenge, change of organizational culture, continued performance feedback, and assignment and apprenticeship. Keywords: Competency, Suitability of Competency, Competency Improvement Abstrak Kompetensi adalah kunci mencapai kinerja organisasi pelayanan publik yang profesional. Kesesuaian antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi pejabatnya akan menentukan level keberhasilan organisasi. Atas dasar hal tersebut, artikel ini secara deskriptif-kualitatif (dengan memanfaatkan hasil laporan psikotes dan assessment kompetensi) mencoba untuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pejabat struktural eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, serta menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan gap competency yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat struktural eselon IV telah memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, dan terdapat beberapa pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi tersebut. Dapat pula dianalisis delapan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pejabat tersebut yaitu, melalui pemberian training yang relevan, training mandiri, coaching, job shadowing, pemberian challenge, perubahan budaya organisasi, continues performance feedback, serta penugasan dan pemagangan. Kata Kunci: Kompetensi, Kesesuaian Kompetensi, Peningkatan Kompetensi
Public Social Private Partnership (PSPP) Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik Tomi Setiawan; Nosia Warsa
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.699 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i3.295

Abstract

Purpose of this research is to explain phenomenon of public infrastructure provision through Public Social Private Partnership (PSPP) mechanism. PSPP basically offers an opportunity for community organizations to act between the government and the private sector in the provision of public services. Sumedang is a regencythat has started the mechanism to build and develop market infrastructure through PSPP mechanism. It is intended to allow the market development activities quickly and to get legitimation from all parties. This research uses qualitative method. Data are collected through in-depth interviews and secondary literature. Thisresearch is important to gain theoretical support as well as practice at the level of the actors. Result of the research indicates that PSPP offers multi-actor involvement in the process of providing public infrastructure, however this engagement results a more difficult proces in fulfilling their interests. Keywords: public social private partnership, public infrastucture. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme Public Social Private Partnership (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengutamakan wawancara mendalam dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat. Sebagai kesimpulan, PSPP menawarkan keterlibatan multi-aktor dalam proses penyediaan infrastruktur publik, namun di sisi lain keterlibatan ini mempengaruhi proses yang lebih sulit untuk memenuhi kepentingan di antara para aktor yang terlibat. Kata kunci: public social private partnership, insfrastruktur publik
Studi Mengenai Transformasi Ekonomi Berbasis Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Handayani
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.106 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i3.298

Abstract

According to the unstable economy if theeconomy is depend on the mining sector, it is necessary for the government of South Kalimantan Province considering to encourage the economic activities of other sectors. Tourism is one sector that can be considered. The purpose of this paper is to know the impact of the tourismsector on other sectors in South Kalimantan and to find out the province’s readiness to make tourism as a leading sector. The research method used is the analysis of Input-Output table. Based on the results of the analysis,the tourism sector has a spread of power index of 0.937 which means its influence on all sectors of theeconomy closely but not too strong. Meanwhile, the sensitivity index is 1.443 (above average for all sectors). Based on spread of power and sensitivity index, the tourism sector is quite ready to become a key or leading sector in South Kalimantan. From the result of output and income impact analysis, tourism sector which become priority is transportation, trade, and restaurant sub sector. Keywords: tourism, Input-Output analysis, economy impact. Berkaitan dengan kurang stabilnya suatu ekonomi jika bergantung dengan sektor pertambangan, perlu adanya pertimbangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendorong aktivitas ekonomi sektor lain. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi pertimbangan.Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dampak sektor pariwisata terhadap sektor lainnya di Kalimantan Selatan dan untuk mengetahuikesiapan provinsi tersebut untuk menjadikan pariwisata sebagai ekonomi unggulan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis tabel Input-Output. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sektor pariwisata memiliki nilai indeks daya penyebaran 0,937 yang berarti pengaruhnya terhadap seluruh sektor ekonomi erat namun tidak terlalu kuat. Sedangkan, indeks derajat kepekaan 1,443 (di atas rata-rata seluruh sektor).Berdasarkanindeks daya penyebaran dan derajat kepekaan, sektor pariwisata cukup siap untuk menjadi sektor kunci atau unggulan di Kalimantan Selatan. Dari hasil analisis dampak output dan pendapatan, sektor pariwisata yang menjadi prioritas adalah subsektor angkutan, perdagangan, dan restoran/rumah makan. Kata kunci: pariwisata, analisis Input-Output, dampak ekonomi.

Page 22 of 45 | Total Record : 450

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 3 (2025): Desember 2025 Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue