Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara

jba
Website

Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara

ISSN : 18580300 EISSN : 24076767 DOI : https://doi.org/10.24258/jba

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 450 Documents

21 22 23 24 25

Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Tri Wahyuni; Tri Noor Aziza
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Innovation can create better bureaucracy. Article 386 paragraph 1 Law Number 23 Year 2014 concerning Local Government states that in order to improve local government performance, the local governments can create innovations. The successful innovation in Samarinda Municipality in 2016 isa great capital to continue the innovationsâ€™ success stories in the municipality. Following the issuance of Government Regulation Number 38 Year 2017 concerning Regional Innovation, it is explicitly mentioned that regional innovation is coordinated by the heads of Research and Development (R & D) Agency. Applying qualitative approach through literature study, this reasearch examines the role of the agency in performing its tasks based on the government regulation. This study aims to contribute ideas about any possible effort that can be done by R & D Agency in Samarinda Municipality in carrying out its function as mentioned in Government Regulation Number 38 Year 2017 concerning Regional Innovation. Result of the research indicates that the agency must strengthen itself as organization in charge of regional innovation by providing criteria for regional innovation, becoming Independent Team Coordinator for local innovation innitiatives derived from local government leader, local parliament member, civil servant, and local government apparatus. The Agency must have ability to think and work fast. The agency must also improve its human resources, both in quantity and quality aspects. Finally, the agency must obtain additional budget to support its coordinating job to improve the Regional Innovation System (SIDa). Keywords: organization strengthening, research and development Agency, innovation. Inovasi dapat menciptakan birokrasi yang lebih baik. Pasal 386 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Kesuksesan inovasi Kota Samarinda di tahun 2016 merupakan modal besar untuk melanjutkan kisah sukses selanjutnya tentang inovasi di lingkungan PemerintahKota Samarinda. Setelah terbitnya No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, secara eksplisit disebutkan bahwa inovasi daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.Jika peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda yang begitu besar sebagai leading sector tidak segera merespon tugas dan fungsinya melalui upaya pemetan terhadap segala peluang dan hambatan, maka dikhawatirkan akan dapat menghambat keseluruhan proses inovasi di Pemerintah Kota Samarinda. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang berbagai langkah konkrit yang dapat dilakukan Badan Penelitian dan PengembanganKota Samarinda dalam menjalankan fungsi inovasi sebagaimana yangtersebut di dalam PP. No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.Dari hasil analisa penelitian, yang harus dilakukan oleh Balitbangda untuk melakukan upaya penguatan terhadap organisasinya berdasarkan PP No. 38 tahun 2017 antara lain: memberi input terhadap kriteria inovasi daerah, menjadi Koordinator Tim Independen atas inisiatif Inovasi daerah yang berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, danPerangkat Daerah. Balitbangda harus memiliki kemampuan untuk berpikir dan bekerja cepat. karena waktu untuk evalusi terhadap inisiatif inovasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.Balitbangda Kota samarinda juga harus melakukan pembenahan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Berkaitan dengan anggaran, Balitbangda harus mendapatkan tambahan alokasi anggaran yang representatif untuk menunjangpelaksanaan fungsi â€“ fungsi koordinasi inovasinya serta upaya untuk mewujudkan penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa). Kata Kunci :Penguatan Organisasi, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan

Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Dalam Tata-Kelola Pemerintah Daerah di Provinsi Banten Oki Oktaviana; Devi Triady Bachruddin; Guntur Fernanto
Jurnal Borneo Administrator Vol 14 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Research and development (R & D) is a very important government support affair in giving and providing references for policy makers. The important role of R & D needs to be accommodated in optimal institutions so that the implementation of duties and R & D functions can run smoothly. This article tries to identify the institutions that handle R & D affairs at provincial and regency / city level in the Province of Banten. Using a descriptive-qualitative approach, this study found that R & D affairs in the province of Banten have not been assigned in independent institutions, but attached to Bappeda institutional with the structural level of Field (echelon III). Also, there is a mismatch between the main tasks of the Field that manages R & D affairs and the main task as mandated in Domestic Ministerial Regulation Number 5 Year 2017. Keywords: Research Affairs, institutional, governance, Banten Abstrak Penelitian dan pengembangan (litbang) adalah urusan penunjang pemerintahan yang sangat penting keberadaannya dalam memberikan dan menyediakan stok pengetahuan bagi policy maker. Peran penting litbang tersebut perlu diakomodir dalam kelembagaan yang optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi litbang dapat berjalan lancar. Artikel ini mencoba mengidentifikasi kelembagaan yang menangani urusan litbang di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Banten. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa urusan litbang di wilayah Provinsi Banten belum diakomodir dalam kelembagaan mandiri, namun melekat pada kelembagaan Bappeda dengan tingkatan struktural Bidang (eselon III). Selain itu, berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi dalam peraturan kepala daerah masing-masing wilayah di Provinsi Banten, terdapat ketidaksesuaian antara tugas pokok Bidang yang mengelola urusan Litbang dengan tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 5/2017. Kata Kunci: Urusan Penelitian, kelembagaan, tata kelola, Banten

Penerapan Sertifikasi Aquaculture Stewardship Council (ASC) Terhadap Produk Udang Budidaya (Studi Kasus: Tarakan - Kalimantan Utara) Radityo Pramoda; Hertria Maharani Putri
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

ASC (Aquaculture Stewardship Council) is a label, indicating that a product that has been passed through environmental sustainability and good aquaculture practices. Objectives of this study are to identify ASC standards and national regulations, and to examine the readiness of exporters and shrimp farmers to apply ASC principles in Tarakan. This study utilizes empirical juridical and descriptive statistical methods. Results of the study indicate that: (1) ASC certification has 7 principles, 34 criteria, and 103 indicators; (2) ASC principles are supported by: 5 Laws, 4 Government Regulations, 1 Presidential Decree, 3 Regulations of the Minister of Marine Affairs and Fisheries, and 4 Decrees of the Minister of Marine Affairs and Fisheries; (3) ASC certification requires high cost; (4) in general the level of readiness of exporter and shrimp fishermen still need to be improved; (5) pond land is mostly illegal. The policy recommendations of this research are: (1) the government reorganizes the national regulatory system to avoid overlapping rules and regulatory vacancies; (2) the government provides lobbies and assessors to relieve the cost of certification; (3) the government adopts the ASC principle criteria to improve competitiveness; (4) the government encourages municipal government in Tarakan to immediately resolve the problem of illegal fishing ponds. Keywords: Application, Cultivation Stewardship Council, Aquaculture Shrimp Products ASC (Aquaculture Stewardship Council) merupakan sebuah label, bahwa produk sudah melalui prosedur keberlanjutan lingkungan dan aspek sosial praktek budidayayang baik. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi ketentuan ASC dan regulasi nasional, serta mengkaji kesiapan eksportir maupunpembudidaya Udang menerapkan prinsip ASC di Tarakan.Analisis kajian menggunakan metode yuridis empirisdan statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) sertifikasi ASC memiliki 7 prinsip, 34 kriteria, dan 103 indikator; (2) prinsip ASC didukung: 5 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah, 1 Keputusan Presiden, 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan 4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; (3) sertifikasi ASC membutuhkan biaya mahal; (4) secara umum tingkat kesiapan eksportir dan petambak Udang masih perlu ditingkatkan; (5) lahan tambak sebagian besar ilegal. Rekomendasi kebijakan penelitian ini: (1) penataan sistem regulasi nasional untuk menghindari tumpang tindih aturan dan kekosongan pengaturan; (2) pemerintah melakukan lobi atau menyediakan tenaga penilai untuk meringankan biaya sertifikasi; (3)mengadopsi kriteria prinsip ASC untuk meningkatkan daya saing; (4) pemerintah mendorong otoritas daerah Kota Tarakan segera menuntaskan masalah lahan tambak ilegal. Kata Kunci: Penerapan,Aquaculture Stewardship Council, Produk Udang Budidaya

Pengaruh Kekayaan Sumberdaya Alam Batubara Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur Ahmad Zaini
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

East Kalimantan Province is the largest producer of natural resources in Indonesia. Due to the massive exploitation process and high value, the mining sector has the biggest contribution and thus dominates the economy sector in the region. Related to this conditions, this study aims to describe the effect the effect of coal as natural resource on income inequality in East Kalimantan Province. This study uses panel data from nine districts/municipalities in East Kalimantan during 2006 until 2014, which is then processed by a pooled least square model. The study concludes that the contribution of coal sub-sectors in the economy is positively related to income inequality. The higher the contribution of coal subsector in the economy, the higher the income inequality in East Kalimantan Province. In addition, this study also finds that local government expenditure is not significantly related to income inequality, which means that the local government has not succeeded in creating equal prosperity in that region. However, the economic growth and the contribution of agricultural sector have no significant effect on income inequality. Keywords: income inequality, natural resources curse,government expenditure. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Akibat proses eksploitasi yang massive dan nilai yang tinggi, sektor pertambangan sangat mendominasi perekonomian daerah tersebut. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, batubara adalah yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian. Terkait kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan sumber daya alambatubara terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan data panel dari sembilan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2006-2014, yang kemudian diolah menggunakan model pooled least square. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian, semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positifdengan ketimpangan pendapatan, yang berarti pemerintah daerah belum berhasil menciptakan pemerataan kesejahteraan di wilayahnya. Adapun pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kata kunci: ketimpangan pendapatan, kutukan sumber daya alam, pengeluaran pemerintah

Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dewi Sartika; Mayahayati Kusumaningrum
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This study aims to describe the competence development of civil servants in East Kalimantan Provincial Government based on Law Number 5 Year 2014 and the factors that influence it. With qualitative descriptive method, secondary data is collected through library research. Result of the research is the comparison of the personnel posture, senior officer ratio based on gender, and the accomodation of the local people which is still relatively small; Competence development is stillconsidered to be the domain of BKD and has not become a priority of regional government needs based on regional content. Competency development is still constrained by the lack of budget and managerial staff, the existence of inconsistentcentral policies that can not be followed by the region. Assessment is recomended toward the competencies which is relevant and required for senior leader level in order to arrange developed standards of managerial and socio-cultural competence. Competence development is not only concerned with the priority of accomodating local people to be apparatus, but also the vision of regional development. Capacity building should be based on the agencyâ€™s key strategic objectives and performance indicators. Dynamic leadership regeneration is needed as well as competency mapping with respect to gender sensitivity and priority of local people / regional content. Thus, innovative laboratories are required in each region to make change project of every high-level leader sustainable. Keywords: Competence Development, Civil Servant, East Kalimantan Province Government. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 serta faktor yang mempengaruhinya. Dengan metode deskriptif kualitatif, data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian adalah perbandingan antara postur kepegawaian, rasio Pimpinan Tinggi (pimti) berdasar gender, dan akomodir putra daerah yang masih tergolong kecil; layanan publik menunjukkan inovasi pelayanan publik telah berjalan dengan lebih baik ditandai dengan reformasi pada sistem pelayanan publik. Pengembangan kompetensi masih dianggap menjadi ranah BKD dan belum menjadi prioritas kebutuhan pemerintah daerah berbasis regional content, pengembangan kompetensi masih terkendala dengan minimnya anggaran dan tenaga pengelola, adanya kebijakan pusat yang inkonsisten yang tidak mampu diikuti oleh daerah. Direkomendasikan assesment terhadap kompetensi yang dianggap relevan dan dibutuhkan oleh pimti, untuk selanjutnya disusun standar kompetensi manajerial dan sosio kultural. Pengembangan kompetensi tidak hanya memperhatikan prioritas putra daerah, juga visi pengembangan daerah. Penguatan kapasitas sebaiknya didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama instansi. Perlu dilakukan regenerasi kepemimpinan yang dinamis, pemetaan kompetensi dengan memperhatikan kepekaan gender dan prioritas putra daerah/regional content secara tepat sasaran. Perlu dibuat laboratorium inovasi di setiap daerah sebagai proyek perubahan berkelanjutan setiap pimpinan tinggi di unit kerjanya. Kata Kunci: Pengembangan Kompetensi, Aparatur Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Analisis Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Metode Indeks Insentif Jabatan Rustan Amarullah; Fani Heru Wismono; Kemal Hidayah; Wildan Luthfi
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This paper descriptively presents a concept of supplementary income calculation for civil servants simulated using Job Incentive Index method. It seriously takes into account the amount of local budget (APBD) allocated for additional income of civil servants (TPP), Number of Regional Civil Servants, and aligned with various related regulations. Using mix-method approach obtained the amount of TPP for each level of job proportionally and based on work performance. This paper also includes key considerations that need to put a concern before the TPP policy is formulated. Consequently, the implementation of TPP can bring â€œgood newsâ€ to civil servants themselves and the local government performance as a whole. Furthermore, it is expected not to burden any local budget allocation in other sectors. Keywords: Job Incentive Index, Additional Income Tulisan ini menyajikan secara deskriptif konsep perhitungan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS yang disimulasikan dengan metode Indeks Insentif Jabatan yang secara serius memperhatikan besarnya APBD yang dialokasikan untuk tambahan penghasilan PNS (TPP), banyaknya aparatur daerah yang dimiliki, serta menyelaraskannya dengan berbagai regulasi yang terkait. Dengan menggunakan pendekatan mix-method diperoleh besaran TPP untuk setiap tingkatan jabatannya yang proporsional dan berbasis pada performance kerja. Tulisan ini juga menyertakan pertimbangan-pertimbangan pokok yang perlu dicermati dalam setiap kajian kebijakan TPP sebelum ditetapkan, sehingga penerapan TPP dapat membawa â€œangin segarâ€ bagi PNS itu sendiri dan kinerja pemerintahan daerah secara agregat tanpa perlu mengganggu atau mengambil porsi pembiayaan untuk sektor lainnya dalam APBD. Kata Kunci: Indeks Insentif Jabatan, Tambahan Penghasilan

Analisis Rentang Harga Gula Kristal Rafinasi Pada Pasar Lelang Komoditas Dengan Pendekatan Harga Paritas Bagus Wicaksena
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The government has stipulated Trade Minister Regulation Number 16/M-DAG/PER/3/2017 regarding Refined Sugar Trade in Commodity Auction Market. However, the method of determining the highest and the lowest sugar price has not been arranged in the regulation. Thus, this study aims to analyze the price range of Refined Sugar in Commodity Auction Market. Import parity approach of raw sugar is utilized to calculate auction price range. The cost components are highest and lowest raw sugar price in international market as well as tolling fee for production and distribution of refined sugar. The result indicates that the estimated lowest price is between IDR 7,869/Kg and IDR 8,176/Kg and the estimated highest price is between IDR 11,527/Kg and IDR 11,742/Kg. This study recommends that import parity approach of raw sugar can be used to determine the price range of refined sugar. However, technical guidance for seller/buyer with existing sales contracts, technical team consisting representative of stakeholders to anticipate the fluctuating price issue, and the certainty of import quota for raw sugar as supply guarantee of refined sugar in action market are needed to be considered in order to support the regulation. Keywords: Refined Sugar, Auction Market, Parity Price Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi (GKR) Melalui Pasar Lelang Komoditas (PLK). Dalam regulasi dimaksud, terdapat 1 (satu) aspek dalam mekanisme lelang yang belum dicapai kesepakatan, yaitu metode penentuan Harga Batas Bawah (HBB) dan Harga Batas Atas (HBA) penjualan GKR. Untuk menganalisis besaran rentang harga lelang GKR, digunakan pendekatan paritas impor GKM dengan komponen harga GKM tertinggi dan terendah, serta biaya tolling terkait produksi dan distribusi GKR. Besaran HBB diperkirakan berada pada kisaran Rp 7.869/Kg dan Rp 8.176/Kg dan HBA sebesar Rp 11.527/Kg dan Rp 11.742/Kg. Sebagai perangkat kebijakan, pendekatan paritas impor GKM dapat digunakan untuk menentukan rentang harga GKR. Namun demikian diperlukan beberapa pertimbangan antara lain petunjuk teknis bagi peserta lelang yang sudah memiliki kontrak penjualan, dukungan tim teknis yang terdiri dari perwakilan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dinamika harga GKM, serta kepastian kuota impor GKM dalam menjamin supply GKR di PLK. Kata Kunci: Gula Rafinasi, Pasar Lelang, Harga Paritas

Preface JBA Vol. 13 No. 2 2017 Salam Redaksi
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Front Cover JBA Vol. 13 No. 2 2017 Cover Depan
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pengelolaan Persampahan di Kota Palangka Raya Muhammad Alfath
Jurnal Borneo Administrator Vol 14 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The problem of garbage management is an urban issue that must be faced by local government in Indonesia. Palangka Raya with population reaching 267.757 people as one of the developing cities cannot escape from this problem. Utilization of information technology in garbage management and urban community empowerment in managing garbage is a mandatory thing that must be developed if the issue is to be completed comprehensively. The government of Palangka Raya has been working to develop programs to overcome the garbage problem. The undertakings include developing a realtime truck monitoring system, sms center for complaint and encouraging community participation in garbage management through environmentally care community. Those activities are expected to improved garbage management performance and encourage the reduction of garbage volume. The utilization of information system implemented has been able to encourage the effectiveness of garbage transport management. Several developed modules have been able to improve team performance. Sms center for complaints are able to encourage community participation to actively participate in reporting the disturbing garbage. The garbage-care community also continues to grow, thus encouraging public awareness to manage garbage. The combination of this program is expected to improve garbage management comprehensively in Palangka Raya in the future. Keywords: Garbage Management, Community Participation, Information Technology, Palangka Raya City Abstrak Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu perkotaan yang dihadapi oleh setiap Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Kota Palangka Raya dengan jumlah penduduk mencapai 267.757 jiwa merupakan salah satu kota berkembang yang tak luput dari permasalahan ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam mengelola sampah merupakan hal wajib yang harus dikembangkan jika isu besar ini ingin diselesaikan secara komprehensif. Pemerintah Kota Palangka Raya terus melakukan pengembangan berbagai program untuk mengatasi permasalahan sampah. Usaha yang dilakukan diantaranya adalah mengembangkan sistem pemantau truk angkutan secara realtime, sms center pengaduan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui komunitas peduli lingkungan. Ketiga kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan mendorong pengurangan volume sampah melalui peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Pemanfaatan sistem informasi yang telah dilaksanakan mampu mendorong efektifitas pengelolaan angkutan sampah. Beberapa modul yang dikembangkan telah mampu meningkatkan kinerja tim di lapangan. Sms center pengaduan sampah mampu mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk melaporkan keberadaan sampah. Keberadaan komunitas peduli sampah juga terus berkembang sehingga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Kombinasi program ini diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan sampah secara komprehensif di Kota Palangka Raya di masa yang akan datang. Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Peran Serta Masyarakat, Teknologi Informasi, Kota Palangka Raya

Page 23 of 45 | Total Record : 450

21 22 23 24 25

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 21 No. 3 (2025): Desember 2025 Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
rustan amarullah

Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name rustan amarullah

Contact Email rustanamarullah8@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location Kota samarinda, Kalimantan timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
rustan amarullah

Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA