Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.631

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara JURNAL GOVERNANSI Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Inovasi Penelitian Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Journal of Law, Administration, and Social Science Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan

Nanang Suparman

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Author-ID : 2680402

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

MODEL TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LUMBUNGSARI KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS Engkus Engkus; Nanang Suparman; Fadjar Tri Sakti
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v3i3.28062

Pemerintah Desa Lumbungsari membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta melakukan pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah seperti pengaruhnya belum begitu terasa oleh masyarakat studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes di Desa desa secara keseluruhan, dan kurangnya modal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menerapkan teori A Model of the Policy Implementation oleh Donald van Metter dan Carl van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum bisa dikatakan sudah cukup baik. Karena dari awal pembentukkan hingga saat ini, BUMDes Harapan Jaya sedikit demi sedikit mengalami perkembangan, salah satunya bisa dilihat dari adanya pembangunan sebuah gedung kios desa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyewa untuk membuka usaha. Namun, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, dan luasnya wilayah Desa Lumbungsari yang terlalu besar tidak disertai dengan agen pelaksana yang memadai bahkan bisa dikatakan personelnya masih sedikit.Kata kunci: Model Tata Kelola , kebijakan, BUMDes.

Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Nanang Suparman
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 1 (2017): April 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Public should receive an easy, fast, accurate, and secured services in getting anyÂ licenses they need. In order to that, the purposes of this research are to understandÂ how the issue of building permit process is done, reveal the meaning of the wholeÂ phenomenon according to the public and the Government, and to know the obstaclesÂ or problems faced by BPPTPM Cianjur in West Java as the unit in charge of licensingÂ areas. This research applied descriptive study with qualitative approach. From theÂ results of the analysis, it could be concluded that the quality of licensing which isÂ measured through four (4) dimensions: easiness, speed of service, accuracy, andÂ security had not been going well yet. It happened because of some factors such as:Â unsolid organizational structure, imbalances of human resources in both quantitativeÂ as well as qualitative, inadequate and out of date infrastructure and technology,Â and complicated procedure.Keywords : BPPTPM, IMB, Quality of ServiceDalam mengurus perizinan, publik seharusnya menerima pelayanan secara mudah, cepat,Â tepat, dan aman. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses pelayananÂ perizinan mendirikan bangunan dilakukan dan mengungkap makna pelayanan menurutÂ publik dan pemerintah dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapiÂ BPPTPMKabupaten Cianjur Jawa Barat sebagai penanggung jawab bidangÂ perizinan.Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisisÂ menunjukkan bahwa kualitas perizinan mendirikan bangunan yang diukur melalui 4 (empat)Â dimensi yakni dimensi kemudahan, dimensi kecepatan, dimensi ketepatan, dan dimensi keamanan cenderung belum berjalan baik,hal demikian terjadi akibat faktor-faktor kendala yang mempengaruhi antara lain struktur organisasiyang belum solid, ketimpangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif,daya dukung infrastruktur dan teknologi perkantoran yang kurang memadai dan tidak up to date, dan kerumitan prosedur yang belum terurai.Kata kunci: Kualitas Pelayanan, IMB, BPPTPM

Evaluasi Kebijakan Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat Di Universitas Padjadjaran Nanang Suparman; Wildan Romadhon
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 1, No 1 (2019): Ministrate
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

This study aims to find out and describe the process of implementing the UPZ implementation policy evaluation at Padjadjaran University: Factors that have constrained the evaluation of UPZ policies at Padjadjaran University: and the implications of the constraints on the existence of UPZ Padjadjaran University. This study uses a policy evaluation theory from William. N. Dunn who said that policy evaluation is influenced by six dimensions. The research method used is a qualitative approach with a type of descriptive method. Techniques for collecting data through interviews, observation, and literature. Based on the results of the study, it was found that the policy evaluation of the Central Baznas Regulation Number 2 of 2016 had not yet run optimally. This is because there are still among Muzaki who have potentially not participated in the UPZ Unpad and mustahik who have not all felt satisfied with the service and provision of infaq and charity zakat funds. In addition, the human resources available at UPZ Unpad are still limited, especially in the ranks of the management.

IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG TAHUN 2019 Ayu Khoirunisa; Engkus Engkus; Nanang Suparman; Gian Rabbani
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 1: Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i1.650

Tamansari Village which is located in the Bandung Wetan District is one of the areas that has implemented the Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK), researchers attempt to describe how to implement the Regional Development Innovation and Empowerment Program (PIPPK) policy in the Tamansari village area in 2019 and explain in depth the situation that occurred, how the information conveyed by the local government to the community related to the PIPPK policy, understanding the resources of the content of the policy itself, how the support and participation of the community, as well as the distribution of potential related to coordination between the government and the community in the activities of the Development Innovation Program and Regional Empowerment (PIPPK) which can affect the implementation of the process of empowerment and development activities in the Tamansari Village area. With a qualitative approach that is described descriptively guided by the theory of Jan Merse, where every phenomenon that occurs in PIPPK activities is certainly influenced by the weakness of Human Resources (HR) as actors, implementing PIPPK, in understanding and implementing PIPPK policies in development. and community empowerment.

DIGITAL GOVERNMENT DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN MELALUI APLIKASI SAKEDAP DI KABUPATEN BANDUNG Nadiya Asyri Nur Fadillah; Rahayu Kusumadewi; Nanang Suparman
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 12: Mei 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i12.1514

Penelitianinibertujuanuntukmenganalisispenerapandigital governmentdalampelayanankependudukanmelaluiaplikasi SAKEDAP (SistemPelayananKependudukanTerpadu) di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakandalampenelitianiniyaitupendekatankualitatifdenganjenispenelitiandeskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukanmelaluiobservasi, wawancarasecaramendalamkepadainforman, sertadokumentasi. Hasil penelitianinimenunjukanbahwapenerapandigital governmentdalampelayanankependudukanmelaluiaplikasi SAKEDAP sudahterbilangefektifkarenadapatmemangkaswaktu dan biaya proses permohonandokumen, meningkatkanpelayankepadamasyarakat, sertadapatmenghindaripraktekpungutan liar dan percaloan. Akan tetapipenerapannyabelumsepenuhnya optimal karenamasihditemukanbeberapahambatansepertikurangnya SDM yang bertugasdalammengelola proses pelayanankependudukan. Selain itu, karenaKabupaten Bandung merupakankabupatendenganjumlahpendudukterbanyakke 2 se Jawa Barat, jadimasihbanyakmasyarakat yang belumtahu dan belummemahamiaplikasi SAKEDAP karenasosialisasi yang dilakukanmasihkurang dan belummeratakhususnya di daerah-daerahterpencil yang ada di Kabupaten Bandung.

KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFId) Engkus Tyana; Fajar Trisakti; Asep Hidayat; Nanang Suparman; Unik Ludianingsih
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i1.1420

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bahwa sebagai perpusakaan rujukan bertaraf Internasional sekaligus instansi pemerintahan non profit, Dispusipda Jawa Barat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemustaka, dengan pelayanan yang berkualitas ditunjang oleh teknologi yang canggih. Tentunya teknologi yang dipilih yaitu Radio Frequency Identification (RFId), teknologi yang ramah dan tepat guna,mudah diterima dan mudah dioperasionalkan oleh masyarakat, dari berbagai lapisan umur dan pendidikan. Rincian permasalahanya: (1) lokasi perpustakaan yang tidak strategis, (2) SDM yang belum kompeten dengan sistem, (3) sistem RFId sering mengalami gangguan, (4) ruang pembuatan kartu anggota tidak proporsional, (5) faislitas peprustakaan terbatas untuk pemustaka disabilitas, dan (6) pengalokasian biaya keterlambatan buku yang tidak transfaransi.Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan perpustakaanberbasis RFId di Dispusipda Jawa barat. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriftif dengan teknik wawancara,observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan perpustakaan berbasis RFId berdasarkan lima dimensi (tangibles, reliability, responsiveness, ansurance, empathy).Menjawab tantangan tersebut, terhitung sejak tahun 2013, semua aktivitas pelayanan perpustakaan di Dispusipda Jawa Barat telah dilengkapi manajemen perpustakaan berbasis teknologi, yang dipadukan dengan perangkat keras pendukung pengelolaan perpustakaan, yaitu menggunakan teknologi Radio Frequency Identification (RFId). Simpulan dari keenam permasalahan yang diteliti hanya dua permasalahan yang tidak diakui kebenarannya yaitu menyangkut lokasi yang tidak strategis, dan sistem yang sering mengalami gangguan, yang tiga hal telah dilakukan upaya sebagai alternatif untuk penanganan masalah tersebut.Sedangkan untuk keempat permasalahan lainnya masih dirasakan keberadaannya sampai saat ini oleh petugas atau pustakawan Dispusipda Jawa Barat.

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG Engkus Engkus; Nanang Suparman; Fadjar Trisakti; Mohammad Robby Rodhiya
Jurnal Governansi Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Governansi Vol. 5 No. 1 April 2019
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

The implementation of public information disclosure in State Islamic University (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung has not been optimal. At the time of initial observation, the researcher found some problems such as lack of UIN community participation and the public to request information, lack of some received informations, lack of supports from UIN officers and the government. The situation is also facilitated by lack of public information disclosure socialization conducted by UIN officers to UIN community and the public. The aim of the research is to describe the implementation of public information disclosure in UIN. The method of the research is a qualitative research. The informants of the research are 4 people who consist of the policy executives and the community who gets the impact of the policy. The data are collected from the field and library by interview, observation and documentation. The data are analyzed by Miles and Huberman’s analysis model including three lines of activity, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Viewed from aspects of sizes and standards of policy, resources, interorganizational communication and implementer activities, characteristics of implementer agents, implementer disposition/attitudes, and economic, social and political environments, the implementation of public information disclosure in UIN still finds many obstacles and lacks, so it has not been optimized. In order to be optimized, the research recommends to improve the public information disclosure socialization to UIN community and the public and the fulfillment of digital infrastructures in order to easily deliver information.Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure, Public Policy.

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 Nanang Suparman; Ghina Washillah; Tedi Juana
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Pandemi Covid-19 berdampak pada turunanya perekonomian negardan menyebabkan banyak masyarakat miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari. Dalam Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 Tahun 2020 dan PMK Nomor 50 tahun 2020 dijelaskan bahwa dalam rangka penanggulangan Covid-19, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk BLT Dana Desa yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang perekonomiannya terdampak wabah Covid-19. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Penyaluran BLT-DD Tahun Anggaran 2020 dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 dengan dianalisis menggunakan teori efektifitas menurut Makmur (2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan untuk menentukan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokus penelitian dilakukan di Desa Haruman kecamatan Leles Kabupaten Garut sedangkan fokus penelitian adalah efektivitas penyaluran BLT Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa efektifitas penyaluran BLT dana desa di Desa Haruman belum dapat dikatakan efektif, terbukti dari tidak tepatnya waktu penyaluran BLT dana desa kepada masyarakat, kurangnya transparansi Pemerintah Desa, serta kurang tepatnya sasaran penerima BLT Dana Desa. Namun manfaat BLT-DD sangat membantu, khususnya bagi keluarga penerima manfaat bantuan ini.

EFEKTIVITAS SELEKSI KARTU JAKARTA PINTAR PLUS DENGAN MEKANISME BARU PADA DINAS PENDIDIKAN P4OP DKI JAKARTA TAHUN 2020 Nanang Suparman; Achmad Rozali
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 1 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Abstrak Kartu Jakarta Pintar Plus adalah program bantuan biaya pendidikan yang sudah berjalan sudah hampir sepuluh tahun, program KJP terus dikembangkan untuk diperbaiki dan diperbarui melalui PERGUB yang setiap tahun direvisi dalam rangka perbaikan terhadap mekanisme yang sebelum- sebelumnya misih dirasa kurang efektif, salah satunya dengan ditemukanya peserta yang tidak sesuai kriteria. Untuk itu melalui PERGUB NOMOR 90 TAHUN 2020 terbentuk mekanisme baru dengan ditetapkanya DTKS (Data Terpadu Kesejakhteraan Sosial) sebagai syarat utama KJP Plus. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas seleksi KJP dengan mekanisme baru 2020 yang dilakukan di P4OP DKI Jakarta yang dianalisa menggunakan teori ukuran efektivitas yang dibuat oleh Sugiyono dalam (Badrudin 2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan untuk menentukan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokus penelitian dilakukan di P4OP DKI Jakarta, sedangkan fokus penelitian adalah efektivitas Kartu Jakarta Pintar Plus 2020. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Efektivitas seleksi KJP Plus sudah bisa dikatakan efektif, terbukti dari sasaran yang sudah jelas, sosialisasi yang mudah diakses dan menyeluruh ,tujuan yang tercapai dengan mekanisme yang semakin efektif, dan pemantauan yang berkelanjutan dan dilakukan dengan kerja sama dengan berbagai pihak. Kata Kunci: Efektivitas, KJP Plus, Sasaran, Sosialisasi, Tujuan, Mekanisme, Pemantauan Abstract The Jakarta Pintar Plus Card is an education cost assistance program that has been running for almost ten years, the KJP program continues to be developed to be improved and updated through the PERGUB which is revised every year in order to improve the mechanisms that previously were deemed less effective, one of which was the discovery of participants. that do not meet the criteria. For this reason, through PERGUB No. 90 of 2020, a new mechanism was formed with the stipulation of DTKS (Social Welfare Integrated Data) as the main requirement for KJP Plus. This research aims to find out how the effectiveness of KJP selection with the new 2020 mechanism is carried out at P4OP DKI Jakarta which is analyzed using the theory of effectiveness measures made by Sugiyono in (Badrudin 2013). The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach and to determine the sample using a purposive sampling technique. Research data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. The research locus was carried out at P4OP DKI Jakarta, while the focus of the research was on the effectiveness of the 2020 Jakarta Smart Plus Card. with an increasingly effective mechanism, and continuous monitoring and carried out in collaboration with various parties. Keywords: Effectiveness, KJP Plus, Goals, socialization, Goals, Mechanisms, Monitoring

The Effect of Regional Micro Business Policy Implementation on the Effectiveness of Leather Processing Industry Development in Garut Regency Nanang Suparman
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): Pemikiran Administrasi Negara 3
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v14i1.18022

This research is motivated by the development of a small industry in the leather sector and has become an icon of Garut Regency. The implementation of regional micro-business policies in fostering the leather and food processing industry is influenced by several aspects that make it easier or more difficult. This study aims to identify and examine the effect of regional micro-business policy implementation on the effectiveness of the leather processing industry development in the Garut Regency. The method used in this research is explanatory research to explain the causal relationship and hypothesis testing. Data collection was carried out by census by collecting data from research respondents and then tested according to research hypotheses that had been formulated. The data analysis results show a significant influence, but the policy's success has not been smooth. Factors that hinder the discrepancy between policies and the problems at hand are different understandings of policy goals and objectives, inadequate resources in implementing organizations and target groups, implementation procedures, communication and coordination, environmental support, and underlying values.

Co-Authors Abdal Abdal Achmad Rozali Adon Nasrullah Jamaludin Ai Siti Farida Asep Hidayat Ayu Khoirunisa Engkus Engkus Engkus Tyana Engkus, Engkus Fajar Trisakti Febby Muchamad Dwi Rafly S Ghina Washillah Gian Rabbani Husen Saeful Anwar, Husen Saeful Idah Wahidah Maolani, Dedeng Yusuf Mohammad Robby Rodhiya Mubarok Mubarok Muhammad Andi Septiadi Mumtaz Amri Rai Nadiya Asyri Nur Fadillah Nurul Siti Ambia Zahra Pamelia Nur Alimasari Putri Amelia Safaat Putri Rachmi Pratami Rahayu Kusumadewi Rajim Paris sakrim miharja, sakrim Sakti, Fadjar Tri Siti Alia Sopiatul Fazriah Supi Ainul Lutpi Tedi Juana Unik Ludianingsih Wahyu, Fitri Pebriani Wildan Romadhon

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search