cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 450 Documents
 18   19   20   21   22 
Dampak Implementasi Environmental Goods (EGS) List Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia Aziza Rahmaniar Salam; Rino Adi Nugroho
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.517 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.236

Abstract

Preparation of Environmental Goods list (EGs) and its implementation plan in international trade among APEC members will have impact on trade flows to the economics of its member, including Indonesia. This analysis aims to determine the potential impact that will be faced by Indonesia’s trade performance. This analysis used a Gravity model on 54 EGs products with GDP, value of imports, the distance and tariffs as variable. The analysis showed that GDP, value of imports and tariffs significantly affect Indonesian exports and imports, while distance has no significant effect either on export or import of Indonesia. Of the 48 products which can be processed, 38 products EGS will impact to increase Indonesia’s imports better rather than other APEC member, which in turn will lead trade balance into deficit. 10 products,  providing the possibility of increasing Indonesian exports to APEC. Overall, EGS product is manufactured products produced by developed countries, so the elimination of tariffs provide less incentive for domestic producers to increase production to meet domestic and foreign demand. Indonesia should have initiative to create and strengthen domestic industries that are environmentally friendly, facilitating investment, deregulation of the domestic private sector to build and increase productivity.Keywords  : APEC, Environmental Goods list, Indonesia trade performancePenyusunan Environmental Goods list (EGs) dan rencana implementasinya dalam perdagangan internasional antar negara  APEC akan membawa dampak pada arus perdagangan yang selanjutnya pada perekonomian masing-masing anggota, termasuk Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dampak potensial yang dihadapi Indonesia dengan diimplementasikannya EGs list terhadap kinerja perdagangan. Analisis ini menggunakan Gravity model pada 54 produk EGs dengan variabel PDB, nilai impor, jarak dan tarif bea masuk. Hasil analisis menunjukkan bahwa PDB, nilai impor dan tarif signifikan mempengaruhi ekspor dan impor Indonesia akan produk EGs, sedangkan jarak tidak berpengaruh signifikan baik terhadap ekspor maupun impor Indonesia. Dari 48 produk, yang dapat diolah, 38 produk EGs akan memberikan dampak pada meningkatnya impor Indonesia dari anggota APEC lainnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit. Sepuluh produk akan memberikan dampak kemungkinan terjadi peningkatan ekspor Indonesia ke negara APEC. Secara keseluruhan, produk EGs merupakan produk manufaktur yang dihasilkan oleh negara maju, sehingga penurunan tarif kurang memberikan insentif bagi produsen domestik untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi permintaan domestik maupun asing. Indonesia harus memiliki inisiatif untuk menciptakan dan memperkuat industri domestik yang ramah lingkungan, memfasilitasi investasi, deregulasi untuk membangun sektor swasta domestik dan peningkatan produktivitas.Kata kunci: APEC, EGs list, Neraca Perdagangan Indonesia
Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi dengan Pendekatan Geospasial Asadi Asadi
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.382 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.237

Abstract

Law No. 6 of 2014 concerning Villages provides additional evidence that Indonesia has paid more attention and respect to the existence of villages. The significant amount of village expansion lately is not matched with the clarity of village boundaries that may rise in to potential conflicts. Ideally, the entire instruments to structure village boundaries must first be prepared. One of the instruments needed is the availability of large scale of basic maps (topographical maps) as the main instrument of making a village map. Unfortunately, the large-scale topographical maps are not available yet. This paper provides an alternative acceleration of village boundaries arrangement using High Resolution Satellite Imagery Data that has passed orthorectified process. By involving the community and village leaders in the process of structuring boundaries, and supported by the spirit of fraternity, all problems occured during the activity of village boundaries can be solved with the very best solution.Keywords: village boundary, High Resolution Satellite Imagery Data, spirit of fraternityUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tambahan bukti bahwa negara semakin memperhatikan dan menghormati keberadaan desa. Adanya pemekaran wilayah desa yang signifikan akhir-akhir ini, tidak diimbangi dengan kejelasan batas wilayah desa,berpotensi menimbulkan konflik. Idealnya, seluruh instrumen untuk melakukan penataan batas wilayah desa harus terlebih dahulu disiapkan. Salah satu instrumen tersebut adalah tersedianya peta dasar (peta rupabumi) skala besar sebagai bahan utama pembuatan peta desa. Sayangnya ketersediaan peta rupabumi skala besar belum tersedia. Tulisan ini memberikan alternatif percepatan penataan batas wilayah desa yang dapat menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang sudah melalui proses ortorektifikasi. Dengan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat desa dalam melakukan proses penataan batas wilayah, dan dengan didukung semangat persaudaraan, diharapkan permasalahan batas wilayah desa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.Kata kunci: batas desa, metode kartometrik, CSRT, semangat persaudaraan
Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Radityo Pramoda; Tenny Apriliani
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.723 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.238

Abstract

The Bitung Special Economic Zone (SEZ) is a regional development policy specially devised to drive economic growth based on well-set-up infrastructures, and incentives. The role of central government in supervising the policy is very important in coping with each negative impact, both economic as well as social. The sole purpose of this qualitative research is to study the implementation of the regional development policy of Bitung as a Special Economic Zone. The analysis had been carried out with a case study approach, and then descriptively elaborated, and resulted in the finding of: (1) the previous development and infrastructure blueprint at the Bitung City level have so far been in line with the SEZ; (2) the SEZ has so far been attracting industry-based investment and creating work for the labors; (3) the formulated local regulations have been considered enough in giving legal security toward investment; (4) the establishment of Bitung as an SEZ has been considered as a sound strategic policy; and (5) the readiness of Bitung as an SEZ has been deemed adequate, despite the facts that it still needed minor adjustments in a few aspects, such as: better socialization, acceleration of land relinquishment, and increasing electricity/power.Keywords: Policy, Bitung Determination, Special Economic Zone (SEZ).Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung merupakan kebijakan pengembangan wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung infrastruktur berkualitas, serta pemberian kemudahan (insentif). Fungsi pemerintah pusat mengawal KEK Bitung, sangat penting untuk mencegah timbulnya dampak negatif secara ekonomi dan sosial. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan ekonomi dan penetapan kebijakan Bitung sebagai KEK. Analisis kajian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus, yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pembangunan yang telah ada maupun pengembangan rencana infrastruktur pada kawasan Kota Bitung sudah mendukung KEK; (2) KEK Bitung telah menciptakan investasi berbasis industri dan penyerapan tenaga kerja; (3) regulasi lokal yang dibentuk sudah memberikan kepastian hukum kepada investor; (4) Penetapan KEK Bitung merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tepat; (5) kesiapan Bitung menjadi KEK secara umum sudah memadai, tetapi masih perlu untuk melaksanakan: sosialisasi kepada masyarakat, percepatan eksekusi pembebasan lahan, dan penambahan daya listrik.Kata kunci: Kebijakan, Penetapan Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Analisis Penentuan Suku Bunga Kredit Program Sektor Pertanian dan Potensi Pengaruhnya Terhadap APBN Sidiq Suryo Nugroho, Eko Wicaksono, dan Abdul Aziz
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.854 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.239

Abstract

This study is aimed to investigate the determination of interest rate subsidy provided by the government to help farmers and improve agricultural productivity. One parameter used to determine the interest rate of credit program is the Deposit Insurance Agency (LPS) interest rate. The basis for determining the interest rate credit program is one of the main issues discussed in this study. In addition, other matter discussed in this study is the proportion of interest expense borne each by the debtor and the government. The study is conducted by using mix methods analysis using primary data derived from the survey and secondary data related lending rates. Based on the analysis conducted, there are several conclusions that can be drawn. First, interest rates LPS is appropriate as the basis for determining the interest rate of credit interest rate guarantee program since LPS rate constitutes the largest portion of cost of fund.  Second, in the long term the government needs to evaluate patterns of current credit program so that it can both increase the selfreliance of farmers and improve the efficiency and efectivity of government subsidy. Third, for the time being the government can implement a fixed interest rate subsidy to credit the program with regard to the ability of farmers to minimize the fiscal risks exposure in the government budget.Keywords: Agriculture, credit program, subsidy, fiscal risk, fixed interest rate.Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penetapan subsidi bunga kredit program yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu petani dan meningkatkan produktivitas pertanian.Salah satu parameter dalam penentuan tingkat suku bunga kredit program adalah tingkat suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS).Dasar penentuan suku bunga kredit program merupakan salah satu permasalahan yang dibahas dalam kajian ini.Selain itu, hal lainnya yang dibahas dalam kajian ini adalah proporsi beban bunga yang ditanggung oleh debitur dan pemerintah.Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode campuran dengan menggunakan data primer yang berasal dari survei serta data sekunder terkait suku bunga kredit.Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, suku bunga penjaminan LPS layak untuk dijadikan dasar penentuan tingkat suku bunga kredit program karena suku bunga penjaminan LPS merupakan salah satu komponen terbesar biaya dana dari perbankan saat ini. Kedua, dalam jangka panjang pemerintah perlu untuk mengevaluasi pola pemberian kredit program saat ini sehingga di satu sisi dapat meningkatkan kemandirian petani dan disisi lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja subsidi pemerintah. Ketiga, untuk saat ini pemerintah dapat menerapkan subsidi bunga tetap untuk kredit program dengan tetap memperhatikan kemampuan petani sehingga dapat meminimalkan risiko fiskal dalam APBN.Kata Kunci: Pertanian, kredit program, subsidi, risiko fiskal, suku bunga tetap.
Efek Reformasi Birokrasi Terhadap Kemajuan Ekonomi Daerah Rustan A.; Mayahayati Kusumaningrum
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.571 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.240

Abstract

Local economic activity tends to be influenced by the capabilities of the bureaucracy. If the bureau cracyisable to implement good governance principles and it has high concern on public service to create citizen welfare, so that the trend of local economic activity tends to grow highly. Furthermore, if the bureaucracy can successively encourage local economic activity,the local development and public welfare may relatively increase. Therefore, the efforts to reform the local bureaucracy will drive local development through trickle-down effect. This study uses descriptivequantitative approach with linear regression analysis on cross-section data from 99 local governments in 2014 which are considered as pilot projects. The result is that the bureaucratic reform contributes apositive and statistically significant impact on local economy. Two of three components of the bureaucratic reform that are assessed, namely Accountability Performance of Local Government (AKIP) and Public Services, bring statistically-significant and positive impact to the localrevenue (PAD), and each point of PAD’s rise tends to createa statisticallysignificant and positive affect on local economic growth by 1.1%.Keywords: Bureaucratic Reform, Local Revenue, Regional Economic GrowthAktivitas ekonomi daerah cenderung dipengaruhi oleh kapabilitas birokrasi yang ada. Jika birokrasi menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publiknya berorientasi pada kesejahteraan publik, maka kecenderungannya aktivitas ekonomi didaerah tersebut akan berkembang sangat tinggi. Jika birokrasi kemudian dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah melaju, maka pembangunan dan kesejahteraan publik relatif akan meningkat. Oleh karenanya, upaya reformasi birokrasi diyakini akan membawa dampak turunan (trickle down effect) bagi kemajuan daerah. Penelitian ini secara deskriptif-kuantitatif menerapkan regresi linear pada data cross-section tahun 2014 pada 99 pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai pilot project reformasi birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa reformasi birokrasi relatif berperan positif dan signifikan terhadap progres ekonomi daerah. Dari ketiga komponen reformasi birokrasi yang dinilai, dua diantaranya (variabel AKIP dan pelayanan publik) memberikan dampak secara statistik positif dan signifikan terhadap pertambahan nilai PAD, dan setiap peningkatan PAD tersebut secara statistik positifsignifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1,1%.Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Efektivitas Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Putri Wulandari Atur Rejeki
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.164 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.252

Abstract

Bandung is one of cities that creates various innovations. One of the innovations has been done in the infrastructure sector, namely the implementation of Rapid Response Unit of Road Patch (URCTJ). URCTJ reacts to the potholes locations (street with plenty small holes) but not to the overall damaged road. The mechanism that can be done by public society to inform about the damaged road is by informing the situation directly to the Dinas Bina Marga dan Pengairan Bandung City or to the nearest urban village. Moreover, citizens can send their complaints via SMS, phone, email or twitter. The quality of repaired road is the same as the previous one (before the road was damaged). With a good road quality, the distributions of goods/services in Bandung is getting easier. Meanwhile, in case of accident rate, URCTJ has not shown much improvement due to many factors that influence it.Keywords: effectiveness, rapid response unit,innovation.Bandung merupakan salah satu daerah yang aktif menciptakan berbagai inovasi. Inovasi yang dilakukan dalam bidang infrastruktur adalah peluncuran Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan (URCTJ). URCTJ bekerja pada lokasi jalan yang berlubang (jalan dengan lubang yang kecil dan banyak), bukan pada jalan yang rusak secara keseluruhan. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika hendak memberikan informasi mengenai jalan rusak adalah dengan menyampaikan langsung kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung atau ke kelurahan terdekat. Masyarakat pun dapat menyampaikan keluhannya melalui short Messages Service (SMS), telepon, email atau twitter. Kualitas jalan yang diperbaiki oleh Tim URC Tambal Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sama seperti kualitas jalan sebelumnya. Bahkan dengan kualitas jalan yang baik kegiatan distribusi barang/jasa di Kota Bandung akan semakin lancar. Sementara untuk penurunan tingkat kecelakaan, Tim URC Tambal Jalan belum menunjukkan efektivitas yang tinggi karena banyak faktor yang mempengaruhinya.Kata Kunci: efektivitas, unit reaksicepat, inovasi.
Menciptakan Good Governance Melalui Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta Witra Apdhi Yohanitas
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.577 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.253

Abstract

Theoptimum performance of public services is essential in order to improve the competitiveness of the region and to realize good governance. The success of the development is determined by the implementation of the appropriate andthe right policies. Realizing the competitive climate as the embodiment of a conception of innovation is an integral part to the progress of a region. Therefore, the development ofinnovation’sculture as one aspect of a bureaucratic culture that is essential for the success of bureaucratic reform. The success of Surakarta in fostering innovation is the main attraction, despite the change of leadership. Innovative programs keep continuinglike surakarta public health care, child incentive cards, residence digital archive, One hour ID card service, and others. Cooperation with stakeholdersand the public create an innovative program that became the flagship and pride of the city government of Surakarta. Program planning and budgettingare  supporting factor in the sustainability of public service improvement programs.Keyword:public service, innovation, Surakarta, innovative programs, good governanceKinerja optimal pelayanan publik sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keberhasilan dari pembangunan ditentukan oleh implementasi kebijakan yang benar dan sesuai. Mewujudkan iklim kompetitif sebagai pengejawantahan sebuah konsepsi inovasi merupakan bagian tidak terpisahkan bagi kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu pengembangan budaya inovasi menjadi salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi.Keberhasilan Kota Surakarta dalam mengembangkan inovasi menjadi daya tarik, meskipun sudah berganti kepemimpinan. Program inovatif terus bergulir seperti pemeliharaan kesehatan masyarakat surakarta, kartu insentif anak, digital arsip kependudukan,pelayanan KTP satu jam, dan yang lainnya. Adanya kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat membuat program inovatif tersebut menjadi menjadi unggulan dan kebanggaan pemerintah kota Surakarta. Perencanaan program serta anggaran merupakan faktor pendukung dalam keberlangsungan program perbaikan pelayanan publik.Kata Kunci:pelayanan publik, inovasi, Kota Surakarta, good governance
Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda : Sebuah Upaya Menuju Perbaikan Tri Noor Aziza
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.489 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.254

Abstract

Minimum Service Standard (SPM) in public work and spatial planning sectors is a provision on the type and quality of basic services in the fields of public work and spatial planning. The service fields are obligatory mandates that must be delivered to citizens. This resesarch aims to examine the extent of implementation of SPM and its achievement towards national target in those fields. Moreover, it will find out the pitfalls that undermine the local government agencies to fulfill the citizens’ right. This research applies descriptive analysis and qualitative approach. The results are that 16 indicators from 10 kinds of basic services in the fields performed by three local government units, namely the Department of Human Settlements and Urban Planning, Department of Highways and the Department of Hygiene. However, only 5 of 16 indicators meet the national targets. This poor achievement is caused by various constraints such as: substance, technical, administration, resources, and social problems.Keywords: minimum service standard, indicators, achievementStandar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi SKPD penanggung jawab SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga didapatkan solusi  pemecahannya. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis terdapat 10 jenis pelayanan dasar dengan 16 indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab tiga SKPD, yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Dari 16 indikator tersebut, hanya 5 indikator yang dapat memenuhi target capaian nasional. Hal ini disebabkan berbagai kendala berupa kendala substansi SPM, teknis, administrasi, sumber daya, dan sosial.Kata kunci : SPM, indikator, capaian
Pendekatan Ekonomi Wilayah Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda Maria Agustini Permata Sari, Mayahayati Kusumaningrum, dan Lia Rosliana
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.527 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.255

Abstract

For the last ten years, mining and processing industry has become the biggest contributor in economic sectors for Samarinda after trading, restaurant and hotel. But in fact, both sectors have been decreasing due to the lack of resources. This study aims to capture the development of the sub-districts based on their local potential and development by using qualitative method. The focus of this study is to identify the local potential based on economic sectors (agriculture, processing industry; trading and restaurant; and transportation and communication). In collecting the data, this study makes use the secondary data that are collected from various literatures. The results are that the mapping of the development of the districts in Samarinda based on its economic potential can be grouped or defined into three economic clusters: Leading Cluster, Potential Cluster and Opportunity Cluster.Keywords: regional economic, development planning.Sepuluh tahun terakhir lapangan usaha yang menjadi penyumbang ekonomi terbesar di Kota Samarinda setelah perdagangan, restoran dan hotel adalah pertambangan, dan industri pengolahan. Namun pada kenyataannya tren kedua sektor tersebut semakin menurun dikarenakan kesulitan memperoleh bahan baku. Studi ini bertujuan untuk melihat pemetaan pembangunan wilayah kecamatan berdasarkan potensi dan pengembangannya, dimana fokus studi ini adalah pada upaya menemukenali potensi daerah berdasarkansektor ekonomi (pertanian; industri pengolahan; perdagangan dan restoran; serta pengangkutan dan komunikasi). Studi ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa pemetaan pembangunan wilayah kecamatan di Kota Samarinda berdasarkan potensi ekonomi yang dimilikinya dapat dikelompokkan atau ditetapkan ke dalam 3 cluster ekonomi, yaitu Leading Cluster, Potential Cluster, dan Opportunity Cluster.Kata kunci: ekonomi wilayah, perencanaan pembangunan.
Evaluasi Kebijakan Pencalonan Anggota DPRD Dalam Penyelengaraan Pemilu Tahun 2014 Tatang Sudrajat
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.178 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.256

Abstract

The nomination policy of local parliament members in general election is regulated in various policies by the Central Parliament, the President and the Election Commission. In order to improve the election quality, policy evaluation is required. This study uses legal research/normative methods and library/documentary study of the policies content. It is found out that there are some different aspects in managing the nomination of local parliament members in Law No. 8 of 2012 and some Election Commission/KPU’s regulations. Substantively, there are several provisions that are ambiguous, multi-interpretative, contradictious, and are not implementable. This problem causes local election commissions cannot optimally perform theirs tasks. Therefore, it is recommended to have policy revision in several aspects, such as education qualification, physical and spiritual health, authorized health agency, political liaison officers, resignation certificate or decree from certain positions at public agencies (such as civil servant, military, police, etc.) and other institutions to avoid conflict of interest, nomination forms, and several errors/ inconsistencies terms.Keywords: policy evaluation, local parliament nomination, general election.Pencalonan anggota DPRD dalam pemilu diatur dalam berbagai kebijakan yang ditetapkan DPR, Presiden dan KPU. Untuk penyelenggaraan yang makin berkualitas di masa yang akan datang, diperlukan evaluasi kebijakan. Dengan metode penelitian hukum/hukum normatif dan teknik studi kepustakaan/dokumenter terhadap isi/substansi kebijakan diketahui adanya berbagai aspek pengaturan pencalonan anggota DPRD, yang termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan beberapa produk kebijakan KPU yang pada dasarnya merupakan kebijakan publik. Secara substantif terdapat beberapa ketentuanyang bersifat tidak jelas, multiinterpretatif,  kontradiktif dan tidak implementatif. Kondisi ini mengakibatkan para penyelenggara pemilu di daerah tidak dapat melaksanakan tugas pelayanan pencalonan secara lebih optimal. Untuk itu, direkomendasikan perlu adanya penyempurnaan terhadap substansi beberapa aspek pencalonan anggota DPRD, yang meliputi ijazah/STTB, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, institusi pemberi surat keterangan sehat, petugas penghubung parpol dengan penyelenggara pemilu, surat keterangan atau surat keputusan pemberhentian dalam kedudukan/jabatan tertentu (PNS, TNI, Polri, dan sebagainya), surat pernyataan pengunduran diri, badan lain yang anggarannya dari keuangan negara, pekerjaan lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, beberapa contoh formulir/model pencalonan dan beberapa kesalahan/ inkonsistensi peristilahan.Kata kunci: evaluasi kebijakan, pencalonan anggota DPRD, pemilihan umum.

Page 20 of 45 | Total Record : 450

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 3 (2025): Desember 2025 Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue