cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Evi Kongres
Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
DiH : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 02166534     EISSN : 2654525X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
DiH: Jurnal Ilmu Hukum is published by the by the University Law Faculty Doctor of Law Study Program August 17, 1945 Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. DiH: Jurnal Ilmu Hukum is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum only accepts articles related to the topic of law except business law. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum is available in both print and online.
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 9   10   11   12   13 
JUDICIAL REVIEW SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI WARGA NEGARA Safi’, Safi’
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 22 (2015)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v11i22.2237

Abstract

Observing the development of public acceptance of the substance of the laws that were generated in recent time, the right of judicial review of an option that can not be avoided for the 'correct' errors that might occur in a legal product to guarantee the protection of constitutional rights of citizens. The tendency in this direction can be seen from the desire of some community groups to apply for judicial review and claim that they are legal products containing controversial value both to the Supreme Court nor the Constitutional Court. If prior to the amendment of the 1945 Constitution, laws and regulations that can be petitioned for review of material just under the Act against the Constitution, but after the 1945 amendment, the legislation level as the Act was that the Act and also Perpu material can be petitioned for review to the Constitutional Court.
ETIKA PROFESI ADVOKAT SEBAGAI UPAYA PENGAWASAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM Pramono, Agus
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 24 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i24.2242

Abstract

Indonesia as a state of law based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 guarantees equality for all before the law (equality before the law). In realizing the principles of law in the society and state, the role and function of Advocate as a profession that is free, independent and responsible is important, in addition to the judiciary and law enforcement agencies such as the police and prosecution. The problems in this dissertation are: (1) What are the basic ratiologic advocate violation of professional ethics Advocate? and (2) How does the concept of behavioral guidelines advocate in practicing a profession as legal counsel in an effort to control the Advocate in law enforcement? The method used is normative research enables researchers to utilize the findings of empirical legal science and other sciences for the benefit and the analysis and explanation of law without changing the character of law as a normative science. The method used in this research is the approach of legislation or statute approach, arguing that research must necessarily normative approach legislation, because examined are various rules of law as well as its central theme a focus of research. The results of basic research advocate consideration as a respectable profession and became an important part of chess dynasty law enforcement, Advocate has responsibility in undertaking to participate in the realization of the rule of law. The responsibility is not merely a necessity but a legally mandated obligations arising from the demands of conscience. The obligations of an advocate is reflected in the ability of responsible advocate against God, professional code of ethics, rules of law and society. Ultimately lawyer also required to be able to account for his actions to the public as an implementation of a sense of responsibility to God, codes and regulations. The concept of behavioral guidelines advocate in practicing a profession as a lawyer as Advocate control efforts in law enforcement by law or code of ethics which is already adequate, but rather on how to implement them. Relating to the existence of a single container and how to manage the Honorary Council (DK) Organization. Monitoring system needs to be upgraded with the supervision of the Advocate smoothed by the Advocate Organization with the Honorary Council to enforce the Law on Advocates and the Code of Conduct.
TANGGUNG GUGAT NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Utama, I Wayan Kartika Jaya Utama
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i1.2261

Abstract

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil bermanfaat bagi kreditor, dalam hal menjamin kekuatan pembuktiannya, menjamin kebenaran dari aktanya dan menjamin keamanan investasinya. Perjanjian kredit perbankan dibuat secara baku, namun tidak bertentangan dengan aturan yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena sebenarnya format baku tersebut hanya merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, yang dalam perkembangan selanjutnya terhadap format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi. Bahwa perjanjian kredit antara nasabah debitor dengan Bank BRI dibentuk atas dasar kesepakatan (konsensualisme).
PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI PROSTITUSI ONLINE Kleden, Kristoforus Laga
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i1.2266

Abstract

Praktik pelacuran online di bagian kriminologi terkait erat dengan teori anomik dan teori subkultur. Menurut kedua teori tersebut, praktik prostitusi online adalah bentuk pemberontakan terhadap fasilitas yang ada di masyarakat. Praktek prostitusi online ini menemani seseorang di terra incognita. Karena pelaku juga merupakan korban dalam posisi tidak berdaya.
PEMULIHAN ASET HASIL KEJAHATAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN Jerman, Heri
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v13i25.2228

Abstract

Saat ini sistem hukum pidana Indonesia juga belum sepenuhnya menjadikan pemulihan dampak kejahatan sebagai bagian substansi dari sistem hukum pidana nasional, sehingga pemulihan aset hasil kejahatan tidak menjadi sasaran/fokus materi hukum pidana. Tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman perampasan aset dalam undang-undang di luar KUHP yang mencantumkan secara khusus dalam rumusan deliknya, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Rumusan masalah penelitian antara lain: Bagaimana Norma Hukum pemulihan aset hasil kejahatan menjadi salah satu tujuan pemidanaan? Bagaimana kebijakan formulasi pemulihan aset hasil kejahatan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan? Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif. Perlu ada perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan nasional  sebagai bentuk pemulihan terhadap korban kejahatan dengan mempertimbangkan bentuk perampasan in rem (tanpa pemidanaan) dimasukkan ke dalam sistem hukum yang berlaku umum (lex generalis) pada semua jenis kejahatan dan dibuat Undang-Undang  yang terpisah (lex specialis) dengan extra ordinary system. Kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan merekonstruksi sistem hukum pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan aset terhadap korban kejahatan. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi internasional yang mengatur tentang perampasan aset sehingga pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dari instrumen tindak pidana terpisah dengan KUHAP tentang Hukum Acaranya dan KUHP tentang sistem pemidanaannya.
PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR Prasetyo, Dessy Rochman
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 24 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i24.2243

Abstract

Kurangnya kesadaran terhadap makna yang terkandung dalam Pacasila, menimbulkan sebuah kenyataan yang harus dihadapi saat ini, yakni ekskalasi tindak pidana korupsi di Indonesia pada stadium akut dan berdampak pada kerugian perekonomian negara secara menyeluruh, serta merugikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat Indonesia bahkan melanggar nilai dan norma yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, harus diimbangi dengan upaya pengembalian aset yang optimal dengan cara penyitaan maupun perampasan aset, ditambah dengan pidana tambahan yang mengarah pada penjeraan dan pemiskinan koruptor.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN Hitaminah, Khusnul
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i1.2262

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Ada dua bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan. Pertama Perlindungan hukum preventif, diperlukan isi perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak guna menghindari kerugian apabila terjadi kredit macet yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk penagihan apabila kredit macet. Kedua, Perlindungan hukum refresif, dimana pada perlindungan ini diperlukan sebuah pengadilan kecil yang khusus menangani permasalahan perbankan dengan biaya yang murah mengingat jumlah kredit yang diberikan tidaklah terlalu besar.
PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i1.2267

Abstract

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, telah ditetapkan peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013 merupakan landasan filosofis dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Perwali No. 21-2018). Dimana hakikat peraturan walikota ini untuk menegaskan mengenai tata cara reklame di Surabaya. Permasalahan hukum Perwali No. 21-2018 merupakan permasalahan hukum yang ahnya dapat diatasi dengan penerapan yang tepat. Dalam arti, Perwali No. 21-2018 harus dilaksanakan secara konsekuen karena reklame merupakan hal yang dapat dilakukan oleh subjek hukum siapapun.
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN THE NUSA TENGGARA TIMUR REGION (NTT) Sudini, Luh Putu
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i2.2437

Abstract

Besides the tourism sector can increase economic growth, it also does not damage the environment and even stimulates environmental conservation. The tourism sector has become a global trend in the past three decades. World Travel and Tourism Council (WTTC) in 1998. Problems: 1) What is the urgency of tourism in the NTT region? And 2) How do you deal with the challenges of developing tourism in the NTT region? This research is empirical legal research. The urgency of tourism in the NTT region, among others: paying attention to tourism in the province of East Nusa Tenggara (NTT), which has the character of an archipelago, most of which consists of marine waters and is still lagging behind, it seems that the urgency of tourism in NTT is dominated by sea tourism or nature, such as national parks, Marine Conservation Areas, and Nature Parks (TWA). This is evident through the existence of 8 (eight) marine waters conservation areas owned by NTT Province. In addition, NTT Province also has a lot of potential in the marine sector, such as marine resources for capture and aquaculture; the potential for seaweed cultivation; potential of salt resources; and the potential for pearl cultivation, all of the marine potential is very supportive and influences the urgency of tourism for the East Nusa Tenggara (NTT) Province. Efforts that can be made in order to deal with these challenges include: first, make improvements in the infrastructure sector, for example there is good coordination between the central and regional governments and cities in the NTT Province with regard to policies on water conservation area management or marine tourism in East Nusa Tenggara (NTT); second, maximizing the tourism potential in NTT through professional human resource de-velopment, improved tourism management facilities and third, online tourism publications optimized so that tourists are interested in traveling to the NTT Province; and in addition, supervise/control the applicable laws and regulations in ALKI that cross the sea waters, so that the existence of the ALKI does not interfere with the conservation of waters in the Sawu Sea.
Unstable Constitutionalism:Law and Politics in South Asia Clarisa, Inez Devina; Angelin, Margareta Sevilla Rosa
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i2.2589

Abstract

The character of South Asian constitutionalism is desribed by unstable constitutionalism. Unstable constitusionalism refers to a phenomenon in which all participants in national politics appear to be sincerely committed to the idea of constitusionalism – if not always a fully liberal constitutionalism, then certainly one that hopes to establish reasonably permanent institusions with the capacity to address issues of daily governance – yet they stuggle to settle on a stable institutional structure embodying a form of constitutionalism appropriate to their nation. The design issues are significant; a unitary national government, symmetrical or asymmetrical federalism, confederation, and more.

Page 11 of 25 | Total Record : 249

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2011 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 22 Nomor 1 Februari 2026 Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025 Volume 21 Nomor 1 Februari 2025 Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 Volume 19 Nomor 1 Februari 2023 Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022 Volume 18 Nomor 1 Februari 2022 Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021 Volume 17 Nomor 1 Februari 2021 Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020 Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 Vol 14, No 27 (2018) Vol 13, No 26 (2017) Vol 13, No 25 (2017) Vol 12, No 24 (2016) Vol 12 No 23 (2016) Vol 11, No 22 (2015) Vol 11 No 21 (2015) Vol 10, No 20 (2014) Vol 10 No 19 (2014) Vol 9 No 18 (2013) Vol 9 No 17 (2013) Vol 8 No 16 (2012) Vol 8 No 15 (2012) Vol 7 No 14 (2011) Vol 7 No 13 (2011) More Issue