cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Evi Kongres
Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
DiH : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 02166534     EISSN : 2654525X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
DiH: Jurnal Ilmu Hukum is published by the by the University Law Faculty Doctor of Law Study Program August 17, 1945 Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. DiH: Jurnal Ilmu Hukum is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum only accepts articles related to the topic of law except business law. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum is available in both print and online.
Arjuna Subject : -
Articles 239 Documents
 7   8   9   10   11 
MENYOAL PEMAHAMAN HAK DALAM PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA 2007 Michael, Tomy; Kleden, Kristoforus Laga
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1794

Abstract

Secara normatif dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39-1999 bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemaknaan dua pasal tersebut apabila dikaitka dengan PPY 2007 maka akan menimbulkan pemrasalahan hukum yaitu bagaimana pemenuhan hak perkawinan LGBT di Provinsi Jawa Timur menurut PPY 2007 dan jalan keluar rasional untuk mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian maka pemenuhan hak perkawinan bukanlah teleologi ds karena dengan ada perlakuan tidak diskriminatif saja merupakan kemajuan dalam masyarakat.  Perlakuan tidak diskriminatif dapat berupa tidak ada persekusi terhadap LGBT atau waria, penerimaan di tempat kerja hingga tersedianya sarana untuk melakukan hiburan. Saran yang diperoleh yaitu agar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur memberikan pemahaman atas hak LGBT melalui pertemuan ilmiah atau seminar ilmiah.Kata kunci: pekawinan, hak, PPY 2007
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA LOMBA LARI JARAK JAUH PALU NOMONI INTERNATIONAL MARATHON 2016 YANG TIDAK MENDAPATKAN HADIAH Siregar, Keenan Abraham
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1801

Abstract

Sebagai manusia, bertahan hidup merupakan insting dasar manusia. Salah satu cara untuk mempertahankannya ialah dengan menjaga kesehatan tubuh manusia. Berolahraga merupakan salah satu dari cara yang paling efektif untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dari banyaknya jenis olahraga yang dapat dilakukan, berlari merupakan olahraga yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Beberapa faktor diantaranya yang mempengaruhi kepopuleran olahraga berlari ialah olahraga berlari merupakan olahraga yang paling ekonomis dan dapat dilakukan dimana saja. Terdapat berbagai alasan mengapa orang melakukan olahraga berlari, diantaranya sebagai sarana menjaga kesehatan tubuh, sebagai aktifitas rekreasional, hingga profesi tetap yang umumya dilakukan oleh atlit. Jenis olahraga lari yang paling populer di masyarakat ini ialah lari jarak jauh. Bahwa pihak penyelenggara Palu International Nomoni Marathon 2016, yaitu Steffy Burase selaku Event Organizer/Race Director, bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh para pemenang lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 akibat tidak memenuhi prestasi dalam hal perjanjian Penyelenggaraan lomba lari Palu Nomoni International Marathon 2016 dengan hadiah uang bagi para pemenang. Dalam hal ini EO Steffy Burase gagal menyerahkan total hadiah berupa uang dengan jumlah sebesar Rp. 463,000,000,000 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya yang termuat di dalam rules and regulation. Steffy Burase sebagai pihak penyelenggara Palu Nomoni International Marathon 2016 memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Perbuatan Melanggar Hukum, dan unsur Wanprestasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta melanggar kewajiban hukum pelaku yang tercantum pada pasal 7 huruf a, serta unsur kesalahan pada pasal 9 UUPK. Bahwa akibat kerugian yang timbul karena disebabkan oleh gagalnya Pihak Penyelenggara untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016, pihak pemenang dapat melakukan upaya hukum baik melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) maupun melalui pegadilan (litigasi), jalur non litigasi terdiri dari jalur penyelesaian secara damai yang bersifat win-win solution, dan jalur penyelesaian sengketa melalui BPSK Apabila upaya penyelesaian diluar pengadilan dinyatakan gagal oleh salah satu pihak yang berpekara, barulah gugatan melalui pengadilan atau litigasi dapat dilaksanakan. Adapun bentuk gugatan yang dapat diajukan kepada pihak pengadilan adalah berupa gugatan atas tindakan Wanprestasi,Perbuatan Melanggar Hukum dan unsur-unsur yang dilanggar pihak penyelenggara didalam UUPK. Didalam UUPK juga mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang diatur didalam undang-undang yaitu Sanksi Administratif, Sanksi Pidana Pokok, dan Sanksi Pidana Tambahan.Kata kunci: marathon, perlindungan konsumen, gugatan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONTRAK PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN Prasetyowati, Endang
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v13i25.2224

Abstract

The implementation of consumer finance vulnerable to the emergence of  injustice. Injustice appear because they had not been accommodation of different interest in consumer finance by a law especially in this matter is in form of act. Problematic in this research whether justice in the regulation and contract consumer finance been fulfilled? The research results show that justice for those consumers in legislation regulation for consumer finance have been fulfilled. The theory distributive justice, should everyone gets what is rights or his ninth but in consumer finance, consumer rights is ignored. Who are attention here is consumer finance institution as creditors and status as the economic strong.
KARAKTERISTIK KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS KHUNTSA BERDASARKAN ADAT BADAMAI MASYARAKAT BANJAR Ayu, Riana Kesuma
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 22 (2015)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v11i22.2234

Abstract

Badamai at Banjar Adat community is the implementation of Islamic moral value that have always taught the way of peace or islah in resolving a dispute. Badamai in inheritance disputes prevalent in Banjar society islah way. Similarly in the case of dispute resolution such as divorce marital reconciliation, separate beds (barambangan), including the division of joint property badamai finish (treasure continence) during the marriage in the event of divorce or because of divorce life, this is often done by attempting to reconcile through roles (hakamain). The results of this research are: (1) the division of the community estate in Banjar performed usig an agency called islah, which is essentially the institution determines each part of the theirs and other beneficiaries by consensus. In the role of institutions islah master teacher and close relatives are parents is crucial. Therefore there is the role of master teacher, then the provisions of Islamic aw into their benchmark. But under normal circumstances (no inheritance dispute) the division of inheritance is done varies, at least in two ways, Fara’id-Islah ad second Islah way, and (2) how to completion of the distribution of the estate is done in a family that is by agreement of the heirs based on a custom badamai valid for the Banjar, a wise solution to address the differences in economic conditions heirs. Waris Distribution Agreement in principle heir to the principle of division of real kinship is based on the belief of the scholars of fiqh that matter the beneficiary is an individual right which shall have the right to use or not use its right, or use their rights in a particular way while not harming others in accordance with the standard rules apply in ordinary circumstances
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2013 Nata, M Nasir
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 24 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i24.2239

Abstract

Since the enactment of the Act Number 32 of the Year 2004 regarding Regional Government, especially after the enactment of the Government Regulation Number 48 of the Year 2005 regarding the Appointment of the Honorary Employees to become the candidates of civil servants, the implementation of village administration began to be problematic. This problem is caused by the demands of the Village Head and Village Secretary for equal rights to be equalized with the Civil Servants. This demand implicates the birth of the Government Regulation Number 45 of the Year 2007 on the Requirements and Procedures for the Appointment of a Village Secretary to be a Civil Servant, and theoretically this regulation contradicts the Government Regulation Number 78 of the Year 2013 on the Second Amendment of the Government Regulation Number 98 of the Year 2000 on the Procurement of Civil Servants. Based on the background of this study, the problems are formulated as follows: 1) What is the ratio legis of the appointment of the Village Secretary to be a civil servant in the perspective of the Government Regulation Number 78 of the Year 2013, and 2) What is the reason of the appointment of the Village Secretary to be a civil servant? The formulation of this problem aims to analyze and to find the ratio of legis and the ratio decidendi of the appointment of  the Village Secretary to be a Civil Servant in the perspective of the Government Regulation Number 78 of the Year 2013. Problem analysis of this study indicates that the ratio legis of the appointment of the Village Secretary to be a civil servant is based on the reason that government has an authority to appoint a civil servant, while the reason of the appointment of the Village Secretary to become a civil servant is that it is in accordance with justice principle and legal certainty, that is to satisfy the sense of justice in the society. In order not to cause multiple interpretations, the appointment of civil servants in all sectors should be based on common ground regulation, and the Secretary of the Village should indeed be appointed from the element of civil servants.
MENGKAJI SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya) Hadi, Syofyan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 24 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i24.2244

Abstract

Cara berhukum setiap masyarakat memiliki ciri dan karakter khas masing-masing. Cara berhukum tersebut melahirkan tradisi atau sistem hukum yang berbeda, seperti sistem eropa kontinental, anglo saxon sistem hukum Pancasila. Sistem eropa kontinental menjadikan aturan tertulis yang terkodifikasi secara sistematik sebagai sumber primer, sedangkan sistem anglo saxon menempatkan putusan hakim sebagai sumber primernya. Sistem hukum Pancasila bersifat prismatik yakni sistem yang memadukan semua hal yang baik-baik dari semua sistem yang ada. Sistem hukum Pancasila merupakan peleburan yang baik-baik dari beberapa sistem, baik eropa kontinental, anglo saxon, dan sistem lainnya.
HARMONISASI HAK PISTOLEE DENGAN KETENTUAN FASILITAS NARAPIDANA Mahyani, Ahmad
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i1.2263

Abstract

Terdapatnya fasilitas mewah di Lapas atau Rutan yang dinikmati para Napi atau Tahanan tertentu, menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Pemberian fasilitas ini akan menghilangkan efek jera yang hendak dicapai. Sebenarnya pemberian fasilitas kepada terpidana hukuman kurungan yang disebut dengan hak pistolee diperbolehkan berdasar Pasal 23 KUHP, berupa fasilitas tertentu seperti penyediaan tempat tidur, dan lainnya dengan ongkos sendiri.  Sedangkan Pasal 4 Permenkumham No. 6 Tahun 2013, melarang setiap tahanan atau narapidana melengkapi kamar hunian selain dengan perlengkapan yang sudah disediakan. Perbedaan ketentuan fasilitas ini dirasakan melanggar nilai keadilan, asas equality before the law dan nilai-nilai kepatutan serta menimbulkan pandangan negatif di masyarakat. Rumusan masalah: 1. Apakah ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan di Indonesia sudah harmonis; 2. Bagaimana mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang didukung dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini, bahwa kedua ketentuan tersebut haruslah diselaraskan dan diharmonisasikan untuk memperoleh nilai keadilan, persamaan hukum dan nilai-nilai kepatutan tanpa membeda-bedakan status hukumannya.
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKSANAKAN PERKAWINAN CAMPURAN Bandiyah, Irma; Rosando, Abraham Ferry
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v13i25.2225

Abstract

Warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki hak atas tanah. Namun terhadap Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran terdapat pengecualian, yakni harus dibuatnya perjanjian pemisahan harta. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: 1. Kapan perjanjian pemisahan harta dibuat sebagai pembuktian kepemilikan hak atas tanah WNI yang bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan campuran?; 2. Bagaimana pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah kepada WNI yang melaksanakan perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pemisahan harta dapat dibuat pada waktu perkawinan, sebelum dilangsungkannya perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan campuran, namun harus dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta.
KONSEP PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA Saripudin, Saripudin
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 22 (2015)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v11i22.2235

Abstract

Sekitar tiga dasawarsa, pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada paham pembangunan, sebagian besar tersumbang oleh eksploitasi dan eksplorasi sumber daya agraria/sumber daya alam, dikuasai dengan hak tertentu dan ada pula yang terlantar. Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial. Menyadari hal tersebut, dilakukanlah program pengaturan, penataan, dan pemanfaatan tanah, sebagai konsekuensinya harus pula dilakukan penataan tertib Hukum Pertanahan dengan menggunakan pendekatan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain, termasuk aspek pembangunan di bidang hukum, politik, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan. Penertiban tersebut berguna untuk mencegah dan menertibkan serta mengurangi atau menghapus dampak negatif penelantaran tanah. Reforma Agraria akan melakukan penataan atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) atau sumber-sumber agraria menuju suatu struktur P4T yang berkeadilan dengan langsung mengatasi pokok persoalannya atau tanah harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Penelitian ini mengetengahkan masalah hakekat reforma agraria dan konsep penertiban dan pendayagunaan dalam hukum pertanahan di Indonesia.
DIVERSI DAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS Prasetya, Rendra Kurniawan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 24 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i24.2240

Abstract

Traffic and road transport are important in improving the social mobility of the community. Traffic problems are a national-scale problem and relate to community development. The most important factor in traffic is the matter of traffic accidents causing death. Perpetrators in traffic accidents may be subject to legal or off-court settlement efforts. The regulation on traffic and road transport nationally is regulated in Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport. The law is a guideline in the prosecution of traffic violations. This provision is expected to adhere to and comply with the entire legal rules of driving or traffic, so that it creates safety, security and smooth traffic and improve the welfare of the community. The research method used is normative law research method. The approach is done constitution approach, concept approach, philosophy approach and case approach. Law materials source is primary, secondary and tertiary law materials with the analysis using deductive silogism. Law enforcement is the process of undertaking efforts to uphold or functioning legal norms in real terms as a behavioral guide in traffic or legal relationships in the life of society and state. Law enforcement is an attempt made to make the law both formal and material in nature, as a code of conduct in every legal act, both by legal subjects concerned and law enforcement officials authorized by law to ensure the proper functioning of the legal norms applied in the society life and state.

Page 9 of 24 | Total Record : 239

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025 Volume 21 Nomor 1 Februari 2025 Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 Volume 19 Nomor 1 Februari 2023 Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022 Volume 18 Nomor 1 Februari 2022 Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021 Volume 17 Nomor 1 Februari 2021 Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020 Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 Vol 14, No 27 (2018) Vol 13, No 26 (2017) Vol 13, No 25 (2017) Vol 12, No 24 (2016) Vol 12 No 23 (2016) Vol 11, No 22 (2015) Vol 11 No 21 (2015) Vol 10, No 20 (2014) Vol 10 No 19 (2014) Vol 9 No 18 (2013) Vol 9 No 17 (2013) Vol 8 No 16 (2012) Vol 8 No 15 (2012) Vol 7 No 14 (2011) Vol 7 No 13 (2011) More Issue