Claim Missing Document
Check
Articles

TANGGUNG GUGAT NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Utama, I Wayan Kartika Jaya Utama
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i1.2261

Abstract

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil bermanfaat bagi kreditor, dalam hal menjamin kekuatan pembuktiannya, menjamin kebenaran dari aktanya dan menjamin keamanan investasinya. Perjanjian kredit perbankan dibuat secara baku, namun tidak bertentangan dengan aturan yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena sebenarnya format baku tersebut hanya merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, yang dalam perkembangan selanjutnya terhadap format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi. Bahwa perjanjian kredit antara nasabah debitor dengan Bank BRI dibentuk atas dasar kesepakatan (konsensualisme).
“Taniku” Sebagai Salah Satu Solusi Pemasaran Hasil Pertanian I Made Sara; I Wayan Kartika Jaya Utama; Gde Deny Larasdiputra
COMVICE: Journal Of Community Service Vol. 4 No. 2 (2020): Oktober 2020
Publisher : STIE PGRI Dewantara Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26533/comvice.v4i2.762

Abstract

Pandemi Covid – 19 yang melanda seluruh dunia, berdampak pada seluruh bidang kehidupan termasuk juga bidang pertanian. Dengan berbagai pembatasan kegiatan fisik, memaksa petani untuk tetap bisa bertahan hidup dan menjalankan kegiatan pertanianya dengan mencoba metode lain. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mensosialisasikan pemanfaatan media online sebagai sarana pemasaran hasil produksi para petani di Desa Sumerta Kecamatan Denpasar Timur, Bali, agar dapat meningkatkan omzet penjualannya. Kegiatan ini melibatkan PT. Keberlanjutan Strategis Indonesia sebagai penyedia platform Taniku dan Jasa Kurir PT. Paxel Algorita Unggul. Kegiatan PKM ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi berbisnis secara online, diskusi mendalam dan pendampingan pemanfaatan platform Taniku yang dioperasikan oleh fakultas ekonomi Universitas Warmadewa. Dari hasil kegiatan PKM tersebut, diperoleh hasil yang cukup memuaskan. Mitra binaan telah mengenal pemasaran hasil pertanian secara online dan mengetahui resiko yang mungkin timbul dari pemasaran online. Kegiatan ini diharapkan akan terus dilanjutkan pada periode selanjutnya agar pembinaan yang sudah dimulai ini dapat berkembang lebih baik dan memberikan dampak lebih besar kepada petani di Desa Sumerta.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Manajemen bagi BUM Desa Artha Semaya Sudimara Krisna Yudha Cokorda; I Wayan Kartika Jaya Utama; Bayu Pasupati
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 4 No 3 (2023)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v4i3.1520

Abstract

Program pengabdian masyarakat dilakukan pada BUM Desa Artha Semaya Sudimara yang terletak di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman serta kemampuan mitra terkait penyusunan laporan keuangan, perpajakan, pemahaman peraturan hukum dan strategi bisnis. Metode pelaksanaan program pengabdian ialah melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 6 tahap yaitu analisis situasi, merumuskan masalah, mengajukan beberapa solusi, merancang program, pelaksanaan program, evaluasi hasil program dan tahap pelaporan. Subjek dari program ini adalah sumber daya manusia pada BUM Desa Artha Semaya Sudimara. Instrumen program ini ialah kuesioner dan wawancara yang dilakukan sebelum dan sesah pelaksanaan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengadministrasian laporan keuangan, mitra mampu mengembangkan strategi bisnis, serta mitra memahami peraturan dan pelaporan perpajakan.
JURIDICAL ANALYSIS OF DEFAULT RESOLUTION IN COOPERATION CONTRACT FOR FIBER OPTIC CABLE ACQUIREMENT (DROP CABLE) Wijayani, Putu Megabalinda Pradnya; Wesna, Dr. Putu Ayu Sriasih; Utama, Dr. I Wayan Kartika Jaya
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 3 Issue 3 (2024)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v3i3.605

Abstract

A contract is an agreement between two or more people, where they promise each other to do something. An agreement is made by two parties who need each other and agree to comply with respective obligations. Default occurs when one of the parties does not implement or is negligent in fulfilling the obligations agreed upon in the agreement. This research is concerned about the forms of cooperation contract for fiber optic cable acquisition (drop cable) between PT Fibeart Trans Network and PT Jagat Karya Putra Indonesia, and its legal consequences based on Court Decision Number 195/PDT.G/2023/PN JKT.SEL. This research uses normative legal research methods, to provide a legal basis in determining whether a certain situation is true or false and the consequences of default under the law. This fiber optic cable cooperative contract was legally made by parties who have legal capacity, with a halal causa, and was written in a writing affixed with a statement letter by a notary on December 11, 2021. Based on Court Decision Number 195/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, both parties have agreed to purchase and sell fiber optic cables, but PT Jagat Karya Putra Indonesia did not fulfill its obligation to pay the remaining payments to PT Fibeart Trans Network, which caused them to default.
PENINGKATAN PENGETAHUAN STRATEGI BISNIS, AKUNTANSI PERPAJAKAN, DAN ATURAN HUKUM PADA BUMDES WARGA KERTA BAKTI PEKEN Cokorda, Krisna Yudha; I Wayan Kartika Jaya Utama; Ida Bagus Gde Indra Wedhana Purba; I Ketut Selamet; I Kadek Angga Aditya Mahendra Putra; I Kadek Dwi Marta Dana Putra
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Abdi Masyarakat November 2024
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v8i1.6072

Abstract

Good financial management and compliance with tax regulations are important factors in the sustainability and development of Village-Owned Enterprises (BUMDes). This community service program aims to improve the knowledge of BUMDes Warga Kerta Bakti Peken administrators in the fields of business strategy, tax accounting, and legal regulations. Through intensive training and mentoring, this program has succeeded in improving the competence of administrators in preparing financial reports, filling out tax returns, as well as business strategy and risk management. The results of the activities show a significant increase in understanding and ability, as well as the potential for sustainable BUMDes business development.
Implementation of Trusted Third Party in Cyber Notary Concept in Indonesia Ganandhika, Anak Agung Bagus Ryan; Pratama, Putu Rama Ari; Putra, Made Panji Ambara; Utama, I Wayan Kartika Jaya
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i4.42416

Abstract

The purpose of this study is to determine the application of trusted third parties in the concept of cyber notary in Indonesia with two problems, namely the application of the concept of cyber notary and the application of trusted third parties in the concept of cyber notary increases the ease index by notaries in carrying out their duties. This study applies a method called the normative method because the legislation has regulated the concept of cyber notary. The results of this study refer to the concept of cyber notary interpreted solely as a digital transaction certificate, does not have strong legal force in Indonesia, but this cyber notary can be applied through UUJN which is regulated more deeply by being regulated in legislation.
Sentana Paperasan's Legal Efforts as a Solution to Overcoming Decisions in Banjar Kutuh, Sayan Village, Ubud District, Gianyar Regency MAHENDRA, I Komang Arya Sentana; WESNA, Putu Ayu Sriasih; UTAMA, I Wayan Kartika Jaya
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 1 No. 3 (2023): Protection: Journal Of Land And Environmental Law. (March – June 2023)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/pjlel.v1i3.658

Abstract

The process of adopting children is not only regulated based on national law, but also regulated according to customary law or often referred to as awig-awig which exists in each traditional village in Bali. In this study, empirical legal research methods will be used which will focus on the discrepancies that occur in accordance with the theory of the reality that occurs in society. The discussion that will be described in this study includes the position and legal protection of sentana extortion in inheritance at Banjar Kutuh, Sayan Village, Ubud District, Gianyar Regency. The position of the custodian of inheritance in Banjar Kutuh, Sayan Village, Ubud District, Gianyar Regency in overcoming the decision, namely in Balinese Customary Law, a child who has undergone the process of extortion ceremony is bound by his family relationship with the adoptive parent accompanied by severance of the relationship with his biological family. Where the relationship of a sentana (adopted child) with his biological parents is erased when they have undergone an extortion ceremony procession. Legal Protection Against Sentana Extortion in Inheritance under Article 832 jo.842 jo. Article 852 (a) of the Civil Code, based on an analysis using the theory of justice and the theory of legal protection, adopted children are included as heirs who inherit based on their own position in the First class in obtaining inheritance rights from their adoptive parents, thereby closing the rights of other heirs.
Independent Development Model for Village Land Asset Management In Segara Kodang by Sesetan Village UTAMA, I Wayan Kartika Jaya; WIRYANI , Made
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 1 No. 3 (2023): Protection: Journal Of Land And Environmental Law. (March – June 2023)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/pjlel.v1i3.851

Abstract

Efforts to improve the welfare and independence of Krama Desa Adat through increasing the role of traditional villages are very appropriate, especially in Bali. Based on the Regional Regulation of Bali Province Number 4 of 2019 concerning Customary Villages, Sesetan Traditional Village manages its land assets through the independence of indigenous village communities with the aim of forming a legal forum in the form of providing legal certainty for efforts to develop Small and Medium Enterprises in empowering customary village land assets. Based on the above, the main problems studied in this study can be formulated, namely: How to improve village land management to create multi-management to empower indigenous peoples' businesses to achieve independent customary villages. The method used in this study is the Empirical method. For the Development of Small and Medium Enterprises in the Legality of Land Asset Management, the Village uses the purpose of access reform conceptualized by Tri Hita Karana in managing access reform which aims to prosper indigenous peoples and relieve the community in carrying out these customs. Focusing on empowering access reform with the concept of Tri Hita Karana in preserving the surrounding environment.
Ownership of Land Ownership Rights by Traditional Villages Viewed from Indonesian Law IRIANTORO, Agung; UTAMA, I Wayan Kartika Jaya
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 3 No. 3 (2025): Protection: Journal Of Land And Environmental Law (March – June 2025)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/pjlel.v1i3.974

Abstract

Transfer of land rights and review of Indigenous Villages' position as land rights owners based on Indonesian positive law. This writing includes normative legal research or what is usually called 'library research', namely research by examining secondary materials or data regarding research on legal principles, research on legal systematics, research on the synchronization stages of vertical and horizontal norms, harmonization of law and legal history. The provisions of the transfer of rights to land under the UUPA as a legal act of transfer of land rights are deliberately carried out so that the right is independent of the holder and transferred to another party. Customary villages, as owners of property rights to land reviewed under the law, can be domiciled as legal subjects of land rights owners, usually found through the purchase process or other businesses. However, there is still a potential dispute over efforts to certify customary village land.
Legal Consequences of Polygyny Marriage Based on a Compilation of Islamic Law (Khi) and Laws on Marriage ABDULLAH, Aisudin; WESNA, Putu Ayu Sriasih; UTAMA, I Wayan Kartika Jaya
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 2 No. 1 (2023): Protection: Journal Of Land And Environmental Law. (July – October 2023)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/pjlel.v2i1.1019

Abstract

The author conducted normative legal research by analyzing the consequences of polygynous marriage laws based on Islamic law. What is the focus of this research study? What are the criteria for not being able to carry out obligations and having a physical disability by Islamic Law and the Marriage Law? Moreover, what are the legal consequences of a judge's Decision at the Religious Court on requests for polygynous marriages? In this research, the law-based approach uses a case approach and a sociological approach. The criteria for not being able to carry out an obligation due to a physical disability are as intended in the Marriage Law and Islamic law, namely the inclusion of people with physical disabilities and people with mental disabilities. This is because the type of disability means that someone cannot carry out their obligations as husband or wife or by the provisions of marriage, especially people with physical disabilities. Related to people with physical disabilities, namely impaired movement functions such as amputated organs, paralysis, paraplegia, cerebral palsy, stroke, leprosy and others, which result in the inability to fulfill obligations by a person as a husband or wife as a basis for fulfilling physical and spiritual needs.
Co-Authors A.A.Media Martadiani ABDULLAH, Aisudin ABDULLAH, Mohd Kamarulnizam Bin Agung Iriantoro Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Gita Permata Anandra Aptaningsih, Ni Made Indah Arnold Paul Kurniawan Djae ARTANAYA, Wayan Bongon, Miel S. Cokorda Krisna Yudha Cokorda, Krisna Yudha DEWI, Ida Ayu Permata Winditya Dewisari, Carolina Gracia Dharmawan, I Made Alit Putra Erawati, Ni Putu Tina Ganandhika, Anak Agung Bagus Ryan Gde Deny Larasdiputra I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Angga Aditya Mahendra Putra I Kadek Darmawan I Kadek Dwi Marta Dana Putra I Ketut Selamet I Komang Eka Adi Putra I Komang Eka Adi Putra I Made Abdi Nassa Jayantara I Made Aditya Mantara Putra I Made Arnawa I Made Arnawa I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I Made Sara I Made Suniastha Amerta I Made Suwitra, I Made I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sukandia I Wayan Rideng I WAYAN SUARJANA I Wayan Sujana I Wayan Werasmana Sancaya IB Gede Agustya Mahaputra Ida Bagus Gde Indra Wedhana Purba Idris, Siti Hafsyah Indah Permatasari Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Ariesta Dwi Anggara Ketut Adi Wirawan Kusumantara, I Komang Arya Laksmi, Anak Agung Rai Sita Luh Made Mahendrawati Luh Putu Sudini Luh Putu Sudini MAHENDRA, I Komang Arya Sentana MATARAM, I Gede Arie Muliana, I Wayan Ni Gusti Agung Ayu Wulan Ananda Pratiwi Ni Kadek Erika Manggala Ni Nengah Seri Ekayani Ni Putu Riasning Nyoman Bagus Ngurah Arya Dinata Nyoman Bagus Ngurah Arya Dinata Pande Putu Mia Dita Sari Pasupati, Bayu Permatasari, Made Intan Pratama, Putu Rama Ari Putra, Made Panji Ambara Putu Ayu Sriasih Wesna Raymundo, Carlos M. Ribeiro, Leonito Sanjaya, Ray Dio Saputra, I Komang Dedi Senastri, Ni Made Jaya Sentelices, Leovigildo C. Sigit Sapto Nugroho Siti Hafsyah Idris Styawati, Ni Komang Arini Sujana, I Nyoman Susanthi, I Gusti A.A. Dian Vibandor, Demosthenes B. Vibandor Villafuerte, Marcelo Roland C. Wangsa, I Gusti Agung Wisnu Satria Widiati, Ida Ayu Putu Wijayani, Putu Megabalinda Pradnya WIRYANI , Made Wiryani, Made Yasaputri, Ni Putu Widari YUDHA, I Putu Wira Dharma Putra