cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aditya Dedy Purwito
Contact Email
purwito@ub.ac.id
Phone
+6281233789990
Journal Mail Official
wacana@ub.ac.id
Editorial Address
https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/about/editorialTeam
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 14110199     EISSN : 23381884     DOI : https://doi.org/10.21776/ub.wacana
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This journal has a focus on inter and multidisciplinary studies of social sciences and humanities. The scope is the socio-cultural phenomenon, the history, and transformation of society, changes, and stagnation of socio-political institutions, actor orientation, and behavior, the performance of political regimes and socio-economic structures. The scope is not limited by state, nation, temporal duration, certain ideas, and narrow beliefs. This journal is open to various approaches, theories, methodologies, research methods carried out by scientists, academics, researchers and practitioners in the fields and disciplines: economics, social, political science, government studies, international relations, sociology, anthropology, demography, history, religious and cultural studies, philosophy of science, communication science, and development studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 493 Documents
 15   16   17   18   19 
Implementasi Rencana Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang) Syam Fathurrachmanda; Suryadi Suryadi; Ratih Nur Pratiwi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 4 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.48 KB)

Abstract

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial warga negara termasuk penyandang disabilitas netra sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya-upaya nyata agar kesamaan dan kesetaraan dengan warga negara Indonesia lainnya dapat terwujud, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas netra. Sehingga mereka dapat mandiri, minim tergantung dengan orang lain, dan kesejahteraan sosial mereka dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi rencana program Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas netra di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang, dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi rencana program Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas netra di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasilnya implementasi rencana program Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas netra di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang sudah berjalan dengan baik akan tetapi pelaksanaannya tidak dapat berkembang dikarenakan keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang terbatas dan kurang responnya dunia kerja terhadap penyandang disabilitas khususnya netra menjadi faktor penghambat yang utama. Akan tetapi hal tersebut tertutupi oleh kemampuan pegawai UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang yang dapat menjalankan berbagai peran dan mempunyai hati nurani serta tingkat ketulusan dan kesabaran yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan bagi klien UPT. Dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemenuhan sumber daya yang diperlukan agar pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas netra dapat terlaksana dengan baik dan memberikan output serta outcome yang optimal. Kata kunci: Implementasi, Program Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas Netra
Perencanaan Pembangunan Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat (Studi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi) Hari Widodo; Ratih Nur Pratiwi; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 4 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.422 KB)

Abstract

Penelitian dengan metode  kualitatif ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis  realitas pembangunan masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara yang dipotret melalui kajian Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” dengan penekanan pada model implementasi Direct and Indirect Impact on Implementation dimana terdapat empat aspek yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Program “Anggur Merah” merupakan inovasi kebijakan sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dengan pendekatan pemberdayaan berdasarkan potensi yang ada pada masyarakat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi diantara pelaku program dari tingkat propinsi sampai tingkat desa belum terlaksana secara maksimal; Masyarakat penerima program belum memahami secara baik manfaat dan kegunaan program sehingga terkesan mereka kurang partisipatif; Belum meratanya alokasi bantuan dana sehingga menimbulkan kecemburuan dari masyarakat desa; Pendampingan yang belum maksimal sehingga penggunaan dana belum direncanakan secara baik dengan berpatok pada kebutuhan dasar masyarakat desa; Kesiapan tenaga pendamping “Anggur Merah” yang tersebar di desa sasaran dalam hal sumberdaya manusianya dan konsolidasi yang tercipta di desa belum memadai; Akses untuk memperoleh informasi program bagi masyarakat belum optimal; Pepengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program “Anggur Merah” belum dilakukan secara maksimal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” di Kabupaten Timor Tengah Utara belum terimplementasikan secara optimal. Untuk itu, perlu untuk meningkatkan komunikasi secara intensif agar informasi program dapat tersalur dengan baik, penting untuk dilakukan penguatan kapasitas bagi para pendamping dan pemerintah desa sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan program, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan yang terpenting juga perlu dilakukan penyadaran kritis kepada masyarakat melalui sosialisasi program secara berkala sehingga masyarakat semakin menyadari bahwa program “Anggur Merah” hadir untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka.>Perkembangan kegiatan pembangunan daerah di era otonomi daerah menunjukkan variasi yang dinamis dalam berbagai sektor pembangunan. Dinamika tersebut terlihat dari percepatan perubahan sosial yang terjadi berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya masing-masing daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya potensial lainnya. Demikian juga dengan kondisi pertanian di Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur (dan nasional). Hal tersebut berkorelasi dengan kondisi ketersediaan pangan yang sangat mencukupi (pada tingkat kabupaten), tetapi belum menjamin kecukupan pada tingkat rumah tangga dan individu. Kenyataan tersebut ditunjukkan pada masih tingginya angka kemiskinan dan besarnya rumah tangga penerima bantuan raskin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme perencanaan distribusi dan akses pangan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan, dokumen-dokumen, tempat dan peristiwa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan subsistem distribusi dan akses pangan yang merupakan bagian dalam pembangunan ketahanan pangan selain subsistem ketersediaan pangan masih belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pembangunan ketahanan pangan di daerah. Perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Banyuwangi adalah berdasarkan pendekatan campuran teknokratis, top-down/bottom-up dan partisipatif.  Kata kunci: perencanaan, pembangunan, ketahanan pangan, distribusi dan akses pangan.
Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Aparatur Melalui Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Magetan Inci Abdul Yatim; Bambang Supriyono; Imam Hardjanto
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 1 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (940.775 KB)

Abstract

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan sektor publik yang efektif dan efisien membutuhkan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional, memiliki kompetensi dan jumlah yang tepat,   namun hal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Untuk itu diperlukan perbaikan dalam pengelolaan kepegawaian ke arah yang lebih baik terutama perencanaan untuk formasi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Perencanaan sumber daya aparatur melalui penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Magetan; dan (2) Faktor-faktor yang berkaitan dengan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan sumber daya aparatur di Kabupaten Magetan dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan yang diwujudkan dalam berbagai perencanaan di bidang aparatur antara lain penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil yang pada tahun 2013 menggunakan data analisis jabatan dan analisis beban kerja, namun hasilnya tidak optimal karena data tersebut tidak akurat/valid; (2) faktor-faktor yang berkaitan dan menyebabkan hal tersebut adalah komitmen manajemen, kebijakan pemerintah, sumber daya perencana kepegawaian, sistem informasi sumber daya manusia atau SIMPEG dan anggaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci: perencanaan, sumber daya aparatur, formasi pegawai negeri sipil, kabupaten magetan
Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “Community Based Economic Development” (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo) Moch. Rochjadi Hafiluddin; Suryadi Suryadi; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.437 KB)

Abstract

Melihat kondisi eksisting UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang belum mempunyai sentra atau kampung-kampung UMKM dalam jenis usahanya seperti di kecamatan lainnya, maka keberhasilan pengembangan dan kemajuan usaha dalam pemberdayaannya perlu dipikirkan strategi yang tepat. Untuk itu strategi pemberdayaan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tepat adalah dengan pendekatan strategi pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. Komunitas UMKM yang ada di Kecamatan Sukodono adalah, Komunitas Usaha dalam skala mikro dengan jumlah 4.410 pelaku, skala kecil dengan jumlah 968 pelaku dan skala menengah dengan jumlah 327 pelaku.  Yang merupakan prioritas penting dan mendesak (Priotitas I) adalah dilakukan pada pelaku UMKM pada skala Mikro karena pada jenis UMKM ini di Kecamatan Sukodono jumlahnya paling banyak yaitu sejumlah 4.410 pelaku 77,3%). Selain itu pelaku UMKM pada skala mikro memiliki problema yang dihadapi sangat komplek  dan sumberdaya yang dimiliki sangat besar dan potensial, problema yang utama dihadapi adalah masalah Sumber daya Manusia (SDM). Selanjutnya pada skala prioritas II yaitu Mendesak tapi tidak penting dilakukan pada UMKM dengan skala kecil dengan jumlah pelaku sebanyak 968 pelaku (17%) karena para pelaku UMKM pada skala ini memiliki problema tidak sekomplek yang dihadapi pada pelaku UMKM skala mikro dan tingkat pendidikan rata-rata yang dimiliki SLTA ke atas, dengan asumsi aspek SDM sudah jarang ditemui problema yang kompleks. Problema yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pada skala kecil ini yang perlu dipikirkan adalah masalah permodalan dan pemasaran.  Sedangkan pada skala prioritas III yaitu  Penting tetapi tidak mendesak dilakukan pada UMKM dengan skala menengah karena memang jumlahnya tidak sebanyak pada pelaku UMKM skala mikro dan kecil. Walaupun demikian juga perlu dilakukan pemberdayaannya agar memilki daya saing dan posisi tawar yang kuat di bursa pasar yang penuh persaingan di era global saat ini. Keywords: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), KomunitasUsaha
Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Muhammad Latif; Andy Fefta Wijaya; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.861 KB)

Abstract

Reformasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Merespon hal tersebut pemerintah melaksanakan perubahan tata kelola keuangan dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang dimulai dengan perencanaan strategis dan kinerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD, yang kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung. Selain itu dalam proses perencanaannya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Indikator Kinerja. Kata kunci: belanja bantuan sosial, perencanaan strategis, anggaran berbasis kinerja, tolok ukur kinerja.
Perencanaan Terpadu Penanganan Pekerja Anak (Studi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat) Nur Kamilah; Sarwono Sarwono; Saleh Soeaidy
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.853 KB)

Abstract

Anak merupakan karunia yang berharga bagi orang tua, lingkungan, bangsa dan negara untuk masa kini dan masa yang akan datang. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak asasi atau hak dasar. Salah satu hak dasar anak adalah adanya jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial dan intelektual. Namun pada kenyataannya tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hak dasar tersebut secara optimal. Bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi akan mendorong anak-anak ini untuk bekerja. Membantu orang tuanya dalam mencari nafkah. Tidak jarang anak-anak ini bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Mereka bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan anak tersebut dan  tentunya akan  berpengaruh pula pada tumbuh kembangnya. Latar belakang penelitian ini adalah mengenai perencanaan terpadu dalam menangani pekerja anak. Dimana anak-anak yang bekerja tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan pekerja anak di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat serta mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan terpadu  dalam penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen serta menggunakan analisis data kualitatif model interaktif (Miles dan Huberman).Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat sudah dilaksanakan melalui upaya preventif, kuratif dan represif dengan melibatkan stakeholders di Kabupaten Bandung Barat. Para stakeholders sudah berpartisipasi aktif pada upaya penanganan pekerja anak melalui Program Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Namun masih harus lebih meningkatkan koordinasi supaya pekerja anak yang putus sekolah ini tidak menemui kesulitan dalam memperoleh fasilitas untuk melanjutkan pendidikannya. Kata Kunci :  Pekerja Anak, perencanaan terpadu, stakeholders
Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah(Studi di Pemerintah Kota Batu) Pradnya Paramita Hapsari; Abdul Hakim; Irwan Noor
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.838 KB)

Abstract

Keberhasilan pembangunan nasional dapat ditempuh dengan menggunakan paradigma pembangunan yaitu pemberdayaan. Salah satu upaya pemberdayaan tersebut yaitu melalui pemberdayaan UKM. UKM adalah sektor usaha yang mampu bertahan di krisis multidimensi tahun 1998 dan krisis global pada tahun 2008. UKM merupakan penyumbang PDB terbesar nasional sampai saat ini. Oleh karena itu Pemberdayaan UKM mutlak diperlukan. Kota Batu merupakan salah satu kota yang menarik dan berpotensi untuk pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata. Pemberdayaan UKM dan sektor pariwisata di Kota Batu berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan perekonomian baik secara individu maupun keseluruhan (PAD) Kota Batu. Untuk mengetahui signifikansi hubungan antara pemberdayaan UKM dan pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Batu maka dilakukan pengujian secara bersama-sama dan parsial terhadap variabel-variabel pemberdayaan UKM yang meliputi jumlah UKM, tenaga kerja UKM, Modal UKM dan Laba UKM. Dari hasil pengujian regresi panel secara bersama-sama ditemukan bahwa Pemberdayaan UKM berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Batu. Dan dari hasil pengujian secara parsial variabel jumlah UKM dan tenaga kerja UKM tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batu, sedangkan untuk variabel Modal UKM dan Laba UKM ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Batu. Kata Kunci: Pembangunan, Pemberdayaan,  PDB, Pertumbuhan Ekonomi, UKM
Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Garam Rakyat (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep) Bagus Ananda Kurniawan; Agus Suryono; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 3 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.5 KB)

Abstract

Penelitian dengan metode kualitatif ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah kebijakan yang tujuannya untuk memberdayakan usaha garam rakyat di Kabupaten Sumenep yang dipotret melalui kajian Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan penekanan pada model implementasi Kebijakan Grindle yang terdiri dari isi (contents of Policy) dan (contexts of policy) pelaksanaan kebijakan. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang bersumber dari APBN merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan bagi petambak garam, serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Isi Kebijakan (Content Of Policy) meliputi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) ini telah ditetapkan  melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 41 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. pelaksanaan kebijakan (Context of Policy) meliputi tim pendamping PUGAR Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep melakukan identifikasi keberadaan kelompok dan lokasi lahan kepada kelompok PUGAR yang telah mengajukan proposal permohonan bantuan PUGAR dan lokakarya maupun sosialisasi setiap tahunnya. Kesimpulan penelitian ini meliputi pemberian informasi tentang pelaksanaan program PUGAR hingga proses pencairan bantuan PUGAR kurang jelas diterima oleh kelompok usaha petani garam (KUGAR). Kelompok usaha petani garam rakyat (KUGAR) Penerima PUGAR setiap tahunnya berharap dana PUGAR dicairkan sebelum masa Produksi Garam, dana bantuan PUGAR ini ditransfer ke rekening bank milik kelompok usaha petani garam (KUGAR) dan penggunaan dana PUGAR ini harus disesuaikan dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) proposal pengajuan dana PUGAR setiap kelompok petani garam rakyat (KUGAR). Kata Kunci: Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), teori implementasi kebijakan publik grindle
Evaluasi Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban) Soni Kurniawan; Andy Fefta Wijaya; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.686 KB)

Abstract

Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Konsep dasar program ini adalah pemberdayaan usaha ekonomi produkif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan dan Mitra Usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari Pokmas (Pasar).  Pokmas  mendapatkan bantuan yang bersifat hibah, selanjutnya menjadi aset Pokmas untuk dimanfaatkan oleh anggota dan diwajibkan untuk melakukan perguliran dengan mekanisme sesuai dengan kesepakatan anggota. Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  melalui  observasi, wawancara,  dokumentasi.  Berdasarkan hasil penelitian  memperlihatkan,  bahwa  Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian secara signifikan belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada kinerja input SDM Pokmas dan Tenaga Pendamping Pokmas dinilai masih kurang memadai. Rata-rata pendidikan anggota Pokmas sangat rendah, dimana hampir 81,28% sampai dengan lulusan SD  dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian sawah sebanyak 71,02 % kurang dari 0,5 hektar. Dilihat dari indikator kinerja proses, tahap  pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan dan realisasi pencairan bantuan masih kurang optimal. Realisasi   bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian khususnya melalui APBD Provinsi Jawa Timur, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (pada saat awal musim tanam).  Pada kinerja output dan outcome, secara umum sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran.  Secara kualitas, Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dapat menangani Gakin sebanyak 593 orang, meningkatkan pendapatan anggota Pokmas rata-rata sebesar 16,16 % dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 625 orang. Kata Kunci : Evaluasi, Evaluasi Kinerja, Kemiskinan
The Implementation of Integrated One-Stop Service at Licensing Service Agency in Order to Improve Licensing Service to Society (Case Study On Business License Service At Investment And Integrated Licensing Service Agency (IILSA) Of Pasuruan City) Priyani Dini Pramita; Siti Rochmah; Ratih Nur Pratiwi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 3 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.735 KB)

Abstract

This study discusses about the implementation of integrated one-stop licensing services related to service of SIUP, conducted by the Investment and Integrated Licensing Service Agency (IILSA) in Pasuruan City. In general there are any issues related to License for business activities, namely: the complicated procedures, high costs and legal uncertainty. To overcome this problem the government issued Permendagri number 24 of 2006 about Guidelines for the Implementation of One Stop Services. The focus of this study discusses the implementation of an integrated one-stop service, based on the rules associated with seeing some of the following elements: (1) executing actor (2) communication (3) resources (4) bureaucratic structure (5) the target group. This research used descriptive method with qualitative research approach. Activity of data analysis in this study consisted of data reduction, display and verification of data. The result of this research can be said that the implementation is done by IILSA of Pasuruan city has been good although there are a few things that need to be improved related to the internet connection is still an obstacle in the implementation of the operational in the delivery service for SIUP and also the lack of facilities and infrastructure available. Keywords: IILSA of Pasuruan City, Licensing Service, SIUP (Business License), Improve Service, The Implementation.

Page 17 of 50 | Total Record : 493

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2026): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 4 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 3 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 2 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025) Vol. 27 No. 4 (2024) Vol. 27 No. 3 (2024) Vol. 27 No. 2 (2024) Vol. 26 No. 4 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 3 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 2 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 1 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 25 No. 4 (2022) Vol. 25 No. 3 (2022) Vol. 25 No. 2 (2022) Vol. 25 No. 1 (2022) Vol. 24 No. 4 (2021) Vol. 24 No. 3 (2021) Vol. 24 No. 2 (2021) Vol. 24 No. 1 (2021) Vol. 23 No. 4 (2020) Vol. 23 No. 3 (2020) Vol. 23 No. 2 (2020) Vol. 23 No. 1 (2020) Vol. 22 No. 4 (2019) Vol. 22 No. 3 (2019) Vol. 22 No. 2 (2019) Vol. 22 No. 1 (2019) Vol. 21 No. 4 (2018) Vol. 21 No. 3 (2018) Vol. 21 No. 2 (2018) Vol. 21 No. 1 (2018) Vol. 20 No. 4 (2017) Vol. 20 No. 3 (2017) Vol. 20 No. 2 (2017) Vol. 20 No. 1 (2017) Vol. 19 No. 4 (2016) Vol. 19 No. 3 (2016) Vol. 19 No. 2 (2016) Vol. 19 No. 1 (2016) Vol. 18 No. 4 (2015) Vol. 18 No. 3 (2015) Vol. 18 No. 2 (2015) Vol. 18 No. 1 (2015) Vol. 17 No. 4 (2014) Vol. 17 No. 3 (2014) Vol. 17 No. 2 (2014) Vol. 17 No. 1 (2014) Vol. 16 No. 4 (2013) Vol. 16 No. 3 (2013) Vol. 16 No. 2 (2013) Vol 16, No 2 (2013) Vol. 16 No. 1 (2013) Vol. 15 No. 4 (2012) Vol. 15 No. 3 (2012) Vol. 15 No. 2 (2012) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol. 15 No. 1 (2012) Vol. 14 No. 4 (2011) Vol. 14 No. 3 (2011) Vol. 14 No. 2 (2011) Vol. 14 No. 1 (2011) Vol 13, No 4 (2010) Vol. 13 No. 4 (2010) Vol. 13 No. 3 (2010) Vol 13, No 2 (2010) Vol. 13 No. 2 (2010) Vol. 13 No. 1 (2010) Vol. 12 No. 4 (2009) Vol. 12 No. 3 (2009) Vol. 12 No. 2 (2009) Vol. 12 No. 1 (2009) More Issue