cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aditya Dedy Purwito
Contact Email
purwito@ub.ac.id
Phone
+6281233789990
Journal Mail Official
wacana@ub.ac.id
Editorial Address
https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/about/editorialTeam
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 14110199     EISSN : 23381884     DOI : https://doi.org/10.21776/ub.wacana
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This journal has a focus on inter and multidisciplinary studies of social sciences and humanities. The scope is the socio-cultural phenomenon, the history, and transformation of society, changes, and stagnation of socio-political institutions, actor orientation, and behavior, the performance of political regimes and socio-economic structures. The scope is not limited by state, nation, temporal duration, certain ideas, and narrow beliefs. This journal is open to various approaches, theories, methodologies, research methods carried out by scientists, academics, researchers and practitioners in the fields and disciplines: economics, social, political science, government studies, international relations, sociology, anthropology, demography, history, religious and cultural studies, philosophy of science, communication science, and development studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 493 Documents
 14   15   16   17   18 
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal Trenda Aktiva Oktariyanda; Soesilo Zauhar; Siti Rochmah
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 4 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.385 KB)

Abstract

Penelitian ini mengangkat judul Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Pencapaian Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal yang dilaksanakan pada BPPT Kabupaten Sidoarjo. Selama ini di benak masyarakat, bahwa kualitas pelayanan IMB kurang dan proses birokrasinya terkesan rumit, dan kurang optimal. Dengan begitu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pelayanan IMB dalam rangka mencapai kualitas pelayanan publik yang optimal. Fokus penelitian ini adalah pelayanan perijinan IMB dalam pencapaian kualitas pelayanan publik yang optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan pelayanan IMB pada BPPT Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknis pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, berupa dokumen, arsip dan literatur yang berhubungan dengan pelayanan IMB dan kualitas pelayanan publik pada BPPT Sidoarjo. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPT Kabupaten Sidoarjo pada pelaksanaan pelayanan IMB dalam rangka mencapai kualitas pelayanan publik sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi kualitas pelayanan publik, seperti SDM dan sarana prasarana. Kesimpulan penelitian bahwa pelayanan IMB pada BPPT Sidoarjo sudah dilakukan dengan baik, meskipun ada beberapa aspek yang kurang optimal. Saran peneliti bahwa pelayanan yang diberikan BPPT Kabupaten Sidoarjo, terutama pada pelayanan IMB kepada masyarakat harus lebih baik, lebih profesional, selalu efektif, efisien, dan ekonomis, serta kendala-kendala yang dihadapi harus diminimalisir agar terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik ke arah yang lebih optimal. Kata kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Izin Mendirikan Bangunan
Evaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan di Daerah Pemekaran dengan Metode CIPP (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung) Surya Maulana; Bambang Supriyono; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 4 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.37 KB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan utama dalam pemekaran Kabupaten Tana Tidung adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan  pemerataan pembangunan. Sejak dimekarkan dan IPM Kabupaten Tana Tidung mulai dihitung, status kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung relatif masih rendah, khususnya pada komponen kesehatan. Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya tingkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini untuk mempermudah menganalisis evaluasi penyediaan layanan publik bidang kesehatan, peneliti menggunakan model CIPP. Dimana setelah dilakukan evaluasi dengan model CIPP, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat pelayanan kesehatan masih belum maksimal. Sehingga, saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang ada dan meningkatkan tenaga kesehatan yang memenuhi standar baik dari segi kualitas mapun kuantitasKata kunci: pelayan kesehatan, evaluasi, model CIPP
Improving Service Quality of Rusunawa Implementation Program in Kudus Septiana Pancawati; Bambang Supriyono; Mardiyono Mardiyono
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 3 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.989 KB)

Abstract

Development of housing and settlements are still faced the main problems as follows: the limited supply of homes, inadequate housing that is not supported by infrastructure, environmental facilities and public utilities, as well as the growing slums widespread. Government issues Rusunawa Implementation Program to overcome those problems. However some problems arose in its implementation, such as poor environmental condition, poor building quality, inadequate infrastructure and public services. The objectives of the research are to describe, to analyze, and to interpret things as follows: (1) The management of Rusunawa implementation program in order to improve service quality, (2) Improving service quality of Rusunawa program by the authorities. This research used qualitative method with descriptive approach. Information can be obtained byinterview stakeholders, field observations and documentation. From research findings, there are some records that should be highlighted as follows: (1) Rusunawa construction and its supervision influence the building quality. Low performance of those service providers will result in low building quality and vice versa. (2) Rent arrears are higher, an indication of dissatisfaction Rusunawa residents during they stay there. Keywords: Rusunawa, building condition, service quality
Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru) Raden Imam Al Hafis; Abdul Hakim; Bambang Santoso Haryono
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 4 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.729 KB)

Abstract

Modernisasi dalam bidang transportasi merupakan suatu terobosan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan dalam bidang angkutan umum. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan. Agar hal tersebut bisa terwujud, maka dalam pengelolaannya diperlukan aktor lain diluar pemerintah agar pelaksanaan kebijakan dapat disinergikan sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan dari kebijakan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau kejadian secara apa adanya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa aktor utama dalam kegiatan pengelolaan transportasi publik perkotaan yaitu pemerintah (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru). Diperlukan keterlibatan aktor diluar pemerintah dalam melakukan kegiatan pengelolaan transportasi publik perkotaan (Bus Trans Metro Pekanbaru) agar hasil yang dicapai terlaksana secara optimal. Kata Kunci : Angkutan Perkotaan, Aktor pelaksana, pengelolaan transportasi publik perkotaan.
Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara) Agustinus Longa Tiza; Abdul Hakim; Bambang Santoso Haryono
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 1 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (895.604 KB)

Abstract

Penelitian dengan metode  kualitatif ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis  realitas pembangunan masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara yang dipotret melalui kajian Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” dengan penekanan pada model implementasi Direct and Indirect Impact on Implementation dimana terdapat empat aspek yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Program “Anggur Merah” merupakan inovasi kebijakan sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dengan pendekatan pemberdayaan berdasarkan potensi yang ada pada masyarakat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi diantara pelaku program dari tingkat propinsi sampai tingkat desa belum terlaksana secara maksimal; Masyarakat penerima program belum memahami secara baik manfaat dan kegunaan program sehingga terkesan mereka kurang partisipatif; Belum meratanya alokasi bantuan dana sehingga menimbulkan kecemburuan dari masyarakat desa; Pendampingan yang belum maksimal sehingga penggunaan dana belum direncanakan secara baik dengan berpatok pada kebutuhan dasar masyarakat desa; Kesiapan tenaga pendamping “Anggur Merah” yang tersebar di desa sasaran dalam hal sumberdaya manusianya dan konsolidasi yang tercipta di desa belum memadai; Akses untuk memperoleh informasi program bagi masyarakat belum optimal; Pepengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program “Anggur Merah” belum dilakukan secara maksimal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” di Kabupaten Timor Tengah Utara belum terimplementasikan secara optimal. Untuk itu, perlu untuk meningkatkan komunikasi secara intensif agar informasi program dapat tersalur dengan baik, penting untuk dilakukan penguatan kapasitas bagi para pendamping dan pemerintah desa sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan program, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan yang terpenting juga perlu dilakukan penyadaran kritis kepada masyarakat melalui sosialisasi program secara berkala sehingga masyarakat semakin menyadari bahwa program “Anggur Merah” hadir untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka. Kata Kunci: Kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan pembangunan desa
Jejaring Kebijakan Dalam Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Terpadu Ifah Ifah; Suryadi Suryadi; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.302 KB)

Abstract

Eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam dengan argumentasi demi percepatan pembangunan, menyebabkan terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Degradasi lingkungan dan lahan menjadi salah satu penyebab dari timbulnya bencana alam yang berkaitan dengan air (water related disaster) seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Water related disasters ini diduga salah satu penyebabnya adalah rendahnya daya dukung DAS. DAS Brantas adalah DAS yang vital dalam menyangga ekosistem dan keberlangsungan tersedianya air bagi penduduk Jawa Timur, selain itu DAS Brantas adalah DAS prioritas yang harus segera mendapat penanganan menurut ketetapan pemerintah. Pengelolaan DAS Brantas adalah pengelolaan yang multi pihak dengan berbagai kepentingan sehingga harus dilakukan secara terpadu. Untuk bisa melakukan pengelolaan yang baik dibutuhkan perencanaan yang baik. Oleh karenanya penting untuk mengetahui jejaring kebijakan yang terjadi dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas, sehingga bisa teridentifikasi kemungkinan terjadinya refraksi tujuan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif- kualitatif dilakukan dengan metode wawancara, kuisioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu terjadi dominasi satu instansi pemerintah-sehingga bisa diidentifikasi jejaring kebijakan yang terbentuk bertipe Bureucratic network- dengan integrasi dan kohesivitas antar aktor yang rendah. Kata kunci: jejaring kebijakan, policy network, perencanaan, pengelolaan DAS Brantas terpadu
The Influence of Resettlement of the Capital of Probolinggo Regency Toward Service Quality of Police Record (SKCK) (Study in Probolinggo Resort Police) Erlinda Puspitasari; Mardiyono Mardiyono; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 3 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.52 KB)

Abstract

This study examined the influence of resettlement of the capital of Probolinggo Regency toward service quality of Police Record (SKCK) in Probolinggo Resort Police. Probolinggo Resort Police (Polres) is one government agencies that experiencing resettlement of the location from Probolinggo City to Kraksaan district. It is expected that by this resettlement, public service processes would become ‘better and in high quality’. The study used quantitative research method with explanatory approach to test the hypothesis that has been set. Dependent variable in this study are resettlement of the capital of regency (X) with the variables: affordability, recoverability and replicability. While the dependent variable in this study are the service quality of Police Record (SKCK) (Y) with the indicators: tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. The study used multiple linear regression method of analysis. The study revealed that the resettlement of the capital of regency variable (X) which consist of three variables such as affordability (X1), recoverability (X2) and replicability variable (X3) influence significantly toward service quality of the Police Record (SKCK) in Probolinggo Resort Police (Polres). Keywords: The Resettlement, The Capital of Regency, Service Quality, Police Record (SKCK), Probolinggo Resort Police.
Implementasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pasuruan Muhammad Agung Zulkarnain; Bambang Supriyono; Irwan Noor
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 3 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.608 KB)

Abstract

Meskipun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah berbagai upaya yang diarahkan pada peningkatan indikator kualitas sumber daya manusia telah ditetapkan, namun kualitas sumber daya manusia yang rendah masih menjadi persoalan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Terkait hal itu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pasuruan beserta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kualitas sumber daya manusia yang meliputi penuntasan buta aksara, peningkatan partisipasi sekolah, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, serta peningkatan kesempatan kerja dalam mekanisme pelaksanaannya selain dengan peningkatan kapasitas tenaga aparatur juga diarahkan pada upaya preventif dengan memberdayakan masyarakat untuk aktif terlibat dalam program/kegiatan yang dilaksanakan. Namun dalam implementasinya, beberapa indikator menunjukkan hasil yang masih kurang memuaskan. Beberapa kendala dalam elemen seperti anggaran, waktu maupun respon masyarakat untuk berpartisipasi masih menjadi persoalan dalam implementasi program/kegiatan. Kata kunci: implementasi, perencanaan pembangunan, pembangunan sumber daya manusia, kabupaten pasuruan
Model Komunikasi Kyai dengan Santri (Studi Fenomenologi Pada Pondok Pesantren “Ribathi” Miftahul Ulum) Moch. Fuad Nasvian; Bambang Dwi Prasetyo; Darsono Wisadirana
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 4 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.639 KB)

Abstract

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah ada sejak masa awal Bangsa Indonesia. Pesantren merupakan merupakan tempat dimana ilmu agama Islam dan budaya asli Indonesia disandingkan dan disebarkan, namun keberadaan mereka saat ini banyak dituding sebagai sumber dari terorisme, khususnya pasca serangan World Trade Center New York 2011 lalu. Keberadaan pesantren sendiri tidak lepas dari sosok seorang Kyai sebagai sumber penyampai ilmu khususnya agama Islam, dan sebagai tokoh masyarakat yang dituakan. Penempatan posisi Kyai dalam pondok pesantren saat ini tidak lepas dari komunikasi yang dilakukan beliau terhadap santri, dimana dengan segala keterbatasannya, Kyai harus mampu tetap menjadi pengayom santri dan pesantren. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun, memahami dan menganalisis model komunikasi Kyai dengan santri, khususnya pada konteks Pondok Pesantren “Ribathi” Miftahul Ulum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kajian yang memperkaya pemikiran dan data mengenai komunikasi dari perspektif budaya timur. Penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari upaya kontekstualisasi agama Islam yang relevansinya dianggap minim dalam kehidupan saat ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode fenomenologi, yang didukung dengan teknik pengumpulan data dengan pengamatan pemeranserta. Fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana seseorang mengalami dan memberi makna pada sebuah pengalaman. Jadi merupakan riset terhadap dunia kehidupan orang-orang, pengalaman subjektif mereka terhadap kehidupan pribadi sehari-hari. Jadi kebenaran murni berasal dari statement obyek penelitian. Hasil penelitian ini berupa konstruksi model Komunikasi Kyai dan santri di Pondok Pesantren Ribathi Miftahul Ulum terbentuk dari interaksi tinggi antara Ustadz dengan Kyai, serta Ustadz dengan Santri, dimana Ustadz berfungsi sebagai pihak yang mampu menyambungkan komunikasi Kyai dengan santri. Model Komunikasi Kyai dan santri di Pondok Pesantren Ribathi Miftahul Ulum dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh konsep Akhlak, Status Kyai dan Kharisma Kyai. Pendidikan akhlak merupakan cara Kyai untuk membentuk konteks komunikasi dalam pondok, yang akan memudahkan manajemen juga transfer ilmu dalam kegiatan pesantren. Sedangkan status dan kharisma Kyai merupakan faktor penambah legitimasi komunikator dalam konteks pondok pesantren. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Ribathi Miftahul Ulum, Kecamatan Dampit Malang, mengenai Model Komunikasi Kyai dan Santri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Konstruksi model Komunikasi Kyai dan santri di Pondok Pesantren Ribathi Miftahul Ulum terbentuk dari intensitas interaksi yang tinggi antara Ustadz dengan Kyai, serta Ustadz dengan Santri, dimana Ustadz berfungsi sebagai pihak yang mampu menyambungkan pesan Kyai kepada santri baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Kata kunci: Komunikasi, Pondok Pesantren, Ribathi Miftahul Ulum, Kyai, Santri, Fenomenologi
Perencanaan Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam E-Procurement Siti Mu’arofah; Imam Hanafi; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 4 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.411 KB)

Abstract

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan Pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik atau yang disebut e-Procurement. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, analisa data dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2009), bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa 1). Kondisi kelembagaan LPSE Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung e-Procurement saat ini; 2). Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perencanaan penguatan kelembagaan LPSE dalam mendukung e-Procurement di Kabupaten Malang; dan 3). Memberikan rekomendasi perencanaan penguatan kelembagaan LPSE dalam mendukung e-Procurement yang sesuai di Kabupaten Malang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Penguatan kelembagaan LPSE sangat penting untuk dilakukan, kelembagaan pelayanan e-Procurement yang ideal menjadi unit kerja tersendiri untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja pelayanan, adapun kebijakan yang direkomendasikan adalah penguatan regulasi, pemanfaatan SDM yang tepat, penganggaran yang jelas, dan perencanaan menjadi unit kerja khusus pelayanan e-Procurement dengan Struktur Birokrasi Profesional, yang dapat dilakukan secara bertahap. Perencanaan penguatan kelembagaan LPSE sebaiknya dilakukan melalui kajian maupun studi kelembagaan terlebih dahulu atau bisa dikatakan menggunakan pendekatan teknokratik, dengan melibatkan tim kelembagaan dan dapat melibatkan tenaga ahli. Kata kunci: Perencanaan, Penguatan kelembagaan, akuntabilitas, pelayanan, e-Procurement

Page 16 of 50 | Total Record : 493

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2026): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 4 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 3 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 2 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025) Vol. 27 No. 4 (2024) Vol. 27 No. 3 (2024) Vol. 27 No. 2 (2024) Vol. 26 No. 4 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 3 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 2 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 1 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 25 No. 4 (2022) Vol. 25 No. 3 (2022) Vol. 25 No. 2 (2022) Vol. 25 No. 1 (2022) Vol. 24 No. 4 (2021) Vol. 24 No. 3 (2021) Vol. 24 No. 2 (2021) Vol. 24 No. 1 (2021) Vol. 23 No. 4 (2020) Vol. 23 No. 3 (2020) Vol. 23 No. 2 (2020) Vol. 23 No. 1 (2020) Vol. 22 No. 4 (2019) Vol. 22 No. 3 (2019) Vol. 22 No. 2 (2019) Vol. 22 No. 1 (2019) Vol. 21 No. 4 (2018) Vol. 21 No. 3 (2018) Vol. 21 No. 2 (2018) Vol. 21 No. 1 (2018) Vol. 20 No. 4 (2017) Vol. 20 No. 3 (2017) Vol. 20 No. 2 (2017) Vol. 20 No. 1 (2017) Vol. 19 No. 4 (2016) Vol. 19 No. 3 (2016) Vol. 19 No. 2 (2016) Vol. 19 No. 1 (2016) Vol. 18 No. 4 (2015) Vol. 18 No. 3 (2015) Vol. 18 No. 2 (2015) Vol. 18 No. 1 (2015) Vol. 17 No. 4 (2014) Vol. 17 No. 3 (2014) Vol. 17 No. 2 (2014) Vol. 17 No. 1 (2014) Vol. 16 No. 4 (2013) Vol. 16 No. 3 (2013) Vol 16, No 2 (2013) Vol. 16 No. 2 (2013) Vol. 16 No. 1 (2013) Vol. 15 No. 4 (2012) Vol. 15 No. 3 (2012) Vol. 15 No. 2 (2012) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol. 15 No. 1 (2012) Vol. 14 No. 4 (2011) Vol. 14 No. 3 (2011) Vol. 14 No. 2 (2011) Vol. 14 No. 1 (2011) Vol 13, No 4 (2010) Vol. 13 No. 4 (2010) Vol. 13 No. 3 (2010) Vol. 13 No. 2 (2010) Vol 13, No 2 (2010) Vol. 13 No. 1 (2010) Vol. 12 No. 4 (2009) Vol. 12 No. 3 (2009) Vol. 12 No. 2 (2009) Vol. 12 No. 1 (2009) More Issue