cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Ketahanan Nasional
ISSN : 08539340     EISSN : 25279688     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 26, No 3 (2020)" : 7 Documents clear
Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi ADE NUR ROHIM
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 26, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.55254

Abstract

ABSTRACT This article aimed to examined the relevance of the basic values of state defense with the activity of paying zakat, so that the approach taken was ideological, which had implications for the realization of personal resilience. The research used a qualitative method through descriptive content and literature study. The data analyzing process used were collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusion.The results of the study showed that zakat beside that it was an obligation and pillar of Islam for every Muslim, it was also an activity that implemented the basic values of state defense and internalizing them into the attitudes and behavior of those who payed zakat. The values that were implemented include loving the country, being aware of the nation and state, believing in Pancasila as the state ideology, being willing to sacrificed for the nation and state, and having the initial ability to defended the state. Thus, the value relevance and wisdom contained in zakat on the basic value of defending the country had a positive impact on the formation of the personal resilience of those who payed zakat. The behavior of paying zakat directly fostered a patriotic spirit and loved for the motherland in him and strengthened his belief in Pancasila, which was the nation's ideology and contributed to increased self-sacrifice for the benefit of religion and the nation.ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengkaji relevansi nilai-nilai dasar bela negara dengan aktivitas membayar zakat, sehingga pendekatan yang dilakukan bersifat ideologis yang berimplikasi pada perwujudan ketahanan pribadi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dan studi pustaka. Proses analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat selain menjadi kewajiban dan rukun Islam bagi setiap muslim, ia juga merupakan aktivitas yang mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dan menginternalisasikannya ke dalam sikap dan perilaku orang yang membayar zakat. Nilai-nilai yang diimplementasikan antara lain cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Dengan demikian, relevansi nilai dan hikmah yang terkandung di dalam zakat terhadap nilai dasar bela negara memberikan dampak positif terhadap pembentukan ketahanan pribadi orang yang membayarkan zakat. Perilaku membayar zakat tersebut secara langsung menumbuhkan jiwa patriot dan cinta tanah air dalam dirinya, serta meneguhkan keyakinannya terhadap Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, dan turut meningkatkan sikap rela berkorban untuk kepentingan agama dan bangsa.
Smartcity : Model Ketahanan Siber Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Ika Riswanti Putranti; Anita Amaliyah; Reni Windiani
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 26, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.57322

Abstract

ABSTRACT This article placed an example of a cyber resilience model for smartcity in the context of smart-economy which was currently vulnerable to various cyber attacks. On the other hand SMEs were very limited in access to the development of networks and resources in building cyber resilience that ensured sustainability and increased the competitiveness of their businesses. Furthermore, this research identified the best practices of other countries, analyzed the readiness of legal instruments in Indonesia, identified the actors involved and analyzed the factors of obstacles in building a model of cyber resilience for SMEs. The result of this study was that security policy was a big theme with strategic principles in the security strategy of both actors and policies. This could help organizations such as MSMEs to identified, assessed and reduced threats in the cyber world.ABSTRAKArtikel ini meletakan contoh model ketahanan siber bagi smartcity dalam konteks smart-economy yang saat ini rentan terhadap berbagai serangan siber. Di sisi lain pelaku UKM sangat terbatas dalam akses pengembangan networking dan sumberdaya dalam membangun ketahanan siber yang menjamin keberlanjutan dan meningkatkan daya saing usahanya.Selanjutnya penelitian ini mengidentifikasi praktik terbaik negara-negara lain, menganalisis kesiapan perangkat hukum di Indonesia, mengidentifikasi aktor yang terlibat dan menganalisis faktor-faktor hambatan dalam membangun suatu model ketahanan siber bagi UKM.Hasil dalam pembahasan kajian ini adalah bahwasanya keamanan siber merupakan sebuah tema besar dengan prinsip-prinsip strategis dalam strategi keamanan baik berupa aktor maupun kebijakan. Hal ini dapat membantu organisasi seperti UMKM untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi ancaman dalam dunia siber.  
Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali) Sri Mulyani; Firda Mardhatillah Putri; Bhimo Widyo Andoko; Paisal Akbar; Savira Novalia
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 26, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.60703

Abstract

 ABSTRACT This study had an aim to saw how the impact of infrastructure development on food resilience conditions in Indonesia, focusing on Bali Province. The result of infrastructure development was one of the main factors in realizing the presence of Food Resilience in Indonesia, so the government needed to built supporting infrastructure intended for people who had conditions far from food resilience and good infrastructure. This research used a descriptive method, with taking data from literatur, document, journal, and internet. This study found that the impact of infrastructure development was closely related to the condition of a region's resilience; Bali Province was one of the provinces that had a high food resilence index score, even in the national food resilience index ranking, Bali Province had an index score of 85.15 making Bali Province as the first place in food resilience when compared to other provinces. The food resilience conditions of regencies/cities in Bali Province also showed high index scores; this could be seen in the last two years the position of Denpasar City, Tabanan Regency, Gianyar Regency, and Badung Regency to became cities and regencies that occupied the highest place in the national food resilience index score. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak pembangunan infrastruktur terhadap kondisi ketahanan pangan di Indonesia yang berfokus di Provinsi Bali. Perkembangan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama untuk mewujudkan hadirnya Ketahanan Pangan di Indonesia, sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur penunjang yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kondisi jauh dari angka ketahanan pangan dan infrastruktur yang baik.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mengambil data dari kepustakaan, dokumen, jurnal, dan internetPenelitian ini menemukan bahwa dampak pembangunan infrastruktur menjadi sangat berkaitan dengan kondisi ketahanan suatu wilayah, Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi yang memiliki skor indeks ketahanan pangan yang tinggi, bahkan dalam ranking indeks ketahanan pangan nasional Provinsi Bali memiliki skor indeks 85,15 menjadikan Provinsi Bali sebagai urutan pertama dalam ketahanan pangan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Kondisi ketahanan pangan kabupaten/kota di Provinsi Bali juga menunjukkan skor indeks yang tinggi, hal ini dapat dilihat dalam 2 tahun terakhir posisi Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung menjadi kota dan kabupaten yang menduduki posisi teratas dalam skor indeks ketahanan pangan nasional.   
Penerapan Strategi Pemanduan Terpadu Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Di Selat Malaka TSNB Hutabarat; Syamsul Maarif; Nimmi Zulbainarni; Purnomo Yusgiantoro
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 26, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.60766

Abstract

 ABSTRACT Malacca Strait was the busiest strait the world, where most of distribution lines of sea transportation pass through. However, there were some issues in this area, including security and safety issues, which could interfere the business operation and threaten national resilience. On the other hand, the high cost of the efforts to maintained the security and safety in the area burdens the government. Departing from this background, this research  aimed to developed a strategy in handling sea transportation system in order to achieved the equilibrium between economy efficiency and the effectiveness of the government in maintaining security and safety of the shipping traffic in Malacca Strait. This study was a problem solving-based research using Soft System Methodology and Analytical Hierarchy Process.  As the results, The Integrated Piloting Strategy had been developed as a recommendation to be implemented.  With this strategy the ships that passed through the Malacca Strait were advised to adopted Integrated Piloting, in which the Pilots together with the security guards, would be on board and helped the ship to passed through Malacca Strait safely and securely. By that, the safety and security were guaranteed and the business objectives were achievedABSTRAK  Moda transportasi laut merupakan sarana utama distribusi logistik di dunia.  Sebagian besar alur distribusi ini melewati wilayah perairan Selat Malaka, menjadikan Selat Malaka sebagai selat tersibuk di dunia, yang mana 75 persen perairannya merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Namun demikian terdapat beberapa permasalahan di wilayah Selat Malaka tersebut, di antaranya permasalahan keamanan serta keselamatan yang berpotensi mengganggu kelancaran operasional bagi para pelaku bisnis serta mengancam ketahanan nasional.  Di sisi lain upaya menjaga keamanan serta keselamatan di wilayah tersebut membebani Pemerintah dengan biaya yang sangat besar. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi di dalam menangani sistem transportasi laut agar terjadi kesetimbangan antara efisiensi ekonomi bagi pelaku bisnis, serta efektivitas instansi pemerintah dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka. Studi ini merupakan penelitian berbasis  problem solving menggunakan metode  Soft System Methodology (SSM) dan Analytical Hierarchy Process (AHP).            Sebagai hasil dari penelitian ini disusun rekomendasi berupa Strategi Pemanduan Terpadu di mana kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka disarankan untuk menggunakan Pemanduan Terpadu yaitu petugas Pandu yang terintegrasi dengan keberadaan petugas keamanan yang turut on board di kapal selama melintas di Selat Malaka, dengan segala tantangannya, sehingga keamanan dan keselamatan terjamin, keuntungan bisnis tercapai serta terwujud efisiensi ekonomi bagi semua pihak yang terlibat..
Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta Endang Sulastri; Eko Priyo Purnomo; Asep Setiawan; Aqil Teguh Fathani; Chandra Oktiawan
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 26, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.61152

Abstract

ABSTRACT The goal of this research was to examined women's candidacy, nomination, and fight for social resilience in Indonesia in the democratic world of political life. The Constitution of 1945 and the law of the KPU outlined the responsibilities and obligations of political parties to included women in a political jurisdiction. The study methods were qualitative exploratory, the data collection model was performed through direct interviews with political parties and sources directly relevant to the research. The research showed that the DKI Jakarta region as an axis of other areas only saw current rules as the formality of the political parties, that the selection stage was solely based on a party's will, and that there was no importance of accountability. Furthermore, there was no seriousness of political parties, as shown by the 2009, 2014, and 2019 DKI Jakarta DPRD polls, that women had no stipulation of 30%t or just 23.4%, 17.9%, and 21%. In the selection process, only people who had connections to party officials and were wealthy that were chosen to be nominated and given the preference to got their original serial number so that they could choose the preferred region (dapil). This showed that political parties were dominated by oligarchs and only to gained influence in political parties so that democratic ideals and gender equality did not exist.ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa proses kandidasi, pencalonan dan pertarungan perempuan dalam demokrasi dunia politik untuk mendukung ketahanan sosial di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang KPU telah mengatur secara rinci mengenai peran dan kewajiban partai politik dalam mengikutsertakan perempuan dalam kompetensi politik.Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif, model pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak partai politik dan narasumber-narasumber yang terkait langsung dalam penelitian ini.Hasil penelitian adalah pada daerah DKI Jakarta sebagai poros daerah-daerah lainnya hanya memandang regulasi yang ada sebagai formalitas partai politik, terbukti dalam tahap penjaringan yang dilakukan sepenuhnya dilakukan berdasarkan kehendak partai dan tidak ada nilai transparansi di dalamnya. Selain itu, tidak ada keseriusan partai politik dalam mengikutsertakan perempuan dalam kompetensi politik, terbukti dalam kontestansi pemilu DPRD DKI Jakarta tahun 2009, 2014 dan 2019 ketetapan 30% perempuan selalu tidak terpenuhi atau hanya pada angka 23,4%, 17,9% dan 21,7%. Dalam proses penjaringan, penyeleksian hingga pemilihan kandidat hanya orang-orang yang memiliki hubungan dengan petinggi partai serta memiliki banyak kekayaan yang dipilih untuk dicalonkan, serta diutamakan untuk memperoleh nomor urut pertama hingga bebas untuk memilih daerah pilihan (dapil). Hal ini menggambarkan bawah partai politik dari tingkat pusat hingga daerah dikuasai oleh kaum-kaum oligarki dan hanya sebagai tempat untuk memperoleh kekuasaan sehingga tidak ada nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan gender di dalam partai politik. 
Peran Guru Dalam Meningkatkan Karakter Disiplin Untuk Mewujudkan Ketahanan Pribadi Siswa Melalui Pembelajaran PPKn (Studi Kasus Di SMA 1 Wonreli Maluku Barat Daya) Joniel Hendrik Salouw; Suharno Suharno Suharno; Rostin Talapessy
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 26, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.61168

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study was to revealed the role of the teacher in improving the character of discipline in order to realized students' personal resilience through learning Pancasila and Citizenship Education at SMA 1 Wonreli. student personal resilience. This research was a case study with a qualitative approach. This research was conducted in SMA 1 Wonreli Maluku Barat Daya (MBD). Data collection techniques in this study used three methods, namely, observation, interviews, and documentation. The results of this study were 1) The role of teachers in enhancing the character of discipline to created student personal resilience was the right way to instilled character values in the younger generation in order to created a generation with character and integrity. 2) Teachers always emphasized students to be disciplined and had good personalities in facing challenges and obstacles that weakened personal resilience, arriving at school on time, not cheating, wearing uniforms according to prescribed rules, obeying in words and actions. 3) In improving the character of discipline to created student personal resilience or fostering student character was the main alternative in producing students who were in accordance with the values of Pancasila.ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan peran guru dalam meningkatkan karakter disiplin demi untuk mewujudkan ketahanan pribadi siswa melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA 1 Wonreli, Kendala apa saja yang di hadapi dalam menigkatkan karakter disiplin siswa, upaya yang digunakan dalam menigkatkan disiplin siswa untuk mewujudkn ketahanan pribadi siswa.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah SMA 1 Wonreli Maluku Barat Daya (MBD). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan tiga cara yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini adalah 1) Peran guru dalam meningkatkan karakter disiplin untuk mewujudkan ketahanan pribadi siswa merupakan cara yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada generasi muda demi untuk menciptakan generasi yang berkarakter dan berintegritas. 2) Guru selalu menekankan kepada siswa untuk berdisiplin dan berkepribadian baik dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang melemahkan ketahanan pribadi, datang di sekolah tepat waktu., tidak mencontek, memakai seragam sesuai aturan yang ditentukan, taat dalam perkataan dan tindakan. 3) Dalam meningkatkan karakter disiplin untuk mewujudkan ketahanan pribadi siswa atau membina karakter siswa merupakan alternatif utama dalam menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah Romadzon Syaiful Haq; Kaelan Kaelan; Armaidy Armawi
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 26, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.62262

Abstract

ABSTRACT This research aimed to analyzed the implementation of e-voting policy in the Election of Village Heads (Pilkades) in Boyolali Regency in 2019 and examined the implications of using e-voting in the Pilkades on regional political resilience in Boyolali Regency in 2019. The implementation of e-voting policies was analyzed using a model of the policy implementation formulated by van Meter and van Horn (1974). Regional political resilience was analyzed using indicators that embody political resilience.The method used in this research was descriptive qualitative. In obtaining data, researchers used interview research tools with the research informant as the Office of Community Empowerment (Dispermasdes) of Boyolali Regency. The research also used secondary data derived from documents found in the Dispermasdes of Boyolali Regency and other sources such as books, journals, and the internet.The results of this research showed that the implementation of e-voting policy in the Pilkades in Boyolali Regency in 2019 had been implemented well. The implementation of e-voting also achieved its goal, which was to reduced the problems that occurred in the Pilkades, especially in the recapitulation of vote counting. Besides, resource support also had an important role in implementing a policy. The attitude of the policy implementers who support it was crucial to the implementation of the policy. Communication and coordination between the Regency Election Committee, the Village Election Committee, and the Technical Team which consistent and accurate it could minimize errors. Supporting social, economic, and political conditions also influenced the implementation of policies. The policy of using e-voting in the Pilkades in Boyolali Regency in 2019 was following the aspirations of the people, fulfilled the principles of LUBER JURDIL, and could support the rule of law but the use of e-voting did not necessarily increase the level of participation so that the use of e-voting in the Pilkades did not fully realize regional political resilience indicators. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan e-voting dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 serta mengkaji implikasi penggunaan e-voting dalam Pilkades terhadap ketahanan politik wilayah di Kabupaten Boyolali tahun 2019. Implementasi kebijakan e-voting dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh van Meter dan van Horn (1974). Ketahanan politik wilayah dianalisis menggunakan indikator-indikator yang mewujudkan ketahanan politik.Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan alat penelitian wawancara dengan informan penelitian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Boyolali. Penelitian juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen yang terdapat pada Dispermasdes Kabupaten Boyolali serta sumber-sumber lain seperti buku, jurnal dan internet.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-voting dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 telah terlaksana dengan baik. Implementasi e-voting juga mencapai tujuan, yaitu mengurangi permasalahan yang terjadi dalam Pilkades, terutama dalam rekapitulasi penghitungan suara. Selain itu dukungan sumber daya juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan yang mendukung sangat menentukan terlaksananya kebijakan. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Desa, dan Tim Teknis yang konsisten dan akurat dapat meminimalisasi kesalahan. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung juga mempengaruhi terlaksananya kebijakan. Kebijakan penggunaan e-voting dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat, memenuhi asas LUBER JURDIL, dan dapat mendukung penegakan supremasi hukum akan tetapi penggunaan e-voting tidak serta-merta menaikkan tingkat partisipasi sehingga penggunaan e-voting dalam Pilkades tidak sepenuhnya mewujudkan indikator-indikator ketahanan politik wilayah. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2020 2020


Filter By Issues
All Issue Vol 31, No 2 (2025) Vol 31, No 1 (2025) Vol 30, No 3 (2024) Vol 30, No 2 (2024) Vol 30, No 1 (2024) Vol 29, No 3 (2023) Vol 29, No 2 (2023) Vol 29, No 1 (2023) Vol 28, No 3 (2022) Vol 28, No 2 (2022) Vol 28, No 1 (2022) Vol 27, No 3 (2021) Vol 27, No 2 (2021) Vol 27, No 1 (2021) Vol 26, No 3 (2020) Vol 26, No 2 (2020) Vol 26, No 1 (2020) Vol 25, No 3 (2019) Vol 25, No 2 (2019) Vol 25, No 1 (2019) Vol 24, No 3 (2018) Vol 24, No 2 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 23, No 3 (2017) Vol 23, No 2 (2017) Vol 23, No 1 (2017) Vol 22, No 3 (2016) Vol 22, No 2 (2016) Vol 22, No 1 (2016) Vol 21, No 3 (2015) Vol 21, No 3 (2015) Vol 21, No 2 (2015) Vol 21, No 2 (2015) Vol 21, No 1 (2015) Vol 21, No 1 (2015) VOL. XXI, NO. 1 APRIL 2015 Vol 20, No 3 (2014) Vol 20, No 2 (2014) Vol 20, No 1 (2014) Vol. XX, No. 3, Desember 2014 VOL. XX, NO. 2, AGUSTUS 2014 VOL. XX, NO. 1, APRIL 2014 Vol 19, No 3 (2013) Vol 19, No 2 (2013) Vol 19, No 1 (2013) VOL. XIX, NO. 3, DESEMBER 2013 VOL. XIX, NO. 2, AGUSTUS 2013 VOL. XIX, NO. 1, APRIL 2013 Vol 17, No 3 (2012) Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012) Vol 16, No 3 (2011) Vol 16, No 2 (2011) Vol 16, No 1 (2011) Vol 15, No 3 (2010) Vol 15, No 2 (2010) Vol 15, No 1 (2010) Vol 14, No 3 (2009) Vol 14, No 2 (2009) Vol 14, No 1 (2009) Vol 13, No 3 (2008) Vol 13, No 2 (2008) Vol 13, No 1 (2008) Vol 12, No 3 (2007) Vol 12, No 2 (2007) Vol 12, No 1 (2007) Vol 11, No 3 (2006) Vol 11, No 2 (2006) Vol 11, No 1 (2006) Vol 10, No 3 (2005) Vol 10, No 2 (2005) Vol 10, No 1 (2005) Vol 9, No 3 (2004) Vol 9, No 2 (2004) Vol 9, No 1 (2004) Vol 8, No 3 (2003) Vol 8, No 2 (2003) Vol 8, No 1 (2003) Vol 7, No 3 (2002) Vol 7, No 2 (2002) Vol 7, No 1 (2002) Vol 6, No 3 (2001) Vol 6, No 2 (2001) Vol 6, No 1 (2001) Vol 5, No 3 (2000) Vol 5, No 2 (2000) Vol 5, No 1 (2000) Vol 4, No 3 (1999) Vol 4, No 2 (1999) Vol 4, No 1 (1999) Vol 3, No 3 (1998) Vol 3, No 2 (1998) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 3 (1997) Vol 2, No 2 (1997) Vol 2, No 1 (1997) Vol 1, No 1 (1996) More Issue