cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA" : 9 Documents clear
KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI (INGKAR JANJI) PADA KONSUMEN YANG TIDAK MENERIMA SERTIFIKAT KEPEMILIKAN PEMBELIAN RUMAH yuni harlina
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.3909

Abstract

AbstrakKegiatan jual beli memang sudah menjadi sesuatu kegiatan yang setiap hari terjadi, dan semua barang yang dapat dimiliki merupakan barang yang telah dibeli dari penjual dengan syarat-syarat perjanjian, pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. Karena itu perlu diketahui berbagai bentuk pedoman pelaksanaannya agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang berjanji, dengan begitu kita sebagai muslimin bisa menghindarinya. Penelitian ini bersumber dari kasus Wanprestasi (ingkar janji) yang terjadi pada konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah dari developer. Dari hasil penelitian ditemukan bahwaAkibat hukum konsumen atau pembeli yang tidak menerima sertifikat pembelian rumah, antara lain adalah bahwa status kepemilikan rumah tersebut belum jelas, pembeli tidak dapat mengalihkan atau menjual rumah tersebut kepada pihak lain, serta tidak memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa. Sedangkan dalam hukum islam, islam melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.  Kata Kunci : Wanprestasi, Sertifikat kepemilikan rumah, Islam
AKHLAK ISLAM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN Muslim Muslim
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.4044

Abstract

Abstrak  Masalah kerusakan lingkungan dalam perspektif  Islam adalah tentang akhlak. Masalah kerusakan lingkungan didasarkan pada antroposentrisme. Selanjutnya, antroposentrisme didukung oleh skala pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh kapitalisme. Sementara itu kapitalisme membutuhkan sumberdaya alam, disisi lain, hak lingkungan diabaikan. Resistensi antroposentrisme adalah biosentrisme dan ekosentrisme.  Etika merupakan nilai yang diterima secara universal. Sementara itu, Islam mengajarkan hidup harmoni dengan alam. Dalam Al-Qur`an,  Allah SWT sebagai pencipta mengutamakan lingkungan untuk penggunaan umat manusia. Manusia sebagai penjaga,  pemelihara alam. Namun manusia bukanlah penguasa alam. Masalah lingkungan memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia. Kelangkaan sumber daya alam sering dianggap sebagai sumber potensi terjadi komplik bencana.
ANALISIS TENTANG PERANAN PEMERINTAH DAN ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN mei lan lestari
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.3938

Abstract

Abstract             Humans are the most perfect creatures of Allah among all creatures who are given two powers, the power of thought and power of sense. Man was created as a personal which born with physically and mentally and also has mind and will. Human nature is to grow and develop into a child who must be protected, educated and respected his rights as a human being, because the child is a trusteeship and also a gift given by Almighty God to Parents. In The 1945 Constitution specifically relating to Child Rights contained in Article 28B paragraph (2) states that "every child has the right to live, grow and develop and obtain protection from violence and discrimination, because the child is an asset and the future generation. Regarding to the poin, the government and parent’s role is very important to protect the children right. Abstraks Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dari makhluk lainnya, yang diberikan dua daya, yaitu daya piker dan daya rasa. Manusia dicipptakan sebagai makhluk pribadi yang tersusun dengan  jasmani dan rohani dan juga memiliki akal budi dan kehendak. Kodrat kita sebagai manusia adalah tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang harus dilindungi, dididik dan dihargai hak-hak-nya sebagai seorang manusia, karena Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Orang Tua. Di dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan aset dan generasi penerus Bangsa. Berdasarkan hal tersebut Peranan Pemerintah dan Orang Tua sangat penting untuk melindungi hak-hak Anak .
NUSHŪZ DAN PENYELESAIANNYA DALAM TAFSIR AL-MISBĀḤ: KAJIAN NILAI-NILAI MASLAḤAH DALAM PERSPEKTIF GENDER Nor Cahyono
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.4124

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh istilah Nushūz (ketidak harmonisan antara suami-istri) dan cara penyelesaiannya yang difahami secara bias gender dan telah berkembang di Indonesia. Dilakukannnya penelitian ini dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat tentang Nushūz dan penyelesaiannya, sehingga tidak difahami sebagai istilah yang  tidak berpihak kepada perempuan karena keras dan menyakitinya. Sebaliknya jangan sampai dianggap berpihak kepada lelaki karena lunak dan ramah terhadapnya. Penelitian ini bersifat kepustakaan murni, sebagai sumber data primernya adalah kitab tafsir al-Misbāḥ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir-hermeneutis dan teologis-filosofis. Dari penelitian ini diketahui Nushūz juga berlaku bagi suami, ketika suami bersikap angkuh pada istri, meremehkannya, termasuk juga ketika suami tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan. Sedangkan nilai-nilai maslahah yang digunakan dalam menyelesaikan Nushūznya istri, al-Misbāḥ masih menggunakan langkah penyelesaian yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya memukul istri ketika Nushūz. Tetapi catatannya adalah langkah ini hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri yang Nushūz menjadi sadar, juga dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tetapi jika suami melewati batas dalam memukul istri, al-Misbāḥ membenarkan pemerintah untuk menindaknya berdasarkan hukum yang berlaku.Kata Kunci: Nushūz, penyelesaian Nushūz, Nushūz dan gender.ABSTRACT            This research background is based on Nushūz term (the this harmony of marital relationship) and the solution taken from gender bias approach that has been worket out in Indonesia. This research aims at gaving a whole understanding about Nushūz to the society and extending solution towards its problem. Thus, gender bias is further  not accepted as a terminology and tigt action of hurting woman, but it is an easy-going and friendly personality of men. This research belongs to pure literature by using primary data teken from al-Misbāḥ tafseer.  This research method was analytic descriptive applying hermeunitic interpretation and philosophical theology. The result shows that Nushūz also happens in husband when behaving arrogantly to the wife and underestimating her. This also occurs when husband's attitude is bad when having conversation and sexual intercourse. Meanwhile, al-Misbāḥ still uses gender bias in handling mashlahah value of the Nushūz of wife. Gender bias is appeared in allowing husband to strike his wife when Nushūz happens. Howefer, this action is allowed as long as it would make his wife realize of her mistake and it aims at keeping the domestic unity. On the kontraty, if man hits his wife excessively, al-Misbāḥ agrees to the government authority to take in hand the case based on the applicable law.Keywords. Nushūz, Nushūz's solution, Nushūz and gender.  
ANALISIS TENTANG TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Abdul Thalib; Mei Lan Lestari
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.3961

Abstract

AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri,,untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dengan tujuan membentuk kelurga sakinah,mawaddah,dan warohmah. Seiring waktu berjalan pasti ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga yang mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan suami dan isteri, kadang ini terjadi karena kurang terjalinnya komunikasi antara suami dan isteri dan juga banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga salah satunya adalah faktor ekomi, kekerasan dalam rumah tangga,perbuatan zina dan pemakai barang terlarang serta adanya Pihak ketiga dalam rumah tangga.  Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah, apa penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan  Agama Pekanbaru dan bagaimana cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru .Metode yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari jenis dan sifat penelitiannya, maka penelitian ini tergolong kepada metode penelitian empiris, dimana kita bisa melihat secara langsung tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi antara suami dan isteri, yang sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa Koesioner dan Wawancara, kepada responden yang bersifat deskriptif yaitu secara rinci dan jelas tentang tingginya tingkat perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Cerai Gugat, Hakim,Panitera dan Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru .            Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan  Agama Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dengan persentase 38,9 %. Hal ini dilatar belakangi suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Penyebab berikutnya, adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase 11,11 %, bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan adalah suami sering menyakiti fisik maupun mental istri. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22,22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27,7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga.            Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan  membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama. 
IHDĀD MASA BERKABUNG DALAM TINJAUAN PARA MUFASSIR DAN FUQAHA Muhammad Faisol
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.4371

Abstract

Islamic sharia comes not only to realize the humankind benefits in the world and the hereafter but also to realize the profit (maslahah) and to prevent the damage. Islamic sharia is essentially a virtue. Islam sharia is very concerned about social problems. In practice, it protects 5 things including religion, soul, intellect, descent, and property. Islamic Sharia also gives priority to women with great attention in which Islam frees women from the shackles of ignorance (jahiliyah) and saves them from the tyranny that occurred at that time mainly related to marriage and divorce and their impacts. One of the rules is the law of marriage for the woman whose husband passed away known as the law of ihdad or haddad. In this law, a woman must have a period of mourning after the death of her husband followed the iddah period. The mufassir (al Quran interpreter) and Fuqoha (Islamic jurist) agree that the period of iddah for women is to preserve the glory of women, guard their souls and their rights. Maintaining the rights of morality and humanity is aimed to realize the profit (maslahat) of religion and the world for women. A woman during iddah period in her husband's house is a tribute to her former husband and shows a sense of grief and respect for the family's feelings because of the sanctity of family relationships. Therefore women should spend their iddah at home except in an emergency situation.جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة كما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد . فالشريعة الإسلامية في جلها خير.وقد اهتمت الشريعة بكل قضايا المجتمع وعلى رأسها الإنسان وقضت بالمحافظة على الكليات والضروريات الخمس الدين والنفس والعقل والنسل والمال.وأولت الشريعة الإسلامية المرأة اهتماماً عظيماً فحررتها من قيود الجاهلية وأنقذتها من الظلم الواقع عليها في مجالات الحياة ومن ضمن هذه الأشياء ما يتعلق بزواجها وطلاقها وما يترتب على ذلك من آثار ، ومن الآثار التي عالجتها الشريعة الإسلامية في زواج المرأة هي حالة وفاة زوجها وما ينتج عنه من أحكام مثل الإحداد أو الحداد يعني التزام المرأة المتوفى عنها زوجها مظاهر الحزن والأسى على زوجها طيلة مدة العدة.        اتفقت كلمة  المفسرين و الفقهاء أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إنما هي حفظ لكرامتها وصون لنفسها وحفظ لحقوقها ورعاية لقيم أخلاقية وإنسانية تهدف في جملتها إلى تحقيق مصالح دينية ودنيوية للمرأة.اعتداد المرأة في بيت الزوجية فيه تعظيم لحق الزوج وإظهار الحزن عليه ومواساة لأهله وبيان لقدسية العلاقة الزوجية فلا تعتد في غير بيت الزوجية إلا للضرورة.Kata-Kata Kunci: Ihdād, Berkabung, Mufassir, Fuqaha 
SKEMA PEMBERIAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI MALAYSIA DAN SINGAPURA Az Man
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.3962

Abstract

AbstrakZakat merupakan salah satu sumber kewangan utama untuk pembangunan ekonomi orang Islam. Sumber-sumber zakat yang dikumpul kemudiannya diagihkan kepada lapan golongan yang berhak menerima zakat termasuk asnaf fi sabilillah. Pengagihan zakat kepada asnaf fi sabilillah menggunakan pendekatan maqasid syariah dilihat sangat penting bagi memastikan skim agihan zakat yang diberikan menepati pensyariatan dan hikmah tuntutan zakat. Setiap skim yang disediakan perlu dinilai sama ada melengkapi keperluan asnaf berasaskan maqasid syariah, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kajian ini akan membincangkan konsep maqasid syariah dalam konteks zakat serta menganalisis dan menilai skim agihan zakat kepada fi sabilillah berasaskan maqasid syariah di Malaysia dan Singapura. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan kaedah dokumentasi. Hasil kajian mendapati Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah menyediakan sebanyak 19 skim agihan zakat fi sabilillah manakala Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) telah menyedikan lapan skim. Secara umumnya, skim agihan zakat kepada asnaf fi sabilillah di Malaysia dan Singapura menepati maqasid syariah. Namun, penambahbaikan skim berdasarkan keutamaan lima prinsip maqasid syariah, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta perlu disemak semula supaya dasar agihan asnaf fi sabilillah yang dilakukan menepati kehendak maqasid. Kajian lanjutan boleh dijalankan bagi menilai setiap skim yang disediakan kepada tujuh golongan asnaf dari semasa ke semasa agar selari dengan konsep maqasid syariah yang diutamakan dalam Islam. Kajian ini diharapkan menjadi panduan kepada pihak Majlis Agama Islam di Malaysia dan Singapura dalam melaksanakan sistem pengagihan zakat asnaf fi sabilillah secara berkesan dan telus. Kata kunci: Asnaf, Fi sabilillah, Skim Agihan Zakat, Maqasid Syariah 
SANKSI PELAKU POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH Nur Cahaya
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.3963

Abstract

ABSTRAK Pemerintah Indonesia  berupaya untuk meminimalisir terjadinya  poligami. Upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. UU dan PP ini memberikan hukuman bagi PNS yang melanggar aturan  dalam berpoligami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1). Bagimana Sanksi poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. (2) Bagaimana Sanksi poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut menurut fiqh. Sumber Data Primer  adalah undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990. Data Sekunder adalah Al-Qur’an, Hadist, kitab-kitab fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.Hasil penelitiannya adalah Pertama bagi oknum PNS yang melanggar aturan-aturan poligami tersebut dianggap melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya tujuh ribu lima ratus rupiah. PNS yang beristri lebih dari seorang tanpa izin dapat dihukum dengan empat kemungkinan: (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah; (2) pembebasan jabatan; (3) pemberhentian dengan hormat tidak dengan atas permintaan sendiri sebagai PNS; (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari seorang pria maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Kedua, menurut fiqh, poligami memerlukan adil sebagai syarat mutlak. Menurut fiqh, poligami itu hukumnya dilarang. Illat hukum larangan dimbil dari akhir ayat ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا jadi illat hukum larangan berpoligami tersebut ialah menghindarkan kezhaliman dan kecurangan. Hukum larangan berpoligami mereka pandang ‘azimah, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah rukhshah karena darurat. perundang-undangan Indonesia mengenai poligami, meskipun Al-Qur’an jelas mengizinkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu, namun perundang-undangan Indonesia melarangnya. Pelarangan semacam itu karena kerugiannya (mafsadah) lebih besar daripada keuntungannya (mashlahah), Kata Kunci: Poligami, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Fiqh, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
ANALISIS TENTANG PERANAN PEMERINTAH DAN ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Mei Lan Lestari
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.5865

Abstract

Abstract             Humans are the most perfect creatures of Allah among all creatures who are given two powers, the power of thought and power of sense. Man was created as a personal which born with physically and mentally and also has mind and will. Human nature is to grow and develop into a child who must be protected, educated and respected his rights as a human being, because the child is a trusteeship and also a gift given by Almighty God to Parents. In The 1945 Constitution specifically relating to Child Rights contained in Article 28B paragraph (2) states that "every child has the right to live, grow and develop and obtain protection from violence and discrimination, because the child is an asset and the future generation. Regarding to the poin, the government and parent’s role is very important to protect the children right. Abstraks Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dari makhluk lainnya, yang diberikan dua daya, yaitu daya piker dan daya rasa. Manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi yang tersusun dengan  jasmani dan rohani dan juga memiliki akal budi dan kehendak. Kodrat kita sebagai manusia adalah tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang harus dilindungi, dididik dan dihargai hak-hak-nya sebagai seorang manusia, karena Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Orang Tua. Di dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan aset dan generasi penerus Bangsa. Berdasarkan hal tersebut Peranan Pemerintah dan Orang Tua sangat penting untuk melindungi hak-hak Anak .

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 2 (2025): ISLAMIC LAW Vol 25, No 1 (2025): Islamic Law Vol 24, No 2 (2024): ISLAMIC FAMILY AND ACONOMIC LAW Vol 24, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 23, No 2 (2023): HUKUM ISLAM Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH Vol 21, No 2 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016 Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016 Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015 Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013 More Issue