Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM UIR LAW REVIEW Madaniya ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Rechtsnormen Journal of Law Jurnal Legislasi Indonesia Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Abd Thalib, Abd
Universitas Islam Riau
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945 Abd Thalib
UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.106 KB) | DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.559

Abstract

Keberadaan DPD-RI adalah untuk mengakomodasi kepentingan daerah serta melakukan check and balances dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. DPD-RI memiliki fungsi pada bidang legislasi, pengawasan, memberikan pertimbangan (konsultasi) kepada DPR-RI dan anggotanya. DPD-RI belum mempunyai fungsi yang siknifikan jika dibandingkan dengan DPR-RI, dugaan tersebut terkait dengan terbatasnya kewenangan DPD-RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini dapat ilihat dari bunyi Pasal 22D UUD-RI 1945 dan Pasal 223 UU RI No. 27 Tahun 2009. Sebagai bagian dari anggota MPR-RI yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD-RI maka DPD-RI memiliki legitimasi dalam menjalankan perannya untuk menggagas amademen UUD-RI 1945 yang ke lima (5). Adapun dampak gagasan tersebut adalah untuk menuju sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kearah yang lebih baik untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Dalam menggagas amademen UUD-RI 1945 yang ke lima (5), DPD-RI menemui banyak kendala antara lain adalah : 1) adanya tarik ulur kepentingan antara fraksi-fraksi dan 2) sulitnya menemukan Pasal mana yang dapat dirubah dan Pasal mana yang tidak boleh dirubah. Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD 1945
ANALISIS TENTANG TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Abdul Thalib; Mei Lan Lestari
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.3961

Abstract

AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri,,untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dengan tujuan membentuk kelurga sakinah,mawaddah,dan warohmah. Seiring waktu berjalan pasti ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga yang mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan suami dan isteri, kadang ini terjadi karena kurang terjalinnya komunikasi antara suami dan isteri dan juga banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga salah satunya adalah faktor ekomi, kekerasan dalam rumah tangga,perbuatan zina dan pemakai barang terlarang serta adanya Pihak ketiga dalam rumah tangga.  Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah, apa penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan  Agama Pekanbaru dan bagaimana cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru .Metode yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari jenis dan sifat penelitiannya, maka penelitian ini tergolong kepada metode penelitian empiris, dimana kita bisa melihat secara langsung tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi antara suami dan isteri, yang sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa Koesioner dan Wawancara, kepada responden yang bersifat deskriptif yaitu secara rinci dan jelas tentang tingginya tingkat perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Cerai Gugat, Hakim,Panitera dan Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru .            Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan  Agama Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dengan persentase 38,9 %. Hal ini dilatar belakangi suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Penyebab berikutnya, adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase 11,11 %, bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan adalah suami sering menyakiti fisik maupun mental istri. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22,22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27,7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga.            Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan  membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama. 
Technology Transfer In Indonesia And China: A Comparative Study Abdul Thalib
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 23 No. 2: APRIL 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol23.iss2.art5

Abstract

The problems in this study: first, whether the patent system in Indonesia and China is effective for technology transfer? Second, what are the roles of the Chinese and Indonesia government for technology transfer? This study uses a normative legal research. The results of the research concluded that first, there are no special regulations in Indonesia regulating the transfer of technology. Some policies are contradict to each other and are directed to meet the needs of special parts of industry. While in China, the rules governing the transfer of technology experiences some changes along with China's accession to WTO. Second, the Indonesian government has attempted to use some performance requirements in the regulation of foreign investment for the faster transfer effect from technology. However, the existing legislation is weak or not enforced, and there are no special incentives to encourage FDI to upgrade local technological capabilities.
Upgrading Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparat Penegak Hukum di Kantor DPRD Pelalawan Provinsi Riau Abd Thalib; Dafrizal Samsudin; Della Cessa; Nur Aisyah Thalib; Radian Suparba
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v3i2.404

Abstract

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat  ini  semakin  rumit,  permasalahannya, karena   sistem   HKI   semakin   berkembang   sehingga   membutuhkan pemahaman  detail  tentang  HKI.  Pada  akhirnya, permasalahan  HKI  tidak hanya  berpengaruh  di  dalam  negeri  tapi  juga  memiliki  pengaruh  di  luar negeri,  hal  ini dikarenakan  HKI  memiliki  pengaruhi  ekonomi,  sosial  ,  budaya  dan hukum. Hak  kekayaan  intelektual  merupakan  benda  yang  tidak  berwujud  namun  memiliki  nilai ekonomi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Umumnya, jika benda dapat terlihat maka memiliki objek yang jelas juga sehingga dapat dinilai, namun karena Hak Kekayaan Intelektual adalah  benda  tidak  berwujud  yang  tidak  terlihat  dan  tidak  teraba,  maka  permasalahan  timbul dalam menilainya sebagai objek hukum karena objek yang didapatkan hanyalah berupa ‘hak’. Permasalahan  tidak  terhenti  disitu  saja,  dimana  HKI juga  menjadi  alat penghalang  inovasi,  menghilangkan  pencipta  karya,  mempertahankan  serta  memiliki  indikasi pencemaran  nama  baik,  yang  mana  keseluruhan  tergantung  pada  pemahaman  tentang  sistem hukum  HKI di  Indonesia  dan  secara  universal,  karena  kasus-kasus  HKI akan dipelajari sebagai bahan penerapan sistem hukum bisnis di berbagai Negara.  
Keluarga Samawah Benteng Penyalahgunaan Narkoba Abd Thalib; Dafrizal Samsudin; Nur Aisyah Thalib; Putriyani Putriyani
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v4i2.825

Abstract

Generasi muda saat ini diharapkan menjadi generasi penerus bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Namun faktanya banyak generasi muda yang terpengaruh oleh narkoba melalui lingkungan sekitar. Peran yang optimal dari keluarga, sekolah serta masyarakat diharapkan dapat berkontribusi secara positif sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu, Pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, selalu ada ketika dibutuhkan, mengetahui kebutuhan anak-anak, memberikan kebebasan dengan melakukan pengawasan secara aktif dan bijaksana dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi dan ini tidak luput dari pengetahuan mengenai narkoba, mempelajari pengenalan dini mengenai gejala atau tanda pengguna narkoba. Hasil pengabdian kepada masyarakat mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk sosialisasi, diskusi kelompok dengan menghadirkan narasumber dan pakar di bidang hukum keluarga serta pakar di bidang hukum pidana. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang paling sering dilakukan di keluarga, sekolah dan masyarakat adalah sosialisasi tentang narkoba. Hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya waktu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan generasi muda, diperlukan peran dan sinergi yang kuat semua pihak.
ANALISIS BISNIS SECARA SYARIAH PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Nur Aisyah Thalib; Thalib, Abd
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(1).15587

Abstract

Trading transactions are not just done conventionally, where buyers and sellers meet in person. Now transaction has turned into a cyber-spaced transaction, where trading transaction is done through social networks, computers, mobile phones, and so on. Such a transaction is called an online trading transaction. (e-commerce). This article aims to analyze the study of the philosophy of Islamic law about business in the Shariah on electronic transactions. This writing uses normative methods of research that are descriptive. The source of legal material uses primary legal material such as regulations of legislation-invitations and secondary legal materials such as books and all scientific publications on related legal research. Data collection techniques using the study of libraries from both print and electronic media (internet). Based on the results of research and data analysis, to date Indonesia has not had a legal instrument to accommodate the development of e-commerce. While the law is one of the main ornaments in business. In the absence of special regulations governing virtual agreements, automatically such agreements on the Internet will be governed by applicable non-electronic agreement laws.
The Contribution of Investment to the Government and Local Communities in the Kampar Regency Riau Jelita, Rida; S, Thamrin; Thalib, Abd
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i1.512

Abstract

Background. This study was conducted to analyze and assess the barriers in the implementation of oil palm plantation contributions to the government and local communities in Kampar Regency, Riau. Purpose. The samples of this research are oil palm plantation companies and local communities located in Kampar Regency, Riau. Method. n its discussion, the researcher uses a normative juridical approach, the normative juridical approach used in this research is an approach through positive law, namely positive legal rules to find the legality of the data used is secondary data where journals, articles, books, reviews, papers, and others become the main source in this research. Results. The results of this study indicate that 1) the analysis of the contribution of development in the field of capitalization of oil palm plantations by plantation companies to the government and society has not been significant to economic growth. 2) the implementation of oil palm companies towards the government and the people of Kampar Regency, Riau is a different understanding and implementation in perceiving the law, the effectiveness of the budget year is still lacking, the budget is not absorbed, and employment is not absorbed. Conclusion. In addition, field research can also be used as a complement, namely interviews supported by primary data.
Implementation of Trademark Registration in Pekanbaru Yufrizal, Yufrizal; Syafrinaldi, Syafrinaldi; Thalib, Abdul; Susanti, Heni
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i1.543

Abstract

Background. The use of Intellectual Property Rights, especially product brand registration for Micro, Small and Medium Enterprises, has not been running optimally in Indonesia, and especially in the city of Pekanbaru, due to the lack of understanding of home industry entrepreneurs about brands and registration procedures, lack of technical guidance and programmatic socialization from the Regional Government. Purpose. This study aims to analyze the low implementation of product trademark registration for Micro, Small and Medium Enterprises and to analyze the role of the local government of Pekanbaru city in the implementation of product trademark registration for Micro, Small and Medium Enterprises in improving trade business. Method. The approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach to obtain correct and objective research results. Results. Based on the results of the study, it is known that the implementation of product trademark registration for Micro, Small and Medium Enterprises in Pekanbaru city has not been running as expected, as evidenced in 2022, out of 25,074 trademarks circulating in the market, only 8 (eight) have implemented their trademark registration. Conclusion. Furthermore, it is known that the role of local government in the implementation of trademark registration for Micro, Small and Medium Enterprises in Pekanbaru city is not running as expected, because the local government of Pekanbaru city has not given maximum attention to Micro, Small and Medium Enterprises so that they do not develop and make updates in innovating in accordance with science and technology and community needs.
Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hak Merek Produk Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Thalib, Abd; Toguan, Zulfikri; Putra, Bambang Andi; Thalib, Nur Aisyah
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i2.997

Abstract

AbstractA trademark gives somebody or a company the right to use certain distinctive marks. This allows the business to increase its commercial value, goodwill, and reputation in the eyes of its customers. However, there are several instances where the trademark Registrar will refuse to grant a trademark. A trademark registration application can generally be objected to for registration on absolute or relative grounds for denial, such as conflict with earlier trademarks and well-known marks, or because it is forbidden for registration. This article attempts to examine the legal force of registered trademarks, and analyze the barriers to acceptance of trademark applications. The research method employed here is doctrinal or broadly speaking called as a library research with some legal cases, legal material collection techniques using literature studies and legal material analysis using content analysis. The results of the study show that mark is deceptively similar to an existing trademark, the Registrar may refuse to grant registration. This is however, approved that is a subjective assessment. Keywords: Legal Strength, Protection, TrademarksAbstrakMerek dagang memberi seseorang atau perusahaan hak untuk menggunakan merek khusus tertentu. Hal ini memungkinkan bisnis untuk bisa meningkatkan nilai komersial, nama baik, dan reputasinya di mata pelanggannya. Namun, ada beberapa contoh di mana Pencatat merek dagang akan menolak untuk memberikan merek dagang. Permohonan pendaftaran merek pada umumnya dapat ditolak pendaftarannya atas dasar penolakan mutlak atau relatif, seperti bertentangan dengan merek sebelumnya dan merek terkenal, atau karena dilarang pendaftarannya. Artikel ini mencoba menguji kekuatan hukum terhadap merek dagang terdaftar, dan menganalisis halangan penerimaan permohonan merek. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah doktrinal atau secara garis besar disebut penelitian kepustakaan dengan beberapa kasus hukum, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek menipu mirip dengan merek yang ada sebelumnya, Petugas Pendaftar dapat menolak untuk memberikan pendaftaran. Bagaimanapun, ini adalah suatu bukti dari penilaian subjektif. Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Perlindungan, Merek Dagang.
Edukasi Pengamalan Sila pada SDN 042 Kualu melalui Sudut Bacaan Nur Aisyah Thalib; Muhammad Hafizh Rahyunir; Zulkarnaini Umar; Abd Thalib; Chelvy Febrita Herman; Novia Ramadhani
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i1.1178

Abstract

Penanaman nilai Pancasila sangat penting untuk menumbuhkan karakter siswa sekolah dasar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah rendahnya minat siswa dalam membaca. Ini disebabkan oleh kurangnya akses ke bahan bacaan yang menarik dan kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menemukan cara untuk mengatasi kesulitan membaca dan meningkatkan pembelajaran pancasila di SDN 042 Kualu dengan menggunakan media sudut bacaan. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa sudut baca mendapat respons positif dari siswa. Siswa lebih tertarik untuk membaca, terutama buku bergambar dan cerita pendek. Sudut baca dapat digunakan dalam gerakan literasi sekolah, sebagai materi diskusi atau pencarian, dan untuk mengisi waktu kosong. Sudut baca juga menjadi tempat anak-anak bersosialisasi, di mana mereka berbagi cerita dan berinteraksi satu sama lain. Jadi, program ini berhasil menumbuhkan karakter siswa sekolah dasar dalam kehidupan sehari-hari dan membangun kebiasaan membaca sejak dini. Dengan demikian, diharapkan bahwa pojok baca akan menghasilkan generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan.
Co-Authors Al Sukri Bambang Andi Putra Chelvy Febrita Herman Dafrizal Samsudin Della Cessa Hamsal Hamsal Heni Susanti, Heni Ida Ayu Putu Sri Widnyani Marhamah Mei Lan Lestari Muhammad Hafizh Rahyunir Novia Ramadhani Putra, Bambang Andi Putriyani Putriyani Radian Suparba Rida Jelita Rosyidi Hamzah S, Thamrin Syafrinaldi Syafrinaldi Thalib, Nur Aisyah Toguan, Zulfikri Yufrizal Yufrizal, Yufrizal Yusril Sabri Zulfikri Toguan