cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 29 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 3 (2023)" : 29 Documents clear
Perlindungan Hukum Pembelian Rumah Susun Sistem Pre Project Selling Melalui Perjanjian Pengikat Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Tri Subagijo Christiantoro; Moh Saleh
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33885

Abstract

Land is something that is very much needed by humans from the time humans are born until they die, everyone in the world definitely needs a shelter or place to live so that he can survive without rain or heat, in Indonesia itself because land is limited and the population is increasing. increased, not least in this era many developers are building houses in a vertical form or upwards which we are usually familiar with apartments, in Indonesia itself the rules governing these apartments are contained in Law Number 20 of 2011 concerning flats, which in article 42 paragraph 1, the developer is allowed to market the building that will be built or known as pre-project selling, so that sales using this system do not harm consumers, the developer must meet the conditions regulated in the apartment law. This research is a normative juridical research, namely research that examines or analyzes based on sources of legislation and by using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study are that every sale made by the developer must meet the conditions set out in the apartment law and must also meet the legal requirements of the agreement so that consumers get clear legal protection against purchasing the apartment or apartment.Keywords: pre project selling, legal protection, PPJB, Notary. Abstrak Tanah merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia sejak manusia itu lahir hingga meninggal dunia, setiap orang di dunia pasti membutuhkan hunian atau tempat tinggal agar dia bisa bertahan hidup dengan tidak kehujanan maupun kepanasan, di Indonesia sendiri karena tanah itu bersifat terbatas dan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka tidak sedikiti di era sekarang banyak pengembang yang membangun rumah dalam bentuk vertikal atau keatas yang biasa kita kenal dengan apartemen, di indonesia sendiri aturan yang mengatur apartemen tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, yang mana dalam pasal 42 ayat 1 tersebut pengembang diperbolehkan memasarkan bangunan yang akan dibangunya atau dikenal dengan istilah pre project selling, agar penjualan dengan sistem tersebut tidak merugikan konsumen maka pengembang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang rumah susun tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisa berdasarkan pada sumber peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu setiap penjualan yang dilakukan oleh pengembang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang rumah susun dan harus juga memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang jelas terhadap pembelian rumah susun atau apartemen tersebut.Kata kunci: pre project selling, perlindungan hukum, PPJB, Notaris.
Islam dan Doktrin Ekonomi Muhammad Zaki
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33730

Abstract

Islam is a revelation sent down by Allah SWT. to His apostles to regulate all aspects of life both vertically and horizontally which contain broad guidance for life, while at the same time giving essential values to that life. Islam also means obedience, obedience to the will and law of Allah SWT. and fear Him who was sent down to organize human life in this world and the hereafter. Islamic teachings originate from the Quran, sunnah and ijtihad. The main points of Islamic teachings are believing in God Almighty, believing in the day of resurrection and giving charity, doing good deeds, and avoiding evil deeds. In general, the rules in Islam cover three main things, namely aqidah, sharia, and morals. Islam positions economic activity as one of the important aspects to gain glory (falah), and therefore the economic activity needs to be guided and controlled so that it goes in tune with Islamic teachings. Economic activity can only lead to falah as long as it is carried out based on Islamic beliefs and is colored by Islamic morality.Keywords: Islam, Economic activity, Falah. AbstrakIslam merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. kepada rasul-Nya untuk mengatur segala aspek hidup baik vertikal maupun horizontal yang berisi tuntunan kehidupan secara luas, sekaligus memberikan nilai-nilai esensial pada kehidupan tersebut. Islam juga berarti sebagai kepatuhan, ketaatan terhadap kehendak dan hukum Allah swt. dan bertaqwa kepada-Nya yang diturunkan untuk menata kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ajaran-ajaran Islam bersumber dari Alquran, sunnah dan ijtihad. Pokok-pokok ajaran Islam adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengimani hari kebangkitan dan pembalasan amal, melakukan amal-amal kebajikan, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat. Secara umum aturan dalam Islam meliputi tiga hal pokok, yakni aqidah, syariah, dan akhlak. Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (falah), dan karenanya kegiatan ekonomi perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Isla. Kegiatan ekonomi hanya mampu membawa kepada falah selama dilaksanakan berdasarkan akidah Islam dan diwarnai dengan moral Islam.Kata kunci: Islam, Aktifitas ekonomi, Falah.
Moderasi Beragama Perspektif Buya Syafii Maarif dan Lukman Hakim Saifuddin: Sebuah Kajian Komparatif, Konseptual, Dan Implementatif Supriyadi Ahmad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33887

Abstract

Religious moderation is a kind of discourse that relatively new and has been proposed by the Indonesian Ministry of Religion since 2019. Various reactions have emerged from the public, including pros and cons. The comparative thoughts of two national figures from Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, Syafii Maarif and Lukman Saifuddin regarding the concept and implementation of religious moderation described in this article. The research method used is library research, taken from the main works of the two figures as primary data, while secondary data taken from various written works by scholars in the form of books, magazines, freelance writing on social media, and alike. The conclusions of this study are as follows: The concept of religious moderation proposed by Syafii Maarif is religion as the basis for the revival of the nation, Indonesian Islam, democratic Islam, and modern Islam. Meanwhile, the religious moderation offered by Lukman Saifuddin is an attitude and view that is not excessive, not extreme, and not radical (tatharruf). This has been carried out as an endeavor and dynamic process to build perspectives, attitudes and religious practices in a fair way and balanced manner. The aim of religious moderation raised by Syafii Maarif is the forming of a society that is peaceful, harmonious, tolerant and upholds a sense of unity between nations and countries.Keywords : Religious Moderation,  Syafii Maarif, Lukman Hakim Saifuddin, Comparative, Conceptual,  and Implementative AbstrakModerasi beragama merupakan diskursus yang relatif baru yang diwacanakan oleh Kementerian Agama RI sejak tahun 2019. Berbagai reaksi muncul dari masyarakat antara yang pro dan yang kontra. Artikel ini membandingkan pemikiran dua tokoh nasional dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yaitu   Ahmad Syafii Maarif dan Lukman Hakim Saifuddin tentang konsep dan implementasi moderasi beragama. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach)  dengan data primer diambil dari karya utama kedua tokoh tersebut, dan data sekunder diambil dari berbagai karya tulis para cendekiawan baik yang berbentuk buku, majalah, tulisan lepas di media sosial, atau yang sejenis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Konsep moderasi beragama yang dimajukan oleh  Syafii Maarif adalah agama sebagai landasan kebangkitan bangsa, Islam keIndonesiaan, Islam demokratis,  dan Islam modernitas. Sedangkan moderasi beragama yang ditawarkan oleh Lukman Hakim Saifuddin adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrem, dan tidak radikal (tatharruf). Hal ini dilakukan sebagai  ikhtiar dan proses dinamis dari upaya membangun cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama secara adil dan seimbang. Tujuan modersi beragama yang dimunculkan oleh Buya Ahmad Syafii Maarif dengan terciptanya masyarakat yang damai, harmonis, toleran,  dan menjunjung tinggi rasa kesatuan antar bangsa dan negara.Kata Kunci: Moderasi Beragama, Buya Ahmad Syafii Maarif, Lukman Hakim Saifuddin, Komparatif, Konseptual, dan Implementatif
Analisis Tata Kelola Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008 Abdul Rahman; Asrinaldi Asrinaldi; Indah Adi Putri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32419

Abstract

This study aims to describe the planning and budgeting process at the Padang City KPU in the 2018 Pilkada through performance-based budgeting and to describe and analyze the application of EMB principles in the process of planning and budgeting for the 2018 Padang City elections within the Padang City KPU environment. This study discusses budget governance based on budget preparation standards both in planning, compiling, using, and accountability of budgets. The problem is that KPU Padang City has not carried out an ideal planning and budgeting process in accordance with the general principles of EMB. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of the study concluded that the planning and budgeting process at the Padang City Election Commission in the 2018 Pilkada went through performance-based budgeting starting from the stages of program and budget preparation, ratification and approval stages, budget management implementation/implementation stages, reporting and evaluation stages. In preparing the 2018 Pilkada budget, the Padang City Election Commission applied EMB principles and the principles of good financial management. KPU shows independence in the budget preparation stage, maintains integrity by starting the budget process earlier and revising the budget, implements transparency by publishing the budget process and financial reports, implements the principles of efficiency with intensive discussion meetings, and conducts elections with professionalism and credibility.Keywords: Governance; Budget Planning; Pilkada; Performance-Based Budgeting; EMB Perspective Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja dan mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip EMB dalam proses perencanaan dan penganggaran pilkada Kota Padang tahun 2018 di lingkungan KPU Kota Padang. Penelitian ini membahas tata kelola anggaran berdasarkan standar penyusunan anggaran baik dalam perencanaan, penyusunan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Permasalahan KPU Kota Padang belum melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang ideal sesuai dengan prinsip umum EMB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja mulai dari tahapan penyusunan program dan anggaran, tahap ratifikasi dan approval, tahap implementasi/pelaksanaan pengelolaan anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi. Dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2018, KPU Kota Padang menerapkan pinsip-prinsip EMB dan prinsip pengelolaan keuangan dengan baik. KPU menunjukkan independensi dalam tahapan penyusunan anggaran, menjaga integritas dengan memulai proses anggaran lebih awal dan melakukan revisi anggaran, menerapkan transparansi dengan publikasi proses anggaran dan laporan keuangan, melaksanakan prinsip efesiensi dengan rapat pembahasan yang intensif serta menjalankan pemilihan dengan profesionalisme dan kredibilitasKata Kunci: Tata Kelola; Perencanaan Anggaran; Pilkada; Anggaran Berbasis Kinerja; Perspektif EMB
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Menggunakan Model Pembelajaran Game Based Learning Aas Astriyana; Fitria Carli Wiseza; Ibermarza Ibermarza
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33923

Abstract

This study uses Classroom Action Research (CAR). This study aims to determine the process of improving student learning outcomes in the Mathematics subject of Fractions in class III H. A. Thalib by using a game- based learning model at Alam Muara Bungo Elementary School. The model used in this study is the Kemmis and Taggrat model. This research was conducted during the second cycle, each cycle consisting of 2 meetings. As for data collection techniques using test techniques, observation, interviews and documentation which aims to obtain data on student learning outcomes. Based on the results of the study that: (1) teacher activity in cycle I was in the good category. In cycle II, there was an increase in the very good category. (2) student activity in cycle I was in the sufficient category, in cycle II in the good category, (3) the test results in cycle I were 66.66%, with 11 students completing. In cycle II there was an increase obtained by 100% with the number of students who completed 15 students. This shows that the students' learning completeness is classically in the complete category with a score of 85. The results of the study show that student learning outcomes in mathematics are low due to the inaccuracy of the learning model used. Implementation of the application of the game based learning model on simple fraction material can improve student learning outcomes in class III H. A. Thalib Alam Muara Bungo Elementary School.Keywords: Learning Outcomes; Fraction Material; Game Based Learning AbstrakPenelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika materi Pecahan di kelas III H. A. Thalib dengan menggunakan model pembelajaran game based learning di Sekolah Dasar Alam Muara Bungo. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Kemmis and Taggrat. Penelitian ini dilakukan selama II siklus setiap siklusnya terdiri dari 2 kali pertemuan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: (1) aktivitas guru pada siklus I dalam kategori baik. Pada siklus II mengalami peningkatan yaitu dengan kategori baik sekali. (2) aktivitas siswa pada siklus I dalam ketegori cukup, pada siklus II dengan kategori baik, (3) hasil tes pada siklus I diperoleh sebanyak 66,66%, dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 11 orang siswa. Pada siklus II mengalami peningkatan diperoleh sebanyak 100%dengan jumlah siswa yang tuntas 15 orang siswa. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa secara klasikal dalam kategori tuntas dengan nilai 85. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika rendah karena kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan. Pelaksanaan penerapan model game based learning pada materi pecahan sederhana dapat meningkatkan hasil belajar siswa dikelas III H.A. Thalib Sekolah Dasar Alam Muara Bungo.Kata Kunci: Hasil Belajar; Materi Pecahan; Game Based Learning
Penerapan Bauran Pemasaran Pada Baznas Kabupaten Indramayu Untuk Pengentasan Kemiskinan Lilis Imamah Ichdayati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33525

Abstract

Zakat as the third pillar of Islam is an instrument of Islamic social finance that is often used in overcoming the problem of poverty and reducing income inequality between the rich and the poor. Trusted zakat institutions, such as Baznas Kab. Indramayu, for 3 consecutive years in 2017 and 2018 won WTP status (unqualified) and received the 2019 Baznas Jabar Award in the Best Collection Growth category. The purpose of this study is to understand the implementation of the 9Ps marketing mix of Baznas Kab. Indramayu in alleviating poverty in Kab. Indramayu, through a descriptive analysis approach and measuring the level of efficiency and effectiveness of the distribution of ZIS funds. The results showed that Baznas Indramayu Regency had implemented the 9Ps marketing mix consisting of Product (utilization of ZIS in the form of consumptive and productive programs), price (amount of ZIS paid by muzaki), promotion (activities to invite, inform, persuade, remind Baznas products), place (distribution of ZIS to mustahik), people (organizational structure based on the Decree of the Indramayu Regent), process (ZIS collection activities), Physical Evident (has its own office and cooperation with 5 banking institutions), public relations (services to muzaki and mustahik) and power (as a non-structural institution). The ZIS distribution efficiency values range from 5 – 7.5% (quite efficient) and the effectiveness values range from 83.92% - 131.33% (very effective).Keywords: Baznas; 9Ps marketing mix; muzaki; mustahik; poverty. Abstrak:Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrument keuangan sosial Islam yang kerap digunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Lembaga zakat yang dipercaya, seperti Baznas Kab. Indramayu, selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018 meraih status WTP (wajar tanpa pengecualian) dan memperoleh penghargaan Baznas Jabar Award 2019 dalam kategori Pertumbuhan Penghimpunan Terbaik. Tujuan penelitian ini adalah memahami pelaksanaan bauran pemasaran 9Ps Baznas Kab. Indramayu dalam mengentaskan kemiskinan di Kab. Indramayu, melalui pendekatan analisis deskriptif dan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas distribusi dana ZIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Indramayu telah melaksanakan bauran pemasaran 9Ps terdiri : Product (pendayagunaan ZIS berupa program  bersifat konsumtif dan produktif), price (besaran ZIS yang dibayarkan muzaki), promotion (kegiatan mengajak,menginformasikan, membujuk, mengingatkan produk Baznas via Lembaga atau media local / media social), place (penyaluran ZIS ke mustahik melalui UPTD dan UPZ Kab. Indramayu), people (struktur organisasi berdasarkan SK Bupati Indramayu), process (aktivitas pengumpulan ZIS sesuai dengan peraturan Baznas Pusat), Physical Evident (memiliki kantor sendiri dan Kerjasama dengan 5 lembaga perbankan), public relation (pelayanan terhadap muzaki dan mustahik) and power (mengikuti struktur pemerintah sebagai Lembaga non structural).  Adapun nilai efisiensi penyaluran ZIS berkisar 5 – 7,5 % (cukup efisien)  dan nilai efektifitas berkisar 83,92 % - 131,33 % (sangat efektif).Kata Kunci: Baznas; bauran pemasaran 9Ps; kemiskinan; muzaki; mustahik.
Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Negara dalam Islam Arip Purkon
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33925

Abstract

This research examined the mechanisms for appointing state leaders in Islam. The research was conducted by studying the appointment of leaders since the time of the Prophet Muhammad PBUH, the caliphs Abu Bakr, Umar bin Khathab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. In addition, it also studied the mechanisms for appointing state leaders in Saudi Arabia, Morocco, and Jordan which are considered Islamic countries. In Islamic history, the election of state leaders was carried out in different forms. This difference occurs based on considerations in accordance with the situation and conditions that occurred when the election of the leader was carried out. Islamic law only mentions the principles of leadership in general which must be used as a guide in selecting the country's leadership.Keywords: Al-Quran; Sunnah; Leader; Islam; Trust AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang mekanisme pengangkatan pemimpin negara dalam Islam. Penelitian dilakukan dengan mengkaji pengangkatan pemimpin sejak masa Rasulullah, masa khalifah Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Selain itu juga dikaji tentang mekanisme pengangkatan pemimpin Negara di Arab Saudi, Maroko dan Yordania yang dianggap sebagai negara Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan pemimpin negara dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat pemilihan pemimpin tersebut dilakukan. Hukum Islam hanya menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan secara umum yang harus dijadikan pedoman dalam pemilihan kepemimpinan negara.Kata Kunci: Al-Quran; Sunah; Pemimpin; Islam; Amanah
Problematika Pidana Kebiri Kimia (Chemical Castration) Berdasarkan Perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan Aldila Puspa Kemala; Patricia Rinwigati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terkait pidana kebiri kimia (chemical castration) berdasarkan perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku dan artikel yang berkaitan dengan kebiri kimia (chemical castration), melalui pendekatan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa persoalan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi khususnya mengenai tahap kesimpulan dan pelaksanaan kebiri kimia serta pidana kebiri kimia yang dimaksudkan untuk mengurangi perilaku seksual dan untuk mencegah pelanggaran seksual tidaklah efektif dan  bertentangan dengan Pasal 11  Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia
Contribution of Government Policy Stakeholders in Improving the Quality of Education in Indonesia Andri Gunawan; Nur Rohim Yunus; Faiqatul Husna
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33950

Abstract

This article seeks to investigate Indonesian government policymakers' role in enhancing education quality. This study employed a qualitative approach focusing on the literature and the Law. Data is gathered from various sources, including scientific journals, government publications, and educational policy documents. The findings of this study indicate that government policymakers play a crucial role in the development and enhancement of the education system in Indonesia. The Government creates a high-quality, inclusive, and competitive educational environment through various programs, policies, and budget allocations. The formulation of the appropriate procedure is crucial to attaining the objective of improving the quality of education. Education policies that are comprehensive and in line with the community's requirements are the foundation for sustainable education development. In addition, rigorous monitoring and evaluation by government stakeholders contribute to implementing effective policies and following national education standards. Improving the caliber of the teaching staff is also a key objective, necessitating ongoing training and professional development. Improving education quality also depends on the Government's dedication to allocating the education budget. By allocating sufficient funds, the Government can construct and maintain an appropriate educational infrastructure, offer tuition assistance, and promote increased access to education for all segments of society.Keywords: Contribution; Government Policy Holders; Education quality; Education system; Indonesia Abstrak:Artikel ini berusaha menyelidiki peran pembuat kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan fokus pada literatur dan hukum. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing melalui berbagai program, kebijakan, dan alokasi anggaran. Perumusan kebijakan yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan pendidikan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan landasan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang ketat oleh pemangku kepentingan pemerintah berkontribusi pada implementasi kebijakan yang efektif dan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Meningkatkan kualitas staf pengajar juga merupakan tujuan utama, yang memerlukan pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional. Peningkatan mutu pendidikan juga tergantung pada kesungguhan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Dengan mengalokasikan dana yang cukup, pemerintah dapat membangun dan memelihara infrastruktur pendidikan yang memadai, menawarkan bantuan biaya pendidikan, dan mendorong peningkatan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.Kata kunci: Kontribusi; Pemangku Kebijakan Pemerintahan; Kualitas Pendidikan; Sistem Pendidikan; Indonesia

Page 3 of 3 | Total Record : 29


Filter by Year

2023 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue