cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 10, No 5 (2023)" : 23 Documents clear
Strategi Diversifikasi Sumber Energi Sebagai Respons Terhadap Perubahan Iklim: Analisis Kerjasama China-Perancis Ida Susilowati; Elfarah Reggina Azzahra; Ratna Alfina Nurcahyani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34766

Abstract

As of April 2023, 36 Chinese and French companies have signed 18 cooperation agreements in various fields, including one in the field of renewable energy. This immediately attracted attention from several countries and some parties who focus on moving in the field of renewable and sustainable energy considering that China and France are 2 of several countries that have great strength in the International System today. The purpose of this study is to analyze how the diversification strategy of energy sources carried out by China and France in response to climate change is current. The research method used in this research is a qualitative library research method with energy security theory as an analysis tool. The results show that cooperation between China and France in shaping energy diversification strategies has reaped successes such as the construction of solar power plants in Africa and wind power plants in China. However, technological and regulatory challenges and obstacles still need to be found solutions. Proper diversification of the energy portfolio, along with improved energy efficiency, will be an important step in achieving the global goal of reducing carbon emissions and fighting climate change.Keywords: Energy diversification, France-China cooperation, climate change, sustainable energy, energy security. AbstrakPada April 2023, terdapat 36 perusahaan China dan Prancis yang telah menandatangani 18 perjanjian kerja sama di berbagai bidang, termasuk salah satunya dalam bidang energi terbarukan. Hal tersebut langsung menarik atensi dari beberapa negara dan beberapa pihak yang fokus bergerak pada bidang energi terbarukan dan berkelanjutan mengingat China dan Prancis merupakan 2 dari beberapa negara yang memiliki kekuatan besar dalam Sistem Internasional saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana strategi diversifikasi sumber energi yang dilakukan oleh China dan Prancis sebagai respons terhadap perubahan iklim saat ini. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif library reseacrh dengan teori keamanan energi sebagai alat analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kerjasama antara China dan Prancis dalam membentuk strategi diversifikasi energi nyatanya telah menuai keberhasilan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Afrika dan juga pembangkit listrik tenaga angin di China. Namun, tantangan dan hambatan teknologi serta regulasi masih menjadi hal yang perlu ditemukan solusi. Diversifikasi portofolio energi yang tepat, bersama dengan peningkatan efisiensi energi, akan menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan global untuk mengurangi emisi karbon dan melawan perubahan iklim.Keywords: Diversifikasi Energi, Kerjasama Prancis-China, Perubahan Iklim, Energi Berkelanjutan, Keamanan Energi.
Efektivitas Penyaluran Dana Pada Badan Amil Zakat Nasional Indonesia Tahun 2018 Sampai 2023 Ivalaili Ivalaili
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui total keseluruhan penghimpunan dana zakat, infak, serta sedekah di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk membandingkan laporan kinerja badan pengelola zakat untuk melihat peningkatan tiap tahunnya serta mengetahui tingkat efektivitas pada Badan Amil Zakat Nasional dalam penyaluran dana ZIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni studi pustaka. Sumber bisa berasal dari buku-buku, jurnal penelitian, dan sumber bacaan lainnya. Selain menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dengan rasio ukur Zakat Core Principle. Pada tahun 2018, total keseluruhan dana zakat yang terkumpul sebesar Rp.205.09 miliar. Di tahun 2019, total terkumpulnya dana ZIS serta dana lainnya mencapai Rp.296 miliar. Tahun 2020, jumlah pengumpulan dana ZIS serta DSKL bernilai Rp.386.2 miliar. Pada tahun 2021, jumlah pengumpulan dana keseluruhan mencapai Rp.517,5 miliar. Tahun 2022 pada semester pertama, yaitu pada bulan Januari sampai Juni tercatat dana yang terkumpul sebesar Rp.393,4 miliar. Terakhir, pada tahun 2023 diharapkan penghimpunan dana mencapai angka Rp.33 triliun.
Bawaslu Institution and Its Contribution in Resolving Election Disputes Afrinal Afrinal; Nur Rohim Yunus; Fitria Esfandiari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34803

Abstract

Elections are an important aspect of democracy, and their success depends largely on the integrity and transparency of the process. In the Indonesian context, the Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a major role in supervising and resolving election disputes. This article explores Bawaslu's key role in resolving election disputes and its contribution to democratic stability in Indonesia. This research aims to identify the positive impact of dispute resolution by Bawaslu on the general election process and public trust. This research uses qualitative research methods with a literature approach and a statutory regulations approach. Data was obtained from various sources, including related literature, laws and regulations related to elections, and official Bawaslu documents. This research concludes that Bawaslu has a very important role in resolving election disputes in Indonesia. By using transparent and fair research methods, Bawaslu helps maintain the integrity of general elections, overcome disagreements, and increase public confidence in election results. Bawaslu's contribution is not only in resolving disputes but also in strengthening the democratic system in Indonesia. This means that Bawaslu also produces valuable learning experiences for stakeholders, including political parties, election organizers and civil society, to improve the general election process in the future.Keywords: Bawaslu; Dispute resolution; Election AbstrakPemilihan umum merupakan aspek penting dalam demokrasi, dan keberhasilannya sangat bergantung pada integritas dan transparansi prosesnya. Dalam konteks Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran utama dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa pemilu. Artikel ini mengeksplorasi peran kunci Bawaslu dalam mengatasi sengketa pemilu dan kontribusinya terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak positif penyelesaian sengketa oleh Bawaslu terhadap proses pemilihan umum dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk literatur terkait, peraturan perundang-undangan terkait pemilu, dan dokumen resmi Bawaslu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yang transparan dan adil, Bawaslu membantu menjaga integritas pemilihan umum, mengatasi ketidaksetujuan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Kontribusi Bawaslu bukan hanya dalam menyelesaikan sengketa tetapi juga dalam memperkuat sistem demokratis di Indonesia. Artinya, Bawaslu juga menghasilkan pengalaman pembelajaran yang berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil, untuk meningkatkan proses pemilihan umum di masa depan.Kata Kunci: Bawaslu; Penyelesaian Sengketa; Pemilu
Prospek Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis Hamidah Abdurrachman; Fajar Ari Sudewo; Soesi Idayanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.33839

Abstract

Ganja merupakan tanaman yang sering dipandang negatif. Penggunaan ganja dilarang oleh Undang-Undang Narkotika. Ganja dapat digunakan dalam bidang medis untuk pengobatan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan tentang ganja di Indonesia dan bagaimana prospek penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tentang ganja terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja di Indonesia digolongkan ke dalam jenis Narkotika Golongan I artinya ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yaitu dalam arti memiliki jerat hukuman yang paling berat yaitu 12 (dua belas) tahun. Penggunaan ganja untuk kebutuhan medis masih belum menemukan titik terang dalam ketentuan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan yaitu ganja dimasukan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tingkat ketergantungan Narkotika Golongan 1 sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan. Adapun untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari Narkotika Golongan I.Kata Kunci : Legalisasi, Ganja, Medis
Peningkatan Kompetensi Sustainable Developtment Goals Dalam Pendidikan Tinggi: Mengeksplorasi Pendekatan Pendagogis Interdisipliner Armania Putri Wardhani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34604

Abstract

This study aims to explore an interdisciplinary pedagogical approach to advance knowledge and understanding of sustainable development goals (SDGs) in higher education institutions (HEIs). This qualitative study conducted an exploratory experiment to elaborate forms for advancing pedagogical approaches that embed sustainability. The design of the pedagogical project was exploratory and interdisciplinary, using a pre-established framework of key competencies for sustainability. The pedagogical approach proposed in this paper expands active and interdisciplinary learning in higher education. The authors argue that this approach encourages students to take ownership and responsibility for their learning process and demonstrate changed patterns of thinking and behavior.Keywords: Sustainable development; Sustainable development goals; (SDGs); Responsible management education; Key competencies; Pedagogical approaches Abstrak:Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan pedagogis interdisipliner untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di lembaga pendidikan tinggi (PT). Studi kualitatif ini melakukan eksperimen eksploratif untuk mengelaborasi bentuk-bentuk guna memajukan pendekatan pedagogis yang menanamkan keberlanjutan. Rancangan proyek pedagogi bersifat eksploratif dan interdisipliner, menggunakan kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya tentang kompetensi kunci untuk keberlanjutan. Pendekatan pedagogis yang dikemukakan dalam makalah ini, memperluas pembelajaran aktif dan interdisipliner dalam pendidikan tinggi. Penulis berpendapat bahwa pendekatan ini mendorong siswa untuk mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka dan menunjukkan pola pikir dan perilaku yang berubah.Kata Kunci: Sustainable development; Sustainable development goals; (SDGs); Responsible management education; Key competencies; Pedagogical approaches
Manajemen Air Tanah di DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Air Talia Sopiyani; Aju Putrijanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34606

Abstract

Indonesia is known as the island nation and is thus viewed as having a large supply of water and water mainly with groundwater. The purpose of this paper is to identify the problem in Jakarta which is the capital of Indonesia, especially in the groundwater management sector. The increased use of groundwater by communities and industries because of its easy process and many benefits, but inadequate groundwater management has resulted in water contamination. Factor causes like air pollution and sewage. Jakarta as the capital of Indonesia has a high level of pollution. The many vehicles and low greenery areas in Jakarta make air pollution poorly handled. Jakarta's society in general works in the industry sector. The amount of industry there with the lack of good groundwater management is the result of industry's waste. As an example in the Muara Angke region in North Jakarta, it is well-known that the fishing industry has a problem with the untreated waste management case. In terms of legislation in Indonesia, especially in the field of water management using the water resources act, act No. 17 of 2019, on water resources which was the result of previous constitutional renewal.Keywords: Management; Groundwater; Water Resources AbstrakIndonesia dikenal sebagai negara kepulauan sehingga dipandang memiliki pasokan air yang banyak terutama dengan air tanah. Tujuan dibuatnya artikel ini untuk mengidentifikasi permasalahan sektor manajemen air tanah di DKI Jakarta serta kebijakan pemerintah dalam pemberian sanksi administratif maupun pidana yang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Banyaknya penggunaan air tanah oleh masyarakat dan industri karena proses yang mudah dan manfaatnya banyak namun manajemen air tanah yang belum maksimal mengakibatkan timbul pencemaran air tanah. Faktor yang disebabkan seperti polusi tanah dan mengakibatkan munculnya limbah padat dan cair. Masyarakat di Jakarta secara umum bekerja di sektor perindustrian. Minimnya manajemen air tanah yang baik mengakibatkan adanya limbah industri. Seperti contoh di daerah muara angke Jakarta Utara yang terkenal dengan wilayah industri perikanan yang memiliki permasalahan manajemen air tanah pada kasus pengolahan limbah terutama limbah cair. Dalam hal legislasi di Indonesia terutama pada bidang manajemen air tanah menggunakan undang-undang sumber daya air yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya air.Kata Kunci: Manajemen; Air Tanah; Sumber Daya Air
Hubungan Diplomatik dalam Islam Atep Abdurofiq; Gilang Rizki Aji Putra
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35220

Abstract

Diplomatic Relations in Islam has become an interesting topic to discuss. Islam, a religion that teaches peace and tolerance, has provided a unique perspective on friendly relations between countries. In classical Islamic Fiqh literature, the issue of diplomatic relations or what is usually called al-alaqah addauliyah fi al-Islam has begun to be studied and written about by ulama. In this article, we will further discuss the Islamic views on friendly relationships and how these views can be applied in a modern context. The method used in this research is a qualitative research method with a literature approach. The research results state that diplomatic relations in Islam are implemented in various ways, such as avoiding conflict, increasing cooperation, respecting differences, and implementing justice. Therefore, countries will be able to build better and mutually beneficial diplomatic relations by using these principles.Keywords: International Relations; Diplomatic Relations; Islam AbstrakHubungan Diplomatik dalam Islam telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Islam, agama yang mengajarkan perdamaian dan toleransi telah memberikan perspektif unik tentang hubungan persahabatan antar negara. Dalam literatur Fiqh Islam klasik, masalah hubungan diplomatik atau yang biasa disebut al-alaqah addauliyah fi al-Islam sudah mulai dikaji dan ditulis oleh ulama. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut pandangan Islam tentang hubungan persahabatan dan bagaimana pandangan ini dapat diterapkan dalam konteks modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan diplomatik dalam Islam diterapkan dalam berbagai cara, seperti menghindari konflik, meningkatkan kerja sama, menghormati perbedaan, dan menerapkan keadilan. Oleh karenanya, negara-negara akan dapat membangun hubungan diplomatik yang lebih baik dan saling menguntungkan dengan menggunakan prinsip-prinsip ini.Kata kunci: Hubungan Internasional, Hubungan Diplomatik, Islam
TINJAUAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEKERJAAN INTERIOR Eni Jaya; Endang Suprapti; Jum Anggriani; Arihta Esther Tarigan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34969

Abstract

Pekerjaan interior merupakan pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan konstruksi selesai dan diserahterimakan ke pemilik proyek. Penyerahan gedung disini adalah penyerahan dimana bangunan tersebut belum terpasang interiornya, sehingga pekerjaan interior disini termasuk didalamnya pembersihan, pembongkaran dan merapikan kembali tempat yang akan diperbaiki. Sebagaimana halnya pekerjaan konstruksi, pekerjaan interior ini dilakukan secara borongan, dapat berupa meliputi pemasangan instalasi listrik, pemasangan lantai, pemasangan dinding partisi, pemasangan waterproofing, dan lain-lain. Diterima pekerjaan interior tersebut menimbulkan kesepakatan diantara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan dalam suatu perjanjian pemborongan pekerjaan karenanya perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil, artinya perjanjian kontrak itu lahir atau ada sejak adanya  kata sepakat antara kedua belah pihak, dan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tersebut tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lainnya, jika perjanjian pemborongan dibatalkan atau diputuskan secara sepihak, maka pihak lainnya dapat menggugatnya. Hal ini dikarenakan perjanjian pemborongan merupakan perjanjian bertimbal balik, artinya dengan lahirnya perjanjian maka lahir pula hak dan kewajiban para pihak, dimana pihak yang satu, (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain.
Pengabaian Anti Discriminatory Policy terhadap Pelamar Kerja atas Dasar Defisiensi Penglihatan Warna dalam Badan Usaha Milik Negara dan Instansi Pemerintah di Indonesia Ruli Agustin; Atik Winanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34775

Abstract

Protection of human rights for persons with disabilities is one of the objectives of the state to realize welfare that can provide a sense of security for its citizens. One of the efforts that has been realized by the government is to ratify the convention on the rights of persons with disabilities, as a form of guarantee and respect and fulfillment of a series of rights in persons with disabilities, especially people with color vision deficiency who have actually provided a decent livelihood without discrimination. Based on that axiom, the author conducted this study to analyze the implementation of procedures or policies for people with disabilities in obtaining employment in accordance with the instruments of the International Labour Organization. The research method used is a type of empirical legal research. The results of this study show that there are still crucial legal polemics related to limitations and discrimination in the recruitment process, both in government agencies and other private companies that are not in accordance with Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Thus, the state's goal to provide protection and respect has indirectly disappeared and eroded due to unfair requirements in labor recruitment in Indonesia.Keywords: Color Vision Deficiency, Labor Recruitment Process and Discrimination AbstrakPerlindungan terhadap hak asasi bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat memberikan rasa aman bagi warga negaranya. Salah satu upaya yang telah terealisasikan oleh pemerintah yaitu dengan meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, sebagai bentuk jaminan dan penghormatan dan pemenuhan serangkaian hak pada diri penyandang disabilitas, terkhusus penyandang defisiensi penglihatan warna yang secara nyata telah memberikan penghidupan secara layak tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan aksioma itulah penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisa implementasi prosedur ataupun kebijakan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan instrument dari International Labour Organization. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan masih adanya polemik hukum yang krusial terkait limitasi dan diskriminasi dalam proses rekruitmen, baik itu pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta lainnya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga, tujuan negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan secara tidak langsung telah sirna dan terkikis akibat tidak adilnya syarat dalam rekruitmen tenaga kerja di Indonesia.Kata Kunci: Defisiensi Penglihatan Warna, Proses Rekruitmen Tenaga Kerja dan Diskriminasi
Urgensi Pembuatan Undang-Undang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi Sulistyowati Sulistyowati; Surajiman Surajiman; Syarif Polhaupessy; Nurhanudin Achmad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34821

Abstract

The Constitutional Court is given the authority to regulate its own procedural law in the form of Constitutional Court regulations. Because the Constitutional Court has the authority to make its own procedural law, it is not uncommon for procedural laws to change. This is different from other procedural laws which are in the form of laws, for example criminal procedural law, civil procedural law, state administrative judicial procedural law, and religious judicial procedural law. The aim of this research is to provide ideas on how procedural law can be effectively used in trials at the Constitutional Court. The method used in this research is normative research, as a consequence of prescriptive and applied legal research. The data used is secondary data. The findings in this research recommend that procedural law be made into law. Research like this is very important so that possible deficiencies in the rules related to procedural law can be overcome so that the pursuit of justice can be more certain.Keywords: Constitutional Court; Procedural Law; Constitution AbstrakMahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk mengatur hukum acaranya sendiri dalam bentuk peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena kewenangan dimiliki Mahkamah Konstitusi membuat hukum acaranya sendiri, maka tidak jarang terjadi perubahan hukum acara. Berbeda halnya dengan hukum acara lain yang bentuknya undang-undang, contohnya hukum acara pidana, Hukum acara perdata, Hukum acara peradilan tata usaha negara, maupun hukum acara peradilan agama.  Tujuan penelitian ini adalah memberi pemikiran bagaimana hukum acara yang efektif dipakai dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, sebagai konsekuensi dari penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menganjurkan supaya dibuat hukum acara dalam undang-undang.  Penelitian seperti ini penting sekali agar kekurangan yang mungkin ada dalam aturan terkait hukum acara dapat diatasinya sehingga pelaksanaan pencarian keadilan lebih pasti.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Hukum Acara; Undang-Undang

Page 1 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue