cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 880 Documents
 31   32   33   34   35 
Praktek Al-‘Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer Rahman, Muh Fudhail
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.23289

Abstract

Praktek ekonomi saat ini seakan tidak ada kata henti untuk terus menerus dikembangkan. Baik dalam ranah wacana, regulasi serta pemahaman dalam mindset kaum muslimin dan masyarakat. Salah satunya adalah kebiasaan dan tradisi yang terkait dengan praktek akad dan produk ekonomi syariah, yang dikenal dengan ‘urf atau adat. Tulisan berikut memarparkan tentang bahasan urf dan adat dari aspek defenisi, wacana yang diperdebatkan oleh para ulama dan cendekiawan, hingga pada implementasi dalam kehidupan saat ini. Metode yang digunakan dalam tulisan berikut adalah deskriptif analisis. Tulisan ini mendukung dan menguatkan bahwa kajian ‘urf dan adat dalam wacana istibath hukum Islam, termasuk dalam kajian perkembangan ekonomi syariah memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Kedua sumber hukum Islam legal dan absah sebagai salah satu metode memutuskan hukum Islam.
Keikutsertaan Anak di Bawah Umur Dalam Aksi Demonstrasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Sofyan Nur Hardiansyah; Mufidah Mufidah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19490

Abstract

ABSTRAKAnak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai harapan masa depan bangsa. Sedangkan demonstrasi adalah hal yang lazim dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan sistem demokarasi. Belakangan ini terjadi aksi demonstrasi yang melibatkan anak di bawah umur. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dan juga menjelaskan tentang keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekaatan konseptual (conseptual approach). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan fenomena yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila. Keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi yaitu tidak diperbolehkan karena seorang anak belum memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf sehingga belum dapat diberikan pembebanan (taklif). Kata Kunci : Anak di Bawah Umur, Aksi Demonstrasi, Demokrasi ABSTRACTChildren are a gift from Allah the Almighty as the hope for the future of the nation. Meanwhile, demonstrations are common in countries that use a democratic system. Recently there was a demonstration involving minors. This journal aims to find out about the implementation of democracy in Indonesia and also explain the participation of minors in demonstrations according to Islamic Law and Positive Law. The author uses a qualitative method and a statue approach and a conceptual approach. Sources of data in this study are law and phenomenon of data sources. Based on the research results, it is concluded that the principle of democracy in Indonesia is Pancasila Democracy. The participation of minors in demonstrations is not allowed because a child has not met the requirements as a mukallaf so that he cannot be charged with taklif.Keywords : Underage Children, Demonstrations, Democracy
ANALISIS KINERJA KEUANGAN DI SARANA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENGARUH KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BPJS Nuril Astuti; Jubaedah Jubaedah; Sri Mulyantini
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23138

Abstract

BPJS Kesehatan. Sejak BPJS berdiri dari 2014 - 2019 jaminan kesehatan sampai saat ini masih banyak persoalan yang terjadi baik di puskesmas dan rumah sakit terkait dengan pelayanan pasien yang menggunakan BPJS. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  Wilayah DKI Jakarta. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Data sarana di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta meliputi, RSUD 32 sarana, Puskesmas Kecamatan:  44 sarana, BPJS DKI khususnya mengalami defisit, dari anggaran 1,7 Triliun yang disediakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Penelitian Ini Bertujuan melakukan analisis Kinerja Keuangan Di Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi  DKI Jakarta Terhadap  Pengaruh Keterlambatan Pembayaran BPJS baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2017, 2018, dan 2019, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisa rasio Liquiditas (X!), Rasio Aktivitas (X2), Rasio Solvabilitas (X3) dan Rasio ROA (Return On Assets) sebagai (Y) menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian diperoleh persamaan Regresi Linier Berganda dari : Rumah Sakit : ROA = - 0,420 + 0,000002 LIQUIDITAS (X1) + 0,00037 AKTIVITAS (X2) – 0,000001  SOLVABILITAS (X3), disimpulkan bahwa secara simultan variable independent (Rasio Liquiditas; RasioAktivitas; Rasio Solvabilitas) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variable dependent  (Rasio ROA).  dan Regresi Linier Puskesmas ROA (Y) = - 0,396 + 0,000000 LIQUIDITAS(X1) + 0,254 AKTIVITAS ( X2) +  0,000000 SOLVABILITAS (X3) Disimpulkan bahwa secara simultan variable independent (Rasio Liquiditas ; RasioAktivitas; Rasio Solvabilitas) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependent (Rasio ROA), sesuai dengan hipotesa yang ada dimana terdapat pengaruh sehingga hipotesa pada penelitian ini  dapat diterima. Kata kunci : Kinerja Keuangan; Sarana Kesehatan; Puskesmas; RSUD; BPJS
Additional Criminals To Corporations As An Efforts To Create Criminal Impact With Decision Kukuh Dwi Kurniawan; Fitria Esfandiari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23386

Abstract

Corporations are always a problem when asked for criminal responsibility. In addition to their own separate ways, separate regulations are needed to examine and prosecute corporations that carry out criminal acts. Like the case that has occurred, the KPK has positioned PT NKE as a legal subject to hold criminal liability. Prosecutors prosecute, and necessary crimes also provide additional penalties for a ban on participating in state auctions for six months. The study was conducted in a descriptive analysis and literature review approach. This study examined philosophically historically the existence of additional crimes to provide a conviction that pledged perpetrators. The conclusion that can be obtained from studying different criminal offences other than the main criminal to the corporation as a legal breakthrough in conducting regular excavation from existing regulations to create a criminal punishment that has a deterrent effect on the corporation that commits a criminal offence.Keywords: Additional Crimes; Corporations; Deterrent Effects. AbstrakKorporasi selalu menjadi masalah ketika dimintai pertanggungjawaban, selain diperlukan cara tersendiri juga diperlukan regulasi tersendiri dalam upaya memeriksa dan mengadili korporasi yang melaklukan tindak pidana. Seperti kasus yang telah terjadi, KPK telah memposisikan PT NKE sebagai subyek hukum sehingga dapat dimintai pertanggugjawaban pidana. JPU melakukan penuntutan selain pidana pokok juga memberikan pemidanaan tambahan berupa larangan mengikuti lelang negara selama enam bulan. Penelitian dilakukan secara deskriptif analisis dan pendekatan kajian pustaka serta dalam penelitian ini mengkaji secara historis filosofis  adanya pidana tambahan sehingga dapat memberikan pemidanaan yang menjera pelaku. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian penjatuhan pidana tambahan selain pidana pokok kepada korporasi sebagai upaya terobosan hukum dalam melakukan penggalian hukum dari peraturan yang telah ada untuk menciptakan pemidanaan yang memiliki efek jera kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.Kata Kunci: Pidana Tambahan; Korporasi; Efek Jera.
Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Wilda Rizki; Santrawan T. Paparang; Kristiawanto Kristiawanto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23298

Abstract

Indonesia is a state of law (rechstaat) not based on mere power (machstaat), as stated in the preamble, body, and explanation of the 1945 Constitution. The state of the law has a nature where the equipment can only act according to and be bound by the rules which have been determined in advance, by the equipment which is authorized to enforce the regulation. In conducting the search for the truth of a criminal act, there is the principle of "presumption of innocence" which must be strictly applied by law enforcement officers and is one of the most important principles in criminal procedural law. This principle is contained in Article 8 of Law Number 48 of 2009 concerning the Basic Provisions of Judicial Power. In relation to the rights of the suspect, a new institution in the Criminal Procedure Code was born, called pretrial, the regulation of which is contained in Article 1 point 10 and reaffirmed in Articles 77 to 83 of the Criminal Procedure Code. In the development of law enforcement in Indonesia, recently there have been many cases of pretrial applications that have emerged. This shows that the wider community utilizes available facilities (pretrial institutions) to seek justice for unlawful acts from law enforcement officials.Keywords: Pretrial; Corruption; Criminal Justice System AbstrakIndonesia adalah negara hukum (rechstaat) tidak berdasar kekuasaan belaka (machstaat), seperti yang dicantumkan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Negara hukum mempunyai sifat di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu. Dalam melakukan pencarian kebenaran atas suatu tindak pidana, terdapat asas “praduga tak bersalah” yang harus benar-benar diterapkan oleh aparat penegak hukum dan merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana. Asas ini dimuat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sehubungan dengan hak–hak tersangka, maka lahirlah lembaga baru dalam KUHAP yang disebut praperadilan, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 butir 10 dan dipertegas lagi dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam perkembangan kehidupan penegakkan hukum di Indonesia akhir-akhir ini banyak terdapat kasus-kasus permohonan praperadilan yang muncul, hal ini menunjukan bahwa masyarakat luas memanfaatkan sarana yang tersedia (lembaga praperadilan) untuk mencari keadilan atas tindakan melawan hukum dari aparat penegak hukum.Kata Kunci: Praperadilan; Korupsi; Sistem Peradilan Pidana
Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perzinahan Kukuh Dwi Kurniawan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24104

Abstract

Abstract Video recording is one of the consequences of the development of electronic information technology which aims to capture events so that they can be remembered and played back with the help of a video player, but as a necessity it will be followed by deviant actions by abusing the video to record the adultery he did. The de facto video recording of adultery becomes an incident that actually occurs and is considered a strong means of proof if according to the customs and norms in society, but how can the videotape be used as a means of proving the existence of an adultery complaint in court. This study provides a normative juridical description by parsing conceptually based on statutory regulations and legal doctrine and the purpose of this research is to describe juridically video recordings are used as evidence of adultery cases. This study found that video recordings can be used as legal evidence that is recognized after examination from experts and other instructions to check the authenticity of adultery recordings, especially after the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016. Keywords: Video recording; Evidence; Adultery; Criminal Procedure Law. Abstrak Rekaman video menjadi salah satu akibat perkembangan teknologi informasi elektronik yang bertujuan untuk mengabadikan peristiwa untuk dapat diingat dan diputar kembali dengan bantuan alat pemutar video, namun sebagai keniscayaan yang akan diikuti dengan perbuatan yang menyimpang dengan menyalahgunakan video itu untuk merekam aktifitas perzinahan yang dilakukannya. Secara de facto rekaman video perzinahan menjadi sebuah kejadian yang senyatanya terjadi dan dianggap sebagai alat pembuktian yang kuat apabila menurut kebiasaan dan norma di masyarakat, namun bagaimana rekaman video tersebut dijadikan sebagai alat pembuktian adanya delik aduan perzinahan dalam persidangan. Penelitian ini memberikan deskripsi secara yuridis normatif dengan mengurai konseptual berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum dan tujuan penelitian ini untuk menguraikan secara yuridis rekaman video dijadikan sebagai alat bukti perkara perzinahan. Penelitian ini menemukan bahwa rekaman video dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diakui setelah dilakukan adanya pemeriksaan dari ahli dan petunjuk lainnya untuk memeriksa keaslian rekaman perzinahan khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016. Kata kunci: Rekaman video; Alat bukti; Perzinahan; Hukum Acara Pidana.
Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Praktek Monopoli PT. X Melalui Pendekatan Rule of Reason Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Mudawaroh Mudawaroh
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.25071

Abstract

The BPNT program in Lebak Regency is administered by PT. X. It now has 106,230 Beneficiary Families. PT. X is suspected of engaging in monopoly behavior, infringing Article 25 Paragraph (1) letters a, b, and c regarding Dominant Position, and violating Article 26 about Multiple Positions. The goal of this study is to examine PT. X's alleged monopolistic behavior using a rule of reason approach in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 prohibiting monopolistic practices and unfair business competition. This research employs a legal-normative approach with a statutory focus. The data are derived from secondary sources such as legislation, books, and periodicals that are regarded as primary legal material. Qualitative methods were used to assess data collected during field research and document studies. The findings indicated that PT. X did not exhibit monopolistic behavior, market control, or the absence of concurrent positions that result in unfair commercial competition. Additionally, PT X does not meet the requirements of Article 25 of Law No. 5 of 1999 prohibiting Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Connection with a Dominant Position because it has not been established that other business actors cannot engage in business competition for identical goods or services, implying that PT. X cannot be said to be engaging in monopolistic practices or unfair business competition in connection with a dominant position. Additionally, PT. X's distribution of BPNT lacks a feeling of justice, which contributes to the absence of welfare. To anticipate and mitigate this, KPPU must supervise companies involved in the BPNT program in Lebak Regency. To avoid regulations that violate business competition law, the government can refer to the OECD Toolkit Regulatory Impact Assessment, a systemic approach for critically assessing the positive and negative effects of existing regulations.Keywords: BPNT; Monopoly; Dominant Position; Well-being  AbstrakProgram BPNT di Kabupaten lebak dengan total 106.230 Keluarga Penerima Manfaat yang dikuasai oleh PT. X.  Penguasaan tunggal tersebut menjadikan PT. X diduga melakukan praktek monopoli, pelanggaran Pasal 25 Ayat (1) huruf a, b, dan c yaitu tentang Posisi Dominan dan pelanggaran pasal 26 tentang Jabatan Rangkap. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dugaan praktek monopoli PT. X melalui pendekatan rule of reason dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, data diperoleh dari data sekunder, yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, buku dan jurnal. Data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. X tidak memenuhi unsur praktek monopoli, penguasaan pasar dan tidak adanya rangkap jabatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu PT X juga tidak memenuhi unsur Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan Posisi Dominan karena tidak terbukti mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, sehingga PT. X tidak dapat dikatakan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan pengamatan yang sesuai teori rule of reason. Tindakan penyaluran BPNT yang dilakukan PT. X juga tidak memberikan rasa keadilan yang berdampak pada minimnya kesejahteraan. Upaya mengantisipasi dan meminimalisir hal tersebut diantaranya, KPPU perlu mengawasi perusahaan yang terkait dengan program BPNT di Kabupaten Lebak dan sebagai upaya pencegahan peraturan yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha, pemerintah dapat mengacu pada OECD Toolkit Regulatory Impact Assessment yaitu pendekatan sistemik untuk menilai secara kritis efek positif dan negatif dari regulasi yang ada.Kata Kunci: BPNT, Monopoli, Posisi Dominan, Kesejahteraan
TanggungJawab Kurir dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (ecommerce) dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Perspektif Hubungan Keagenan Rama Dhianty
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24671

Abstract

Payment facilities with cash on delivery (COD) payment methods in online buying and selling transactions have experienced significant developments, along with the emergence of digitalization and the COVID-19 pandemic.  COD aims to increase competitiveness and reach a wider market, especially targeting consumers who do not yet have access to financial institutions (unbanked). The legal relationship that occurs involves five parties other than sellers and buyers, there is a digital platform as a marketplace, expedition service providers and couriers who are obliged to deliver goods and receive payments from buyers. Many cases that occur cause problems that boil down to couriers. The research approach used is normative legal research that results in the conclusion, that in the perspective of agency relations, the courier is functionally an agent representing the expedition. Couriers perform their obligation to send goods and receive payments based on orders from the seller as the principal.  In this case, the courier acts on the risks and responsibilities of the seller as the principal. The implications of the gig economy on couriers do not need to occur, considering that in the legal principle of courier agencies are only responsible to the extent ordered by the principal according to the COD method.  Therefore, (1) the government needs to make special rules on agency services, (2) digital shopping platforms are obliged to regulate the rights and obligations of all parties involved in cod methods, (3) improve digital literacy to buyers.Keywords: E commerce; COD; Agency; Covid-19; Courier Abstrak.Fasilitas pembayaran dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) dalam transaksi jual beli online mengalami perkembangan yang signifikan, seiring dengan kemunculan digitalisasi dan pandemi COVID-19. COD bertujuan meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas, terutama menyasar konsumen yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan (unbanked). Hubungan hukum yang terjadi melibatkan lima pihak selain penjual dan pembeli, terdapat platform digital sebagai marketplace, penyedia jasa ekspedisi dan kurir yang berkewajiban mengirimkan barang dan menerima pembayaran dari pembeli. Banyak kasus yang terjadi menimbulkan  masalah yang bermuara pada kurir. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menghasilkan kesimpulan, bahwa dalam perspektif hubungan keagenan, kurir secara fungsional adalah agen yang mewakili ekspedisi. Kurir melakukan kewajibannya yaitu mengirim barang dan menerima pembayaran berdasarkan perintah dari penjual selaku prinsipal. Dalam hal ini kurir bertindak atas risiko dan tanggung jawab penjual selaku prinsipal. Implikasi gig economy terhadap kurir tidak perlu terjadi, mengingat dalam prinsip hukum keagenan kurir hanya bertanggung jawab sebatas apa yang diperintahkan oleh prinsipal sesuai metode COD. Oleh karena itu, (1) pemerintah perlu untuk membuat aturan khusus tentang jasa keagenan, (2) platform belanja digital wajib mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam metode COD, (3) meningkatkan literasi digital kepada pembeli.Kata Kunci: E commerce; COD; Keagenan; Covid-19; Kurir
Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciaryduty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit Mira Indrawati; Abdul Manan; Dhoni Martien
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24060

Abstract

The board of directors' responsibilities for breaches of fiduciary duty that resulted in the company's bankruptcy are discussed. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach that is backed up by empirical juridical evidence in the form of a detailed description, namely deductive research that begins with an analysis of the articles in the applicable laws and regulations governing the legal consequences for board of directors violations of fiduciary duty. Thus, the company becomes bankrupt, and the board of directors is responsible for violating the fiduciary duty and causing the company to become bankrupt. The Board of Directors, as a corporate organ, is obligated to act in the best interests of the corporation, not of the shareholders acting in their capacity as directors. In general, the board of directors must consider the interests of shareholders and other stakeholders when performing their duties as directors. In general, the board of directors must consider the interests of the corporation's shareholders and stakeholders. The Company Law regulates the directors' liability for losses or bankruptcy suffered by the company as a result of their actions.Keywords: Board of Director’s responsibility; Fiduciary duty; Bankruptcy Abstrak:Pembahasan tanggung jawab direksi atas pelanggaran fiduciary duty yang mengakibatkan perseroan pailit. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraian yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur terhadap permasalahan akibat hukum atas pelanggaran fiduciary duty oleh direksi, sehingga menyebabkan perseroan pailit serta tanggung jawab direksi yang melanggar fiduciary duty dan menyebabkan perseroan tersebut pailit. Direksi sebagai organ dari perseroan yang memiliki kewajiban menjalankan fiduciary duty terhadap korporasi, bukan terhadap pemegang saham menjalankan fungsinya sebagai direksi. Secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direksi. Secara umum  direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi. UUPT mengatur tentang tanggung jawab Direksi perseroan atas kerugian atau kepailitan yang dialami perseroan yang dikarenakan perbuatan Direksi.Kata Kunci: Tanggungjawab Direksi; Fiduciary duty; Pailit
Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept In Islamic Economic Activities Muhammad Maksum
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022): Maret-April
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.24825

Abstract

The article covers Al-Ghazali's view on the use of maslahah mursalah as the basis for establishing law in the field of sharia economics. The concept of maslahah mursalah is debated among ulama to be used as the basis for establishing law. The maslahah provides opportunities for the adoption of new innovations that were not previously discussed among ulama and were not rejected by religion. On the other hand, the economy needs sharia support to continue to run in accordance to religious guidance and adapt to the times. By comparing economic principles and maslahah theory, al-Ghazali's view that accepts the implementation of maslahah is found as a solutional view. Nevertheless, al-Ghazali provided conditions and restrictions on the use of maslahah in the economic field so that they will not be chaotic and uncontrolled.Keywords: maslahah mursalah; al-Ghazali; Islamic economics; religious purpose Abstrak: Artikel ini mengulas pandangan Al-Ghazali tentang penggunaan maslahat mursalah sebagai dasar penetapan hukum di bidang ekonomi syariah. Konsep maslahat mursalah diperdebatkan di kalangan ulama untuk dijadikan dasar penetapan hukum. Maslahat ini memberi peluang adopsi inovasi-inovasi baru yang sebelumnya tidak dibahas di kalangan ulama dan tidak ditolak pula oleh agama. Di sisi lain, ekonomi membutuhkan dukungan syariah agar tetap berjalan sesuai tuntunan agama dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan membandingkan prinsip ekonomi dan teori maslahat, ditemukan pandangan al-Ghazali yang menerima penerapan maslahat tersebut sebagai pandangan solutif. Meskipun begitu, al-Ghazali memberikan persyaratan dan pembatasan penggunaan maslahat tersebut dalam bidang ekonomi agar tidak liar dan tidak terkendali.Kata kunci: Maslahah Mursalah; Al-Ghazali; Ekonomi Islam; Tujuan Keagamaan

Page 33 of 88 | Total Record : 880

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue