SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles
880 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERUBAHAN BUDAYA (CHANGE OF CULTURE) DALAM MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Zaenla 'Arifin]]>;
<![CDATA[Abbas Mansur Tamam]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27697
<![CDATA[AbstrakImplementasi manajemen mutu terpadu dengankomitmen yang konsisten secara berkesinambungan, akan memberikan manfaat dalam mencapai kesuksesan bagi semua pemangku kepentingan pada institusipendidikanIslam. Untuk mencapai manfaatdan kesuksesan tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsipmanajemen mutu terpadu yang sudah ditetapkan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, aktivitas/ pelaksanaan dan evaluasi/controling. Lembaga pendidikanIslam sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pusat penelitian, danpusat pengabdian masyarakat, dalam menghadapi “persaing” untukmenjamin kelangsungan hidup diperlukan perubahan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan (siswa, mahasiswa dan orang tua). Pendidikan Islam dikatakan bermutu apabila memiliki nilai lebih (add value) di atas standar minimal yang ditetapkan, harus memiliki keunggulan danciri khas yang tidak dimiliki oleh yanglainnya. Sistem manajemen mutu terpadu (MMT)yang telah berhasil dimanfaatkan dalam dunia industri dan bisa implementasi dalam dunia pendidikan yang sering disebut sebagai: Total Quality Management in Education (TQME). Bagaimana implementasi prinsip perubahan budaya MMT dalam pendidikan Islam. Tujuan penelitian ini menemukan teori baru implementasi perubahan budaya dalam MMT pendidikan Islam, pendidikan adalah perubahan.Metode penelitian kualitataif deskriptif data secunder dari buku-buku dan jurnal pemikiran para ahli sebagai referensi.Hasil penelitian merumuskan perubahan budaya merupakan keharusan dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dalamperspektif menejemen mutu terpadu (MMT).Kata Kunci; Manajemen Mutu Terpadu, Perubahan Budaya (Change Of Culture), Pendidikan Islam]]>
<![CDATA[Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Praptika Nurul Tsany Salsabila]]>;
<![CDATA[Graciella Patras]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.27529
<![CDATA[Kemajuan teknologi meningkatkan inovasi dalam menggunakan teknologi untuk mempermudah mobilitas berbagai aspek kehidupan, khususnya bagi para praktisi hukum dalam hal ini notaris untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dalam melaksanakan perannya pada pembuatan akta notaris dan dalam melegalisasi transaksi elektronik. Hal ini dikenal dengan istilah cyber notary. Pembuatan akta notaris berpedoman pada Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris , namun peraturan mengenai Cyber notary secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang. Cyber notary memungkinkan pembuatan akta secara konvensional menjadi digital melalui media elektronik, termasuk juga dalam hal tanda tangan untuk legalisasi hukum. Ketentuan dan keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik tercantum dalam Undang - Undang Nomor11 tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik sebelum berlakunya Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat ditemukan di dalam Pasal 10 ayat (6) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas dari penggunaan tanda tangan digital dalam pembuatan akta notaris, di mana akta notaris tersebut harus memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang sebagai upaya dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait dengan legalitas penggunaan tanda tangan digital pada akta notaris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peraturan tentang tanda tangan digital pada UUPT bertentangan dengan peraturan dalam UU ITE dan UUJN, sehingga penggunaan tanda tangan digital dalam pembuatan akta dinilai belum memberikan suatu kepastian hukum. ]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris Akibat Ketidak hati-hatian ]]>
<![CDATA[Moh. Saleh]]>;
<![CDATA[Rinda Aveyuana Djami]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.30936
<![CDATA[Notaries in carrying out their duties and responsibilities are required to always apply the precautionary principle, this is intended so that the notary can provide the best service for the community, besides that the notary who does not apply the precautionary principle may be subject to sanctions. The formulation of the research problem is: How is the precautionary principle applied in proving the formal validity of the identity documents of the appearers? What is the legal responsibility of a Notary in the event of falsification of documents in the form of the identities of the appearers? The research uses normative juridical law research with secondary data. The results show that the application of the precautionary principle can be carried out, starting with asking for the original document as a condition for making the deed, and notaries who do not apply the precautionary principle can be subject to sanctions both civil and criminal.Keywords: Prudential Principle; Accountability; Notary AbstrakNotaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian hal tersebut dimaksudkan agar notaris dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selain itu juga terhadap notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam membuktikan keabsahan formil dokumen identitas para penghadap? Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris bila terjadi pemalsuan dokumen berupa identitas para penghadap? Penelitian menggunakan Penelitian hukum yuridis normatif dengan Data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Prinsip Kehati-hatian dapat dilakukan, diawali dengan meminta warkah asli sebagai syarat dalam pembuatan akta serta terhadap notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi baik itu secara perdata maupun pidana.Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian; Pertanggungjawaban; Notaris.]]>
<![CDATA[Glass Ceiling Sebagai Hambatan Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Bagi Perempuan Pekerja ]]>
<![CDATA[Azwar Azwar]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.26067
<![CDATA[This paper discusses the phenomena of the glass ceiling, which affects women's chances of obtaining professional jobs, as well as its connection to issues of equality and equity in regards to gender. A literature review of several scientific studies that address the glass ceiling is used as the method of writing for this method. The findings of this literature review indicate that the "glass ceiling" phenomenon is still a barrier for women to overcome in order to advance to particular levels within their respective workplaces. The sexist attitude toward women was one of the contributing factors to this result. This article demonstrates that equality and equity in terms of gender have not yet been achieved in the field of professional labor.Keyword: Glass Ceiling, Equity, Equality. AbstrakTulisan ini membahas tentang fenomena glass ceiling yang mempengaruhi peluang perempuan memperoleh pekerjaan profesional, serta kaitannya dengan isu kesetaraan dan kesetaraan gender. Tinjauan pustaka dari beberapa kajian ilmiah yang membahas mengenai glass ceiling digunakan sebagai metode penulisan untuk metode ini. Temuan kajian literatur ini menunjukkan bahwa fenomena “glass ceiling” masih menjadi kendala yang harus dihadapi perempuan untuk naik ke level tertentu di tempat kerjanya masing-masing. Sikap seksis terhadap perempuan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap hasil ini. Pasal ini menunjukkan bahwa kesetaraan dan pemerataan gender belum tercapai di bidang ketenagakerjaan profesional.Kata kunci: Glass Ceiling, Kesetaraan Gender, Keadilan Gender]]>
<![CDATA[Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan ]]>
<![CDATA[Syafrida Syafrida]]>;
<![CDATA[Ralang Hartati]]>;
<![CDATA[Mangisitua Marbun]]>;
<![CDATA[Hasudungan Sinaga]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.28603
<![CDATA[Advances in information and communication technology have had the impact of increasing the development of the creative economy. Products of creative economy actors based on Intellectual Property Rights can be used as collateral for credit. The problem is what are the criteria for creative economic products based on Intellectual Property Rights that can be used as collateral for bank credit and how is the assessment carried out by banks on objects of credit guarantees in the form of creative economic products based on Intellectual Property Rights? The research approach is in the form of a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study state that the criteria for creative economic products that can be used as bank credit guarantee objects are IPR-based creative economic products that are registered and registered with the Director General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights and are reputable, have economic value, are self-managed or transferred to other parties.Keywords: Creative Economy; Intellectual property rights; Credit Guarantee Object AbstrakKemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak meningkatnya perkembangan ekonomi kreatif. Produk pelaku ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit. Permasalahannya apa kriteria produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan dan bagaimana penilaian yang dilakukan oleh bank terhadap objek jaminan kredit berupa produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual? Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa kriteria produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan objek jaminan kredit bank adalah produk ekonomi kreatif berbasis HKI yang tercatat dan terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkum HAM dan bereputasi, bernilai ekonomi, dikelola sendiri maupun dialihkan kepada pihak lain.Kata kunci: Ekonomi Kreatif; Hak Kekayaan Intelektual; Objek Jaminan Kredit]]>
<![CDATA[Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok (Studi Kasus: Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Serentak 2019) ]]>
<![CDATA[Resti Helfia]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.29284
<![CDATA[This study aims to explain and evaluate the performance of the Solok City KPU in the process of compiling the voter list update and to analyze the factors that impede the performance of the Solok City KPU. This research uses qualitative methods and case study methods. The results of the study concluded that the various stages of the Thorok City KPU data updating program agenda were carried out in accordance with the stages and schedules that had been set as well as the rules of the election organizers, but did not optimally analyze the capacity of the election organizers. If left unchecked, the overcapacity of the mandate holders in carrying out their mandated duties will have a negative impact on the quality of the work of the executive branch in the upcoming election. This was later correlated with the obstacles to the performance of Solok City KPU officials when updating the voter lists in the 2019 elections.Keywords: Evaluation; Performance; KPU AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja KPU Kota Solok dalam proses penyusunan pemutakhiran daftar pemilih dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat kinerja KPU Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode studi kasus. Hasil kajian menyimpulkan bahwa berbagai tahapan agenda program pemutakhiran data KPU Kota Thorok dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan serta aturan penyelenggara pemilu, namun tidak secara maksimal menganalisis kapasitas penyelenggara pemilu. Overkapasitas para pemegang mandat dalam menjalankan tugas yang diamanatkannya, jika dibiarkan akan berdampak negatif terhadap kualitas kerja lembaga eksekutif pada pemilu mendatang. Hal itu kemudian dikorelasikan dengan penghambat kinerja petugas KPU Kota Solok saat pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu 2019.Kata Kunci: Evaluasi; Kinerja; KPU]]>
<![CDATA[Perjuangan Identitas Kewarganegaraan Penghayat Marapu di Sumba, NTT ]]>
<![CDATA[Afifah Bidayaturrohmah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.27768
<![CDATA[This article aims to analyze the struggle of Marapu dwellers in Sumba, NTT in obtaining citizenship identity with a religious frame in the Durkheim perspective between ‘sakral’and 'profane'. The problem to be raised from this paper is how the efforts of Marapu, Sumba residents in maintaining cultural identity amid the dynamics of the struggle to obtain citizenship status in Indonesia which is not easy. There are many challenges that this group needs to face, such as discrimination and exclusion in the fields of education, health and social. The method used in the form of library research by using content analysis techniques through relevant previous studies. The results of this study indicate that the Marapu penghayat group is able to survive and struggle in obtaining their rights as citizens by including the religion of the Penghayat in the KTP column even though the Local Government recognized the existence of the Marapu penghayat group, however, the existence of this group is only limited to tourist destinations.Keywords: Marapu People; Religion; Struggle; Identity; Citizenship AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan penghayat Marapu di Sumba, NTT dalam memperoleh identitas Kewarganegaraan dengan bingkai agama dalam perspektif Durkheim antara ‘sakral’dan ‘profan’. Permasalahan yang ingin diangkat dari tulisan ini adalah bagaimana upaya penghayat Marapu, Sumba dalam mempertahankan identitas budaya ditengah dinamika perjuangan untuk memperoleh status Kewarganegaraan di Indonesia yang terbilang tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang perlu kelompok ini jalani, misalnya dikriminasi dan ekslusi di ranah pendidikan, kesehatan hingga sosial. Metode yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui studi sebelumnya yang relevan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kelompok penghayat Marapu mampu bertahan dan berjuang dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara dengan dicantumkannya agama Penghayat dalam kolom KTP meskipun sejak awal Pemerintah setempat mengakui keberadaan kelompok penghayat Marapu namun, keberadaan kelompok ini hanya sebatas sebagai destinasi wisata saja.Kata Kunci : Penghayat Marapu; Agama; Perjuangan; Identitas; Kewarganegaraan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang PPHI ]]>
<![CDATA[Endang Suprapti]]>;
<![CDATA[Arihta Esther Tarigan]]>;
<![CDATA[Eni Jaya]]>;
<![CDATA[Jum Anggriani]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.28497
<![CDATA[Labor disputes, like other disputes in legal phenomena, are something that cannot possibly happen. Since the promulgation of the Law on the Settlement of Industrial Relations Disputes, a special court has been established called the Industrial Relations Court. The method used in this research is descriptive qualitative and juridical-normative in nature. The results of the study state that the legal protection regulated in the handling of disputes that occur in industrial relations interactions is used to guarantee workers' basic rights and guarantee equality and treatment without discrimination. It aims to realize the welfare of workers and their families while still paying attention to developments in the progress of the business world and the interests of employers.Keywords: Protection, Labor, Disputes AbstrakSengketa perburuhan sebagaimana sengketa yang lain dalam fenomena hukum merupakan suatu hal yang tidak mungkin nihil terjadi. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah dibentuk pengadilan khusus yang dinamakan Pengadilan Hubungan Industrial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diatur dalam penanganan perselisihan yang terjadi dalam interaksi hubungan industrial digunakan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.Kata Kunci: Perlindungan, Buruh, Sengketa.]]>
<![CDATA[Pemrosesan Transaksi Keuangan Menggunakan Aplikasi Berbasis Accounting Software Pada Departemen Keuangan di PT. Enerren Technologies ]]>
<![CDATA[Tatyana Tatyana]]>;
<![CDATA[Indri Damayanti]]>;
<![CDATA[Yani Urfiani]]>;
<![CDATA[Siti Maryam]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.30290
<![CDATA[PT. Enerren Technologies is a company in the Information Technology sector that provides Global Position System (GPS) Tracking services as one of its products. In its operational activities, especially in the finance department which takes care of all the billing and payment of its customers, this company requires an information system, especially a qualified transaction processing system that can assist in processing the daily transactions of its customer. One of them is the financial Transaction Processing System (SPT) which is an important thing that must be owned by a company to do all activities effectively and efficiently related to transaction processing in the company.Keywords: Accounting Software; transaction processing system AbstrakPT. Enerren Technologies merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi yang menyediakan layanan Global Position System (GPS) Tracking sebagai salah satu produknya. Dalam kegiatan operasionalnya khususnya pada departemen keuangan yang mengurus segala penagihan dan pembayaran pelanggannya perusahaan ini memerlukan suatu sistem informasi khususnya sistem pemrosesan transaksi yang mumpuni yang dapat membantu dalam proses transaksi keseharian dari para pelanggannya. Salah satunya adalah Sistem Pemrosesan Transaksi (SPT) keuangan yang menjadi hal penting yang harus dimiliki suatu perusahaan agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan transaksi di perusahaan. Kata Kunci: Accounting Software; Sistem Pemrosesan Transaksi]]>
<![CDATA[Peranan POLRI dalam Melindungi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Sri Afriani]]>;
<![CDATA[Tihadanah Tihadanah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.26482
<![CDATA[In the life of the state and society, an atmosphere of peace and tranquility is needed, free from disturbances of security and order, so that people can freely carry out their daily activities. According to the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, every citizen has the right to feel safe and free from all forms of violence. This study used a qualitative research method with a literature and statutory approach. The results of the study state that in order to create a sense of peace and security, an institution or institution is needed that can carry out the intended function, so this is where the role of the Indonesian National Police is in accordance with law number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police. Including in household life, where at this time there are many cases of domestic violence. Both cases that have been resolved by the police and cases that are not reported. Therefore, this research will discuss the importance of the role of the Indonesian National Police in handling cases of domestic violence.Keywords: The Role of POLRI; Protection; Domestic violence AbstrakDalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat diperlukan suasana damai dan tenteram, bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat leluasa melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature dan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa untuk dapat terciptanya rasa aman tentram diperlukan satu Lembaga atau Institusi yang dapat menjalankan fungsi yang dimaksud, maka disinilah peran Polisi Negara Republik Indonesia sesuai undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga, dimana pada saat ini banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Baik yang kasusnya sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian maupun kasus yang tidak terlapor. Maka oleh karena itu, penelitian ini akan dibahas tentang pentingnya peranan Polisi Negara republik Indonesia terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.Kata Kunci: Peranan POLRI; Perlindungan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga]]>
