cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 880 Documents
Prinsip Transaksi Islam: Tasarruf dan Akad Muh. Fudhail Rahman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27911

Abstract

Original legislation in the sphere of mu'amalah is permitted so long as there is no evidence to the contrary. The principle is innovative and liberating. In addition, the sharia prohibits behaviors that can cause hurt and damage. In muamalat fiqh, prohibitions and commands pertain to contract and product-related principles and regulations. Using a literature review, this study is normatively descriptive. In the meantime, the method employed in the subject of muamalat fiqh involves analyzing and comparing the opinions of various personalities and academics. The data source is derived from the reading of several source books as well as sources of digital files in the form of a book database that is traced via internet search and maktabah syamilah. It was discovered that the actions of madarat in community business include the banning of banking business activities that contain aspects of usury, gharar, maysir, and haram. The principle is to avoid non-Sharia-compliant contract formats and structures.Keywords: Transaction; Tasarruf; Contract AbstrakHukum asal dalam bidang mu’amalah adalah boleh, selama belum ditemukan dalil yang melarang. Prinsipnya adalah bebas dan kreatif. Tapi di saat yang bersamaan, syariah juga melarang aktifitas yang bisa mendatangkan mudarat dan kerusakan. Perintah dan larangan merujuk kepada prinsip dan norma yang terkait dengan akad dan produk dalam fikih muamalat. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif melalui penelusuran kajian kepustakaan. Sedangkan, pendekatan yang dipakai adalah bidang fikih muamalat, dengan mengurai beberapa pendapat dari para tokoh dan ulama serta membandingkan pendapat mereka. Sumber data berasal dari hasil bacaan beberapa buku sumber serta sumber file-file digital dalam bentuk database kitab yang ditelusuri melalui browshing internet dan maktabah syamilah. Ditemukan hasil bahwa perbuatan madarat dalam bisnis masyarakat diantaranya larangan kegiatan usaha perbankan yang mengandung unsur riba, gharar, maysir dan haram. prinsipnya menjauhi bentuk dan model akad yang tidak sejalan dengan syariat.Kata Kunci: Transaksi; Tasarruf; Akad 
Fenomena Pedagang Kaki Lima Sebagai Solusi Ekonomi Masyarakat Urban di Tengah Masifnya Pembangunan Ruang-Ruang Perkotaan Aniqotul Ummah; Fathurahman Saleh; Bilal Sukarno
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.27756

Abstract

Urbanization in general view is the process of mass migration of residents from rural areas to urban areas. Urbanization also is seen as a process in the city that is identified with the development of urban spaces and also affects various aspects of the social community. The massive development of urban spaces opens up a gap among the citizens, where some minority communities such as the poor, choose to work in the informal sector in search of the most basic livelihoods. However, the problem lies in how they use urban spaces as a place where they sell, such as street vendors who use various spaces within the city. This study tries to analyze the extent of urban space utilization by street vendors around Grand Depok City and Margonda Raya Year 2020-2021, using the theory of space production from Henry Lefebvre. The research concluded that the utilization of city space used by street vendors in the vicinity of Grand Depok City and Margonda, occurred because they did not have the money to rent a place for selling activity. In line with the theory of space from Lefebvre, the use of urban space as a place to sell their products on street vendors occurs because at the level of conceived space facing the reality of lived space, it will always leave residues that are the problem of using space such as parks, sidewalks, and so on, to sell.  Keywords: Urban Community; Economic Solution; Development of Urban Spaces AbstrakUrbanisasi dalam pandangan umum merupakan proses perpindahan penduduk secara masif dari kawasan pedesaaan ke perkotaan. Urbanisasi juga dapat dilihat sebagai proses dalam kota yang diidentikkan dengan pembangunan pada ruang-ruang kota dan turut memengaruhi berbagai aspek dalam sosial masyarakat. Masifnya pembangunan pada ruang kota membuka jurang kesenjangan antar warga kota, di mana beberapa masyarakat minoritas seperti masyarakat miskin memilih bekerja pada sektor informal untuk mencari penghidupan yang paling dasar. Namun, masalahnya adalah bagaimana mereka menggunakan ruang perkotaan sebagai tempat mereka berjualan, seperti pedagang kaki lima yang menggunakan berbagai ruang dalam kota? Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan, penelitian ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan ruang perkotaan oleh pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2020-2021, dengan menggunakan teori produksi ruang dari Henry Lefebvre. Adapun penelitian ini berkesimpulan bahwa, pemanfaatan ruang kota digunakan oleh para pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda terjadi karena mereka tidak mempunyai modal untuk menyewa tempat berjualan. Sejalan dengan teori ruang dari Lefebvre, pemanfaatan ruang perkotaan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima terjadi karena ruang yang dikonsepsikan (conceived space) berhadapan dengan kenyataan dari ruang yang hidup, maka akan selalu meninggalkan residunya yakni permasalahan penggunaan ruang seperti taman, trotoar, dan sebagainya, untuk berjualan. Kata Kunci: Masyarakat Urban; Solusi Ekonomi; Pembangunan Ruang Perkotaan
Perkembangan dan Keminatan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Terhadap Transaksi Keuangan Yusman Yusman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27628

Abstract

Bank is a business entity whose main task is as a financial intermediary, which distributes funds from parties who have excess funds to parties who lack funds, at a specified time. Bank is a business entity engaged in finance or financial services. A commercial bank is one of the financial institutions that has a very important role as a driver of the economic life of every free country (free economy). A bank based on sharia principles is a rule of agreement based on Islamic law between a bank and other parties to save funds or finance business or other banking activities. However, abroad, especially in Middle Eastern countries, banks based on sharia principles have been growing rapidly for a long time. Empirical juridical research method, data analysis used in a qualitative normative way with reinforcement on field data. The results of the study show the development of public confidence in the interest of financial transactions and regulations relating to banking problems in Indonesia regulated in Law no. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law no. 10 of 1998. Based on Article 1 number (2) of Law no. 10 of 1998, and the development of banking that is more accommodating and provides opportunities for the development of Islamic banking, with the presence of Law Number 21 of 2008, concerning Islamic BankingKeywords: Public Trust; Interest; Financial Transactions AbstrakBank merupakan badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana, pada waktu yang ditentukan. Bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan. Bank komersial adalah salah satu institusi finansial (finansial institution) yang sangat penting perananya sebagai penggerak kehidupan ekonomi setiap negara bebas (free economy). Bank berdasarkan prinsif syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainya. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara timur tengah bank yang berdasarkan prinsif syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Metode Penelitian yuridis emperis, analisa data yang digunakan dengan cara normatif kualitatif dengan penguatan pada data lapangan. Hasil penelitian menunjukan perkembangan keminatan kepercayaan masyarakat, terhadap transaksi keuangan dan Pengaturan yang berkaitan dengan masalah bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan  perkembangan Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah, dengan kehadiran undang-undang Nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan SyariahKata Kunci: Keminatan kepercayaan; Masyarakat; Transaksi Keuangan  
Faktor dan Penanganan Kesulitan Membaca Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Daarul Hikmah Tangerang Efa Madani; Anjar Sulistyani; Dewi Utami
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 5 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i11.28253

Abstract

Reading ability is one of the most significant factors that facilitates pupils' comprehension and interpretation of the reading material. Beginning reading is an issue in elementary school, particularly in third grade, which marks the beginning of the higher class level. Reading issues can impede teaching and learning in schools, as much of the material has been acquired by the third grade. In addition, non-reading pupils have trouble compensating for learning activities with peers during teaching and learning activities. This study intends to identify the students of Class III MI Daarul Hikmah Tangerang who struggle with reading, as well as the variables that contribute to these students' reading challenges and the strategies used to assist those children. This study employs a descriptive qualitative methodology using a Case Study design. For strategies of data collecting, including interviews, tests, documentation, and observation. Six of twenty-four Class III MI Daarul Hikmah Tangerang students have reading difficulties, the delay factor in reading pupils is influenced by the absence of learning assistance from the family, speech abnormalities in children since childhood, and lack of motivation in learning among students. Teachers and parents play a crucial role in addressing kids' reading issues, specifically through rigorous tutoring activities outside of school hours, parental monitoring of children's play and learning hours at home, and the development of home and school-based learning motivation.Keywords: Reading Difficulty, Reading Difficulty Factor, Handling Abstrak Salah satu hal yang penting agar siswa mudah memahami dan memaknai isi bacaan adalah keterampilan membaca. Membaca permulaan menjadi salah satu permasalahan di sekolah dasar khususnya kelas 3 yang merupakan titik awal siswa untuk memasuki jenjang kelas atas. Kesulitan membaca dapat menghambat kegiatan belajar mengajar di sekolah, karena pada jenjang kelas 3 muatan materi sudah banyak didapatkan. Selain itu, siswa yang belum bisa membaca, kesulitan dalam mengimbangi kegiatan pembelajaran bersama temannya saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siswa kelas III MI Daarul Hikmah Tangerang yang mengalami kesulitan membaca, menganalisis faktor kesulitan membaca siswa kelas III MI Daarul Hikmah Tangerang, dan penanganan secara tepat untuk mengentaskan siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca. Adapun Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Untuk teknik pengumpulan data, berupa wawancara, tes, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu: terdapat 6 dari 24 siswa kelas III MI Daarul Hikmah Tangerang yang mengalami kesulitan membaca, faktor keterlambatan membaca siswa dipengaruhi oleh kurangnya dukungan belajar dari keluarga, gangguan bicara pada anak sejak kecil, dan kurangnya minat belajar pada siswa. Guru dan orangtua menjadi kunci dalam penanganan kesulitan membaca siswa, yaitu dengan kegiatan bimbingan belajar intensif di luar jam sekolah, pemantauan jam bermain dan belajar anak di rumah oleh orangtua, serta membangun motivasi belajar baik di rumah maupun sekolah.Kata Kunci: Kesulitan Membaca, Faktor Kesulitan Membaca, Penanganan
Analisis Isi Pesan Dakwah Gendhing Nowo Muspro Karya Syaykh Al-Zaytun A. S. Panji Gumilang Pujo Utomo; Imang Maulana; Muhammad N Abdurrazaq
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 5 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i12.29155

Abstract

Proses penyebaran Islam di Jawa oleh walisongo tidak terlepas dari musik. Walisongo memanfatkan musik gamelan sebagai media dakwah yang sangat menarik. Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang, memanfaatkan gamelan sebagai media penyampai pesan dakwah, dengan menciptakan Gendhing Nowo Muspro. Gendhing ini dimulai bowo, menggunakan cengkok dhanhdanggulo. Intro dan interlude mengkolaborasikan Gendhing Ayak-ayak dan Srepeg yang begitu enak didengarkan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan dakwah verbal dan nonverbal dalam Gendhing Nowo Muspro. Pada pesan dakwah verbal yang diteliti adalah fiosofi cengkok yang dipakai saat bowo yaitu dhandanggulo, setiap kata maupun kalimat dalam liriknya. Sedangkan yang diteliti dalam pesan dakwah nonverbalnya adalah filosofi gendhing yang dijadikan pengiring yaitu Ayak-ayak, dan Srepeg.Teori yang digunakan adalah content analisys. Hasil penelitian ini menunjukkan Gendhing Nowo Muspro ini memiliki pesan dakwah verbal maupun nonverbal. Hal ini peneliti buktikan dengan keterkaitan antara pesan verbal dan nonverbal dengan ayat-ayat di dalam Alquran.Kata kunci: Analisis Isi, Pesan Dakwah, Gendhing Nowo Muspro
Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nuryadin Nuryadin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.26798

Abstract

During the transition of power, a phenomenon known as the lame duck session occurred, in which an official whose term of office was about to expire, and his successor had been elected. The change of leadership from an active official to a new official who has been elected based on the election results, basically creates a time gap between the day of determining the election results and the day of the inauguration of the elected officials. Problems that then arise as a result of this are the policies taken by officials who are still active at the end of their term of office, and legal uncertainty in making policies that benefit certain parties. Based on the comparisons made, the lame duck session arrangement contained in the constitutions of other countries is in the form of tightening the election schedule and the appointment of members of parliament, which is aligned with the period of the parliamentary session. The shorter the schedule, the shorter the duration of the parliamentary lame duck session. In Indonesia, setting limits on the holding of general elections, the appointment of elected members of parliament and the schedule for holding the session period need to be contained in the constitution of the Republic of Indonesia. Considering that this arrangement is political in nature, if it is only stated in legislation, it will be easy for the House of Representatives to make changes in accordance with the interests of the majority of members of parliament.Keywords: lame duck session, Indonesia AbstrakPada masa transisi kekuasaan, terjadi sebuah fenomena yang dinamakan sebagai lame duck session, di mana pejabat yang masa jabatannya akan segera berakhir, dan penggantinya telah terpilih. Pergantian kepemimpinan dari pejabat yang masih aktif ke pejabat baru yang telah terpilih berdasarkan hasil pemilu, pada dasarnya menimbulkan sebuah celah waktu antara hari penetapan hasil pemilu dan hari pelantikan pejabat terpilih. Permasalahan yang kemudian muncul akibat hal tersebut adalah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat yang masih aktif diakhir masa jabatannya, dan ketidakpastian hukum dalam pengambilan kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan, pengaturan lame duck session yang dimuat dalam konstitusi negara-negara lain berupa pengetatan jadwal pemilu dan pengangkatan anggota parlemen, yang diselaraskan dengan masa persidangan parlemen. Semakin singkat jadwalnya, maka durasi lame duck session parlemen menjadi lebih singkat pula. Di Indonesia pengaturan batas penyelenggaraan pemilihan umum, pengangkatan anggota parlemen terpilih dan jadwal penyelenggaraan masa sidang perlu dimuat dalam konstitusi Republik Indonesia. Mengingat pengaturan ini bersifat politis, jika hanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Dewan Perwakilan Rakyat akan mudah untuk melakukan perubahan sesuai dengan kepentingan mayoritas anggota parlemen.Kata kunci: Periode Bebek Lumpuh; Lame Duck Session; Indonesia
Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh BAZNAS Kota Bekasi Melalui Program Bekasi Cerdas Pada Thun 2020-2021 Wakhrudin Wakhrudin; sobirin sobirin; Dewi Utami
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 6 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i12.29146

Abstract

Zakat dan pendidikan merupakan dua unsur yang saling terkait satu dengan lainnya. Zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil, dan makmur. Penyaluran dana zakat untuk pendidikan sangat penting adanya agar generasi muda bisa menuntut ilmu di jalan Allah juga menjadi manusia cerdas, bermoral, pandai, dan berkarakter. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi menjalankan program Bekasi Cerdas yang bertujuan membantu meringankan pembiayaan sekolah atau pendidikan lainnya yang bersumber dari dana zakat untuk para orang yang berhak menerimanya dengan harapan dapat terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang cerdas dan berprestasi. Adapun tujuan dari..penelitian ini adalah (1)mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi dalam penyaluran zakat untuk pendidikan melalui program Bekasi cerdas periode tahun 2020-2021 (2)mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran zakat untuk pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)strategi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi adalah melalui transfer dengan cara pembuatan rekening bagi para mustahik melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pendataan mustahik, persiapan, dan pelaksanaan program; (2)faktor pendukung dalam penyaluran dana zakat untuk pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi adalah adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan lembaga yang berkaitan, sehingga penyaluran dana zakat dapat terorganisir dengan baik serta penyediaan layanan yang baik bagi para mustahik dan muzzaki; (3)pandemi Covid-19 adalah faktor penghambat yang menyebabkan baik terbatasnya aktivitas penyaluran dana zakat dengan transfer. Kata Kunci:  Badan Amil Zakat Nasional, Penyaluran Zakat, Bekasi Cerdas.
Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalisasi Kerugian Keuangan Negara Frans Jomar Karinda; Kristiawanto Kristiawanto; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27688

Abstract

Functionalization of criminal law in the context of law enforcement of criminal acts of corruption, both in terms of material criminal law, formal criminal law (criminal procedural law), as well as criminal implementation, still faces obstacles, especially regarding the asset recovery policy of perpetrators of corruption which has implications for execution of payment of replacement money in order to optimize the return of state financial losses. Through the evaluation stage, it is known at this time that the criminal law has not functioned properly in tackling corruption, such as in the case of executing the payment of replacement money, where the prosecutor as the executor often has difficulty in executing the convict's property to be confiscated and auctioned to cover all or the difference in state financial losses that must be paid by the convict. This is due to the fact that the current national law still has many weaknesses that create difficulties for law enforcers in recovering the assets of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscation of assets of perpetrators of corruption, so that the return of state financial losses caused by criminal acts of corruption when this is not optimal.Keywords: Asset Recovery; State Financial Losses AbstrakFungsionalisasi hukum pidana dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik ditinjau dari sudut hukum pidana materiil, hukum pidana formil (hukum acara pidana), maupun pelaksanaan pidana, masih menghadapi kendala-kendala, terutama berkenaan kebijakan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti guna optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Melalui tahap evaluasi, diketahui saat ini bahwa hukum pidana belum berfungsi dengan baik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, seperti dalam hal mengeksekusi pembayaran uang pengganti, di mana Jaksa sebagai eksekutor sering kali mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta benda terpidana untuk disita dan dilelang guna menutupi seluruh atau selisih kerugian keuangan negara yang harus dibayarkan oleh terpidana. Hal ini disebabkan, bahwa hukum nasional saat ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam melakukan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi, terutama dalam hal perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi saat ini tidak optimal.Kata Kunci: Pemulihan Aset, Kerugian Keuangan Negara
Acara Petualangan Televisi Sebagai Media Pembentukan Karakter Pencinta Alam Bagi Pemuda Era Migrasi Penyiaran Digital Naufal Nur A’lam; Muhammad N. Abdurrazaq
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 6 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i12.28258

Abstract

This study examines the level of relevance of television programs as a medium for supporting nature-loving character formation for youth in the era of digital broadcasting migration in the midst of an assessment that TV is actually considered damaging to character with the aim of knowing whether TV is still a relevant factor as a media supporting character formation. nature lovers for youth, as well as how to practice and apply the attitude of nature lovers after watching TV adventure programs in their daily lives. This research method uses qualitative-descriptive research methods with a phenomenological approach. The sample of this study amounted to 9 informants who met the criteria (purposive sampling). The results of the study, based on the Trend Dimensions of Factor X, show that there is still a strong level of relevance of TV with a percentage of 67% as a media to support the formation of nature lover characters for youth in the era of digital broadcasting migration through adventure programs, but in terms of duration, currently youth aged 17-33 watching TV adventure programs has decreased with a percentage of rarely watching 67%, in this digital era youths have turned to social media and digital platforms as supporting media for character building with a higher duration compared to watching TV, applying nature-loving attitudes and characters in life. Daily activities show that Actions for Caring & Conserving Nature with a percentage of 46% are the most common attitudes, followed by 25% Attitudes of Responsibility, Actions for Animal Cultivation 14%, Being an Activist in Nature 11%, and Caring for Humanity 4%.Keywords: TV Adventure Program, Nature Lover, Digital Broadcasting AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang tingkat relevansi program acara televisi sebagai media pendukung pembentukan karakter pencinta alam bagi pemuda di era migrasi penyiaran digital di tengah-tengah penilaian bahwa TV justru dianggap merusak karakter dengan tujuan untuk mengetahui apakah TV masih menjadi faktor yang relevan sebagai media pendukung pembentukan karakter pencinta alam bagi pemuda, serta bagaimana praktek dan penerapan sikap karakter pencinta alam usai menonton program acara petualangan TV dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil dari penelitian, berdasarkan Dimensi Tren Faktor X menunjukkan bahwa masih adanya relevansi TV tingkat kuat dengan persentase 67% sebagai media pendukung pembentukan karakter pencinta alam bagi pemuda di era migrasi penyiaran digital lewat program petualangannya, namun secara durasi, saat ini pemuda usia 17-33 sudah berkurang menonton program petualangan TV dengan persentase jarang menonton sebesar 67%, di era digital ini pemuda sudah beralih ke sosial media dan platform digital sebagai media pendukung pembentukan karakter dengan durasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menonton TV, penerapan sikap dan karakter pencinta alam dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa Aksi Peduli & Melestarikan Alam dengan persentase 46% menjadi sikap terbanyak, selanjutnya 25% Sikap Tanggung Jawab, Aksi Budidaya Hewan 14%, Menjadi Seorang Penggiat Alam Bebas 11%, dan Peduli Sosial Kemanusiaan 4% persentase-nya.Kata Kunci: Program Petualangan TV; Karakter Pencinta Alam; Migrasi Penyiaran Digital.
Problematika Penyeragaman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Konsep Divine Justice Di Indonesia Faris Satria Alam; Imas Novita Juaningsih
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.29243

Abstract

This study reviews the problems regarding the mechanism for convicting corruption cases in Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Conviction of Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The presence of these normative rules has created a de-organization of the freedom of judges which should still reflect and go high the conception of Divine Justice in accordance with the irah-irah which reads "For the Sake of Justice Based on the Almighty Godhead". The research method used is normative juridical research, while the research approach is to use the assessment of statutory policies (statutory approach). The results of this study show that there are still problems in terms of the normative level and their implementation regarding the misalignment between the decisions decided by judges and the conception of Divine Justice in Indonesia.Keywords: Conviction; Divine Justice; Uniformity of MA Regulations AbstrakPenelitian ini mengulas permasalahan mengenai mekanisme dalam pemidanaan kasus korupsi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hadirnya aturan normatif tersebut telah menciptakan penderogasian terhadap kebebasan hakim yang seharusnya tetap mencerminkan dan menjunjung tinggi konsepsi Divine Justice yang sesuai dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif, sementara pendekatan penelitiannya yaitu menggunakan pengkajian peraturan perundang-undangan (statutory approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat problematika dari segi tataran normatif serta implementasinya mengenai ketidakselarasan antara putusan yang diputuskan oleh hakim dengan konsepsi Divine Justice di Indonesia.Kata Kunci: Pemidanaan; Divine Justice; Penyeragaman Peraturan MA

Filter by Year

2014 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue